Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia. Dari kondisi tersebut, pemerintah memahami bahwa kesehatan seharusnya menjadi sektor penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat, hingga daya saing negara.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus menggencarkan transformasi layanan kesehatan di Tanah Air. Hal ini diwujudkan melalui enam pilar utama guna membangun layanan kesehatan yang merata, tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Kemenkes, Bayu Teja Muliawan mengatakan, pihaknya memiliki program strategis yang terbagi dalam enam pilar. Pertama, pilar pelayanan kesehatan primer, yaitu di puskesmas dan jaringannya yang lebih bersifat preventif. Kedua, pilar pelayanan kesehatan sekunder yang berkaitan dengan pelayanan akses dan untuk pelayanan di rumah sakit.

Ketiga, terdapat pilar ketahanan kesehatan yang merujuk pada penyediaan obat dan aksesnya. Keempat, ada pilar pembiayaan kesehatan. Sedangkan kelima, ada pilar sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Adapun pilar keenam berkaitan dengan teknologi kesehatan.

"Pilar yang keempat, lima, enam ini, yaitu pembiayaan, kemudian SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan, merupakan enabler untuk bisa melakukan pelayanan primer, pelayanan untuk ketahanan kesehatan," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Di samping itu, Bayu Teja mengakui tantangan bagi sektor kesehatan adalah angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh beberapa penyakit seperti diare dan ISPA. Selain itu, risiko kematian yang tinggi juga terdapat pada wanita atau ibu hamil. Maka dari itu, Kemenkes terus mendorong program peningkatan kesehatan.

"Jadi, kita ada kunjungan, pada waktu ini, ada kunjungan untuk ibu hamil itu 6 tahun, setiap 1 tahun, setiap 13 tahun. Nah, itu dilakukan untuk mencegah kematian yang melakukan puskesmas. Kemudian, untuk penyakit pada bumil dan wanita, kita ada program imunisasi, yang NPI-nya ada 8. Kemudian, tadi untuk menjaga penyakit pemula, termasuk stunting, kita ada screening kesehatan itu dilakukan puskesmas," terang dia.

Tak ketinggalan, saat ini pemerintah memiliki program cek kesehatan gratis untuk mengetahui risiko penyakit yang bisa menyerang masyarakat. Dengan adanya program ini, risiko penyakit yang ada di masyarakat bisa diatasi sesuai tingkat keparahannya.

Berkat program cek kesehatan gratis, Kemenkes pun bisa mengetahui profil kesehatan para penduduk Indonesia. Harapannya cek kesehatan ini bisa dilakukan setiap tahunnya. Dari situ, Kemenkes bisa mengantisipasi beberapa risiko penyakit yang terjadi.

"Intervensi yang dilakukan itu tadi, kemudian dirujukan, kita punya program kesehatan kanker, jantung, stroke. Karena itu yang menghabiskan biayanya yang paling banyak dari program JKN. Ini juga yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Kita mengharapkan nanti di setiap rumah sakit kabupaten, ada rumah sakit yang besar," tutur dia.

Lebih jauh, Kemenkes juga fokus pada penyediaan obat-obat yang diproduksi dalam negeri. Tak hanya itu, Kemenkes pun turut memperkuat tenaga kesehatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

"Yang terakhir, di teknologi kesehatan, kita ingin mengintegrasikan data kesehatan penduduk kita dalam satu aplikasi yang namanya Satu Sehat dan dari situ diharapkan, data kesehatan penduduk itu kita punya," tandas dia.

Program peningkatan juga gencar dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, salah satunya dengan aksi nyata mendukung percepatan penurunan stunting di dua wilayah prioritas, yakni Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Provinsi Banten.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan terhadap penurunan stunting merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan unggul.

"Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs poin kedua, yaitu Zero Hunger," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Di Kabupaten Nagekeo, NTT, program BNI berfokus pada tiga intervensi utama. Program tersebut mencakup penguatan kapasitas kader Dapur Sehat (DASHAT), pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 50 anak stunting dan 25 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) selama 90 hari, serta pembentukan Kebun Gizi yang ditanami sayuran.

Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Mauponggo, khususnya di Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada 2024 dan 2025.

"Dua desa terpilih sebagai lokasi utama adalah Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, mengingat tingginya prevalensi stunting serta berbagai tantangan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut," jelas Okki.

BNI juga menjalankan program serupa di Provinsi Banten. Dukungan yang diberikan lebih beragam, meliputi penyediaan bahan makanan bergizi untuk 200 penerima manfaat selama enam bulan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pembangunan fasilitas jamban.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari sisi pendidik, tahun ini Kemendikdasmen menyalurkan beasiswa ke 12.500 guru untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

"Saat ini ada 200 ribu guru yang belum lulus D4 dan S1 sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. Sedangkan tahun depan, dialokasikan 150.000 untuk mendapatkan beasiswa dan dananya sudah dialokasikan dalam APBN 2026," ungkap dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Mu'ti juga memastikan bahwa pelatihan untuk guru ke depan akan berkesinambungan, bahkan dana BOS boleh digunakan untuk peningkatan kualitas guru.

"Ada pelatihan-pelatihan yang difasilitasi di Balai Guru agar guru-guru ke depan bisa meningkat kualitasnya dan kesejahteraannya," tegas Mu'ti.

Selain itu, Kemendikdasmen juga memperluas pelayanan pendidikan dengan memperbanyak pendidikan non-formal. Hal ini dilakukan guna mengurangi tingkat pendidikan Indonesia yang masih rendah.

"Ada anak-anak yang tidak bisa ke sekolah formal karena harus membantu orang tua bekerja. Salah satunya di Lampung yang membantu ibu dan tiga adiknya," ungkapnya.

Menurut Mu'ti angka putus sekolah tidak selalu disebabkan karena masalah ekonomi. Namun ada juga masalah kultural, seperti pernikahan dini. Masih ada anggapan budaya di beberapa daerah, jika tidak menikah segera disebut perawan tua, dan setelah sekolah mereka tidak lagi sekolah formal. Oleh karena itu, menurut Mu'ti pelajaran jarak jauh bisa menjadi jawaban karena bisa fleksibel dan menjangkau lebih banyak lagi.

"Misalnya seperti untuk anak-anak pekerja migran di Malaysia, mereka bisa belajar dengan pendidikan Indonesia dan ijazahnya juga diakui. Karena itu, maka pendekatan-pendekatan learning ini diperluas, karena kalau hanya schooling bisa menimbulkan masalah," jelas Mu'ti.

Ditambah lagi dengan luasnya wilayah Indonesia, misalnya di Maluku Tenggara dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang menurut Mu'ti, secara ekonomi tidak visible. Oleh karena itu dilakukan sekolah satu atap tiga jenjang yang modulnya dikirimkan dan pembelajaran dengan cara terbuka.

Sebagai informasi, Kemendikdasmen tengah menyiapkan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan dimulai pada 2026, bekerja sama dengan Kementerian Desa. Program ini akan diperkuat dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

Adapun capaian strategis Kemendikdasmen adalah program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dari alokasi anggaran Rp16,9 triliun untuk 10.440 sekolah, realisasinya melampaui target dengan 16.140 satuan pendidikan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air bukan hanya dilakukan pemerintah, melainkan juga oleh BUMN melalui rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu bank pelat merah yang ikut berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, berupa pengembangan karakter bagi siswa dan sertifikasi internasional TOEIC untuk 100 guru Bahasa Inggris di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, investasi dalam pendidikan harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh ekosistem. Program TJSL di bidang pendidikan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk terus mendukung pembangunan SDM unggul di Indonesia. Program di NTB ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa pendidikan yang baik harus dimulai sejak dini, dengan melibatkan seluruh ekosistem mulai dari sekolah, guru, hingga orang tua," ujar Okki

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan beda kekuatan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Jokowi.

Pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran 5 persen, dengan motor utama berasal dari belanja pemerintah.

Sebaliknya, di masa SBY, ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen per tahun karena dorongan kuat dari investasi dan konsumsi swasta.

"Kalau kita bandingkan, pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11 persen. Zamannya Pak Jokowi turun 10-10,5 persen, kira-kira 0,5-1 persen bedanya. Kenapa? Karena yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan ketika aktivitas sektor swasta meningkat, otomatis penerimaan pajak juga ikut naik. Purbaya memperkirakan kebijakan yang tengah dijalankan saat ini berpotensi menaikkan rasio pajak sekitar 0,5 hingga 1 persen, tanpa perlu menambah beban pungutan baru.

"Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio saya akan naik setengah sampai 1 persen. Itu income tambahan ke saya Rp120 (triliun)-Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain," ujarnya.

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal dan moneter yang sinkron akan menciptakan efek berganda di perekonomian. Ketika pemerintah mempercepat penyaluran dana dan memberi stimulus, masyarakat menjadi lebih optimistis dan konsumsi ikut meningkat.

Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih banyak berbelanja.

"Dengan announcement efek aja mereka udah senang, karena merasa lebih kaya. Akan lebih berani belanja lagi," katanya.

"Jadi kebijakan mempercepat penumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya," tambah Purbaya.

Purbaya juga menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi di tiap periode. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 persen karena ditopang oleh ekspansi sektor swasta dan kebijakan moneter yang longgar.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 persen karena pergerakan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh pemerintah dan BUMN.

"Anda lihat, laju pertumbuhan kreditnya zaman SBY itu 22 persen. Zaman Pak Jokowi cuma 7 persen, bahkan ada titik-titik di mana tumbuhnya nol," ujar Purbaya.

Dengan mengaktifkan kembali peran swasta dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih produktif, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa kembali menembus 6 persen mulai tahun ini.

"Kalau saya hidupkan mesin swastanya, tahun ini ke depan 6 persen yang kita dapat. Jadi enggak susah-susah amat," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan beda kekuatan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Jokowi.

Pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran 5 persen, dengan motor utama berasal dari belanja pemerintah.

Sebaliknya, di masa SBY, ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen per tahun karena dorongan kuat dari investasi dan konsumsi swasta.

"Kalau kita bandingkan, pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11 persen. Zamannya Pak Jokowi turun 10-10,5 persen, kira-kira 0,5-1 persen bedanya. Kenapa? Karena yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan ketika aktivitas sektor swasta meningkat, otomatis penerimaan pajak juga ikut naik. Purbaya memperkirakan kebijakan yang tengah dijalankan saat ini berpotensi menaikkan rasio pajak sekitar 0,5 hingga 1 persen, tanpa perlu menambah beban pungutan baru.

"Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio saya akan naik setengah sampai 1 persen. Itu income tambahan ke saya Rp120 (triliun)-Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain," ujarnya.

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal dan moneter yang sinkron akan menciptakan efek berganda di perekonomian. Ketika pemerintah mempercepat penyaluran dana dan memberi stimulus, masyarakat menjadi lebih optimistis dan konsumsi ikut meningkat.

Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih banyak berbelanja.

"Dengan announcement efek aja mereka udah senang, karena merasa lebih kaya. Akan lebih berani belanja lagi," katanya.

"Jadi kebijakan mempercepat penumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya," tambah Purbaya.

Purbaya juga menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi di tiap periode. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 persen karena ditopang oleh ekspansi sektor swasta dan kebijakan moneter yang longgar.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 persen karena pergerakan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh pemerintah dan BUMN.

"Anda lihat, laju pertumbuhan kreditnya zaman SBY itu 22 persen. Zaman Pak Jokowi cuma 7 persen, bahkan ada titik-titik di mana tumbuhnya nol," ujar Purbaya.

Dengan mengaktifkan kembali peran swasta dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih produktif, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa kembali menembus 6 persen mulai tahun ini.

