Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat beberapa manajer investasi yang telah mengajukan proses pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangannya masih dalam tahap evaluasi oleh OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pendirian itu bisa dilakan karena sejalan dengan amanat dari Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Yang membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK, sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi memastikan bahwa seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan perlindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan hal yang membuat manajer investasi tertarik mendirikan DPLK adalah karena besarnya potensi pasar program pensiun dan peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.

“Ke depan OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan dan perluasan akses kepesertaan,” tegas Ogi.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja, sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.

Pihaknya berharap keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK bisa membuat kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel.

“Sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja optimistis DPLK yang didirikan oleh manajer investasi dapat memberikan dampak positif bagi industri dana pensiun ke depannya. Menurutnya, ini bisa meningkatkan kompetensi yang sehat dan peluang perluasan kepesertaan.

Dia menambahkan ini juga dapat menciptakan kompetisi yang ada dalam industri dana pensiun. Dengan demikian, dapat mendorong DPLK yang sudah ada untuk berinovasi membuat produk yang menarik dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

“Karena juga manajer investasi memiliki kesempatan dalam menjangkau segmen pasar, terutama peserta individu maupun pekerja informal yang saat ini masih minim,” ucapnya.

Sebagai informasi, pendirian DPLK oleh manajer investasi ini tertuang dalam POJK No.35/2024. Landasan itu mengatur bahwa perusahaan dengan nilai asset under management (AUM) paling sedikit sebesar Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir dapat mengajukan izin DPLK.

Adapun, per akhir 2024 OJK mencatat setidaknya ada 14 manajer investasi yang sebenarnya sudah memiliki nilai AUM di atas Rp25 triliun. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat beberapa manajer investasi yang telah mengajukan proses pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangannya masih dalam tahap evaluasi oleh OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pendirian itu bisa dilakan karena sejalan dengan amanat dari Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Yang membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK, sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi memastikan bahwa seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan perlindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan hal yang membuat manajer investasi tertarik mendirikan DPLK adalah karena besarnya potensi pasar program pensiun dan peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.

“Ke depan OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan dan perluasan akses kepesertaan,” tegas Ogi.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja, sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.

Pihaknya berharap keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK bisa membuat kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel.

“Sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yakni PT BPR Sejahtera Artha Sembada, PT BPR Mitra Rakyat Riau, PT BPR Mitradana Madani, dan PT BPR Arthaguna Mandiri resmi melakukan penggabungan usaha ke dalam satu entitas, yakni PT BPR Arthaguna Mandiri.

Merujuk pengumuman resmi yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (17/4/2026) langkah korporasi ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7/POJK.03/2024 tentang BPR dan BPRS.

Dalam aksi korporasi tersebut, PT BPR Arthaguna Mandiri bertindak sebagai entitas penerima penggabungan (surviving entity), sehingga seluruh aset, liabilitas, serta kegiatan usaha dari tiga BPR lainnya akan beralih dan terintegrasi ke dalam satu badan hukum.

Secara operasional, kantor pusat entitas hasil penggabungan ditetapkan berlokasi di Jalan Raya Gadobangkong No. 112, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lokasi ini sekaligus menjadi pusat kendali dari jaringan usaha yang kini mencakup berbagai wilayah di Pulau Jawa hingga Sumatra.

Integrasi Jaringan dan Rasionalisasi Kantor

Penggabungan ini juga diikuti dengan penataan ulang jaringan kantor. Sejumlah kantor cabang dan kantor kas yang sebelumnya beroperasi di bawah masing-masing entitas akan tetap berjalan, namun dengan perubahan status dan nomenklatur menjadi bagian dari PT BPR Arthaguna Mandiri.

Jaringan tersebut tersebar luas, mencakup wilayah Jawa Barat seperti Bandung Barat, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, hingga Pangandaran. Selain itu, terdapat pula jaringan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, hingga Sleman dan Bantul.

Di luar Pulau Jawa, entitas hasil merger juga memiliki eksposur di Sumatra, khususnya melalui jaringan di Pekanbaru, Riau, serta Medan, Sumatra Utara. Dengan cakupan tersebut, BPR Arthaguna Mandiri hasil penggabungan memiliki basis operasional yang lebih terdiversifikasi dibandingkan sebelumnya.

