JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana sekitar Rp11 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar obligasi domestik.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan pergerakan imbal hasil (yield) SBN, terutama tenor jangka panjang, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Untuk pembelian bond di secondary market, kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendali kan, tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan perusahaan. Sudah masuk Rp11 triliun so far ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni dikutip Minggu (7/6/2026).

Purbaya mengatakan kehadiran pemerintah di pasar sekunder berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk meredam potensi gejolak di pasar obligasi, terutama ketika terjadi tekanan jual dari investor asing yang dapat mendorong kenaikan yield secara signifikan.

Menurut dia, strategi tersebut sejauh ini cukup efektif menjaga stabilitas pasar. Hal itu tercermin dari pergerakan yield SBN tenor panjang, termasuk tenor 10 tahun, yang masih berada pada level relatif terkendali meskipun pasar menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Stabilitas yield dinilai penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan biaya pinjaman pemerintah. Kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang baru dan pada akhirnya menambah beban pembayaran bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain menjaga biaya pendanaan tetap efisien, intervensi di pasar sekunder juga bertujuan mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah dan memperkuat ketahanan pasar obligasi domestik di tengah dinamika arus modal global.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi secara terukur untuk memastikan pasar keuangan tetap kondusif serta mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp8,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 2 Juni 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp26,05 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPNS01032027 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp5,34 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,68000 persen dengan jatuh tempo 1 Maret 2027.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS23112026 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,55 triliun dari penawaran masuk Rp2,71 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,40000 persen dengan jatuh tempo 23 November 2026.

Seri SPNS13072026 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp2,1 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,20000 persen dengan jatuh tempo 13 Juli 2026.

Untuk seri PBS034 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp500 miliar dari penawaran masuk Rp2,57 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84870 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Selanjutnya, seri PBS030 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp300 miliar dari penawaran masuk Rp5,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,68857 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Seri PBS040 (pembukaan kembali) dan PBS038 (pembukaan kembali) masing-masing dimenangkan sebesar Rp200 miliar.

Seri PBS040 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,29 triliun dengan imbal hasil 6,69714 persen dan jatuh tempo 15 November 2030.

Sedangkan seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk Rp3,41 triliun dengan imbal hasil 6,90830 persen dan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Terakhir, seri PBS005 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp100 miliar dari penawaran masuk Rp2,48 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,79546 persen dan jatuh tempo 15 April 2043.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap tinggi.

Menurut Juda, Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami kelebihan permintaan (oversubscription) 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali.

“Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun,” kata Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Di pasar internasional, kata dia, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2026.

Misalnya, penerbitan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS mengalami kelebihan permintaan 1,97 kali lipat serta penerbitan Samurai Bond senilai 172 miliar yen Jepang.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, serta mendukung stabilitas rupiah.

Wamenkeu menyatakan Indonesia terus memperdalam pasar obligasi dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Strategi pembiayaan 2026 difokuskan pada pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang bijak.

“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik hingga 70 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” jelasnya.

Juda menekankan komitmen memperkuat strategi pembiayaan di tengah gejolak ekonomi global dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi dalam kebijakan pembiayaan negara.

“Kami menyambut baik pengawasan dari S&P dan lembaga lainnya. Kami juga berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Jadi, kebijakan moneter, prudensial, dan kebijakan pasar modal semuanya berjalan seiring,” tutur Juda.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa proses penguatan nilai tukar rupiah melalui intervensi pemerintah membutuhkan waktu. Ia menegaskan bahwa dukungan Kementerian Keuangan tidak dilakukan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing, melainkan melalui penguatan pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau bond market.

