Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kewajiban kepemilikan saham publik atau free float berlaku bagi seluruh emiten perbankan, termasuk bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I.

Dalam pemenuhannya, bank dapat melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham, termasuk melalui penggabungan atau merger dua atau lebih bank.

Penegasan tersebut muncul ketika OJK menjelaskan arah penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I.

Regulator menekankan bahwa konsolidasi tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi masing-masing bank, bukan sebagai kewajiban khusus untuk memenuhi ketentuan saham publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ketentuan free float berlaku untuk seluruh emiten bank yang tercatat di pasar modal.

“Terkait dengan kewajiban free float di sektor perbankan, hal ini berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI I,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Menurut Dian, pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian struktur kepemilikan saham hingga jumlah saham publik yang dipersyaratkan terpenuhi. Salah satu opsi yang disebut regulator adalah penggabungan dua atau lebih bank.

“Kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan dua atau lebih bank,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengumuman MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026, MSCI memberikan sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diliris pada Jumat (19/6/2026), penyedia indeks global tersebut menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, kualitas arus informasi, ketersediaan informasi berbahasa Inggris, serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai memengaruhi pembentukan harga yang wajar di pasar saham Indonesia.

Sorotan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena aksesibilitas pasar merupakan salah satu komponen penting dalam proses klasifikasi MSCI.

Di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik sepanjang tahun ini, sejumlah analis menilai tantangan utama Indonesia saat ini bukan semata terkait status klasifikasi pasar, melainkan bagaimana meningkatkan transparansi, kualitas informasi, serta kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik.

Laporan MSCI juga memicu diskusi lebih luas mengenai kualitas free float, integritas pembentukan harga saham, serta efektivitas reformasi pasar modal yang tengah dijalankan regulator dan Bursa Efek Indonesia.

Apa yang Menjadi Sorotan Utama MSCI?

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Menurut MSCI, kekhawatiran tersebut muncul akibat masih terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan investor institusi global untuk menilai jumlah saham beredar yang sebenarnya (true free float) serta menggunakan harga pasar sebagai acuan dalam penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Mengapa Transparansi Kepemilikan Saham Menjadi Penting?

Bagi investor institusi global, transparansi struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam menilai tingkat investabilitas suatu saham.

MSCI menilai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dapat menyulitkan investor untuk mengidentifikasi free float yang sebenarnya. Akibatnya, investor menghadapi tantangan dalam menilai likuiditas riil suatu saham maupun kualitas pembentukan harga di pasar.

Sejumlah analis menilai isu tersebut telah menjadi perhatian investor global dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir pada sejumlah emiten dan kualitas free float di pasar domestik.

Mengapa Information Flow Diturunkan?

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi mengenai perusahaan dan pasar modal Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris.

Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara dan tepat waktu.

Bagi investor global, kualitas pasar tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, tetapi juga oleh kemudahan memperoleh informasi yang kredibel, transparan, dan sesuai standar internasional.

Apakah MSCI Hanya Menyoroti Transparansi?

Tidak.

MSCI juga memberikan sejumlah catatan lain terkait aksesibilitas pasar Indonesia.

Pada aspek pasar valuta asing, MSCI menilai Indonesia belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien. Selain itu, masih terdapat sejumlah pembatasan di pasar domestik, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus berkaitan dengan transaksi efek.

MSCI juga mencatat bahwa:

• Fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi belum diperbolehkan.
• Transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu.
• Aktivitas stock lending telah tersedia tetapi masih terbatas pada saham tertentu dan jangka waktu maksimal 90 hari.
• Praktik short selling telah diperbolehkan namun masih disertai sejumlah pembatasan.

Apa Dampaknya bagi Investor dan Pasar Saham Indonesia?

Sejumlah analis menilai risiko terbesar bukanlah perubahan klasifikasi pasar, melainkan kemungkinan bertahannya diskon valuasi Indonesia di mata investor global.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai laporan MSCI memperkuat kekhawatiran yang selama ini berkembang mengenai transparansi pasar, kualitas free float, serta integritas pembentukan harga saham.