Langkah integrasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat pengawasan internal di seluruh jaringan kantor.

Struktur Kepemilikan dan Pengendali

Dari sisi kepemilikan, susunan pemegang saham pasca-penggabungan menunjukkan adanya pemegang saham pengendali (PSP) dengan porsi mayoritas sebesar 77,40%.

Selain itu, terdapat kepemilikan oleh badan usaha koperasi sebesar 12,63% serta pemegang saham individu sebesar 9,97%.

Komposisi ini mencerminkan struktur kepemilikan yang terpusat namun tetap melibatkan partisipasi institusi dan individu, yang diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance).

Susunan Manajemen Baru

Seiring dengan penggabungan, perseroan juga menetapkan susunan pengurus baru. Posisi Direktur Utama dipegang oleh Adhie Sastrosadewo, didampingi oleh Ivan Rustandar sebagai Direktur Bisnis, Edy Supriadi sebagai Direktur Operasional, Yanto Mulyarto sebagai Direktur Kualitas Kredit, serta Nur Hidayah sebagai Direktur Kepatuhan.

Adapun jajaran dewan komisaris terdiri dari Wiguna Kardimansyah sebagai Komisaris Utama, Pangarso Yoga Motodo sebagai Komisaris Independen, serta Sunarko sebagai Komisaris Independen.

Penunjukan manajemen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi bisnis sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi di tengah skala usaha yang semakin besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Panja yang membahas revisi Undang-undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada hari ini, Rabu (8/4/2026) berlangsung singkat.

Tak sampai sejam, para peserta rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum itu tampak keluar dari ruang Komisi XI DPR RI.

Saat ditemui, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa rapat sore hari ini hanya membahas sejumlah agenda yang perlu dituntaskan, yang mana poin tersebut berasal dari formulasi yang diusulkan pemerintah.

“Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah,” ungkap Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat beberapa rumusan yang perlu dibahas di tingkat pemerintah. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan secara detail rumusan yang dimaksud.

Lantaran masih dalam pembahasan, pembahasan RUU P2SK diperkirakan belum bisa rampung pekan ini, sebagaimana ditargetkan pada pekan lalu.

Selain itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal rapat selanjutnya. “Nunggu jadwal baru dari pemerintah,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pembahasan RUU P2SK ditargetkan rampung pada pekan ini. Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Dia mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi, kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ditargetkan rampung pada pekan depan.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Herman mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, revisi UU P2SK ini merupakan usul inisiatif dari DPR. Dalam catatan Bisnis, DPR menjelaskan UU P2SK perlu direvisi untuk menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 terkait kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Kedua, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai babak baru reformasi sektor keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, industri asuransi secara eksplisit dimasukkan dalam kerangka resolusi nasional melalui perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP).

Langkah ini patut diapre­siasi. Selama bertahun-tahun, ketika terjadi kasus gagal bayar di industri asuransi, penanganannya cenderung ad hoc dan berlarut-larut. Ketidakpastian hukum merugikan pemegang polis dan merusak kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama industri asuransi. Tanpa trust, penetrasi asuransi akan stagnan, dan fungsi intermediasi risiko nasional melemah.

Namun, kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada niat. Desain teknisnya harus presisi. Jika tidak, PPP justru berisiko menimbulkan moral hazard, membebani industri secara berlebihan, dan menciptakan distorsi kompetisi.

Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan menyamakan skema penjaminan polis dengan penjaminan simpanan perbankan. Padahal, karakteristik industri asuransi berbeda secara fundamental.

Liabilitas asuransi bersifat jangka panjang (long-tail liabilities). Perhitungannya bergantung pada asumsi aktuaria, seperti mortalitas, morbiditas, lapse rate, dan sangat dipengaruhi hasil investasi jangka panjang. Risiko berkembang secara gradual melalui mismatch aset-liabilitas, kesalahan pricing, atau kelemahan tata kelola. Ini berbeda dengan perbankan yang menghadapi risiko penarikan dana mendadak (bank run).

