JAKARTA - Tiga pengamen diduga membakar pagar rumah warga di Jalan H. Mean, Kampung Kemang, Jatiwaringin, Kota Bekasi. Aksi mereka sempat terekam kamera CCTV.

Berdasarkan video yang diterima SindoNews, ketiga pengamen awalnya terlihat mengamen di depan rumah berpagar hitam tersebut. Setelah itu, mereka tampak menyalakan api yang kemudian membakar bagian pagar rumah.

Warga sekitar yang menyadari kejadian itu segera memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Setelah melakukan aksinya, para pengamen tersebut terlihat langsung meninggalkan lokasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Andi M Iqbal, mengatakan para pelaku telah diamankan polisi. Salah satu pelaku diketahui berinisial AFH (20).

"Pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede," ujar Andi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono menyebut motif aksi tersebut diduga karena pelaku merasa kesal usai tidak diberi uang saat mengamen. "Diduga kesal karena tidak dikasih uang saat ngamen," ujar Suparyono terpisah.

Meski sempat diamankan, para pelaku tidak ditahan. Polisi menyatakan kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). "Sudah diselesaikan secara restorative justice," tandas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait dengan permohonan maaf Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar soal kasus ijazah Joko Widodo (Jokowi).

Gibran menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan Rismon. Terlebih, permohonan maaf yang dilayangkan tersangka kasus ijazah Jokowi itu terjadi pada bulan Ramadan.

"Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk saling memaafkan dan kembali merajut tali persaudaraan," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dia pun mengapresiasi tindakan Rismon yang berani mengklarifikasi penelitiannya terhadap ijazah Jokowi yang sebelumnya disinggung palsu.

Orang nomor dua di RI ini menyatakan bahwa langkah Rismon tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

"Menghargai sikap Saudara Rismon yang telah menyampaikan klarifikasi serta kesediaannya meninjau kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan kepada publik," pungkas Gibran.

Sebelumnya, Rismon telah berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (12/3/2026) sore.

Kunjungan Rismon itu dilakukan setelah mengajukan permohonan restoratif justice atau damai ke Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Telematika Roy Suryo angkat bicara terkait dengan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Roy menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur sejengkalpun dalam perkara tersebut, meski adanya perubahan sikap dari rekannya Rismon.

"Setidaknya saya kemarin juga ngobrol dengan dr. Tifa langsung, ya, video call bahkan, ya. Kami mengatakan kita tidak mundur 0,1% pun. Kenapa 0,1%? Ya itu sisanya dari 99,9%. Itu 0,1%. Ya, jadi kita tidak mundur," ujar Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3/2026).

Roy menekankan bahwa dirinya tidak ambil pusing terkait dengan sikap Rismon pada kasus ijazah Jokowi ini. Pasalnya, Roy justru mendoakan Rismon agar bisa diberikan pencerahan atau hidayah.

"Yang saya tanyakan, saya mendoakan, semoga sahabat kita, Rismon Hasiholan Sianipar, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan pencerahan. Diberikan hal yang terbaik untuk dia," imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Roy, Refly Harun menyatakan pihaknya baru tahu upaya hukum yang dilakukan Rismon dari pemberitaan. Artinya, tidak ada komunikasi dari Rismon dengan Roy dkk saat mengajukan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, Refly menekankan bahwa pihaknya bakal menghormati langkah Rismon Sianipar dalam proses hukum terkait kasus ijazah Jokowi ini.

"Kami menghormati langkah yang diambil prinsipal, apa pun itu, sepanjang memang dalam koridor hukum. Sayangnya, hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Rismon Sianipar. Kami belum bisa memutuskan apa pun," tutur Refly.

Diberitakan sebelumnya, kabar pengajuan restoratif justice Rismon Sianipar telah dikonfirmasi Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

Dalam hal ini, Iman menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pengajuan keadilan restoratif Rismon dalam perkara ini.

“Kami sebagai fasilitator, penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS,” Iman di Polda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selama proses hukum berlangsung, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia untuk membahas evaluasi kinerja Polri tahun 2025 dan Rencana Kerja Polri 2026, Senin (26/1/2026).

Dalam rapat tersebut, pimpinan Komisi III Habiburokhman menyoroti Polri menangani kebebasan berpendapat yang masih cenderung terhadap tindakan represif. Menurutnya, penanganan kebebasan berpendapat memiliki dampak besar bagi citra Polri.

"Secara kuantitas ini bagian kecil dari pelaksana tugas Polri, tapi pengaruhnya citra Polri di mata publik sangatlah besar. Kami menilai ada relasi citra Polri di mata publik dengan respons terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat," katanya.

Dia menjelaskan bahwa tindakan persuasif Polri dalam menangani kebebasan berpendapat mampu memberikan respons positif di kalangan masyarakat. Sebaliknya, tindakan respresif akan mencoreng citra Polri di masyarakat.

Berdasarkan catatan Komisi III, katanya, pada 2009-2014 ada 47 kasus penangkapan, penahanan, dan persidangan terkait aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum.

"Periode 2014-2019 ada 240 dan periode 2019 sampai 2024 ada 29 kasus. Represifitas mulai menurun sejak 2019 dan menukik tajam sejak tahun 2021 dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri nomor SE/II/2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," jelas Habiburokhman.

Dia menyampaikan dua produk aturan tersebut merupakan titik awal Polri dalam menanggapi kebebasan berpendapat.

Terlebih, menurutnya, berlakunya KUHAP dan KUHP teranyar mampu memaksimalkan mekanisme restoratif justice.

"Yang dapat dipastikan akan semakin membuat tingkat represifitas dalam respons kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat semakin menurun," tuturnya.

SOLO - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pertemuannya dengan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu, Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Jokowi berharap pertemuan yang berlangsung Kamis (8/1/2026) pekan lalu, dapat menjadi jalan menuju restorative justice.

"Telah hadir bersilaturahmi Bapak Prof Eggy Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar beliau-beliau hadir didampingi pengacara Ibu Elida Netty, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026).

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sangat menghargai dan sangat menghormati silaturahmi yang dilakukan keduanya. Dari pertemuan silaturahmi itu, Jokowi berharap dapat menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan penyidik untuk kemungkinan restorative justice.

"Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya," ujarnya.

Ditanya apakah keduanya menyampaikan permintaan maaf terkait tudingan ijazah palsu, ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menilai hal itu tidak perlu diperdebatkan.

"Menurut saya, ada atau tidak (permintaan maaf), tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan hargai," ucapnya.

Ditanya apakah mereka juga menyampaikan permintaan untuk menghentikan kasus, Jokowi memperkirakan hal itu akan ditindaklanjuti oleh pengacara mereka.