Selama belum ada perbaikan yang nyata pada aspek-aspek tersebut, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

Risiko yang muncul bukan hanya berkurangnya minat investasi baru, tetapi juga meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap pasar Indonesia.

Bagaimana Respons OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan mayoritas penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar Indonesia masih berada pada kategori tertinggi.

Menurut OJK, dari 18 kriteria yang dinilai MSCI:

• 10 kriteria memperoleh nilai double plus (++);
• 6 kriteria memperoleh nilai single plus (+);
• 2 kriteria memperoleh penilaian negatif (-), yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

OJK menilai masukan MSCI sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang sedang dijalankan bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, dan pelaku industri.

Dalam beberapa bulan terakhir, regulator telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan pelaporan beneficial ownership, serta penguatan pengawasan perdagangan.

Bagaimana Respons Bursa Efek Indonesia?

Bursa Efek Indonesia menyatakan akan melanjutkan reformasi pasar modal yang saat ini berjalan.

BEI menegaskan perbaikan akan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari infrastruktur perdagangan, penyempurnaan regulasi, hingga penguatan pengawasan pasar.

Bursa berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada MSCI Annual Market Classification Review yang dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Selain itu, beberapa isu yang masih menjadi fokus investor antara lain:

• Transparansi struktur kepemilikan saham;
• Kualitas free float emiten;
• Ketersediaan informasi berbahasa Inggris;
• Integritas pembentukan harga saham;
• Efektivitas reformasi pasar modal yang sedang dijalankan regulator dan BEI.

Fakta Penting

• MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari "+" menjadi "-".
• MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi.
• Informasi perusahaan dan pasar yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris menjadi salah satu catatan utama.
• OJK menyebut 10 dari 18 kriteria penilaian MSCI masih berada pada kategori tertinggi.
• Regulator dan BEI menyatakan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan.
• Hasil MSCI Annual Market Classification Review dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Baca Selengkapnya

1. MSCI Beri Catatan untuk Pasar Modal RI, dari Free Float hingga Informasi Berbahasa Inggris
2. MSCI Tetapkan Indonesia di Emerging Market, Soroti Problem Transparansi
3. MSCI Turunkan Penilaian Transparansi Pasar Modal RI
4. MSCI Sorot Isu Transparansi, IHSG Dibayangi Aksi Investor Asing
5. Analis: MSCI Masih Soroti Transparansi Pasar Modal RI
6. OJK Tanggapi Review MSCI, Janji Perkuat Transparansi Pasar Modal RI
7. OJK: Mayoritas Penilaian MSCI terhadap Pasar Modal RI Tetap di Level Tertinggi
8. Review MSCI Dinilai Jadi Momentum Benahi Kualitas Pasar Modal RI
9. BEI Umumkan Upaya Lanjutan Bersih-bersih Pasar Modal usai Review MSCI
10. Skenario Rebound IHSG jelang Tinjauan Klasifikasi Pasar MSCI 24 Juni 2026

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan peringkasan sejumlah artikel Bisnis.com yang membahas tema yang sama. Seluruh fakta, data, kutipan, dan informasi bersumber dari reportase Bisnis.com, sedangkan penyajian dibantu AI.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai penurunan penilaian Indonesia oleh MSCI Inc. pada aspek Information Flow dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review mencerminkan masih adanya tantangan struktural terkait transparansi pasar modal domestik.

MSCI dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) menurunkan penilaian Indonesia dari “+” menjadi “-” pada aspek Information Flow.

Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (shareholding structure) serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

MNC Sekuritas menjelaskan ada sejumlah poin utama dalam laporan terbaru MSCI, yakni tidak ada perubahan status Indonesia sebagai Emerging Market (EM). Kejelasan lebih lanjut kemungkinan akan diperoleh pada MSCI Annual Market Classification Review tanggal 24 Juni 2026.