Purbaya menilai bahwa stabilitas di pasar obligasi merupakan kunci agar tekanan terhadap mata uang Garuda tidak semakin dalam. "Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market," ujar Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Langkah stabilisasi ini dilakukan secara perlahan guna memastikan imbal hasil obligasi tetap menarik bagi investor. “Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Tak Ada Alasan Rupiah Tak Bisa Menguat, BI: Mayoritas Mata Uang di Dunia Juga Melemah



Purbaya mengklaim bahwa saat ini kondisi pasar obligasi sudah mulai menunjukkan tren positif seiring dengan kembalinya minat investor asing ke pasar domestik.

“Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," imbuh Purbaya.

Pemerintah juga mempertimbangkan opsi pembelian kembali (buyback) SBN di pasar sekunder. Purbaya telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk menyiapkan teknis pelaksanaan yang kemungkinan akan berjalan selama beberapa bulan ke depan.

Sambil Melukis di Magelang, SBY Menyoroti Kejatuhan Pasar Modal dan Kurs Rupiah



Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa merosotnya nilai tukar rupiah ke level Rp17.500 per dolar AS belum mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait subsidi energi. Hal ini dikarenakan pemerintah telah melakukan simulasi risiko dengan parameter harga minyak yang cukup tinggi.

"Terus rupiah itu dampaknya apa? Waktu kita hitung kemarin 120 per barel, ya rupiahnya dekat-dekat situ, jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," pungkasnya.

Selain masalah fiskal, Purbaya juga mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan guna menopang ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp15 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 21 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp33,55 triliun.

Serapan terbesar berasal dari instrumen green sukuk yaitu seri PBSG002 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp4,15 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,46882 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2033.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS03022027 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,39 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,46000 persen dengan jatuh tempo 3 Februari 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,95 triliun dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp5,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,91945 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), diserap dana sebesar Rp1,85 triliun dari penawaran masuk Rp2,38 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,09874 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Untuk seri PBS034 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,55991 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,45 triliun dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp8,47 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,75157 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Pemerintah memenangkan jumlah yang sama dari kedua seri, yakni SPNS01062026 (pembukaan kembali) dan SPNS12102026 (pembukaan kembali), dengan nilai Rp1 triliun.

Seri SPNS01062026 mencatatkan penawaran masuk Rp4,19 triliun dengan imbal hasil 4,87190 persen dan jatuh tempo 1 Juni 2026.

Sementara seri SPNS12102026 menerima penawaran masuk Rp1,62 triliun dengan imbal hasil 5,24000 persen dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pasar surat utang domestik mencatatkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp60 triliun sepanjang tahun 2025.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menilai capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan, sekaligus menunjukkan kepercayaan pelaku pasar yang semakin kuat terhadap instrumen surat utang.

“Perkembangan surat utang, baik SBN maupun obligasi korporasi, sejauh ini menunjukkan tren positif. Rata-rata nilai transaksi harian SBN, sekarang sudah cukup besar sekitar Rp60 triliun pada 2025,” ujar Eddy dalam acara Penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

OJK juga melaporkan kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan turut mencatatkan pertumbuhan 8,67 persen year on year (yoy), yang mencerminkan minat investor semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Beberapa indikator mencerminkan perkembangan yang signifikan, seperti misalnya pemilikan SBN yang dapat diperdagangkan sekarang tumbuh sekitar 8,67 persen secara tahunan,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan aktivitas Repurchase Agreement (Repo) SBN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Adapun, saat ini porsi Repo SBN terhadap total transaksi mencapai sekitar 35 persen, sementara Repo antarbank menyumbang lebih dari 70 persen dari total aktivitas Repo.

“Termasuk juga porsi Repo SBN terhadap total transaksi itu saat ini 35 persen, dan juga Repo antarbank ini juga menyumbang hingga lebih dari 70 persen dari aktivitas Repo,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan data-data tersebut mencerminkan bahwa kedalaman pasar terus meningkat, proses price recovery semakin baik, serta mekanisme Repo semakin berkembang secara market-driven.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, BEI melaporkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencatatkan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025, atau melonjak 461,6 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Total nilai transaksi SPPA tersebut terdiri dari transaksi Repo di SPPA senilai Rp751,6 triliun, dan transaksi outright atau jual beli surat utang senilai Rp630,5 triliun sepanjang tahun 2025.