"Kalau saya hidupkan mesin swastanya, tahun ini ke depan 6 persen yang kita dapat. Jadi enggak susah-susah amat," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini gencar menggenjot pemanfaatan tebu, jagung, singkong, dan sorgum untuk pembuatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menekan volume impor BBM.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu membeberkan bahwa salah satu daerah yang memiliki potensi untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik bioetanol adalah Lampung. Pasalnya, wilayah ini memiliki ketahanan terhadap suplai tebu, singkong, jagung, hingga sorgum.

"Kemarin kita undang itu adalah Gubernur Lampung dengan Kementerian Koperasi, kenapa? karena provinsi Lampung salah satu provinsi yang kita lihat, punya ketahanan terhadap suplai tebu, singkong, jagung, sorgum," kata Todotua usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, salah satu pihak yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia adalah Toyota. Ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

"Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait dengan mandatori E10, pemerintah saat ini masih menghitung waktu yang paling tepat untuk penerapannya. Mengingat, pabrik etanol harus dibangun di dalam negeri terlebih dahulu.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan waktu penerapan kebijakan mandatori tersebut, apakah akan dimulai pada 2027, 2028 atau di tahun lainnya.

Namun, ia memperkirakan berdasarkan rancangan yang sedang disusun, program itu kemungkinan besar sudah dapat berjalan paling lambat pada tahun 2027. "Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan E10 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan impor bensin yang saat ini masih sangat tinggi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara terus menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana itu tidak boleh disalurkan ke kelompok konglomerat.

Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning dan Sarah Ariantie bersama Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan transfer ke daerah dalam waktu dekat. Menurut Purbaya, pemerintah pusat akan menambah alokasi transfer ke daerah jika terbukti ada peningkatan dalam penggunaan anggaran secara tepat waktu dan tanpa kebocoran.

Menkeu juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar dana publik benar-benar berdampak pada pembangunan. Meski transfer daerah menurun, belanja pemerintah pusat untuk program di daerah justru meningkat, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Selengkapnya saksikan dialog Ekonom Senior INDEF Aviliani bersama Menteri Kesehatan Purbaya Yudhi Sadewa di Program Sarasehan 100 Ekonom Indonesia CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Bayu Teja Muliawan menjelaskan bahwa Kemenkes tengah memperkuat sistem kesehatan nasional melalui enam pilar strategis. Pilar tersebut mencakup pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui puskesmas, pelayanan sekunder di rumah sakit, ketahanan kesehatan lewat penyediaan obat dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, penguatan SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Melalui pilar pelayanan primer, Kemenkes fokus menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah stunting. Selain itu, pemerintah juga memperkuat layanan rujukan untuk penyakit berat seperti kanker dan jantung, meningkatkan produksi bahan baku obat dalam negeri, pemerataan tenaga medis melalui sistem hospital base, serta mengintegrasikan data kesehatan nasional melalui aplikasi "Satu Sehat".

Selengkapnya saksikan dialog Ekonom Senior INDEF Aviliani bersama Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan RIs Bayu Teja Muliawan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi utang Indonesia masih dalam batas aman dan dikelola secara hati-hati. Menurut Purbaya, posisi Indonesia saat ini masih jauh di bawah ambang batas internasional. Ia menilai, dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Singapura yang memiliki rasio utang di atas 100%, kondisi fiskal Indonesia masih sangat prudent. Pemerintah, menurutnya akan terus menjaga disiplin anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7% tanpa menambah beban utang berlebihan.

Selengkapnya saksikan dialog Ekonom Senior INDEF Aviliani bersama Menteri Kesehatan Purbaya Yudhi Sadewa di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi besar dari ekonomi biru untuk mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperluas konservasi laut, untuk mempertahan ekosistem dan biota di dalamnya.