"MSCI juga tidak memberikan pembaruan apa pun terkait status freeze Indonesia. Perubahan paling penting dalam revieu tahun ini adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-"," tulis tim analis MNC Sekuritas.

Menurut tim analis MNC Sekuritas, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan MSCI. Pertama, transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, sehingga investor lebih sulit mengidentifikasi free float sebenarnya.

Kedua, adanya kekhawatiran terhadap praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading) yang dapat mengganggu proses pembentukan harga (price discovery) dan efisiensi pasar.

Ketiga, Informasi terkait emiten dan pasar belum selalu tersedia dalam Bahasa Inggris, sehingga mengurangi aksesibilitas bagi investor internasional.

Senada, tim analis BRIDS menilai laporan MSCI menjadi sinyal bahwa isu transparansi free float dan kualitas price discovery masih menjadi perhatian investor global terhadap pasar saham Indonesia.

“MSCI menyoroti bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga,” tulis BRIDS dalam risetnya.

Dalam laporannya, MSCI menyebut kondisi di Indonesia dapat membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilaifree floatyang sebenarnya, serta mengandalkan harga pasar untuk keperluan pembentukan portofolio dan replikasi indeks.

Hal serupa juga disebut terjadi di Turki, terutama pada saham-saham berkapitalisasi kecil, yang dapat memperburuk proses pembentukan harga serta meningkatkan volatilitas pasar.

Akibat kondisi tersebut, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow untuk kedua negara tersebut.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga mencatat beberapa hambatan lain di pasar Indonesia, antara lain:

• Informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris
• Belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien serta adanya pembatasan di pasar onshore
• Transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek
• Fasilitas overdraft bagi investor asing tidak diperbolehkan dalam proses kliring dan penyelesaian
• Transfer aset secara in-kind hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu
• Stock lending diperbolehkan namun terbatas pada efek tertentu dengan tenor maksimal 90 hari
• Short selling diizinkan, namun masih dengan sejumlah pembatasan

Meski terdapat penurunan pada sejumlah aspek, status Indonesia sebagai emerging market tetap tidak berubah. Namun, BRIDS menilai isu tata kelola dan transparansi masih menjadi perhatian utama investor global ke depan.

MSCI sendiri menggunakan lima kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan kepemilikan asing, arus modal, efisiensi operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka institusional.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses klasifikasi pasar global yang memengaruhi komposisi indeks investasi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah pemegang saham berdasarkan Single Investor Identification atau SID PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mengalami penambahan sebanyak 685 pemegang saham per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan pemegang efek yang dipublikasikan pada 13 April 2026, jumlah pemegang saham PANI mengalami peningkatan pada bulan Maret 2026. Tercatat ada 53.811 pihak yang memiliki saham PANI. Angka ini bertambah sebanyak 685 pemegang saham dibandingkan posisi Februari 2026 yang sebanyak 53.126 pihak.

Sementara itu dari struktur kepemilikan saham PANI menunjukkan entitas PT Multi Artha Pratama sebagai pemegang saham pengendali yang tercatat menguasai sebanyak 15,23 miliar lembar saham PANI.

Jumlah tersebut setara dengan 84,09% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Secara keseluruhan, jumlah saham PANI yang tercatat di bursa hingga akhir bulan mencapai 18,11 miliar lembar.

Sementara itu, porsi saham publik atau free float tercatat sebesar 11,02% per Maret 2026 atau sekitar 1,996 miliar lembar saham.

Menariknya, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki saham PANI secara langsung. Seluruh jajaran manajemen, termasuk Presiden Komisaris Susanto Kusumo dan Presiden Direktur Sugianto Kusuma, tercatat tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis sejumlah nama saham yang memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. BEI mengelompokkan saham-saham ini dengan label high shareholdingconcentration (HSC).

