Bisnis.com, CIREBON - Seorang guru honorer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rizal Nurdimansyah (39), melaporkan dugaan pencatutan identitas setelah namanya tercatat sebagai pembeli mobil mewah Ferrari 458 Speciale Aperta senilai Rp4,2 miliar.

Laporan tersebut disampaikan ke kepolisian setempat belum lama ini setelah ia memastikan adanya data kendaraan atas namanya di kantor Samsat.

Rizal mengaku tidak pernah membeli kendaraan tersebut, apalagi dengan nilai miliaran rupiah. Ia khawatir harus menanggung kewajiban pajak yang besar dari kendaraan yang tidak pernah dimilikinya.

“Saya tidak pernah membeli mobil itu. Tapi nama saya tercatat. Risikonya saya harus bayar pajak yang nilainya ratusan juta,” ujar Rizal, Senin (19/4/2026).

Rizal mengatakan, kasus ini terungkap setelah Rizal menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada 2 April 2026. Penelepon tersebut meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dengan dalih untuk keperluan pembelian kendaraan. Rizal mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa tidak berkepentingan.

Namun pada 13 April 2026, perangkat desa setempat memberi tahu namanya muncul dalam data kepemilikan kendaraan bermotor. Mendapat informasi tersebut, Rizal langsung mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pengecekan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Hasil penelusuran menunjukkan adanya tiga kendaraan yang terdaftar atas namanya, terdiri dari dua unit mobil dan satu sepeda motor. Salah satu mobil yang tercatat adalah Ferrari dengan nilai fantastis.

“Setelah dicek, ternyata benar ada tiga kendaraan atas nama saya. Salah satunya Ferrari. Itu jelas bukan milik saya,” katanya.

Merasa dirugikan, Rizal segera mengajukan pemblokiran terhadap kendaraan-kendaraan tersebut melalui aplikasi resmi, sesuai arahan petugas Samsat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kewajiban pajak maupun risiko hukum lain di kemudian hari.

Selain beban pajak, Rizal juga mengkhawatirkan potensi implikasi hukum apabila kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas melanggar hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi ataupun menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi pembelian kendaraan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Iptu Abdul Aziz, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus sedang dalam penanganan penyidik.

“Pelapor sudah datang dan membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan identitas,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, polisi akan menelusuri bagaimana data identitas korban dapat digunakan dalam proses registrasi kendaraan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memalsukan dokumen atau menyalahgunakan data kependudukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons keluhan pengusaha kapal nasional terkait masih maraknya kapal asing yang meninggalkan perairan Indonesia tanpa melunasi kewajiban pajak.

Dudy menegaskan bahwa kewenangan penetapan besaran pajak maupun pengawasan perpajakan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami kan enggak punya tupoksi untuk pengelolaan pajak atau apa pun yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Dudy tidak menampik bahwa hingga saat ini bukti pelaporan atau pelunasan pajak belum menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing.

Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk memperoleh SPB terbatas pada dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ).

“Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat izin berlayarnya akan diberikan,” tambahnya.

Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sebelumnya meminta agar bukti pelaporan pajak dijadikan dokumen wajib sebelum kapal asing memperoleh SPB.

Namun demikian, Dudy kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemenkeu, bukan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, dia menyatakan Kemenhub siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kita akan ikuti,” jelasnya.

Satu catatan yang disampaikan Dudy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghambat arus keluar-masuk kapal internasional.

“Kita juga berharap itu dikaji betul, sehingga tidak kemudian memperlambat pergerakan keluar masuk kapal,” ujarnya.

Menurut Dudy, apabila diterapkan, mekanisme verifikasi pajak idealnya memiliki standar pelayanan yang setara dengan CIQ agar tetap menjamin kecepatan proses.

“Kurang lebih pelayanannya sama dengan CIQ. Jadi mereka juga membutuhkan kecepatan dalam melakukan verifikasi data,” tambahnya.

Penghindaran Pajak

Sebelumnya, Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli mengungkapkan bahwa salah satu modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau treaty shopping.

Menurutnya, kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Di sisi lain, belum terdapat sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan penerbitan SPB apabila kewajiban pajak belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum kepada Kemenhub untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenhub harus mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen wajib dalam penerbitan SPB, dengan tenggat waktu penerapan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

"Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. "Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak.

Kejadian Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan 'penindakan' terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

"Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Kasus Handang

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima 'angpao' dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

"Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan," ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

"Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. "Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak.