Karena itu, Program Penjaminan Polis (PPP) tidak dapat mengadopsi begitu saja model penjaminan perbankan. Skema pendanaan, trigger resolusi, metode valuasi kewajiban, hingga mekanisme pembayaran klaim harus disesuaikan dengan kompleksitas struktur polis, termasuk perbedaan antara proteksi murni dan produk berbasis investasi. Tanpa diferensiasi desain, kita berisiko menerapkan solusi yang tidak kompatibel dengan struktur risiko industri.

TANPA DISTORSI

Secara agregat, industri asuransi nasional saat ini berada dalam kondisi solvabilitas yang memadai, tecermin dari rasio Risk Based Capital (RBC) yang umumnya di atas ketentuan minimum. Kasus gagal bayar yang terjadi da­­lam beberapa tahun terakhir lebih bersifat idiosinkratik ketimbang sistemik.

Namun, reputasi industri sangat sensitif, di mana satu kegagalan besar dapat menciptakan efek rambatan psikologis. Di sinilah PPP memiliki peran strategis: sebagai confidence buffer.

Meski demikian, penetapan premi penjaminan yang terlalu tinggi atau skema prefunding yang agresif dapat menimbulkan tekanan baru bagi industri perasuransian. Beban biaya berlebihan akan berpengaruh kepada combined ratio sebagai indikator utama kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan asuransi, yang dihitung dengan menjumlahkan rasio klaim (loss ratio) dan rasio biaya operasional (expense ratio) terhadap premi yang diperoleh. Pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibebankan kepada tertanggung sebagai pembayar premi asuransi.

Selain itu, beban biaya berlebihan juga akan mengurangi kapasitas underwriting, menekan laba dan ekuitas, serta mendorong konsolidasi perusahaan asuransi yang tidak natural. Pendekatan yang lebih rasional adalah premi berbasis risiko (risk-based premium), di mana perusahaan dengan profil risiko lebih tinggi membayar lebih besar, yang prudent membayar lebih rendah. Prinsip ini adil dan menjaga disiplin pasar.

Selain itu, skema pendanaan sebaiknya bersifat hybrid: prefunding bertahap untuk membentuk cadangan awal, dikombinasikan dengan ex-post levy jika diperlukan, serta liquidity backstop sebagai jaring pengaman terakhir. Dengan demikian, PPP tidak menjadi sumber instabilitas baru.

DISIPLIN PASAR

Skema penjaminan selalu membawa risiko moral hazard. Jika cakupan terlalu luas atau tanpa batas tegas, perusahaan dan pemegang saham bisa terdorong mengambil risiko berlebihan karena merasa ada safety net permanen. PPP bukan instrumen bailout. Pemegang saham harus tetap menjadi first loss bearer. Manajemen tetap memikul tanggung jawab fiduciary. Produk komersial bernilai sangat besar tidak semestinya dijamin penuh.

Penjaminan harus fokus pada pemegang polis ritel, yaitu kelompok yang secara informasi dan daya tawar lebih lemah. Tanpa batas maksimum jaminan yang jelas, publik dapat berasumsi adanya implicit sovereign guarantee. Persepsi ini berbahaya bagi stabilitas fiskal dan disiplin industri. Pengalaman internasional menunjukkan, cakupan terlalu luas menciptakan moral hazard; terlalu sempit gagal membangun kepercayaan. Keseimbangan inilah yang harus dijaga.

UU P2SK telah memberikan kerangka resolusi melalui instrumen seperti transfer portofolio, penyertaan modal sementara, bridge institution, hingga likuidasi terkontrol. Secara konseptual, ini sejalan dengan praktik internasional. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan trigger resolusi antara otoritas pengawas dan LPS, serta harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti UU Ke­­pai­litan dan UU Perseroan Terbatas. Tanpa kepastian prio­ritas klaim, proses resolusi berpotensi tersandera sengketa hukum panjang. Kepastian hukum ini bukan sekadar isu teknis. Ia menentukan apakah perlindungan benar-benar dapat dirasakan pemegang polis dalam waktu terukur.