Dalam pengumumannya Kamis (2/4/2026), BEI merilis sedikitnya 9 saham yang dinilai sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang mendominasi sesuai metodologi BEI. Beberapa saham ternama yang masuk dalam daftar ini antara lain BREN, DSSA, AGII, hingga RLCO yang baru saja melantai di Bursa pada akhir tahun lalu.

Akan tetapi, daftar ini tidak berarti selamanya. BEI dapat saja melakukan pembaruan mengenai HSC jika perusahaan terkait telah melakukan evaluasi. Lalu, apa itu high shareholding concentration (HSC)?

Pengertian HSC

Selepas pasar modal Indonesia porak poranda akibat pembekuan rebalancing saham dalam negeri dalam indeks MSCI dan risiko turunnya Indonesia ke frontier market, BEI dan OJK melakukan sederet langkah serius dalam mereformasi pasar modal. Salah satunya memberikan transparansi bagi investor.

Data HSC menjadi salah satu manifestasi dari perbaikan transparansi bagi investor. Kebijakan anyar ini, didapatkan BEI dengan mengadopsi kebijakan serupa di Bursa Hong Kong. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan bahwa sedari awal tujuan penerbitan list tersebut adalah memberikan panduan bagi investor global maupun domestik untuk melakukan keputusan investasi.

”Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Secara umum, HSC merujuk pada kondisi suatu saham atau emiten yang sebagian besar kepemilikannya terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham. Dalam kasus PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), BEI menyebut bahwa terdapat pemegang saham tertentu yang menguasai 95,76% saham DSSA. Dengan kata lain, dari 1,57 miliar lembar saham DSSA yang dimiliki masyarakat warkat dan non-warkat, terdapat 1,50 miliar lembar saham yang dimiliki hanya oleh sekelompok pemegang saham tertentu DSSA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelumnya mengatakan penerbitan daftar ini ditujukan meningkatkan transparansi mengenai afiliasi tersembunyi di balik angka free float emiten yang jumbo. OJK menerangkan, melalui daftar tersebut, publik dapat menilai apakah saham yang mereka pegang benar-benar tersebar di masyarakat atau terkunci pada pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali.

Dengan kata lain, jika sebuah emiten memiliki HSC sebesar 90% dari total 1.000 saham warkat dan non-warkat yang tercatat di BEI, maka hanya sebesar 100 saham yang beredar di masyarakat dan tidak terkunci pada afiliasi atau pihak tertentu.

“Kalau publik tidak tahu, mungkin seolah-olah free float-nya besar. Nanti, setelah daftar ini diterbitkan, kami harapkan menjadi terbuka bahwa untuk saham tersebut, misalnya, terkonsentrasi atau potensi afiliasi antarpemiliknya besar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dampaknya Bagi Investor

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan menilai, merujuk praktik di bursa Hong Kong, saham dengan konsentrasi kepemilikan yang melampaui 50% dari total free float oleh kelompok tertentu umumnya akan masuk dalam radar pengawasan otoritas.

Penetapan emiten dalam daftar high shareholding concentration (HSC) dilakukan secara kasuistis, dengan mempertimbangkan struktur kepemilikan, dinamika pergerakan harga, hingga aksi korporasi seperti private placement.

Dalam publikasi risetnya, keduanya menegaskan bahwa daftar tersebut bukan bentuk penghentian perdagangan maupun indikasi manipulasi pasar, melainkan sinyal peringatan kepada investor terkait risiko tingginya konsentrasi kepemilikan.

“Daftar ini bukan merupakan bentuk suspensi perdagangan atau tuduhan manipulasi pasar, melainkan peringatan bagi investor mengenai adanya risiko konsentrasi kepemilikan saham,” ujar mereka dalam publikasi riset.

Namun demikian, mereka menilai keberadaan daftar HSC dapat berdampak pada posisi emiten di indeks global. Mengacu pada metodologi yang diterapkan di Hong Kong, MSCI berpeluang mengeluarkan saham yang masuk kategori tersebut dari daftar konstituennya.