"Jadi biota kelautan ini sebuah ekosistem yang tidak boleh terputus, misalnya alga, itu harus ada ruang proteksi yang merujuk pada SDGs," ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, dilakukan upaya penangkapan ikan yang terukur dan pengembangan budidaya laut dan pesisir berkelanjutan. Trenggono juga menekankan pengawasan pulau kecil di kawasan pesisir serta pembersihan sampah plastik di laut.

"Pembersihan sampah plastik, artinya plastik kalau dia larut ke laut akan menjadi mikroplastik dimakan ikan ini berbahaya jadi itu jadi concern kita," kata dia.

Dengan strategi yang tepat laut dan ekonomi biru bisa menjadi tumpuan pertumbuhan Indonesia di masa depan. Apalagi kebutuhan protein dunia diperkirakan terus naik hingga 70% pada 2050.

Sayangnya, saat ini produksi perikanan tanah air masih belum maksimal di kisaran 2,5% dari total potensi yang ada. Ekspor produk kelautan baru mencapai US$ 5,5 miliardan didominasi oleh udang, rumput laut, tuna-cakalang, sotong gurita dan produk perikanan lainnya.

"Kalau produksi perikanan kita saja 7,5 juta ton, lalu kemudian budi daya 5,5 juta ton kan berarti kira-kira sekitar 13 juta ton, lalu rumput laut ada 10 juta ton, kira-kira sekitar 23-24 juta ton. Itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kan kecil, masih 2,59%. Ini sih sebetulnya pertanyaan besar," ujarnya.

Bukan hanya konservasi dan peningkatan produk kelautan, KKP juga melaksanakan titah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan 1.000 kampung nelayan yang modern. Selama ini perhatian kepada nelayan dinilai masih sporadis dan tidak berkesinambungan.

"Kita sudah mulai itu ibu melalui pembangunan Kampung Nelayan. Kalau 4.100 kampung nelayan ini ter-deploy dengan baik, kalau disitu ada peningkatan productivity 10% saja," ungkap Trenggono.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, bukan hanya mengandalkan program pemerintah, melainkan juga BUMN dan pihak swasta. Salah satu BUMN yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

BNI telah menjalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan melalui Regenerasi Hutan Mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi, yang menjadi salah satu inisiatif unggulan perusahaan dalam bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program ini melibatkan tokoh masyarakat yang bergerak bersama untuk konservasi mangrove, di Teluk Pangpang. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada restorasi ekosistem pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Ekosistem mangrove menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut dan burung endemik, serta membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan melalui perbaikan kualitas perairan. Dengan demikian, konservasi mangrove turut mendukung terciptanya ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan peran bank dalam negeri dalam pembiayaan program hilirisasi. Menurutnya, bank belum memberikan peran signifikan dalam menunjang program prioritas pemerintah.

"Dulu kan gak ada perbankan nasional kita yang membiayai secara baik. Mohon maaf ya, saya memberikan masukan sedikit para ekonom-nya. Perbankan kita coba cek di tahun 2022, mana perbankan yang membiayai hilirisasi?," kata Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menegaskan pendanaan khususnya untuk proyek hilirisasi dalam negeri khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal itulah yang dinilai nilai tambah program hilirisasi tidak didapatkan secara optimal di dalam negeri.

"Setelah itu para ekonom-nya mengatakan bahwa hilirisasi itu hanya bertumpu pada asing. Tidak pada dalam negeri. Ya mau gimana yang biayai kreditnya di luar," tambahnya.

Atas hal itu, pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tidak lain, hal itu agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air. "Dan sekarang semuanya dibiayai oleh Danantara," tegasnya.

Saat ini, sudah ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.

"Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kondisi ekonomi Indonesia melambat Ketika ditunjuk menjadi Bendahara Negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada September lalu. Menurutnya, perlambatan ini dibarengi dengan kebijakan yang tidak terlalu akurat, seperti pajak.

Purbaya mengatakan lebih memilih mengoptimalkan semua uang pemerintah dan tidak menaikkan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Ekonom Senior INDEF Aviliani bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Program Sarasehan 100 Ekonom Indonesia CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).