Untuk siswa, kita pada bulan Februari ini sekitar 50 juta (penerima), dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun.

Realisasi tersebut sekitar 13,1 persen dari total anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang ditetapkan Rp335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima dengan didukung 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu, Suahasil merinci dari total penerima tersebut, sekitar 49,9 juta merupakan siswa, sementara 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok nonsiswa.

"Karena MBG itu kan ada yang untuk siswa di sekolah. Untuk siswa, kita pada bulan Februari ini sekitar 50 juta (penerima), dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa," ujarnya.

Kelompok nonsiswa terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita.

Berdasarkan wilayah sebarannya, Pulau Jawa mencatat jumlah penerima terbesar dengan 35,47 juta orang, diikuti Sumatera sebanyak 12,63 juta penerima, serta Kalimantan 2,63 juta penerima.

Selanjutnya, Sulawesi tercatat memiliki 4,49 juta penerima, Maluku-Papua 2,88 juta penerima, serta Bali-Nusa Tenggara sebanyak 3,52 juta penerima.

Suahasil menegaskan pemerintah bakal terus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan tata kelola yang baik serta penggunaan anggaran yang efisien.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk Makan Bergizi Gratis ini," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi.

"Yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPnBM yang tumbuhnya mencapai 97,4 persen. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam. Namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi," kata Suahasil.

Secara nominal, penerimaan PPN dan PPnBM terkumpul Rp85,9 triliun atau tumbuh 97,4 persen. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh 44 persen. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen.

Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber pajak lainnya naik 24,2 persen.

Secara bruto, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp336,9 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Suahasil menyebutkan ada empat sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak bruto.

Pertama, sektor industri pengolahan dengan penerimaan Rp100,1 triliun atau berkontribusi 28,7 persen.

Kedua, sektor perdagangan yang menyumbang Rp83,2 triliun atau sekitar 24,7 persen dari total penerimaan pajak bruto.

Ketiga, sektor keuangan dan asuransi dengan kontribusi Rp32,4 triliun atau sekitar 9,6 persen.

Keempat, sektor pertambangan yang memberikan penerimaan Rp33,8 triliun atau sekitar 10 persen.

“Empat sektor ini memberikan kontribusi sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak bruto,” ujar Suahasil.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat menghormati rakyat Indonesia, mengingat sumber dana berasal dari pajak rakyat.

“Jadi, hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama, sehingga kalau menerima itu (beasiswa), ya hormati,” kata Suahasil dikutip di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumpulkan pajak dari warga negara yang dikumpulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejumlah bagian dari penerimaan itu disisihkan untuk menjadi dana abadi.

“Kemudian, dana abadi itu ada hasil pengelolaannya. Hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi, itu uang rakyat,” ujar Suahasil.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan penerima beasiswa LPDP bahwa dana yang mereka terima untuk menempuh studi berasal dari pajak rakyat.

Pernyataan itu Purbaya sampaikan merespons polemik alumni LPDP berinisial DS yang viral di media sosial. Pernyataan DS di unggahan media sosialnya menjadi sorotan lantaran dinilai merendahkan akses paspor Indonesia dan sekaligus dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Menkeu menyayangkan dugaan penyalahgunaan fasilitas maupun sikap yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian beasiswa. Pemerintah, lanjutnya, akan menegakkan aturan yang berlaku agar penerima beasiswa memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada LPDP.

Bendahara negara itu juga menyampaikan bahwa Direktur Utama LPDP sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan suami dari DS yang berinisial AP itu bersedia mengembalikan dana beasiswa.

Selain pengembalian dana, Purbaya juga mempertimbangkan langkah tegas berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) di seluruh instansi pemerintah bagi pihak yang dinilai melanggar komitmen dan etika sebagai penerima beasiswa negara.

Sementara itu, Direktur Utama LPDP Sudarto melaporkan sebanyak 44 penerima beasiswa (awardee) telah dijatuhi sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberikan sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Terkait sanksi, Sudarto menyebut awardee yang melanggar bisa dikenai pengembalian dana beasiswa beserta bunga, serta pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.

Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani penerima beasiswa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau langsung perumahan layak huni yang dibangun di bekas kawasan kumuh Semanggi, Sangkrah, Surakarta, Kamis (12/2/2026).