Apabila pendekatan serupa diadopsi di Indonesia, saham yang masuk daftar HSC berpotensi tersingkir dari indeks MSCI Indonesia dan tidak dapat kembali masuk dalam jangka waktu setidaknya 12 bulan.

Lebih lanjut, emiten baru dapat dipertimbangkan kembali masuk ke dalam indeks global tersebut setelah menyampaikan keterbukaan informasi yang menunjukkan peningkatan free float minimal 15%.

Kendati emiten dapat memberikan klarifikasi atas struktur kepemilikan manfaat hal tersebut tidak serta-merta menjamin penghapusan dari daftar HSC.

Oleh sebab itu, langkah strategis Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan mampu meredam kekhawatiran manajer investasi global, khususnya terkait kesulitan dalam mereplikasi portofolio pada saham dengan likuiditas terbatas di pasar reguler.

Tidak Ada Sanksi

Sebab HSC hanya sebagai upaya BEI memberikan informasi kepada investor untuk melakukan keputusan investasi, regulator tidak menyiapkan sanksi bagi emiten yang masuk dalam daftar ini.

Jeffrey Hendrik menerangkan, masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal. Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

Dia menilai bahwa saham yang masuk dalam daftar tersebut belum tentu melanggar ketentuan anyar free float.

”Jadi tidak ada sanksi bagi saham-saham yang masuk dalam shareholders concentration list tersebut,” katanya kepada wartawan di BEI, Selasa (3/3/2/2026).

BEI turut menyediakan mekanisme evaluasi. Perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan daya tarik investasinya atau investability.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” tutur Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks saham global S&P Dow Jones Indices mengungkapkan tetap melanjutkan penyeimbangan ulang (rebalance) kuartalan untuk saham Indonesia pada Maret 2026. Langkah yang diambil oleh S&P ini kontras dengan MSCI dan FTSE Russell yang sebelumnya menangguhkan peninjauan awal tahun untuk saham Tanah Air.

Dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, S&P menyampaikan saat ini tengah memantau dengan saksama perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia. S&P pun mengonfirmasi rebalancing pada Maret 2026 ini akan berjalan sesuai prosedur standar berdasarkan metodologi yang berlaku saat ini.

Langkah yang diambil S&P ini berbeda dari MSCI dan FTSE Russell yang meningkatkan pengawasan terhadap pasar Indonesia di tengah kekhawatiran kepemilikan saham yang terkonsentrasi serta struktur kepemilikan yang tidak transparan.

Pembekuan sementara yang dilakukan MSCI kemudian diikuti oleh FTSE Russell ini pun menumbangkan IHSG dalam penurunan terparah sejak krisis 1998. Salah satu poin yang ditekankan oleh MSCI terkait dengan transparansi dan free float saham yang beredar di publik terlihat lebih besar dari pada saham yang sebenarnya tersedia di pasar.

Sejumlah pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) pun mundur usai keruntuhan IHSG. Regulator saat ini berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar, terutama setelah MSCI memperingatkan bahwa Indonesia berisiko direklasifikasi menjadi pasar frontier. Sentimen investor juga tertekan oleh kekhawatiran terkait potensi penurunan peringkat utang negara.

Analis Aletheia Capital Nirgunan Tiruchelvam mengatakan langkah S&P Dow Jones Indices ini mengindikasikan bahwa otoritas Indonesia kemungkinan sedang membuat kemajuan dalam memenuhi tuntutan para penyedia indeks.

“Harapannya, mereka [regulator] akan terus menangani kekhawatiran terkait struktur kepemilikan yang tidak transparan dan free float secara cepat,” kata Tiruchelvam, dikutip Bloomberg pada Senin (16/2/2026).

Menyusul MSCI, FTSE Russell pekan lalu juga menunda peninjauan indeks Indonesia pada Maret dengan alasan risiko perputaran (turnover) yang merugikan serta ketidakpastian terkait porsi saham publik, dan akan mengevaluasi kembali situasi tersebut pada Juni.