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang sebanyak 39 pengguna jasa, dengan 14 diantaranya merupakan pengguna repo. Adapun, pengguna SPPA terdiri dari bank umum, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp15 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 7 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp30,57 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,65 triliun dari penawaran masuk Rp4,84 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,79740 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS03022027 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp3,55 triliun dari penawaran masuk Rp5,31 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,30000 persen dengan jatuh tempo 3 Februari 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,75 triliun dari seri PBS005 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,61 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,70712 persen dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp2,35 triliun dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,08 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,15925 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp2,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,19598 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Adapun dari tiga seri lainnya, yaitu SPNS04052026 (pembukaan kembali), SPNS12102026 (pembukaan kembali), dan PBS034 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana masing-masing sebesar Rp500 miliar.

Seri SPNS04052026 mencatatkan penawaran masuk Rp5,31 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,85000 persen dan jatuh tempo 4 Mei 2026.

Seri SPNS12102026 menerima penawaran masuk Rp3,07 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,22500 persen dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.

Adapun seri PBS034 menerima penawaran masuk Rp1,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,53386 persen dan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Aplikasi investasi digital, Bibit.id, kembali menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan . Bibit.id meraih “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2025 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2025 Kategori Financial Technology”. Prestasi ini Bibit.id raih selama empat tahun berturut-turut.

Head of Marketing Bibit, Angie Anandita mengatakan, penghargaan ini menjadi penegasan akan konsistensi dan komitmen kami dalam memasarkan SBN dan SBSN kepada masyarakat Indonesia. ”Terima kasih atas apresiasi yang Kemenkeu berikan kepada kami. Ke depannya, kami akan terus berinovasi, melakukan berbagai upaya edukasi, dan fokus mengajak masyarakat untuk membangun negeri lewat investasi di SBN dan SBSN,” katanya, Senin (6/4/2026). SBN Masih Jadi Investasi Utama Industri Asuransi dan Dana Pensiun, Porsinya Tembus 50,38%

Kesuksesan Bibit menjadi satu-satunya Mitra Distribusi kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu mengulang sukses yang dicapai tahun-tahun lalu. Sebagaimana diketahui, sejak resmi ditunjuk sebagai Mitra Distribusi penjualan SBN di awal tahun 2022, Bibit secara konsisten mencatatkan diri sebagai Midis kategori fintech yang membukukan penjualan terbanyak pada penjualan berbagai seri SBN dan SBSN. Dari tahun 2022 sampai 2025, Bibit tidak pernah absen mendapatkan apresiasi dari Kemenkeu.

Di sisi lain, Direktur Bibit Hilmawan Kusumajaya menyampaikan, penghargaan yang diterima pada 2022, 2023, 2024, dan 2025 ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan pengguna Bibit. Para pengguna ini kini tidak hanya didominasi generasi milenial dan Gen Z, tapi juga investor berusia di atas 40 tahun.

“Di tengah kondisi perekonomian yang diwarnai ketidakpastian, para investor dan masyarakat di Indonesia menunjukkan antusiasme dan kepercayaan yang baik terhadap Surat Berharga Negara. Tentu ini menjadi harapan kami bersama di industri agar momentum ini dapat semakin diperkuat di tahun 2026,” ujarnya.

Di sisi lain, dari segi jumlah investor, pada akhir tahun 2021, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 611 ribu investor SBN. Angkanya kemudian naik menjadi 831 ribu di akhir 2022, 1 juta di akhir 2023, dan 1,19 juta di akhir 2024, dan per akhir 2025, angkanya mencapai 1,41 juta investor. Catatan Ciamik Bibit.id di 2025, Diunduh 2 Juta dan 1,2 Juta Investor Raup Cuan

Hilmawan sangat senang karena kehadiran Bibit sebagai Midis penjualan SBN telah membantu meningkatkan jumlah investor SBN di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus menghadirkan program edukasi dan literasi seputar SBN agar dapat membantu pemerintah meningkatkan penjualan serta meningkatkan basis investor dalam negeri. ”Terima kasih kepada rekan komunitas di masyarakat, media massa, dan regulator yang telah mendukung kami selama ini,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyatakan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.

