Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah dalam perdagangan Jumat (5/6/2026). Sejumlah saham big caps yang melemah menjadi penghambat laju indeks komposit pagi ini antara lain adalah BBCA, BREN sampai BMRI.

Melansir IDX Mobile pukul 09.00 WIB, IHSG melemah 0,10% atau 5,85 poin ke 5.833,93. Sebanyak 209 saham dibuka melemah, 205 menguat, dan 545 saham dibuka stagnan.

Pasar mengawali sesi dengan transaksi sebesar 661 juta saham senilai Rp795,4 miliar. Kapitalisasi pasar di pembukaan perdagangan kali ini mencapai Rp10.263 triliun.

Dari daftar saham ber-market cap terbesar, mayoritas mengalami koreksi. Saham BBCA dibuka melemah 1,84% ke Rp5.325, saham BREN turun 0,25% ke Rp3.990, BMRI melemah 1,26% ke Rp3.920, dan ASII yang dibuka turun 0,86% ke Rp4.590.

Di sisi lain, saham big caps yang tetap dibuka di zona hijau antara lain adalah saham AMMN yang naik 2,29% ke Rp3.580, BRPT menguat 1,55% ke Rp1.640, serta saham DSSA yang dibuka naik 3,73% ke Rp695.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di kisaran level resistance 5.900 dan support di 5.700. Adapun, pada perdagangan Kamis (4/6), pelemahan IHSG dibarengi dengan tekanan jual yang dipicu ketidakpastian yang tinggi serta rendahnya kepercayaan investor.

"Secara teknikal, terjadi pelebaran histogram negatif MACD dan Stochastic RSI membentuk Death Cross. Meskipun pelemahan IHSG berkurang dari level terendah hariannya, namun diperkirakan pergerakan IHSG masih akan fluktuatif cenderung melemah dan menguji support di 5.700-5.800," tulis analis dalam riset hariannya, Jumat (5/6/2026).

Di tengah krisis kepercayaan global, Indonesia sedang menjalankan transformasi pasar modal, yang salah satunya adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam perkembangan terbaru, DPR telah mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-Undang (UU), yang merupakan kelanjutan dari reformasi besar sektor keuangan Indonesia.

Adanya UU ini memperkuat mandat OJK dan pengaturan pasar modal, termasuk rencana demutualisasi BEI dan peningkatan integritas transaksi.

"Dengan diterapkannya UU tersebut, diharapkan likuiditas pasar juga akan berpotensi meningkat, seiring dengan perluasan peran bank di pasar modal, penguatan lembaga keuangan dan instrumen pasar, serta produk pasar modal yang makin beragam. Transparansi dan tata kelola diperketat serta perlindungan investor diharapkan menjadi lebih kuat," tulis sekuritas.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai babak baru reformasi sektor keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, industri asuransi secara eksplisit dimasukkan dalam kerangka resolusi nasional melalui perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP).

Langkah ini patut diapre­siasi. Selama bertahun-tahun, ketika terjadi kasus gagal bayar di industri asuransi, penanganannya cenderung ad hoc dan berlarut-larut. Ketidakpastian hukum merugikan pemegang polis dan merusak kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama industri asuransi. Tanpa trust, penetrasi asuransi akan stagnan, dan fungsi intermediasi risiko nasional melemah.

Namun, kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada niat. Desain teknisnya harus presisi. Jika tidak, PPP justru berisiko menimbulkan moral hazard, membebani industri secara berlebihan, dan menciptakan distorsi kompetisi.

Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan menyamakan skema penjaminan polis dengan penjaminan simpanan perbankan. Padahal, karakteristik industri asuransi berbeda secara fundamental.

Liabilitas asuransi bersifat jangka panjang (long-tail liabilities). Perhitungannya bergantung pada asumsi aktuaria, seperti mortalitas, morbiditas, lapse rate, dan sangat dipengaruhi hasil investasi jangka panjang. Risiko berkembang secara gradual melalui mismatch aset-liabilitas, kesalahan pricing, atau kelemahan tata kelola. Ini berbeda dengan perbankan yang menghadapi risiko penarikan dana mendadak (bank run).