Sejak gejolak pasar bulan lalu, regulator Indonesia telah menjanjikan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas. Langkah-langkah tersebut mencakup pelipatan dua kali lipat persyaratan minimum free float menjadi 15% serta pengetatan standar keterbukaan informasi. Negara ini juga mengalami perubahan kepemimpinan di bursa dan lembaga regulator.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperbaiki isu transparansi dan investabilitas.

Langkah itu diambil usai MSCI menyelesaikan konsultasi terkait penilaian free float saham Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran investor global terhadap struktur kepemilikan saham dan kualitas pembentukan harga di BEI.

Dalam pengumuman resminya, Selasa (27/1/2026), MSCI menyebut meski terdapat perbaikan minor pada data free float BEI, investor menilai masih ada masalah yang mendasar terkait keterbukaan kepemilikan saham.

“Investor menyoroti isu mendasar terkait investabilitas masih berlanjut akibat kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham,” tulis MSCI.

Di samping itu, para pelaku pasar menilai bahwa laporan komposisi kepemilikan bulanan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum cukup andal untuk dijadikan referensi utama dalam penilaian free float yang akurat.

Untuk memitigasi risiko, MSCI menetapkan kebijakan interim yang berlaku efektif segera. Kebijakan ini akan berdampak pada ulasan indeks mendatang, termasuk Index Review Februari 2026 ataupun aksi korporasi emiten.

Dalam kebijakan tersebut, MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh kenaikan foreign inclusion factors (FIF) dan jumlah saham beredar.

Selain itu, MSCI tidak akan menambah konstituen baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI) serta menangguhkan migrasi naik antar segmen ukuran indeks, termasuk perpindahan saham dari small cap ke standard index.

"Perlakuan ini dimaksudkan untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk memberikan peningkatan transparansi yang berarti," tulis MSCI.

MSCI menambahkan kebijakan interim itu bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sembari memberi waktu bagi otoritas untuk meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham secara lebih granular.

Jika hingga Mei 2026 tidak terdapat kemajuan signifikan, MSCI menyatakan akan meninjau kembali aksesibilitas pasar Indonesia, yang berpotensi berujung pada penurunan bobot saham Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets.

MSCI bahkan membuka kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi frontier market, bergantung hasil konsultasi selanjutnya.

Respons BEI

Pengumuman terbaru dari MSCI itu melongsorkan IHSG pada sesi I hari ini, Rabu (28/1/2026). Melansir data RTI Infokom, IHSG ditutup melemah pada level 8.221,21 pada perdagangan sesi I hari ini, atau turun 7,34%. IHSG bergerak pada rentang 8.269-8.596. Sebanyak 30 saham menguat, 764 saham melemah, dan 10 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG mencapai Rp15.087 triliun.

Saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) afiliasi Prajogo Pangestu ambrol siang ini, dengan turun 14,87% ke level Rp7.300 per saham. Penurunan dalam juga terjadi pada saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim. Saham BUMI terperosok 14,53% ke level Rp294 per saham pada sesi I hari ini. Demikian juga dengan saham milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang turun 14,89% ke level Rp9.575 di sesi I hari ini.

Sekretaris Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa otoritas pasar modal yang meliputi OJK, BEI, KPEI, dan KSEI akan terus melakukan diskusi intensif dengan pihak MSCI setelah pengumuman tersebut.

Selain itu, otoritas Bursa juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi data emiten guna memenuhi standar global.

“Kami telah meningkatkan keterbukaan dengan menyampaikan pengumuman data free float di situs web BEI. Namun, jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” ucap Kautsar, Rabu (28/1).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia menjadi sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu tersebut mendorong MSCI menerapkan perlakuan sementara terhadap indeks saham Indonesia dan memicu tekanan tajam di pasar domestik.