Agar PPP benar-benar menjadi instrumen stabilitas dan perlindungan konsumen, beberapa penyempurnaan layak dipertimbangkan. Pertama, penerapan premi berbasis risiko untuk menghindari subsidi silang yang merusak kompetisi sehat. Kedua, skema pendanaan hybrid agar beban tidak terkonsentrasi di awal dan dana tidak menganggur berlebihan. Ketiga, kewajiban Recovery and Resolution Plan bagi perusahaan besar untuk memastikan kesiapan menghadapi tekanan.

Keempat, penetapan batas maksimum jaminan secara tegas dan transparan. Kelima, pembentukan forum konsultatif formal antara regulator, industri, dan DPR untuk evaluasi berkala desain PPP. Pendekatan partisipatif ini penting karena PPP adalah kebijakan struktural jangka panjang yang akan memengaruhi ekosistem industri dan masyarakat luas.

Tujuan utama PPP adalah melindungi pemegang polis kecil dan menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa membebani APBN. Jika dirancang dengan presisi, PPP dapat memperkuat kredibilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong penetrasi asuransi nasional. Namun jika desainnya keliru, ia bisa menciptakan distorsi baru dan mengikis disiplin pasar.

Kita tidak hanya membutuhkan PPP. Kita membutuhkan PPP yang adil, proporsional, dan berkelanjutan—melindungi rakyat tanpa melemahkan industri, menjaga stabilitas tanpa mengorbankan tata kelola. Di situlah kualitas reformasi diuji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kripto Indonesia dinilai memasuki fase konsolidasi setelah satu dekade bertumbuh pesat dari sisi pengguna dan volume transaksi. Kini, fokus pelaku industri mulai bergeser ke penguatan tata kelola, transparansi, dan keberlanjutan.

Memasuki tahun ke-12 operasionalnya, Indodax melihat dinamika tersebut sebagai tanda pendewasaan industri. CEO Indodax William Sutanto mengatakan tantangan saat ini bukan lagi sekadar memperluas pasar.

“Kami melihat industri kripto Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi dan pendewasaan. Tantangannya bukan lagi soal membangun awareness, tetapi bagaimana membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan regulator dan komunitas,” ujar William.

Ia menambahkan, fase ini menuntut pelaku industri memperkuat aspek keamanan dan transparansi sebagai fondasi utama. Menurutnya, perusahaan meningkatkan investasi di bidang keamanan teknologi informasi serta mempublikasikan Proof of Reserves guna menjaga keterbukaan kepada anggota.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dalam berbagai siklus pasar, sehingga anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” katanya.

Perkembangan industri kripto juga mendapat perhatian pembuat kebijakan. Dalam diskusi “The Future of Crypto” pada perayaan 12 tahun Indodax, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kripto perlu ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional.

“Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry atau industri yang masih muda yang perlu diberi ruang tumbuh dan grace period,” ujar Misbakhun.

Ia menegaskan pertumbuhan adopsi yang pesat harus diimbangi regulasi adaptif, perlindungan masyarakat, serta sistem pelaporan dan tata kelola yang kredibel di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Undang-Undang P2SK dan mekanisme regulatory sandbox, negara disebut hadir untuk memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi real-world asset dengan tetap berada dalam koridor perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.

Sementara itu, CEO Malaka Ferry Irwandi menyoroti tantangan literasi di tengah volatilitas pasar.

“Masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal profit instan, mengabaikan inovasi blockchain di baliknya sehingga perlu edukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil ini,” ujarnya.

Ia menilai penguatan pemahaman publik menjadi kunci agar perkembangan industri kripto Indonesia tidak hanya bertumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin kredibel dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT AsuransiAsei Indonesia menyampaikan beberapa usulan untuk Program Penjaminan Polis (PPP) supaya pengimplementasiannya baik dan bahkan bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi bertambah.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut PPP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah hal yang revolusioner.

Sebab itu, dia menilai dalam PPP harus ada penetapan batas maksimum penjaminan secara tegas. Kemudian, penetapan batas maksimum jaminan eksplisit, supaya ekspektasi tertanggung tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan nanti saat pelaksanaannya.