Karena itu, Program Penjaminan Polis (PPP) tidak dapat mengadopsi begitu saja model penjaminan perbankan. Skema pendanaan, trigger resolusi, metode valuasi kewajiban, hingga mekanisme pembayaran klaim harus disesuaikan dengan kompleksitas struktur polis, termasuk perbedaan antara proteksi murni dan produk berbasis investasi. Tanpa diferensiasi desain, kita berisiko menerapkan solusi yang tidak kompatibel dengan struktur risiko industri.

TANPA DISTORSI

Secara agregat, industri asuransi nasional saat ini berada dalam kondisi solvabilitas yang memadai, tecermin dari rasio Risk Based Capital (RBC) yang umumnya di atas ketentuan minimum. Kasus gagal bayar yang terjadi da­­lam beberapa tahun terakhir lebih bersifat idiosinkratik ketimbang sistemik.

Namun, reputasi industri sangat sensitif, di mana satu kegagalan besar dapat menciptakan efek rambatan psikologis. Di sinilah PPP memiliki peran strategis: sebagai confidence buffer.

Meski demikian, penetapan premi penjaminan yang terlalu tinggi atau skema prefunding yang agresif dapat menimbulkan tekanan baru bagi industri perasuransian. Beban biaya berlebihan akan berpengaruh kepada combined ratio sebagai indikator utama kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan asuransi, yang dihitung dengan menjumlahkan rasio klaim (loss ratio) dan rasio biaya operasional (expense ratio) terhadap premi yang diperoleh. Pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibebankan kepada tertanggung sebagai pembayar premi asuransi.

Selain itu, beban biaya berlebihan juga akan mengurangi kapasitas underwriting, menekan laba dan ekuitas, serta mendorong konsolidasi perusahaan asuransi yang tidak natural. Pendekatan yang lebih rasional adalah premi berbasis risiko (risk-based premium), di mana perusahaan dengan profil risiko lebih tinggi membayar lebih besar, yang prudent membayar lebih rendah. Prinsip ini adil dan menjaga disiplin pasar.

Selain itu, skema pendanaan sebaiknya bersifat hybrid: prefunding bertahap untuk membentuk cadangan awal, dikombinasikan dengan ex-post levy jika diperlukan, serta liquidity backstop sebagai jaring pengaman terakhir. Dengan demikian, PPP tidak menjadi sumber instabilitas baru.

DISIPLIN PASAR

Skema penjaminan selalu membawa risiko moral hazard. Jika cakupan terlalu luas atau tanpa batas tegas, perusahaan dan pemegang saham bisa terdorong mengambil risiko berlebihan karena merasa ada safety net permanen. PPP bukan instrumen bailout. Pemegang saham harus tetap menjadi first loss bearer. Manajemen tetap memikul tanggung jawab fiduciary. Produk komersial bernilai sangat besar tidak semestinya dijamin penuh.

Penjaminan harus fokus pada pemegang polis ritel, yaitu kelompok yang secara informasi dan daya tawar lebih lemah. Tanpa batas maksimum jaminan yang jelas, publik dapat berasumsi adanya implicit sovereign guarantee. Persepsi ini berbahaya bagi stabilitas fiskal dan disiplin industri. Pengalaman internasional menunjukkan, cakupan terlalu luas menciptakan moral hazard; terlalu sempit gagal membangun kepercayaan. Keseimbangan inilah yang harus dijaga.

UU P2SK telah memberikan kerangka resolusi melalui instrumen seperti transfer portofolio, penyertaan modal sementara, bridge institution, hingga likuidasi terkontrol. Secara konseptual, ini sejalan dengan praktik internasional. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan trigger resolusi antara otoritas pengawas dan LPS, serta harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti UU Ke­­pai­litan dan UU Perseroan Terbatas. Tanpa kepastian prio­ritas klaim, proses resolusi berpotensi tersandera sengketa hukum panjang. Kepastian hukum ini bukan sekadar isu teknis. Ia menentukan apakah perlindungan benar-benar dapat dirasakan pemegang polis dalam waktu terukur.

