Palu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 8,32 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan I 2026.

“Nilai perekonomian Sulteng berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) triwulan I tahun 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp110.267,82 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp57.438,68 miliar,” kata Kepala BPS Sulteng Daryanto dalam kegiatan rilis resmi di Palu, Selasa.

Ia mengatakan jika dibandingkan triwulan I 2025, ekonomi Sulteng tumbuh positif sebesar 8,32 persen pada triwulan I 2026. Angka ini meski melambat dibandingkan periode sebelumnya, masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.

Ia menyebut tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Sulteng, yakni industri pengolahan sebesar 43,43 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,19 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 14,17 persen.

“Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 73,79 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Dari sisi produksi, lanjut dia, industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,09 persen sejalan adanya peningkatan produksi komoditas logam dasar, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 3,42 persen serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,92 persen.

“Pada triwulan I 2026 secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,94 persen,” ujarnya.

Sementara dari sisi pengeluaran, kata dia, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,03 persen, diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 11,95 persen.

Kemudian konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 8,01 persen, konsumsi rumah tangga sebesar 5,44 persen, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,96 persen.

Secara struktur, perekonomian Sulawesi Tengah dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 115,12 persen, diikuti PMTB sebesar 37,72 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 27,15 persen.

Namun demikian, ia juga menyebutkan secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I-2026 mengalami kontraksi sebesar 6,98 persen dibandingkan triwulan IV 2025.

Ia menambahkan, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,85 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 11,28 persen dan pertambangan serta penggalian sebesar 7,46 persen.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata,

Kolaka (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bahtra Banong, mengecek stok beras di Gudang Perum Bulog Kolaka, guna memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah itu.

​"Kami mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek gudang-gudang Bulog. Tujuannya memastikan stok pangan aman di tengah situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat melakukan kunjungan kerja di Bulog Kolaka, Jumat.

​Bahtra menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying), sebab cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan.

​"Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya.

​Selain stok, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen.

Bahtra juga mendorong Bulog Kolaka melahirkan inovasi, seperti penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik strategis di wilayah itu.

​"Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata," tambah Bahtra.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen.

​"Ketahanan stok kami mencapai 24 bulan ke depan. Selain beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya," jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa ​terkait stabilitas harga, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis.

​Pihaknya juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.

Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual beras SPHP tidak melebihi HET yang ditetapkan," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Proyek rejuvenasi Peninsula Island, The Nusa Dua, yang digarap InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) secara bertahap mulai memasuki fase penyelesaian sejak dikebut pada awal 2026.

Upaya peremajaan The Nusa Dua demi memperkuat posisi sebagai world class tourism destination yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan pengalaman wisata yang unggul.

"Rejuvenasi yang kami fokuskan saat ini di area Peninsula Island, tidak hanya untuk meningkatkan estetika kawasan, tetapi juga memastikan standar infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan event internasional dan wisata berkualitas,” kata General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (28/4/2026).

Adapun progres rejuvenasi menunjukkan capaian realisasi sebesar 14, 42 persen hingga pertengahan April ini. Secara detail, sejumlah paket pekerjaan utama menunjukkan perkembangan signifikan.

Mulai dari pekerjaan peremajaan dan penataan jalan akses Gate AC hingga Peninsula Island yang mencapai progres 30,48 persen, pekerjaan akses Water Blow dan penataan Peninsula Island mencapai progres 74,91 persen hingga pekerjaan instalasi limbah, resapan, dan Ground Water Tank (GWT) mencapai progres 12,63 persen.

I Made menerangkan soal fokus utama pengerjaan saat ini mencakup penataan akses kawasan, peningkatan lanskap, serta penguatan fasilitas pendukung yang bertujuan untuk menghadirkan pengalaman ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan berkelas bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata.

Sejumlah pekerjaan telah dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja. Antara lain penataan area Water Blow yang dilengkapi dengan penambahan fasilitas wedding venue, pembangunan area baru untuk stage, pemasangan batu andesit sebagai finishing jalur pedestrian.