Mekanisme tersebut, kata dia, yang dapat menjadi penopang stabilitas imbal hasil SBN.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan BI menyepakati pelaksanaan transaksi debt switch SBN pada 2026 sebesar Rp173,4 triliun, sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut.

Transaksi dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Kemenkeu dan BI bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar dan dengan tata kelola yang kuat.

Menurut kedua otoritas, pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

sejak awal masyarakat sudah tahu imbal hasil yang akan diterima sehingga tidak perlu menebak-nebak

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke Surat Berharga Negara (SBN).

Plt. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani merekomendasikan alokasi investasi di instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029T3 dan ORI029T6, yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah.

“Banyak masyarakat ingin mulai berinvestasi, tapi tidak ingin mengambil risiko yang membuat tidur tidak nyenyak. Karena itu, ORI029 dirancang sebagai instrumen investasi yang aman dan terjamin,” ujar Novi dalam acara "Obrolan Investasi untuk Negeri (ORASI) dalam rangka Penawaran ORI029T3 & ORI029T6" di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemesanan ORI029T3 bertenor 3 tahun dan ORI029T6 bertenor 6 tahun dibuka mulai 26 Januari 2026 hingga 19 Februari 2026.

Ia melanjutkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dapat melakukan pemesanan melalui sebanyak 28 Mitra Distribusi resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

“Proses pemesanan dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online) yang disediakan oleh masing-masing Mitra Distribusi,” ujar Novi.

Melalui skema kupon yang tetap, Novi menjelaskan bahwa sejak awal masyarakat sudah tahu imbal hasil yang akan diterima sehingga tidak perlu menebak-nebak.

Menurut dia, instrumen SBN cocok untuk masyarakat yang baru memulai berinvestasi, serta para advanced investor dalam mendiversifikasi portofolio investasinya.

“Inilah yang kami maksud dengan investasi yang tenang, investasi yang memberi kepastian, sehingga keputusan keuangan bisa diambil dengan lebih percaya diri,” ujar Novi.

Dalam kesempatan ini, Head of Retail and Partnership PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) Legazea Syifa Alala menegaskan komitmen Mitra Distribusi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan generasi muda, menyebarluaskan informasi mengenai ORI029, serta membantu masyarakat untuk berinvestasi pada SBN Ritel.

“Mitra Distribusi sebagai mitra pemerintah dalam penjualan ORI029 selalu bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan ORASI ini” ujar Legazea.

Sementara itu, Certified Financial Planner Melvin Mumpuni berbagi pengalaman seputar pentingnya merancang arah hidup dan bagaimana perencanaan finansial bisa memberi ruang tenang untuk bertumbuh.

"Investor yang matang fokusnya bukan lagi pada seberapa cepat ia menjadi kaya, melainkan pada seberapa konsisten investasinya tumbuh dalam jangka panjang" ujar Melvin.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menerbitkan delapan seri surat berharga negara (SBN) ritel dengan total nilai Rp153 triliun.

"Kalau kita lihat dari delapan seri yang diterbitkan sepanjang 2025, total investornya mencapai sekitar 262 ribu investor," kata Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Novi menyebut tren itu menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat terus meningkat dan instrumen obligasi ritel makin dikenal.

Secara statistik, investor SBN ritel didominasi perempuan sebesar 58 persen dan laki-laki 42 persen.

Kemenkeu memperkirakan tren ini disebabkan oleh pengelolaan uang rumah tangga dalam banyak keluarga cenderung dikelola oleh perempuan.

Sedangkan, secara psikologis, perempuan cenderung memilih instrumen yang stabil dan aman.