Agar PPP benar-benar menjadi instrumen stabilitas dan perlindungan konsumen, beberapa penyempurnaan layak dipertimbangkan. Pertama, penerapan premi berbasis risiko untuk menghindari subsidi silang yang merusak kompetisi sehat. Kedua, skema pendanaan hybrid agar beban tidak terkonsentrasi di awal dan dana tidak menganggur berlebihan. Ketiga, kewajiban Recovery and Resolution Plan bagi perusahaan besar untuk memastikan kesiapan menghadapi tekanan.

Keempat, penetapan batas maksimum jaminan secara tegas dan transparan. Kelima, pembentukan forum konsultatif formal antara regulator, industri, dan DPR untuk evaluasi berkala desain PPP. Pendekatan partisipatif ini penting karena PPP adalah kebijakan struktural jangka panjang yang akan memengaruhi ekosistem industri dan masyarakat luas.

Tujuan utama PPP adalah melindungi pemegang polis kecil dan menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa membebani APBN. Jika dirancang dengan presisi, PPP dapat memperkuat kredibilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong penetrasi asuransi nasional. Namun jika desainnya keliru, ia bisa menciptakan distorsi baru dan mengikis disiplin pasar.

Kita tidak hanya membutuhkan PPP. Kita membutuhkan PPP yang adil, proporsional, dan berkelanjutan—melindungi rakyat tanpa melemahkan industri, menjaga stabilitas tanpa mengorbankan tata kelola. Di situlah kualitas reformasi diuji.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyita Crystallin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, ditugaskan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ke Danantara.

Padahal, Masyita belum genap setahun menjabat sebagai Dirjen di Kemenkeu. Sebagai informasi, Masyita dilantik oleh eks Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini digeser ke Danantara Investment Management efektif 11 Februari 2026 sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning.

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis terbaru Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Profil Masyita

Masyita bukan nama baru dalam jajaran ekonom strategis Indonesia. Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 ini memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Dia memulai karier akademisnya di Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2005. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang internasional dengan meraih dua gelar magister dari The Australian National University yaitu Master of Arts, Economics.

Gelar master yang kedua, dia raih dari Claremont Graduate University dengan International Development Economics. Di tempat yang sama, dia turut meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University pada 2015.

Masyita pernah menjadi Konsultan di Bank Dunia atau World Bank pada 2008 sampai 2009. Lalu dosen di Universitas Indonesia pada 2007 hingga 2010 dan Teaching Assistant sejak masa kuliah. Masyita juga sempat menjadi PhD Intern di International Monetary Fund (IMF) pada 2013, serta dosen tamu di University of La Verne, Amerika Serikat pada tahun yang sama.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Masyita aktif di sektor kebijakan publik dan keuangan. Dirinya menjabat sebagai Penasihat Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, Masyita meniti karier di sektor keuangan sebagai Ekonom di Mandiri Sekuritas pada 2018 dan DBS Indonesia di 2018 sampai 2020. Pada 2020, dia dipercaya oleh Sri Mulyani sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim, posisi yang diembannya hingga 2024.

Selama lebih dari empat tahun terakhir, Masyita juga mengemban sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Komisaris di Indonesia Financial Group (IFG) sejak 2020. Serta menjabat sebagai Wakil Ketua Coalition of Finance Ministers for Climate Action sejak 2021, sebuah forum global yang menggabungkan isu keuangan publik dengan aksi iklim.

Pada 2023, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar (Expert Board) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Board Member di World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Masyita juga merupakan Partner di perusahaan konsultan lingkungan dan transisi energi global, Systemiq Ltd. Serta yang terakhir yaitu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun sepanjang 2026. Hal ini seiring optimisme regulator terhadap ketahanan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, bahwa target tersebut mencerminkan keyakinan OJK terhadap peran strategis pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.

"Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan yang kami ambil saat ini, kami optimistis sektor jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan di 2026," ujar Friderica dalam acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026).

Selain pasar modal, OJK juga memproyeksikan pertumbuhan positif di berbagai subsektor jasa keuangan. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh 10-12%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9%.

Sementara itu aset program asuransi diproyeksikan meningkat 5-7%, aset dana pensiun tumbuh 10-12%, dan aset penjaminan melonjak 14-16%. Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan tumbuh 6-8 persen pada 2026.