Tak hanya itu, pengembangan juga sampai penataan jalan akses menuju Peninsula, pembangunan unit-unit resapan air hujan di area jalan kawasan The Bay, sampai pengembangan fasilitas pendukung berupa toilet wisatawan dan bale massage bagi kelompok paguyuban.

"Program rejuvenasi Peninsula Island ini diharap bisa selesai secara bertahap sesuai target, sehingga mampu menghadirkan wajah baru kawasan The Nusa Dua yang lebih terintegrasi, modern, dan berdaya saing global," katanya.


(kunthi fahmar sandy)

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa industri galangan nasional dapat tumbuh bersama serta menghasilkan produk berkualitas

Jakarta (ANTARA) - PT PAL Indonesia bekerja sama dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau PT IKI untuk menjalankan konsolidasi galangan kapal nasional melalui pembangunan kapal pinisi serbaguna atau multi-purpose pesanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa industri galangan nasional dapat tumbuh bersama serta menghasilkan produk berkualitas. Dan tentunya ekosistem industri komponen juga ikut tumbuh,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan Plt Direktur Utama PT IKI Suhan Ikhsan di Makassar, Sabtu (25/04).

Kaharuddin menegaskan kolaborasi antara PT PAL dan PT IKI merupakan implementasi awal peran PT PAL sebagai National Consolidator galangan kapal yang merupakan perintah dari Danantara untuk memperkuat kolaborasi antar-galangan nasional dalam satu ekosistem industri.

Dalam proyek pembangunan kapal Pinisi serbaguna tersebut, PT PAL bertugas memastikan standar material, pengendalian mutu, dan quality assurance berjalan sesuai kebutuhan proyek. Sementara PT IKI berfokus pada pembangunan fisik kapal.

Suhan Ikhsan memastikan PT IKI akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik demi kelancaran dan kesuksesan proyek. Ia juga mengapresiasi langkah PT PAL yang telah melibatkan PT IKI dalam upaya konsolidasi galangan kapal nasional.

“Semoga melalui proyek ini, sharing teknologi dan sharing knowledge dapat berjalan secara optimal. Sehingga di bawah kepemimpinan PAL, seluruh galangan kapal nasional, khususnya IKI dapat terus tumbuh dan berkontribusi bagi terwujudnya kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Suhan Ikhsan.

Sebagai informasi, pada Sabtu (25/04), PT PAL Indonesia menandatangani kontrak dengan Pemerintah Provinsi Selatan untuk pembangunan kapal Pinisi serbaguna.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod bersama perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Muhammad Ilyas yang disaksikan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kapal Pinisi serbaguna ini dirancang memiliki panjang 52 meter dengan kapasitas akomodasi hingga 140 orang. Desain kapal mengadopsi karakteristik kapal Pinisi yang dipadukan dengan teknologi modern untuk mendukung berbagai fungsi pelayanan.

Selain sebagai sarana transportasi antarpulau, kapal juga dilengkapi tangki bahan bakar berkapasitas besar guna mendukung distribusi BBM subsidi ke wilayah terpencil.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kapal tersebut akan menjadi penghubung utama konektivitas antarpulau di wilayah Sulawesi Selatan.

“Kapal ini akan menjadi penghubung utama konektivitas antarpulau di wilayah Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kolaka (ANTARA) - Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sertifikasi terhadap enam pulau kecil, guna memperkuat legalitas aset negara dan membuka pintu investasi di sektor pariwisata bahari.

Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Rido Miduk Sugandi Batubara saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan proses sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil secara terukur dan sesuai aturan hukum.

​"Sertifikasi ini sangat berguna untuk memastikan legalisasi aset pulau-pulau kecil di Kolaka. Setelah ditetapkan oleh kawan-kawan Kantah (Kantor Pertanahan), maka pemerintah daerah maupun pusat dapat mendorong pelaku usaha untuk mendayagunakan pulau tersebut," kata Sugandi.