Dalam pengumuman hasil konsultasi yang dirilis Rabu (28/1/2026), MSCI menyatakan kekhawatiran investor tidak hanya berkaitan dengan metodologi perhitungan free float, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental aksesibilitas dan kemampuan investasi (investability) pasar modal Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu pembentukan harga yang wajar.

“Mengingat kekhawatiran di atas, MSCI akan menerapkan pembekuan sementara pada perubahan terkait indeks tertentu untuk sekuritas Indonesia yang dihasilkan dari Tinjauan Indeks (termasuk Tinjauan Indeks Februari 2026) atau peristiwa korporasi,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

Dalam skema perlakuan sementara tersebut, MSCI membekukan seluruh peningkatan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS). Selain itu, tidak akan ada penambahan konstituen pada MSCI Investable Market Index (IMI), serta tidak dilakukan migrasi ke atas di seluruh segmen indeks berdasarkan ukuran kapitalisasi, termasuk perpindahan saham dari MSCI Indonesia Small Cap ke MSCI Indonesia Global Standard.

MSCI menegaskan, langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko perputaran indeks dan menjaga kemampuan investasi, sembari memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan peningkatan transparansi yang dinilai bermakna.

Respons BEI

Menanggapi keputusan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan koordinasi lintas otoritas pasar modal guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menindaklanjuti pengumuman MSCI yang dirilis pada Rabu (28/1/2026).

Menurut Kautsar, masukan yang disampaikan MSCI dipandang sebagai bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia, mengingat indeks MSCI menjadi salah satu referensi utama investor internasional dalam menentukan alokasi aset global.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI,” ujar Kautsar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal sesuai praktik terbaik global. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah membuka akses data free float secara lebih luas dan terstruktur.

“BEI telah menyampaikan pengumuman data free-float secara komprehensif melalui website resmi BEI sejak 2 Januari 2026 serta akan disampaikan secara rutin setiap bulannya,” jelas Kautsar.

Ke depan, BEI bersama SRO dan OJK akan terus berkoordinasi dengan MSCI guna memastikan keselarasan pemahaman serta implementasi peningkatan transparansi informasi pasar.

Sebelum pengumuman resmi tersebut, MSCI sempat mengusulkan perubahan metodologi perhitungan free float khusus untuk pasar Indonesia. Dalam skema yang diusulkan, perhitungan free float didasarkan pada angka terendah dari dua sumber data, yakni data resmi perusahaan seperti laporan tahunan dan siaran pers, serta estimasi dari KSEI Holding Composition Report.

Dalam laporan KSEI, kategori scrip shares, corporates (lokal dan asing), serta others (lokal dan asing) diklasifikasikan sebagai non-free float. Pada skenario alternatif, hanya scrip shares dan corporates yang dimasukkan sebagai non-free float.

MSCI juga mengaitkan usulan tersebut dengan rencana penerapan konvensi pembulatan global mulai review Mei 2026. Dalam skema ini, free float di atas 25% dibulatkan ke kelipatan 2,5%, kisaran 5–25% ke 0,5% terdekat, dan di bawah 5% ke 0,1% terdekat. Berdasarkan simulasi MSCI, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan FIF sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Samuel Sekuritas mencatat sejumlah saham utama diperkirakan terdampak signifikan jika metodologi tersebut diterapkan. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) berpotensi mengalami penurunan FIF sebesar 0,125 atau setara berkurangnya kapitalisasi pasar float-adjusted sekitar US$7,0 miliar. Dampak serupa diperkirakan terjadi pada AMMN sebesar US$3,9 miliar, BBRI US$3,5 miliar, TLKM US$1,8 miliar, serta ASII US$1,7 miliar.

“Dari sudut pandang analis Samuel Sekuritas Indonesia, kebijakan ini merupakan bentuk pengetatan metodologi yang berpotensi menurunkan total kapitalisasi pasar float-adjusted Indonesia,” tulis Samuel Sekuritas.