"SBN ritel adalah instrumen yang relatif aman dan memberi kepastian, karena bersifat fixed income, kuponnya tetap. Karena itu, terlihat perempuan mendominasi sebesar 58 persen," jelasnya.

Bila ditinjau berdasarkan generasi, milenial dan gen Z mendominasi sekitar 57 persen, yang menunjukkan peningkatan partisipasi generasi muda dalam berinvestasi di obligasi ritel.

Sedangkan, gen X mengambil porsi, 29 persen, baby boomers 14 persen, dan generasi tradisional sebelum tahun 1945 sebesar 1 persen.

Dari sisi profesi, investor SBN ritel didominasi oleh pegawai swasta dengan porsi 33 persen. Kemudian, wiraswasta 18 persen, pelajar/mahasiswa 12 persen, ibu rumah tangga 9 persen, lainnya 9 persen, PNS 7 persen, pegawai otoritas/lembaga BUMN/BUMD 4 persen, profesional 4 persen, pensiunan 3 persen, serta TNI/Polri 1 persen.

Adapun berdasarkan wilayah, investor SBN ritel paling banyak berasal dari Indonesia Barat (selain DKI Jakarta) dengan porsi 62,1 persen, disusul DKI Jakarta 27,7 persen, Indonesia tengah 9,7 persen, dan Indonesia timur 0,5 persen.

"Ini menunjukkan tantangan sekaligus harapan ke depan. Tantangan artinya kita harus mengembangkan untuk meraih Indonesia bagian tengah dan timur, yang mungkin selama ini secara demografi jumlah investornya relatif terbatas. Artinya, ini tantangan untuk kita memberikan peningkatan literasi, karena potensinya cukup besar di sana," tutur Novi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sebanyak delapan kali pada tahun ini dengan target berkisar Rp150 triliun hingga Rp170 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan pemerintah umumnya tidak menetapkan angka pasti dan hanya menggunakan rentang angka untuk target penerbitan SBN.

Tahun lalu, pemerintah menargetkan angka Rp150 triliun hingga Rp170 triliun dan terealisasi sebesar Rp153 triliun.

“Tahun ini berapa? Saya sampaikan sekitar Rp150 triliun hingga Rp170 triliun,” kata Novi.

Secara rinci, penawaran SBN ritel sepanjang 2026 adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Ritel Negara (ORI) ORI029: 26 Januari—19 Februari 2026
2. Sukuk Ritel (SR) SR024: 6 Maret—15 April 2026
3. Sukuk Tabungan Negara (ST) ST016: 8 Mei—3 Juni 2026
4. ORI030: 6—30 Juli 2026
5. SR025: 21 Agustus—16 September 2026
6. SWR007: 4 September—21 Oktober 2026
7. SBR015: 28 September—22 Oktober 2026
8. ST07: 6 November—2 Desember 2026

Novi menyatakan jadwal tersebut bersifat tentatif, namun tetap bisa menjadi acuan para investor untuk mempersiapkan dana. “Jadwalnya tentatif. Tapi biasanya, kalaupun bergeser, ya geser satu-dua hari saja,” tambah Novi.

Dia memastikan penawaran SBN ritel tersedia hampir sepanjang tahun, dengan jeda antar penerbitan yang relatif pendek sekitar 1 sampai 2 minggu.

Pola ini membuka ruang bagi investor untuk merencanakan pembelian secara bertahap sesuai kebutuhan likuiditas.

Selain pasar perdana, tambah Novi, investor juga dapat bertransaksi di pasar sekunder untuk seri SBN ritel yang dapat diperdagangkan (tradable).

Seri tradable seperti ORI dan Sukuk Ritel, misalnya, dapat dibeli di pasar sekunder apabila investor tidak sempat mengikuti masa penawaran di pasar perdana.

“Jadi kalau tidak dapat kesempatan pasar perdana, pasar sekunder juga bisa,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026