Adapun enam pulau yang menjadi sasaran sertifikasi meliputi Pulau Lambasina Kecil seluas 56,98 hektare, Pulau Buaya 51,67 hektare, Pulau Laburoko 26,09 hektare, Pulau Kukusan 22,94 hektare, Pulau Lemo 21,80 hektare, dan Pulau Pisang 4,12 hektare.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan pulau-pulau tersebut nantinya wajib merujuk pada peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

​Sugandi menjelaskan bahwa status keenam pulau tersebut saat ini masih merupakan Area Penggunaan Lain (APL) dan tidak berpenduduk. Proses pengukuran dan pemetaan lapangan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (23/4) hingga Sabtu (25/4) mendatang.

​"Pemanfaatannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni untuk pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Dampaknya tentu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir di sekitar pulau," ujarnya.

​Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Akbar menyambut baik langkah taktis KKP. Menurutnya, sertifikasi ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan potensi daerah secara terencana dan berkelanjutan.

​"Ini respon yang sangat bagus agar pemanfaatan pulau lebih tertib. Jika ada investor yang masuk, kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," kata Akbar.

​Ia menilai sektor pariwisata memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan di wilayah tersebut, mengingat tingginya kebutuhan sarana rekreasi bagi masyarakat Kolaka, termasuk para pekerja sektor pertambangan di waktu libur.

​"Setelah sertifikasi selesai, kami akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan potensi spesifik di tiap pulau, misalnya di Pulau Laburoko apa yang paling cocok dikembangkan. Dengan begitu, Pemda bisa lebih leluasa menawarkan peluang ini kepada pengembang yang berminat," jelasnya.

​Ia berharap program ini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keindahan alam di kawasan pesisir Kolaka.

Diketahui, beberapa instansi yang terlibat dalam pertemuan tersebut, antara lain Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP RI, Pemkab, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan alokasi program cetak sawah baru seluas 24.700 hektare dari Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra Muhammad Taufik saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa kuota tersebut mengalami penambahan signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 14.700 hektare.

"Awalnya Sultra memperoleh alokasi 14.700 hektare, namun jumlah tersebut bertambah 10 ribu hektare sehingga total menjadi 24.700 hektare untuk tahun ini," kata Muhammad Taufik.

Dia menyebut bahwa penambahan kuota tersebut merupakan hasil koordinasi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam pertemuan strategis di Makassar beberapa waktu lalu.

Program cetak sawah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan diimplementasikan di 16 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

"Adapun wilayah yang menjadi target sebaran program meliputi Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, serta Kota Kendari dan Kota Baubau," ujarnya.

Muhammad Taufik mengungkapkan saat ini proyek strategis tersebut memasuki tahap survei, investigasi, dan desain (SID) yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Tahap SID menjadi landasan krusial untuk menentukan kelayakan lokasi sebelum proses fisik cetak sawah.

"Target penyelesaian desain cetak sawah baru ini dijadwalkan pada 27 April 2026. Setelah desain rampung, program akan segera memasuki proses kontrak pelaksanaan pengerjaan di lapangan," ungkap Muhammad Taufik.

Sejalan dengan proses teknis tersebut, Pemprov Sultra bersama pemerintah kabupaten/kota kini tengah merampungkan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan lahan yang diusulkan benar-benar siap olah.

Sebagai langkah penguatan di tingkat lapangan, Pemprov Sultra telah membentuk 33 Brigade Pangan.

"Setiap unit brigade terdiri dari 15 anggota yang mencakup pemilik lahan dan tenaga teknis mekanik. Setiap brigade nantinya akan bertanggung jawab mengelola lahan seluas kurang lebih 150 hektare," jelasnya.

Muhammad Taufik juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh berupa sarana produksi pertanian (saprodi) kepada setiap brigade, mulai dari mesin tanam, traktor roda empat, mesin panen (combine harvester), pompa air, alat semprot, hingga bantuan benih dan pupuk.

"Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Sulawesi Tenggara sekaligus mendorong kesejahteraan petani lokal melalui mekanisasi pertanian modern," tambahnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya dalam mengubah sistem seleksi pejabat pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dengan sistem meritokrasi. Hal tersebut dia sampaikan dalam pengumuman 27 pejabat baru di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, belum lama ini.