Dody meneruskan, baginya produk-produk komersial besar tidak perlu dijamin secara penuh karena polis asuransi sebetulnya dibuat bersama antara tertanggung dan penanggung.

“Ini akan bisa menjaga keseimbangan antara pelindungan dan disiplin dari pasar sendiri, penanggung pun juga akan tetap mempertahankan manajamen risiko yang baik,” ucapnya dalam RDPU Panja di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Masukan kedua yang disampaikan Dody adalah penerapan risk-based premium. Menurutnya ini harus berbasis risiko individual perusahaan dengan mempertimbangkan RBC, profil investasi, dan governance. Kemudian, disusun dengan pendekatan aktuaria independen.

“Jadi basisnya adalah risiko, sehingga nanti perusahaan yang sehat mestinya akan membayar iuran yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak sehat. Ini akan mendorong tata kelola yang baik, mengurangi cross-subsidize, dan memperkuat stabilitas jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, skema hybrid juga perlu dipertimbangkan. Jadi, prefunding bertahap, sehingga tidak perlu dibayarkan sekaligus. Hal ini perlu diterapkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan perusahaan terjaga.

“Mengingat yang saya katakan depan tadi saat ini margin industri asuransi ada tekanan cukup tinggi dan ini berdampak kepada kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri,” sebutnya.

Saran selanjutnya adalah perusahaan asuransi diharapkan memiliki penguatan early intervention dan recovery and resolution plan (RPP), sebagai bagian dari manajemen risiko di perusahaan. Kedua hal ini bisa mengurangi kemungkinan resolusi mahal di tahap akhir.

Saran terakhir adalah mengadakan forum konsultatif industri dan regulator dengan frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk mengurangi beberapa distorsi-distorsi, sekaligus juga perbedaan pendapat, supaya pelaksanaannya bisa baik dan realistis ke depannya.

“Kita harapkan dengan adanya penyempurnaan pada resolusi perusahaan-perusahaan ini maka bagi negara akan bisa mengurangi risiko bailout fiskal, memperkuat stabilitas keuangan,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Dody, bagi industri akan memberikan kepastian hukum, kompetisi yang sehat, dan insentif tata kelola yang baik.

“Bagi masyarakat sendiri perlindungan konsumen, terutama bagi pemegang polis kecil, retail akan sangat terasa dan kepercayaan masyarakat atau publik kepada industri perasuransian nanti akan bisa meningkatkan penetrasi asuransi untuk berdampak kepada perekonomian negara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyita Crystallin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, ditugaskan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ke Danantara.

Padahal, Masyita belum genap setahun menjabat sebagai Dirjen di Kemenkeu. Sebagai informasi, Masyita dilantik oleh eks Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini digeser ke Danantara Investment Management efektif 11 Februari 2026 sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning.

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis terbaru Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Profil Masyita

Masyita bukan nama baru dalam jajaran ekonom strategis Indonesia. Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 ini memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Dia memulai karier akademisnya di Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2005. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang internasional dengan meraih dua gelar magister dari The Australian National University yaitu Master of Arts, Economics.

Gelar master yang kedua, dia raih dari Claremont Graduate University dengan International Development Economics. Di tempat yang sama, dia turut meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University pada 2015.

Masyita pernah menjadi Konsultan di Bank Dunia atau World Bank pada 2008 sampai 2009. Lalu dosen di Universitas Indonesia pada 2007 hingga 2010 dan Teaching Assistant sejak masa kuliah. Masyita juga sempat menjadi PhD Intern di International Monetary Fund (IMF) pada 2013, serta dosen tamu di University of La Verne, Amerika Serikat pada tahun yang sama.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Masyita aktif di sektor kebijakan publik dan keuangan. Dirinya menjabat sebagai Penasihat Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, Masyita meniti karier di sektor keuangan sebagai Ekonom di Mandiri Sekuritas pada 2018 dan DBS Indonesia di 2018 sampai 2020. Pada 2020, dia dipercaya oleh Sri Mulyani sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim, posisi yang diembannya hingga 2024.