Hunian tersebut merupakan bagian dari Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan tahun 2025 bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Geo Dipa Energi.

“Penataan kawasan yang dilakukan dan kemudian juga bagaimana para penghuni itu juga mendapatkan manfaat yang positif dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan dari TJSL yang disampaikan oleh Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan,” kata Suahasil dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 di Wilayah Sangkrah, Solo, Jawa Tengah (12/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa proyek pembangunan itu menelan biaya Rp4,48 miliar untuk 56 unit rumah bagi 56 kepala keluarga dari kelompok desil dua ke bawah. Setiap rumah memiliki dua lantai dengan lahan seluas 20 m², dan luas bangunan 40 m².

“SMF berkontribusi kurang lebih untuk 37 unit rumah, sehingga total rumah yang telah dibangun SMF dalam program CSR dalam pengembangan rumah kumuh adalah sebanyak 84 unit rumah," ujar Ananta.

Ananta menambahkan, SMF memiliki fokus pada sektor perumahan termasuk mendukung program pemerintah pembangunan tiga juta rumah. Sejak 2018, SMF telah menjalankan program CSR pengembangan rumah di kawasan kumuh dengan total penyaluran sekitar Rp747 miliar di 33 kota.

Ananta juga mengutip kajian DTS Indonesia yang menyebut sektor perumahan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda sekitar 1,86 kali.

“Setiap investasi 1 triliun akan mendapatkan PDB sebesar (Rp) 1,9 triliun. Program ini khusus menyasar untuk desil di bawah desil 2 dengan hampir seluruh penerimaan manfaat memiliki penghasilan tidak tetap,” tambah Ananta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu yang menyebut nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun masuk bursa pimpinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya menyatakan rumor tersebut tidak benar. Ia menegaskan jumlah pendaftar seleksi memang mencapai puluhan orang, tetapi isu yang beredar tidak sesuai fakta.

"Enggak, itu mungkin enggak ya. Rumor itu salah" kata Purbaya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Ia mengaku heran nama Suahasil dikaitkan dengan seleksi calon pimpinan OJK.

"Ngapain jadi Wakil Ketua OJK," jelasnya.

Purbaya menegaskan Suahasil tercatat sebagai anggota Panitia Seleksi bersama dirinya. Posisi tersebut membuat Suahasil tidak mungkin mendaftar sebagai calon pejabat Otoritas Jasa Keuangan.

Ia menyampaikan seleksi terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat.

“Kami pilih yang terbaik aja. Sudah dibuka, Anda daftar saja. Kalau mau nanti kita pilih. Siapapun boleh ikut,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Keputusan tersebut menetapkan Purbaya sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Seleksi. Delapan anggota lain terdiri dari Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Panitia Seleksi langsung membuka pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan yang diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Peserta wajib berstatus warga negara Indonesia serta memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Persyaratan lengkap tercantum dalam Pengumuman Pendaftaran Nomor PENG-1/PANSELDKOJK/2026 melalui laman www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Proses seleksi terdiri dari empat tahap. Tahap I berupa seleksi administratif. Tahap II meliputi penilaian masukan masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Tahap III berupa asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Hasil setiap tahapan diumumkan melalui www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Panitia Seleksi menegaskan keputusan bersifat final dan mengikat.

Thomas dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan BI agar bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan harapannya agar sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI) menjadi semakin erat usai Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031.

“Kan biasa makan siang (bersama), lebih gampang lagi (nanti komunikasinya),” kata Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan Thomas Djiwandono di Kompleks Mahkamah Agung Jakarta, Senin.

Ia juga berharap Thomas dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan BI agar bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Ia menilai bahwa Thomas adalah sosok yang mampu mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur BI.

“Lebih pintar dari saya kali dia (Thomas), untuk apa kasih wejangan (petunjuk), dia udah jago,” ujar Purbaya.