Dia ingin mengubah sistem yang selama ini berlangsung karena hanya berdasarkan kedekatan. "Karena sistem yang ada selama ini bisa jadi pemilihannya asal kenal dan asal bayar. Akibat itu organisasinya hanya diawaki atau dikendalikan oleh keluarga sehingga tujuan organisasi tidak tercapai" ujar Andi.

Pengumuman dilakukan agar peserta mengetahui hasil seleksi sekaligus sebagai bagian dari penerapan sistem. Dalam prosesnya, mantan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin ini juga diketahui turun langsung mewawancarai dalam waktu beberapa hari.

“Saya sudah katakan bahwa ke depan kita mengikuti sistem meritokrasi. Meritokrasi itu mencari orang yang punya kemauan dan kemampuan. Dan alhamdulillah, dalam satu minggu ini saya sudah menemukan itu, maka saya berikan kesempatan,” katanya.

Perbedaan antara peserta yang lolos dan lulus. Peserta yang lolos akan langsung menempati jabatan, sedangkan yang lulus akan masuk dalam Bank Data untuk kebutuhan pengisian jabatan ke depan.

Menurut dia, peserta yang masuk Bank Data tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan jika sewaktu-waktu terdapat posisi kosong. “Begitu ada jabatan kosong, mereka siap dan bisa langsung mengisi,” ujarnya.

Andi memastikan para pejabat terpilih segera dilantik. Dia berharap para pejabat yang lolos dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

“Kita harapkan mereka tidak berhenti di pelantikan saja. Apa yang disampaikan harus diwujudkan,” ucapnya.

POSO - Turnamen Tenis Meja BERANI Se-Sulawesi Piala Gubernur Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di GOR Pusalemba, Poso, 9–11 Januari 2026 menyisakan kisah yang tak seindah euforianya. Para pemenang yang telah diumumkan saat penutupan turnamen 11 Januari 2026 dengan total hadiah mencapai Rp230 juta hingga kini sejumlah juara belum menerima hak mereka secara penuh sesuai janji panitia.

Kemenangan yang seharusnya menjadi momen kebanggaan justru berubah menjadi awal dari penantian panjang. Tim RPP BERANI menjadi salah satu pihak yang paling terdampak karena hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima secara utuh.

Pada seremoni penutupan, panitia tidak langsung menyerahkan uang hadiah kepada para juara. Ketua Panitia Pelaksana AAN saat itu berjanji dana akan ditransfer keesokan harinya atau 12 Januari 2026 setelah peserta tiba di Palu.

Namun, janji hanya tinggal janji. Saat Tim RPP BERANI menagihnya, AAN meminta waktu 14 hari kerja dengan alasan penyelesaian administrasi.

“Setelah kami tunggu 14 hari, dia (AAN) kembali berkomunikasi. Kali ini berjanji akan mentransfer setengah dari total hadiah, lalu sisanya pada awal pertengahan Februari 2026,” ujar Arham, salah satu atlet perwakilan tim RPP BERANI, Jumat (10/4/2026).

Namun, waktu kembali berlalu tanpa kepastian. Hingga 18 Februari 2026, komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp hanya berisi jawaban normatif dari panitia.

“Mohon maaf pak, lagi di jalan tadi. Iya secepatnya akan kami selesaikan. Mudah-mudahan pihak sponsor secepatnya menyelesaikan,” kata Arham menirukan isi pesan WhatsApp dari AAN.

Setelah Lebaran, komunikasi kembali dilanjutkan pada 1 April 2026. Dalam pesan WhatsApp, AAN malah menyampaikan pihak sponsor sudah tidak dapat lagi dihubungi.

Yang bersangkutan malah berdalih dana pribadinya telah dikeluarkan terancam tidak tergantikan. AAN mengaku permasalahan ini tidak melibatkan KONI karena sponsor dicari secara mandiri meski sebelumnya kegiatan telah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Turnamen ini diikuti 300 atlet dari enam provinsi mempertandingkan berbagai kategori mulai dari beregu putra umum, tunggal putra dan putri, U-15, U-12, veteran 50+, hingga divisi daerah.