Kejadian Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan 'penindakan' terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

"Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Kasus Handang

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima 'angpao' dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

"Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan," ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pihaknya tidak mengusut terkait dugaan korupsi program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

"Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terkait perkara ini. Hanya saja, Anang belum menjelaskan sosok maupun barang sitaan yang telah dilakukan terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan 200 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya ke otoritas senilai Rp11,4 triliun, dari total tagihan sekitar Rp60 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut realisasi pembayaran pajak sampai dengan Rabu (19/11/2025) kemarin melesat cukup tinggi dari data per Jumat (14/11/2025).

"Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu [pekan ini], Rp1,3 triliun, jadi total Rp11,487 triliun," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Bimo mengatakan pihaknya masih memasang target pembayaran dari penunggak pajak besar itu senilai Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025. Dia menyebut para penunggak pajak besar khususnya yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu telah berkomitmen melunasi kewajibannya.

"Khususnya untuk yang inkrah komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami," terang Bimo.

Pada keterangan sebelumnya, Bimo memerinci bahwa dari 200 WP berkategorikan penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP dengan pembayaran termasuk dengan mengangsur.

Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya. Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, sebanyak 5 WP sudah dilakukan asset tracing oleh otoritas, 9 WP dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya, serta 1 WP disandera atau ditahan penegak hukum.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tunggakan pajak sejumlah pengusaha kelas kakap di Indonesia. Purbaya menyebut Direktorat Jenderal Pajak telah menebar ratusan 'surat cinta' atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2K) agar mereka segera membayarkan kewajibannya bisa segera melakukan secara tepat waktu. Tak hanya itu, upaya tersebut dilakukan juga untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2025.

"Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh... Kita kirim 'surat cinta' juga ke mereka agar tepat waktu. Jadi yang belum bayar segera bayar," ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Tak hanya itu, Purbaya pun mengatakan sejumlah perbaikan juga telah dilakukan untuk sistem perpajakan terbaru Coretax yang ditargetkan dapat digunakan mulai penerimaan pajak tahun 2026.

"Coretax juga sudah lebih bagus dari sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya Purbaya mengungkapkan perbaikan sistem perpajakan Coretax akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal yakni pada bulan Oktober 2025. Dirinya menjelaskan permasalahan dalam Coretax memiliki beberapa lapisan. Salah satunya adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," katanya, Jumat (24/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengakses beberapa perangkat lunak yang dioperasikan oleh perusahaan asal Korea tersebut. Pasalnya Kementerian Keuangan masih terlibat kontrak hingga akhir tahun 2025. Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email khusus bagi para wajib pajak yang tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada negara.

Email resmi itu sebagai pengingat bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak untuk segera membayarkan utang-utang nya secara daring melalui sistem inti administrasi pajak atau Coretax.

"Email tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan Wajib Pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala," dikutip dari pengumuman di website pajak.go.id, Senin (10/11/2025).

Bagi para Wajib Pajak penerima email pengingat tersebut harus melakukan Akses Coretax DJP melalui tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/.

Lalu, cek tagihan pajak pada menu "Pembayaran", dan melakukan pembayaran dengan milih "Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak".

Setelah itu pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang, dan isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" (Jumlah yang harus dibayar).

Selanjutnya, pilih menu "Buat Kode Billing", dan lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-Commerce dengan menu MPN-G2.

Bila para Wajib Pajak tidak atau belum bisa mengakses Coretax DJP, dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP dengan datang ke KPP Terdekat, Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Akun media sosial X @kring_pajak, atau Email ke [email protected].

Untuk mengantisipasi penipuan mengatasnamakan DJP di tengah momen pengiriman email tagihan tunggakan ini, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh layanan tidak dipungut biaya, dan email resmi dikirim oleh DJP hanya dengan domain pajak.go.id.

Selain itu, DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan di luar situs resmi.

Jika ragu mengenai email yang diterima, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Email pengingat tunggakan pajak ini bukan merupakan tindakan penagihan aktif

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.

Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan email tersebut resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id.

Jika mendapatkan email tunggakan pajak, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak:

1. Akses coretax melalui coretaxdjp.pajak.go.id
2. Cek tagihan pajak pada menu "pembayaran" lalu "pembuatan kode billing atas tagihan pajak"
3. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang
4. Isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" atau jumlah yang harus dibayar
5. Pilih menu "Buat Kode Billing"
6. Lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-commerce dengan menu MPN-G2
7. Lihat buku manual pembayaran pajak jika diperlukan.

