Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perinciannya sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Selain itu, sebanyak 5.476 orang akan direkrut sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema PKWT dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Rabu, 15 April hingga 24 April 2026 melalui portal resmi panitia seleksi nasional.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN.

Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Informasi lengkap terkait persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi yang telah disiapkan panitia.

Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan koperasi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pangan dan kelautan.

Bisnis.com, SEMARANG — Perum Bulog memfasilitasi para petani tebu di Kabupaten Blora untuk memasok hasil panen ke Pabrik Gula (PG) milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan petani dengan kapasitas industri gula nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus memastikan hasil panen petani terserap secara optimal oleh industri pengolahan gula dalam negeri.

“Kami berkomitmen hadir di tengah petani, termasuk di Blora, untuk memastikan hasil panen tebu mereka dapat tersalurkan dengan baik ke pabrik gula, sehingga memberikan nilai tambah dan kepastian pasar bagi petani,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (2/4/2026).

Rizal menambahkan, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan SGN, guna memastikan proses penyerapan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Penyampaian komitmen tersebut, menurut Rizal, juga merupakan respons atas aksi penyampaian aspirasi oleh para petani tebu di Blora.

Sebagai informasi, para petani tebu di Kabupaten Blora yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Blora pada Kamis (2/4/2026). Mereka menuntut perbaikan mesin giling Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang berlokasi di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, agar pabrik tersebut bisa optimal menyerap tebu hasil panen para petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketersediaan dan stabilitas harga pangan masih menjadi perhatian publik pasca lebaran. Meningkatnya permintaan berbagai komoditas pangan selama periode tersebut menegaskan pentingnya sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi agar pasokan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar.

Pakar pertanian dari IPB University Profesor Bayu Krisnamurthi menilai pembangunan sektor pangan di Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebatas produksi komoditas. Menurutnya, pangan harus dipahami sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir agar kebijakan yang diambil mampu menjamin ketersediaan dan kesejahteraan pelaku di dalamnya, khususnya petani.

“Semua faktor dalam sistem pangan saling terkait. Gangguan pada satu faktor akan memengaruhi keseluruhan sistem,” ujar Prof. Bayu Krisnamurthi dalam wawancara khusus.

Ia mencontohkan, kelangkaan benih sayuran unggul berkualitas, masalah transportasi distribusi, hingga harga yang terlalu mahal dapat berdampak langsung pada akses konsumen rumah tangga terhadap pangan. “Kalau salah satu bagian terganggu, konsumen tidak akan mendapat sayur sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Prof. Bayu juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan petani yang memegang peran sentral dalam sistem pangan. Ia menyambut baik kebijakan pemerintah yang memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai salah satu indikator kinerja dalam APBN 2026.

Menurutnya, indikator tersebut menjadi penyempurnaan dari instrumen yang selama ini digunakan, seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). “Indeks Kesejahteraan Petani sudah menangkap sifat multidimensi kesejahteraan petani melalui 21 variabel,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada September 2025 Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan rakyat dalam RAPBN 2026, yakni IKP, penciptaan lapangan kerja formal, dan Gross National Income (GNI) per kapita. Setelah RAPBN disahkan menjadi APBN 2026, ketiga indikator tersebut resmi digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran negara.

Dari perspektif bisnis, Prof. Bayu menilai tantangan terbesar dalam membangun sistem pangan berkelanjutan adalah perubahan pola pikir. “Tantangan terbesarnya adalah mengubah cara pikir dari sektoral yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan sistem,” katanya.

Menurut dia, selama ini kebijakan pangan kerap diperlakukan secara parsial, padahal setiap komponen mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi saling memengaruhi. Prof. Bayu menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun sistem pangan nasional. Ia menyebut pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi non-pemerintah yang masing-masing memegang peran dan saling melengkapi. “Sistem pangan membutuhkan peran optimal semua pihak,” tegasnya.

IDXChannel - Pemerintah akan membangun ekosistem pangan nasional melalui penguatan sistem produksi ayam dan telur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini diambil untuk menjamin pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam, secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG. Tingkatkan produksi, DOC-nya kita tambah, Grand Parent-nya kita tambah, semua kita tambah,” kata Amran, Kamis (13/11/2025).

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini menjelaskan bahwa sistem ini menempatkan BUMN sebagai penggerak di hulu, mulai dari Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock, sedangkan peternak kecil berperan di hilir.

Amran menjamin pakan peternak kecil dan DOC akan lebih stabil dalam beberapa waktu ke depan.

“Ini nanti yang mengontrol harga, menguntungkan peternak kecil, kemudian juga tidak membebani konsumen. Itu maksudnya,” kata Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan harga telur ayam ras pada November 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp30.000, yakni menjadi Rp31.546. Kenaikan ini dipicu oleh adanya kenaikan harga di tingkat supplier dan pemasok.

Kenaikan harga di tingkat produsen disebabkan oleh kenaikan harga pakan ternak. Selain itu, program MBG juga turut berperan pada kenaikan harga tersebut.

Amran menegaskan bahwa peran BUMN sangat penting sebagai stabilisator harga dan offtaker, seperti halnya Bulog dalam menjaga harga beras.

"Mekanismenya jadi BUMN ini. Ini BUMN kan, di hulu. Integrasi mulai pabrik pakan, DOC, vaksin, dan seterusnya. Kemudian, peternak-peternak kecil ini membeli dengan harga yang wajar. Dan juga menjadi off taker,” katanya.

Lebih lanjut, Amran menyebut bahwa langkah ini menjadi peluang bagi peternak untuk bangkit setelah menghadapi gejolak kerugian.

“Kita sekarang ini mengeluarkan DOC, menambah Grand Parent Stock-nya, semua kita tambah. Jadi kita dorong peternak supaya berproduksi. Ini kesempatan peternak untuk bangkit,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)