Dalam spanduk resmi kegiatan, tercantum sejumlah nama pejabat daerah dan tokoh olahraga, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakilnya, Bupati Poso dan Wakilnya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, serta Ketua PTMSI.

Atas kondisi ini, RPP BERANI bersama para juara berharap agar persoalan pembayaran hadiah dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso, KONI Sulteng, serta panitia penyelenggara.

Berikut sejumlah kategori yang baru menerima pembayaran sebagian:

1. Kategori Beregu Putra Umum (Juara 3): RPP BERANI POSO. Bonus Juara Rp10.000.000 baru menerima Rp5.000.000.

2. Kategori Tunggal Divisi II (Juara 1): LAMBANGAN PALU (Fika F). Bonus Juara Rp10.000.000 baru menerima Rp5.000.000.

3. Kategori Veteran Umur 50+ (Juara 1): RPP BERANI POSO (Yusrin T). Bonus juara Rp10.000.000 baru menerima Rp5.000.000.

4. Kategori Tunggal Putri Umum (Juara 1): RPP BERANI POSO (Nuraini Shaleha). Bonus Juara Rp15.000.000 baru menerima Rp5.000.000.

DONGGALA - Penguatan struktur partai politik tidak hanya berorientasi pada konsolidasi internal, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peran kader dinilai penting sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam mendorong ekonomi rakyat naik kelas.

Hal ini menjadi fokus dalam kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala , Kamis (9/4/2026). Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC hingga DPRt sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga akar rumput.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah yang juga Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menegaskan bahwa konsolidasi yang dilakukan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan kerja politik yang terukur dan berdampak.

"Kami memastikan konsolidasi partai tidak berhenti pada seremonial, tetapi menghasilkan dampak nyata melalui penguatan struktur hingga tingkat DPRt, penetapan target kerja terukur, serta sistem monitoring berjenjang yang berorientasi pada peningkatan basis dukungan dan perolehan suara," ujarnya.

Menurut dia, penguatan struktur partai harus sejalan dengan peningkatan kualitas peran kader di tengah masyarakat. Kader tidak hanya berfungsi sebagai mesin politik, tetapi juga sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.



"Kami mendorong kader hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat, dengan menjalankan program berbasis kebutuhan riil seperti pemberdayaan UMKM, pendampingan petani dan nelayan, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan publik," kata Mahfud.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, di mana peran kader diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Mahfud menambahkan bahwa strategi konsolidasi yang dilakukan juga menitikberatkan pada perubahan pendekatan kerja partai agar lebih terukur dan berkelanjutan.

"Pendekatan yang kami lakukan berfokus pada pergeseran dari kegiatan seremonial menjadi sistem yang terukur, dengan menekankan konsistensi program di akar rumput, keterlibatan aktif kader, serta pengukuran kinerja yang berkelanjutan agar berdampak jangka panjang," pungkasnya.

Melalui penguatan konsolidasi yang terarah, Partai Perindo Sulawesi Tengah diharapkan mampu menghadirkan kader yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada literasi, tetapi bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku nyata dan keputusan finansial yang lebih baik,

Palu (ANTARA) - Founder Hannah Asa Indonesia Mardiyah mengatakan, pelaku ekonomi kreatif yang saat ini tumbuh diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan saat ini.

Dalam pelatihan bertajuk "Creative Wealth Bootcamp: Financial Literacy & Communication Strategy for Creators", pihaknya merancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Mardiyah di Palu, Senin menyebutkan, saat ini semakin banyak generasi muda yang telah mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri seiring pertumbuhan ekonomi kreatif.

Namun, pihaknya menemukan sejumlah pelaku ekraf masih menghadapi persoalan seperti pendapatan tidak stabil, belum memiliki sistem keuangan yang terstruktur, kesulitan menentukan harga, hingga kurangnya pemahaman terhadap layanan keuangan formal.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada literasi, tetapi bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku nyata dan keputusan finansial yang lebih baik,” ujarnya.

Sebanyak 200 peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda di Kota Palu mengikuti pelatihan literasi keuangan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta kapasitas dalam mengembangkan usaha berbasis kreativitas.

Kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi komunitas Hannah Asa Indonesia yang bergerak di bidang literasi keuangan bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut dia, risiko penipuan digital dan investasi ilegal juga masih menjadi ancaman bagi generasi muda yang aktif dalam aktivitas ekonomi berbasis kreativitas.

Karena itu, program ini mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni literasi keuangan, kesadaran investasi, dan strategi komunikasi.

Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konsep, tetapi juga pelatihan praktik terkait pengelolaan keuangan, penyusunan arus kas, hingga penentuan harga dan komunikasi nilai produk.

Sementara itu, Deputi Kepala Wilayah KP BEI Sulawesi Tengah Dewi Nur mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi sejak dini guna membangun ketahanan finansial.

“Investasi bukan tentang menunggu waktu yang tepat, tetapi tentang memulai lebih awal, karena waktu akan membantu pertumbuhan aset secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini semakin banyak masyarakat mulai berinvestasi di pasar modal, namun belum semuanya memahami risiko dan strategi yang tepat.

Sehingga, ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi mudah tidak hanya menjadi investor, tetapi juga menjadi investor yang cerdas, rasional, dan teredukasi.

Ia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Hannah Asa Indonesia dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi keuangan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah yang juga Analis PEPK dan LMS, Adam Novriansyah juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi di tengah meningkatnya risiko penipuan digital.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memastikan bahwa setiap aktivitas investasi dilakukan secara legal dan logis serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal.

“Jika menemukan indikasi penipuan atau kendala dalam layanan keuangan, masyarakat dapat segera menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157,” katanya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 93 aktivitas gempa susulan pasca-Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) diguncang gempa dahsyat M7,6. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

"Hasil monitoring kami hingga pukul 12.00 WIB telah terjadi 93 aktivitas gempa bumi susulan," ujar Faisal.

Kekuatan gempa susulan itu berkisar antara M2,8 hingga M5,8. "Gempa ini yang dirasakan sebanyak 7 gempa. Ini adalah frekuensi yang terus kita pantau," ucapnya.

Dia mengingatkan seluruh pihak berhati-hati terhadap gempa susulan. Pasalnya, fenomena di Palu menggambarkan bahwa gempa susulan lebih besar daripada gempa utama. "Ini terus kami pantau di kantor BMKG Multi Hazard Early Warning System di Kemayoran," kata Faisal.

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara (Malut) mencatat belasan rumah rusak imbas diguncang gempa bumi berkuatan M7,6, Kamis (2/4/2026). Ada juga fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan akibat diguncang gempa.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara Fehby Alting saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026). Sejumlah kabupaten dan kota di Malut turut terdampak gempa.

"Untuk kondisi saat ini, Provinsi Maluku Utara yang terdampak di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan," ujar Fehby.

Berdasarkan laporan sementara kerusakan imbas gempa, 6 rumah rusak berat dan 21 rusak ringan di Kota Ternate. Di Kota Tidore, 3 rumah dan 1 fasilitas umum rusak ringan. Untuk Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah masih dilakukan proses pendataan.

"Fasilitas umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara, satu terjadi rusak ringan di RSUD Dr H Chasan Boesoirie Ternate," tambahnya.

BITUNG - Gempa dengan kekuatan M7,6 yang mengguncang Bitung , Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (2/4/2026), pukul 05.48 WIB mengakibatkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Penampakan gedung KONI Manado mengalami kerusakan parah.

Terlihat serpihan reruntuhan akibat gempa dahsyat tersebut. Gedung KONI Manado yang ambruk juga mengakibatkan 1 orang yakni pemilik kantin meninggal dunia di lokasi.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa Bitung merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempa ini dirasakan di Kota Ternate dengan intensitas V-VI MMI (Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan), Ibu dengan intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).

Kemudian, di Manado dengan intensitas IV-V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Utara dengan intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), Kab Boalemo dan Pohuwato dengan intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa Bagian Selatan, Minahasa Selatan Bagian Selatan, Minahasa Utara Bagian Selatan dan status waspada di Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara Bagian Utara, Bolaang Mongondow Bagian Selatan,” ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.