Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti permintaan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yakni untuk memperbaharui aturan perpajakan kapal asing yang melakukan aktivitas di Tanah Air.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, pihaknya telah menginisiasi aturan baru.

Alih-alih revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, DJP memutuskan untuk menerbitkan aturan turunan dari beleid yang telah berusia 20 tahun tersebut.

“Direktorat Jenderal Pajak sedang menyusun peraturan turunan dari KMK 417, bukan revisi,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2026).

Terkait isi dari aturan tersebut, apakah besaran pajak penghasilan (PPh) akan berubah atau tidak, Rosmauli belum dapat menyampaikannya.

Dirinya memastikan, aturan turunan ini akan diiringi dengan revisi peraturan menteri perhubungan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Termasuk mewajibkan dokumen bukti pajak sebagai syarat penerbitan SPB—sebagaimana usulan dari INSA dan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan dari data Kemenkeu, hanya Rp670 miliar pajak dari kapal asing yang masuk ke kas negara dari potensi Rp9 triliun hingga Rp19 triliun—seiring dengan pertumbuhan ekspor setiap tahunnya.

“Masalah KMK 417 tersebut kami mengusulkan [kepada Kemenkeu] agar beberapa penegasan dan tentunya diharapkan ada satu sanksi,” tuturnya, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, perlu juga adanya revisi yang mendukung perkembangan bisnis pelayaran Indonesia. Mengingat, kondisi 20 tahun lalu tak sama dengan kondisi pelayaran yang kini sudah masif.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, INSA juga mendorong agar implementasi aturan tersebut menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB.

Dengan demikian, hal tersebut dapat memastikan perusahaan pelayaran asing membayar pajak sebelum meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tercipta keadilan dengan kapal nasional.

“Kami mengusulkan Kemenkeu berkolaborasi dengan Kemenhub karena domain menerbitkan SPB itu di Kemenhub,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kami akan ikuti,” jelasnya saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di Indonesia sejatinya tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2022.

Menelisik beleid tersebut, SPB berlaku untuk kapal berbendera Indonesia dan kapal asing, selain kapal penangkap ikan, yang berlayar dan melakukan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

Dalam ketentuan itu, pengajuan SPB dilakukan melalui sistem informasi elektronik berbasis internet, yakni Inaportnet, kepada Syahbandar.

“Permohonan harus dilengkapi dengan surat pernyataan nakhoda, manifest, daftar awak kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal sesuai dengan daftar periksa, serta surat, dokumen, dan warta kapal,” tulis Pasal 11 ayat (3) Permenhub tersebut, dikutip Kamis (29/1/2026).

Syahbandar selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administratif melalui verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan surat dan dokumen kapal.

Secara terperinci, kewajiban kapal mencakup bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, meliputi jasa labuh, jasa tambat pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, jasa kenavigasian, dan jasa perkapalan.

Selain itu, kapal juga wajib memperoleh persetujuan dari instansi kepabeanan, keimigrasian, karantina kesehatan, serta karantina hewan dan tumbuhan.

Adapun instansi terkait terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pelunasan pajak tidak menjadi persyaratan wajib dalam penerbitan SPB. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), yang menilai adanya ketidakadilan perlakuan kewajiban perpajakan antara kapal nasional dan kapal asing.

Celah Pajak

Pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menilai terdapat celah dalam prosedur operasional serta lemahnya sinkronisasi data antarinstansi terkait kegiatan angkutan barang dan penumpang melalui laut dan perairan Indonesia.

Saat pengusaha pelayaran nasional diawasi ketat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kapal berbendera asing dimungkinkan memanfaatkan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sehingga tidak membayar pajak di Indonesia.

Alhasil, potensi penerimaan negara dari aktivitas kapal asing yang mendominasi perairan Indonesia berpotensi luput dari radar pemerintah.

Dalam praktiknya, kapal-kapal asing kerap menggunakan Certificate of Domicile (CoD) untuk memperoleh pembebasan pajak di Indonesia dengan dalih telah memenuhi kewajiban pajak di negara asal.

“Namun, hal ini perlu dikonfirmasi antara Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dengan otoritas perpajakan di negara-negara bendera kapal asing,” ujar Raja Oloan kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat koordinasi guna menutup celah tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar mewajibkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak dalam penerbitan SPB.

Mengingat tugas dan fungsi pemeriksaan perpajakan berada di Kementerian Keuangan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan siap menindaklanjuti usulan tersebut apabila diminta secara resmi.