Dalam skenario tersebut, bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index diperkirakan turun dari sekitar 1,4% menjadi 1,2%, dengan potensi arus keluar dana pasif asing mencapai US$2,0 miliar akibat penyesuaian eksposur dana indeks global.

Tekanan terbesar diperkirakan terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, AMMN, BBRI, BMRI, dan TLKM yang selama ini menjadi kontributor utama dalam indeks MSCI Indonesia.

IHSG Sesi I Anjlok 7,34%

Tekanan dari keputusan MSCI langsung tercermin di pasar saham domestik. IHSG ditutup melemah tajam 7,34% ke level 8.221,21 pada sesi I perdagangan Rabu (28/1/2026). Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 8.269–8.596, dengan 764 saham melemah dan kapitalisasi pasar turun menjadi Rp15.087 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) terjun lebih dari 14%. Tekanan pasar muncul seiring kekhawatiran bahwa ketidakjelasan transparansi struktur kepemilikan saham dapat berujung pada penurunan bobot Indonesia di indeks global, bahkan potensi reklasifikasi dari emerging market menjadi frontier market jika hingga Mei 2026 tidak ada perbaikan yang dinilai memadai oleh MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan kenaikan bertahap porsi saham free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%. Rencana ini akan menjadi salah satu fokus OJK pada 2026,”

Saat ini, berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan sekurang-kurangnya 7,5% dari total saham beredar. Dengan rencana kenaikan batas minimum tersebut, emiten diperkirakan harus menambah porsi saham yang beredar di publik.

Data per Oktober 2025 menunjukkan sekitar 38 emiten masih disuspensi BEI karena tidak memenuhi ketentuan free float yang berlaku saat ini. Kenaikan aturan ini diyakini akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham agar tetap memenuhi syarat pencatatan.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menilai kebijakan ini berpotensi menarik lebih banyak investor global masuk ke pasar saham Indonesia. Ia mencatat, Indonesia masih memiliki banyak perusahaan dengan free float di bawah 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.

Berdasarkan data Bloomberg, dari 909 emiten di BEI, terdapat 130 perusahaan dengan free float kurang dari 10%, sementara Vietnam hanya mencatat 5,10% dan Thailand 1,28% perusahaan dengan free float serendah itu.

“Jadi memang kalau secara keseluruhan, ini dampaknya akan bagus. Artinya memang akan semakin banyak investor ke pasar modal,” ujar Martha dalam acara Morning Meeting Mirae Asset Sekuritas, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan free float juga akan meningkatkan peluang saham-saham Indonesia masuk dalam indeks global seperti MSCI, yang menjadikan free float sebagai salah satu indikator utama. “Jadi dengan 10% ini ya sebenarnya kita sedang menuju supaya Bursa kita lebih banyak emiten-emitennya dilirik pasar global,” katanya.

Meski demikian, Martha menilai penerapan aturan baru tidak akan mudah bagi seluruh perusahaan. Emiten dengan likuiditas rendah dinilai akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik investor baru. Bahkan, ia memperkirakan sejumlah emiten dapat mempertimbangkan untuk keluar dari bursa jika peningkatan free float dilakukan secara berkelanjutan.

“Tapi ya kalau targetnya sampai 25%, berarti kan emiten juga harus berpikir… jadi ya mendingan delisting aja, lebih gampang,” kata Martha.

Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai kebijakan peningkatan free float juga dapat mempersempit ruang gerak saham gorengan. “Kenaikan free float bisa mempersempit manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi alarm agar ekosistem pasar modal Indonesia lebih terbuka, terutama perihal struktur pemegang saham.

Kemarin, Rabu (28/1/2026), IHSG ditutup melemah 7,35% ke 8.320,55, setelah sempat mengalami trading halt 30 menit akibat turun 8%. Investor asing mencatatkan aksi jual bersih Rp6,17 triliun, yang membuat rapor year-to-date (YtD) berbalik net sell Rp3,71 triliun.