#30 tag 24jam
OJK: Progres Pendirian DPLK Oleh Manajer Investasi Masih Tahap Evaluasi
OJK mengungkapkan beberapa manajer investasi sedang mengajukan pendirian DPLK, sejalan dengan UU P2SK 2023, untuk memperluas program pensiun dan inklusi keuangan. [429] url asal
#ojk #manajer-investasi #pendirian-dplk #dana-pensiun #ojk-2023 #undang-undang-p2sk #program-pensiun #inklusi-keuangan #perizinan-dplk #tata-kelola-dplk #potensi-pasar-pensiun #layanan-keuangan #persai
(Bisnis.Com - Finansial) 06/05/26 13:44
v/213031/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat beberapa manajer investasi yang telah mengajukan proses pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangannya masih dalam tahap evaluasi oleh OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pendirian itu bisa dilakan karena sejalan dengan amanat dari Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Yang membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK, sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).
Ogi memastikan bahwa seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan perlindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan hal yang membuat manajer investasi tertarik mendirikan DPLK adalah karena besarnya potensi pasar program pensiun dan peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.
“Ke depan OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan dan perluasan akses kepesertaan,” tegas Ogi.
Oleh karena itu, lanjutnya, OJK mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja, sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.
Pihaknya berharap keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK bisa membuat kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel.
“Sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja optimistis DPLK yang didirikan oleh manajer investasi dapat memberikan dampak positif bagi industri dana pensiun ke depannya. Menurutnya, ini bisa meningkatkan kompetensi yang sehat dan peluang perluasan kepesertaan.
Dia menambahkan ini juga dapat menciptakan kompetisi yang ada dalam industri dana pensiun. Dengan demikian, dapat mendorong DPLK yang sudah ada untuk berinovasi membuat produk yang menarik dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.
“Karena juga manajer investasi memiliki kesempatan dalam menjangkau segmen pasar, terutama peserta individu maupun pekerja informal yang saat ini masih minim,” ucapnya.
Sebagai informasi, pendirian DPLK oleh manajer investasi ini tertuang dalam POJK No.35/2024. Landasan itu mengatur bahwa perusahaan dengan nilai asset under management (AUM) paling sedikit sebesar Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir dapat mengajukan izin DPLK.
Adapun, per akhir 2024 OJK mencatat setidaknya ada 14 manajer investasi yang sebenarnya sudah memiliki nilai AUM di atas Rp25 triliun. (Putri Astrian Surahman)
OJK Beberkan Progres Pendirian DPLK Oleh Manajer Investasi
OJK mengungkapkan beberapa manajer investasi sedang mengajukan pendirian DPLK, sejalan dengan UU P2SK 2023, untuk memperluas program pensiun dan inklusi keuangan. [276] url asal
#ojk #manajer-investasi #pendirian-dplk #dana-pensiun #ojk-2023 #undang-undang-p2sk #program-pensiun #inklusi-keuangan #perizinan-dplk #tata-kelola-dplk #potensi-pasar-pensiun #layanan-keuangan #persai
(Bisnis.Com - Terbaru) 06/05/26 13:44
v/213020/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat beberapa manajer investasi yang telah mengajukan proses pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangannya masih dalam tahap evaluasi oleh OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pendirian itu bisa dilakan karena sejalan dengan amanat dari Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Yang membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK, sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).
Ogi memastikan bahwa seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan perlindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan hal yang membuat manajer investasi tertarik mendirikan DPLK adalah karena besarnya potensi pasar program pensiun dan peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.
“Ke depan OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan dan perluasan akses kepesertaan,” tegas Ogi.
Oleh karena itu, lanjutnya, OJK mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja, sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.
Pihaknya berharap keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK bisa membuat kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel.
“Sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta,” ujarnya.
OJK evaluasi pengajuan pendirian DPLK oleh sejumlah manajer investasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pengajuan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh sejumlah manajer investasi saat ini masih dalam ... [362] url asal
#ojk #otoritas-jasa-keuangan #dana-pensiun #dplk #manajer-investasi #perizinan-dplk
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pengajuan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh sejumlah manajer investasi saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa, mengatakan seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh.
Kesiapan ini tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional, serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan pelindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.
Menurut Ogi, ketertarikan manajer investasi untuk mendirikan DPLK didorong oleh besarnya potensi pasar program pensiun serta peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.
Ogi menyampaikan bahwa pendirian DPLK oleh manajer investasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K).
Undang-Undang ini membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang.
Ke depan, ujar Ogi, OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan perluasan akses kepesertaan.
Selain itu, OJK juga mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.
“Dengan keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK, diharapkan kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan peserta,” tutup Ogi.
Per Maret 2026, OJK mencatat total aset dana pensiun tumbuh sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai mencapai Rp1.684,89 triliun.
Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,71 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp408,82 triliun.
Sementara untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.276,07 triliun atau tumbuh sebesar 11,76 persen (yoy).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)