“Misalnya ada persyaratan tambahan agar kapal bisa berangkat, tentu akan kami ikuti,” ujar Dudy, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons keluhan pengusaha kapal nasional terkait masih maraknya kapal asing yang meninggalkan perairan Indonesia tanpa melunasi kewajiban pajak.

Dudy menegaskan bahwa kewenangan penetapan besaran pajak maupun pengawasan perpajakan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami kan enggak punya tupoksi untuk pengelolaan pajak atau apa pun yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Dudy tidak menampik bahwa hingga saat ini bukti pelaporan atau pelunasan pajak belum menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing.

Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk memperoleh SPB terbatas pada dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ).

“Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat izin berlayarnya akan diberikan,” tambahnya.

Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sebelumnya meminta agar bukti pelaporan pajak dijadikan dokumen wajib sebelum kapal asing memperoleh SPB.

Namun demikian, Dudy kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemenkeu, bukan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, dia menyatakan Kemenhub siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kita akan ikuti,” jelasnya.

Satu catatan yang disampaikan Dudy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghambat arus keluar-masuk kapal internasional.

“Kita juga berharap itu dikaji betul, sehingga tidak kemudian memperlambat pergerakan keluar masuk kapal,” ujarnya.

Menurut Dudy, apabila diterapkan, mekanisme verifikasi pajak idealnya memiliki standar pelayanan yang setara dengan CIQ agar tetap menjamin kecepatan proses.

“Kurang lebih pelayanannya sama dengan CIQ. Jadi mereka juga membutuhkan kecepatan dalam melakukan verifikasi data,” tambahnya.

Penghindaran Pajak

Sebelumnya, Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli mengungkapkan bahwa salah satu modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau treaty shopping.

Menurutnya, kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Di sisi lain, belum terdapat sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan penerbitan SPB apabila kewajiban pajak belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum kepada Kemenhub untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenhub harus mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen wajib dalam penerbitan SPB, dengan tenggat waktu penerapan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kebijakan ini harus diterapkan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Purbaya bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila instruksi ini tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya lho. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Instruksi ini merespons keluhan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait ketidakadilan (unequal treatment) antara pelayaran nasional dan asing.

Sekretaris Umum INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan bahwa meski payung hukum pemajakan kapal asing sudah jelas yaitu UU PPh dan KMK No. 417/1996, faktanya banyak kapal asing yang masuk melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) maupun Pemberitahuan Pemakaian Kapal Asing (PPKA) tidak membayar pajak.

Padahal, kapal merah putih yang beroperasi di luar negeri, seperti di Vietnam atau Thailand, wajib melampirkan bukti setor pajak sebelum diizinkan berlayar.

“Keuntungan kami dari sisi materiil tidak ada, tapi kami ingin equal treatment. Misalnya kami bersaing dengan kapal asing untuk mengangkut muatan dari dalam negeri. Kita harus bayar PPN [pajak pertambahan nilai], kita bayar PPh [pajak penghasilan], mereka kapal asing gak. Dengan equal treatment ini mungkin dapat meningkatkan daya saing pelayaran," ujar Darmansyah.

Praktik 'Treaty Shopping'

Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli menambahkan bahwa modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) atau Treaty Shopping.

Menurutnya, kapal asing kerap berlindung di balik tax treaty namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Masalahnya, juga tidak adanya sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan SPB apabila pajak belum lunas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Budi Mantoro mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan pungutan PNBP, tanpa memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing.

Kendati demikian, Budi menyanggupi instruksi Menkeu untuk mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem Inapornet sebelum SPB diterbitkan.

“Kita bisa, di aplikasi kita. Nanti sepanjang teman-teman menyampaikan data itu untuk disampaikan di dalam [sistem] sebelum penerbitan SPB. Berarti perlakuannya sama, baik dalam negeri sama asing harus melampirkan semua bukti pajak,” kata Budi.

Potensi Penerimaan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan bahwa saat ini kontribusi pajak dari pelayaran asing masih sangat minim, yakni sekitar Rp670 miliar per tahun. Angka ini jauh di bawah setoran pajak pelayaran domestik yang mencapai Rp24 triliun.

Bimo optimistis, dengan adanya pemadanan data dan penegakan aturan di pelabuhan, potensi penerimaan dari sektor ini bisa digenjot secara signifikan.

Purbaya pun meminta Satgas P2SP untuk memantau ketat implementasi aturan ini dalam dua minggu ke depan.

“Mulai minggu depan samakan. Nanti tiga bulan ke depan INSA lihat, yang domestik ada perbedaan apa tidak? Kalau tidak ada perbedaan, laporkan ke kami lagi. Kami akan punish Kementerian Perhubungan,” jelas Purbaya.