Saat ditemui di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyampaikan harapan serupa, yakni semakin lancarnya koordinasi antara Kemenkeu dan BI dengan kehadiran Thomas Djiwandono di BI, mengingat sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Jadi, kami berharap habis ini kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tambah koordinasinya tambah komplet, tambah berlangsung dengan lancar,” ucap Suahasil Nazara.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap Thomas Djiwandono dapat meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga domestik maupun internasional terkait arah kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk BI, sehingga dapat menciptakan pandangan positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

“Saat ini, memang perlu memberikan banyak informasi kepada lembaga-lembaga, terutama para pemberi dana, investor asing,” tuturnya.

Thomas Djiwandono terpilih melalui rapat musyawarah Komisi XI DPR RI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari lalu sebelum masa jabatannya habis pada 2027 mendatang.

Terkait masa jabatan Thomas hingga 2031, Mukhamad Misbakhun menyatakan hal tersebut sudah sesuai penetapan oleh DPR RI.

“Itu memang penugasan, yang mana masa jabatannya Dewan Gubernur Bank Indonesia itu adalah 5 tahun. Kami sudah menetapkan sesuai dengan penetapan di DPR,” ujarnya.

Sedangkan Thomas Djiwandono sendiri belum memberikan keterangan apapun usai dilantik. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media yang menunggunya usai acara pelantikan, lalu bergegas masuk ke kendaraan dan meninggalkan Kompleks Gedung MA.

Sebelumnya, Thomas tiba di Kompleks Gedung Mahkamah Agung sekitar pukul 14.00 WIB bersama keluarganya, termasuk Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.

Acara pengambilan sumpah tersebut dimulai sekitar pukul 14.20 WIB dan berlangsung sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan ramah-tamah dengan tamu undangan. Ia terlihat keluar dari Gedung MA sekitar pukul 15.30 WIB.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (21/1/2026).

Purbaya mengatakan rencana awal dirinya yang akan hadir dalam RDG BI Januari 2026. Kehadiran pemerintah dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal agar bergerak searah.

Menurut Purbaya, kehadiran perwakilan pemerintah dalam RDG BI memiliki dasar hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bank Indonesia.

“Tadi saya mau datang, tapi kalau datang ke sana, lu pada ribut, Menkeu akan datang ke sana, ribut lagi nanti. Ini ada hubungannya dengan apa? Intervensi pemerintah? Emang undang-undangnya boleh,” kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026).

Purbaya menjelaskan, pembahasan di dalam RDG mencerminkan kondisi riil yang menjadi dasar Bank Indonesia merumuskan kebijakan moneter. Situasi tersebut berbeda dengan pernyataan di ruang publik yang memiliki keterbatasan.

“Untuk menentukan kebijakan moneternya apa faktor-faktor yang penting. Jadi saya bisa adjust sesuai dengan isi kepala disana. Kalo di luar kan gak bisa ngomong sembarangan kan. Tapi kalo di rapat itu, itu adalah informasi yang betul yang dipakai mereka untuk menentukan kebijakan moneter,” ujarnya.

Purbaya menyebut kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan dalam RDG BI telah berlangsung sejak November 2025. Perwakilan yang hadir secara bergantian adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.

Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bank Indonesia mengatur RDG diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam sebulan. Rapat tersebut dapat dihadiri menteri atau perwakilan pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, kehadiran perwakilan pemerintah dalam RDG tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan tersebut mengatur keterlibatan Kementerian Keuangan dalam RDG BI sebagai bagian dari koordinasi kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan, terutama di tengah ketidakpastian global.

“Pentingnya untuk membangun ekspektasi secara positif secara bersama baik oleh BI maupun melalui pemerintah c.q Kemenkeu,” ucap Perry.

Pada pertemuan November 2025, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan perkembangan ekspansi fiskal pemerintah. Ekspansi tersebut diarahkan untuk mendorong sektor riil melalui penguatan permintaan.

“Tadi dijelaskan dalam kuartal IV ini ekspansi fiskalnya dari pemerintah semakin tinggi, tidak hanya pengeluaran kementerian dan lembaga, juga peningkatan pengeluaran untuk bantuan program-program sosial dan ekonomi kerakyatan sesuai program yang diberikan presiden dalam Asta Cita,” ujar Perry.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) edisi Januari 2026.

“Besok Pak Suahasil akan datang ke sana. Dia milih rapat yang besok,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan, ia sempat berniat untuk menghadiri langsung RDG edisi Januari 2026. Namun untuk menghindari spekulasi soal intervensi pemerintah terhadap bank sentral yang ramai dibicarakan belakangan, dia memutuskan untuk hanya mengutus perwakilannya.