Selama lebih dari empat tahun terakhir, Masyita juga mengemban sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Komisaris di Indonesia Financial Group (IFG) sejak 2020. Serta menjabat sebagai Wakil Ketua Coalition of Finance Ministers for Climate Action sejak 2021, sebuah forum global yang menggabungkan isu keuangan publik dengan aksi iklim.

Pada 2023, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar (Expert Board) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Board Member di World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Masyita juga merupakan Partner di perusahaan konsultan lingkungan dan transisi energi global, Systemiq Ltd. Serta yang terakhir yaitu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Penjaminan Polis (PPP) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dinilai revolusioner lantaran bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpendapat PPP makin memperkuat perlindungan pemegang polis, sekaligus memberikan dorongan bagi perusahaan asuransi untuk berekspansi, dengan membuat produk-produk yang sesuai keinginan masyarakat.

Dia menegaskan yang sangat penting adalah memastikan program itu untuk pemegang polis retail. Berbeda dengan pemegang polis korporasi yang tanpa disuruh pun mereka pasti berasuransi.

“Untuk yang individu-individu inilah sebenarnya yang paling perlu diyakinkan bahwa industri asuransi itu cukup governance,” tuturnya dalam RDPU Panja di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2025).

Oleh sebab itu, Dody menyampaikan ada empat isu kritis dalam pengimplementasian PPP. Pertama, cakupan jaminan harus jelas. Kejelasan menyangkut masalah produk yang akan dijamin, nilai polis yang dijamin, dan batas maksimum jaminan.

Pasalnya, apabila tanpa batas jaminan yang jelas terdapat risiko ekspektasi jaminan penuh oleh masyarakat, hilangnya disiplin underwriting, dan distorsi pricing premi. Dia turut menyoroti bila ternyata batasnya terlalu luas, maka berdampak juga kepada potensi moral hazard.

Isu kritis kedua adalah skema premi penjaminan. Dia menjelaskan, ada dua pendekatan yakni skema flat dan skema yang lebih affordable. Skema flat atau seragam,maka perusahaan sehat akan mensubsidi perusahaan yang berisiko tinggi.

“Ini yang dampaknya menjadi prinsip keadilannya enggak terjadi. Juga enggak ada insentif bagi manajemen risiko yang baik jika perusahaan ternyata sudah melakukan governance,” jelas Dody.

Sebab demikian, Dody menyarankan pendekatan yang adil atau fair adalah dengan risk based premium, sehingga akan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan sistem.

Isu kritis ketiga adalah moral hazard dan disiplin pasar karena penjaminan yang terlalu luas. Bila demikian, ini berpotensi mengurangi kehati-hatian perusahaan, mendorong risk-taking berlebihan, dan mengalihkan beban risiko ke LPS.

Isu keempat yang dia soroti selanjutnya adalah harmonisasi hukum. Menurutnya, perlu kejelasan hubungan antara UU P2SK, UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, dan UU Perasuransian.

“Karena kalau tanpa harmonisasi ini maka potensi sengketa terkait dengan klaim-klaim itu dapat memperpanjang proses resolusi, sehingga dampaknya adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa tujuan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjamin transparansi pasar modal.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menjelaskan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governance dan juga mengurang konflik kepentingan,” kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dia melanjutkan dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa kepemilikan Bursa dibuka agar pihak lain, selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governance dan juga mitigasi. Mitigasi tersebut menurutnya seperti benturan kepentingan.

Lalu untuk peningkatan independensi, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek.

“OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri, tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia,” ujar Kiki.

Arahan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada pemerintah sekaligus Danantara terkait dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Salah satunya, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menjelaskan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governance dan juga mengurang konflik kepentingan,” kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dia melanjutkan dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa kepemilikan Bursa dibuka agar pihak lain, selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governance dan juga mitigasi. Mitigasi tersebut menurutnya seperti benturan kepentingan.

Lalu untuk peningkatan independensi, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek.

“OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri, tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia,” ujar Kiki.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada pemerintah sekaligus Danantara terkait dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Salah satunya, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.