Sementara bagi wajib pajak yang belum bisa mengakses coretax, dapat menghubungi saluran resmi DJP. Yakni kantor pajak terdekat yang dapat di cek di pajak.go.id/unit-kerja atau aplikasi M-Pajak.

Selain itu juga bisa melalui Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring pajak 1500200, media sosial X @kring_pajak, dan melalui email [email protected]

Untuk para wajib pajak juga harus tetap waspada terhadap penipuan. Pasalnya, seluruh layanan DJP gratis dan tidak dipungut biaya, email resmi dikirim oleh DJP selalu menggunakan domain pajak.go.id.

DJP juga tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan link di luar situs resmi.

Jika wajib pajak masih ragu mengenai email yang diterima, bisa menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi kantor pajak terdekat.

Email tersebut bukanlah tindakan penagihan aktif, hanya sebagai pengingat kewajiban. Abaikan jika sudah membayar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus gencar melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mangkir dari kewajibannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemblokiran rekening penunggak pajak.

Hal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I secara serentak pada Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini dilakukan bersama oleh sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Melansir keterangan resminya, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Arridel Mindra menjelaskan pemblokiran dilakukan terhadap penunggak pajak yang belum melunasi kewajibannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum pemblokiran dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak telah dilakukan tindakan penagihan aktif berupa pengiriman surat teguran dan surat paksa.

Pemblokiran dilakukan terhadap 310 Wajib Pajak dengan total utang pajak sebesar Rp 119 miliar. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui dua lembaga perbankan di Kota Medan.

"Pemblokiran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar," ujar Arridel dalam keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur tentang permintaan pemblokiran dilakukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan permintaan tersebut, pihak bank wajib melakukan pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran.

Proses pemblokiran merupakan bagian dari upaya penagihan aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara untuk mengamankan penerimaan negara dari pelunasan utang pajak.

Pemblokiran dilaksanakan serentak agar lebih efisien supaya KPP tidak berulang-ulang menghubungi pihak bank. Dengan serentak Kanwil dapat mengkoordinir penyampaian dokumen-dokumen tindakan penagihan.

"Tindakan pemblokiran rekening yang dilaksanakan secara bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Ke depan, kami berharap Wajib Pajak dapat segera melunasi kewajibannya agar terhindar dari tindakan penagihan aktif seperti pemblokiran rekening," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I memblokir rekening para penunggak pajak secara serentak pada Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini dilakukan bersama oleh sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Melansir keterangan resminya, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I menjelaskan pemblokiran dilakukan terhadap penunggak pajak yang belum melunasi kewajibannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum pemblokiran dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak telah dilakukan tindakan penagihan aktif berupa pengiriman surat teguran dan surat paksa.

Pemblokiran dilakukan terhadap 310 Wajib Pajak dengan total utang pajak sebesar Rp 119 miliar. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui dua lembaga perbankan di Kota Medan.

"Pemblokiran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar," ujar Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dalam keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur tentang permintaan pemblokiran dilakukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan permintaan tersebut, pihak bank wajib melakukan pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran.

Proses pemblokiran merupakan bagian dari upaya penagihan aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara untuk mengamankan penerimaan negara dari pelunasan utang pajak.

Pemblokiran dilaksanakan serentak agar lebih efisien supaya KPP tidak berulang-ulang menghubungi pihak bank. Dengan serentak Kanwil dapat mengkoordinir penyampaian dokumen-dokumen tindakan penagihan.

"Tindakan pemblokiran rekening yang dilaksanakan secara bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Ke depan, kami berharap Wajib Pajak dapat segera melunasi kewajibannya agar terhindar dari tindakan penagihan aktif seperti pemblokiran rekening," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 200 penunggak pajak besar dengan nilai kewajiban Rp60 triliun untuk membayar sebesar Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut sampai dengan saat ini baru Rp7,2 triliun tunggakan pajak yang sudah dibayarkan oleh para penunggak pajak dimaksud.

Bimo menyebut pihaknya telah menyepakati target Rp20 triliun itu sebab di antaranya para penunggak kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya ke negara.

"Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang pajak ini masih diproses, tapi dari hasil rapimnas sekitar Rp20 triliun karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan minta restrukturisasi utangnya diperpanjang," terangnya dikutip Rabu (15/10/2025).

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terang Bimo.

Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

Dengan demikian, belakangan ini pemenuhan pembayaran tunggakan pajak baru bertambah sekitar Rp200 miliar sampai dengan data terbaru.