OJK Siapkan 8 Jurus Reformasi Pasar Modal, Begini Detailnya



Adapun dari sisi inovasi dan digitalisasi, OJK memperkirakan total permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring akan mencapai 200 juta permintaan, sementara nilai transaksi melalui agregator diproyeksikan tumbuh hingga Rp27 triliun.

Friderica menegaskan, pencapaian target penghimpunan dana pasar modal sebesar Rp250 triliun memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, investor, hingga kementerian dan lembaga terkait.

"Kami berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional di 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih merespons kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih nyaman di zona merah, setidaknya sampai Senin kemarin. Pada hari Selasa (3/2/2026), IHSG pun diproyeksikan masih bergerak terbatas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pergerakan IHSG yang terjadi belakangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan kepercayaan investor, terutama dari luar negeri.

Airlangga menuturkan bahwa pasar modal Indonesia justru mencatat sinyal positif berupa masuknya dana asing bersih (net inflow). “IHSG pertama kita lihat terjadi net inflow asing. Net inflow asing berarti kepercayaan asing terhadap perbaikan itu ada,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, tekanan terhadap IHSG saat ini lebih banyak disebabkan oleh aksi jual pada saham-saham tertentu yang berpotensi tidak likuid. Kondisi tersebut dipicu oleh perilaku investor yang terdorong fenomena fear of missing out (FOMO).

“Investor-investor banyak yang ikut, yang kita sering sebut fear of missing out,” katanya.

Airlangga menambahkan, sebagian investor melepas saham-saham yang selama ini dikategorikan sebagai saham olahan, seiring dengan rencana pengetatan regulasi terkait kewajiban peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) hingga 15%.

“Sehingga dengan demikian mereka melepas saat sekarang,” jelasnya.

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa saham-saham dengan fundamental kuat tetap menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan pasar. “Tetapi kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus juga ada naik,” ujarnya.

Purbaya: Naik Turun Biasa

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok hingga minus 5% pada perdagangan hari ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Menanggapi pertanyaan soal pergerakan IHSG yang berlawanan dengan pernyataannya sebelumnya, Purbaya menyebut dinamika pasar saham merupakan hal yang wajar, terutama di tengah masa transisi kepemimpinan di sektor keuangan.

“Biar saja sih, habis naik turun-naik turun tuh, kan ada pergantian baru lagi kan? Pergantian ketua OJK-nya, mungkin market masih menunggu,” ujar Purbaya, Senin (2/2/2026).

Pemerintah optimistis, seiring berjalannya proses penunjukan Ketua OJK definitif dan berlanjutnya reformasi sektor keuangan, kepercayaan pasar akan kembali menguat dan mendorong pemulihan IHSG dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ekonomi nasional tetap solid dan tidak mengalami perubahan negatif. Dia bahkan menyebut akan memanfaatkan koreksi pasar sebagai peluang. “Tapi harusnya kalau saya sih, saya akan serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonominya masih bagus, gak ada berubah, dan akan membaik terus ke depan,” tegas Purbaya.

Mensesneg Harap Kinerja IHSG Pulih

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan optimisme terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah upaya pemerintah memperkuat kepercayaan pasar dan melakukan pembenahan di sektor pasar modal.

“Bismillah, hari ini bisa naik. Bismillah. Ya, bismillah. Hari ini, bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Kan itu untuk kepentingan kita semua,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental pasar saham nasional.

Salah satunya melalui konferensi pers yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran pemerintah terkait. “Kemarin kan sudah ya di dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko Ekonomi, Pak Airlangga, beserta dengan seluruh jajaran pemerintah. Kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara OJK dan pejabat sementara Bursa Efek Indonesia,” jelasnya.

Prasetyo menerangkan penunjukan pejabat sementara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, menyusul adanya pengunduran diri sejumlah pejabat definitif.

Menurutnya, peristiwa tersebut justru diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pasar bursa nasional. “Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki,” katanya.

Dia menambahkan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah mendorong reformasi internal guna mewujudkan pasar saham yang lebih terbuka, transparan, dan kredibel.

“Supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain di dunia,” pungkas Prasetyo.