Menurut Purbaya, Wamenkeu Suahasil berperan memonitor diskusi RDG dalam menentukan kebijakan moneter. Informasi itu akan menjadi basis pertimbangannya dalam mengambil kebijakan fiskal.

Terlebih, partisipasi langsung dalam rapat bank sentral dapat memberikan informasi yang lebih akurat terkait langkah kebijakan moneter yang akan diambil.

“Undang-undangnya boleh kan. Jadi untuk lebih menyinkronkan kebijakan fiskal-moneter, saya ingin lihat isi kepala orang moneter seperti apa, sehingga kebijakan kami bisa lebih searah,” tambahnya.

Purbaya telah mengirim perwakilannya menghadiri RDG sejak edisi November 2025, yakni secara berturut-turut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil.

Dia sebelumnya menyatakan keterlibatan perwakilan Kemenkeu dalam RDG BI sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1A) yang memungkinkan RDG dihadiri perwakilan pemerintah dengan hak bicara tanpa suara.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyebut kehadiran perwakilan pemerintah dalam RDG tidak bertentangan dengan ketentuan.

Perry menilai kehadiran perwakilan pemerintah memberikan tambahan informasi penting bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait pembentukan ekspektasi positif di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Dengan mekanisme yang kini lebih terbuka dan terkoordinasi, baik BI maupun pemerintah berharap sinergi kebijakan dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah pusat menerapkan strategi harmonisasi fiskal baru pada 2026, dengan memperbesar porsi belanja pusat yang bersentuhan langsung dengan rakyat hingga Rp1.300 triliun, dan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan mengalami penurunan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1, Jawa Barat, Senin, mengonfirmasi adanya pergeseran angka dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 tersebut.

"Dana transfer ke daerah 2026 akan lebih rendah dibandingkan 2025. Angkanya ada di dalam dokumen-dokumen APBN kita," ujar Suahasil.

Meski secara nominal angka transfer ke daerah menyusut, Suahasil menekankan bahwa penurunan tersebut tidak berarti pelemahan dukungan bagi daerah.

Karena, pemerintah kini menggunakan pendekatan kesatuan fiskal, di mana pusat mengambil porsi lebih besar dalam eksekusi program kesejahteraan yang langsung menyentuh masyarakat bawah di seluruh pelosok daerah.

Pemusatan anggaran ini terlihat dari lonjakan signifikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang langsung bersentuhan dengan rakyat, di luar komponen gaji, yang naik drastis dari Rp950 triliun pada 2025 menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.

"Itu ada anggaran APBN, anggaran pusat ya, di seluruh kementerian dan lembaga yang dimaksudkan memang untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi itu di luar gaji. Bukan termasuk gaji PNS (pegawai negeri sipil), bukan termasuk gaji-gaji kementerian," kata dia.

Langkah ini, dipandang sebagai strategi untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) tetap terjaga secara seragam.

"Program kartu sembako diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Program bantuan iuran, itu nanti penerima manfaatnya adalah keluarga yang mendapatkan bantuan iuran. Jadi ini yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ujar Suahasil.

Kunjungan Suahasil sendiri pada hari ini adalah memantau penyerapan anggaran di daerah. Dalam kesempatan itu, dia memberikan apresiasi tinggi terhadap performa penyerapan anggaran di wilayah Jawa Barat menjelang tutup tahun pada 31 Desember.

Data Kemenkeu mencatat realisasi penyerapan anggaran di Sumedang telah menyentuh angka 98 persen, sementara di wilayah Bandung telah melampaui 95 persen. Capaian ini dinilainya menunjukkan kesiapan birokrasi dalam mengawal transisi kebijakan fiskal yang lebih dinamis di tahun-tahun mendatang.

"APBN maupun APBD adalah satu kesatuan, jadi terus kita pantau secara satu," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KEMENTERIAN Keuangan mengatakan pemerintah masih memiliki sisa dana cadangan bencana sebesar Rp 2,97 triliun yang bisa digunakan untuk penanganan bencana di Sumatera. Adapun total dana cadangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah sebesar Rp 5 triliun.

“Cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun Rp 5 triliun, masih tersedia lagi Rp 2,97 triliun dan bisa kami tambah kalau dibutuhkan,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 18 Desember 2025.

Ia mengatakan dana cadangan bencana ini merupakan bagian dari dana tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB).

Selain dana cadangan bencana, dana tanggap darurat tersebut juga mencakup dana siap pakai (DSP). Suahasil mengatakan pemerintah telah menambah alokasi DSP sebanyak Rp 1,6 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kemudian, pemerintah juga telah menyalurkan dana kemasyarakatan presiden sebesar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota mendapatkan Rp 4 miliar dan masing-masing provinsi mendapatkan Rp 20 miliar. Menurut Suahasil, dana ini langsung dialirkan kepada APBD masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.

Sementara itu untuk 2026, Suahasil menyebut pemerintah menganggarkan DSP sebesar Rp 250 miliar dan dana cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun. Dana ini masih bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Adapun estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana di Sumatera pada 2026 mencapai Rp 51 triliun. “Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, memanfaatkan alokasi belanja yang tidak perlu, dan akan kami alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana,” ucap Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Ia memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta BNPB akan berasal dari APBN.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026, seperti dikutip Antara.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 30 November 2025 sebesar Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen terhadap outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka tersebut belum mencapai target tahun 2025 sebesar Rp 477 triliun rupiah.

“PNBP dari sumber daya alam minyak dan gas sebesar Rp 94 triliun atau 78,8 persen terhadap outlook APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Kemudian nonminyak dan gas Rp 125,8 triliun atau 91,5 persen terhadap outlook. Kekayaan Negara Dipisahkan Rp 11,9 triliun atau 100,2 persen terhadap outlook, PNBP lainnya Rp 111,9 triliun atau 78,8 persen terhadap outlook, dan Badan Layanan Umum Rp 90,9 triliun atau 91,6 persen terhadap outlook.

Jika dibandingkan, kata Suahasil, jumlah PNPB dari Januari hingga November 2025 mengalami penurunan 14,8 persen. Pada periode yang sama pada 2024 (year on year/yoy) tercatat sebesar Rp 522,5 triliun.

Suahasil mengatakan PNBP sektor sumber daya alam pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan 2024. Pada minyak dan gas menurun 12,4 persen secara year on year akibat pelemahan Indonesian Crude Price (ICP) dan penurunan lifting gas bumi dan lifting minyak bumi yang belum sesuai dengan target APBN.

“Lifting minyak buminya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, tapi masih tetap di bawah dari target atau asumsi dasar APBN,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Suahasil, PNBP sektor nonminyak dan gas tumbuh 0,7 persen secara year on year karena ada peningkatan tarif PNBP dari komoditas mineral, dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025.

“Jadi kombinasi dari berbagai hal termasuk juga kombinasi dari kurs,” tuturnya.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap dana sebesar Rp 52,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga 15 Desember 2025. Dana yang dikucurkan sudah 74,6 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk tahun ini.

“Saat ini penerimanya sudah 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target, ini luar biasa memberi makan anak-anak kita,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 18 Desember 2025.

Suahasil mengatakan 50,7 juta penerima itu termasuk dari kalangan pelajar dan ibu hamil. Kemudian program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program MBG secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025 dan berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggarannya per Juni lalu sebesar Rp 5 triliun dengan 5,6 juta penerima.

Selanjutnya realisasi anggaran pada Juli sebesar Rp 7,3 triliun dengan 7,6 juta penerima; pada Agustus sebesar Rp 10,7 triliun dengan 21,3 juta penerima; pada September sebesar Rp 19,7 triliun dengan 31,4 juta penerima; pada Oktober sebesar Rp 32,6 triliun dengan 39,7 juta penerima; dan pada November sebesar Rp 46,5 triliun dengan 43,8 juta penerima.

“Sudah menyerap 741.985 pekerja,” ujar Suahasil.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 335 triliun. Pengeluaran per hari sekitar Rp 1,2 triliun atau kurang lebih Rp 25 triliun per bulan jika mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Harga per porsi makanan MBG rata-rata Rp 10 ribu dengan menu yang disediakan oleh SPPG berganti-ganti setiap hari.