Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membuka Gerai Samsat di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. Fasilitas ini mempermudah pengunjung membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pameran berlangsung.

Layanan ini bertepatan dengan adanya program pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

"Program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran," bunyi keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dengan penghapusan sanksi administratif, wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa tambahan denda keterlambatan.

Selain menghadirkan keringanan, Bapenda DKI Jakarta juga menekankan aspek kemudahan layanan. Lokasi Gerai Samsat yang berada di area PRJ diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kehadiran layanan ini memungkinkan pengunjung mengurus pajak kendaraan secara langsung di sela aktivitas menikmati berbagai pameran, hiburan, dan kuliner yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda DKI Jakarta menyiapkan suvenir eksklusif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB di Gerai Samsat PRJ. Suvenir diberikan selama persediaan masih tersedia.

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Peningkatan kepatuhan dinilai penting karena pajak daerah menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan dan layanan publik di Jakarta.

"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB selama periode yang telah ditetapkan," imbuh keterangan resmi.

Masyarakat yang berkunjung ke PRJ dapat langsung mendatangi Gerai Samsat untuk melakukan pembayaran PKB sekaligus memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif yang sedang berlangsung.

Melalui layanan ini, Bapenda DKI Jakarta berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan dan turut mendukung pembangunan Kota Jakarta.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah ratusan juta rupiah dan puluhan gram emas kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dalam ajang Gebyar Hadiah Samsat 2026.

Pengundian hadiah di periode I ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (26/6/2026). Pengundian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

Sumarno mengatakan, Gebyar Hadiah Samsat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menunggu jatuh tempo dalam membayar pajak. Sebab, dalam program ini pembayaran lebih awal memberikan keuntungan berupa tambahan poin undian.

Pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank Jateng mendapatkan enam poin, pembayaran sebelum jatuh tempo memperoleh tiga poin, pembayaran tepat waktu mendapat dua poin, sedangkan pembayaran setelah jatuh tempo mendapatkan satu poin.

“Harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu. Syukur-syukur malah sebelum jatuh tempo sudah bayar karena dapat poin lebih,” kata Sumarno dalam siaran pers.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan bahwa Gebyar Hadiah Samsat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum tertib membayar pajak.

“Yang sudah bayar pajak kita berikan apresiasi, yang belum bayar pajak dengan melihat ada hadiah yang diberikan juga akan termotivasi untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Pada Gebyar Hadiah Samsat Tahun 2026 Periode I, terdapat sebanyak 11.454.334 nomor undian dari wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026.

Hadiah yang disiapkan berupa tabungan BIMA Bank Jateng dengan total Rp385,5 juta dan emas dengan total berat 22,5 gram.

Dari hasil pengundian, sebanyak lima orang mendapatkan emas masing-masing satu gram, dua orang mendapatkan emas masing-masing 2,5 gram, serta 185 orang memperoleh tabungan BIMA senilai Rp2 juta.

Sementara hadiah utama diberikan kepada tiga pemenang. Juara pertama mendapatkan tabungan BIMA Rp7,5 juta dan emas lima gram, juara kedua memperoleh tabungan BIMA Rp5 juta dan emas lima gram, sedangkan juara ketiga mendapatkan tabungan BIMA Rp3 juta dan emas 2,5 gram.

Masrofi menambahkan, program Gebyar Hadiah Samsat akan terus berlanjut. Pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

"Terus berkesinambungan karena tetap kita harus melakukan apresiasi karena pada wajib pajak yang telah patuh," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Pemprov Jateng juga terus mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak melalui kolaborasi dengan Bank Jateng dan berbagai pihak terkait, agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayarkan pajak.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda Sumsel) melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Berdasarkan pengumuman resmi yang diunggah melalui akun media sosial Bapenda Sumsel, layanan Samsat di wilayah hukum Provinsi Sumsel akan tutup sementara pada Rabu-Kamis (27-28 Mei 2026).

Sementara itu, pelayanan tetap dibuka pada Selasa (26 Mei 2026), lalu kembali beroperasi normal pada Jumat (29 Mei 2026) dan Sabtu (30 Mei 2026).

“Berikut disampaikan jadwal operasional pelayanan Samsat wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan,” tulis pengumuman tersebut.

Penyesuaian jadwal itu merupakan keputusan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Bapenda Sumsel, dan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumsel terkait pelayanan kantor bersama Samsat selama libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 H.

Simak rincian jadwal layanan Samsat Sumsel selama periode libur Idul Adha 2026:

• Selasa, 26 Mei 2026: Buka
• Rabu, 27 Mei 2026: Tutup
• Kamis, 28 Mei 2026: Tutup
• Jumat, 29 Mei 2026: Buka
• Sabtu, 30 Mei 2026: Buka

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor per Mei 2026.

Pihaknya memperluas kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menghadirkan layanan berbasis digital melalui chatbot WhatsApp dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB.

Kebijakan pembayaran pajak dengan sistem baru ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital layanan publik, sekaligus strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tanpa bergantung pada layanan tatap muka di kantor Samsat.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, inovasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan layanan cepat dan praktis.

Sehingga per 1 Mei 2026, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara resmi melalui WhatsApp.

“Layanan ini kami siapkan agar prosesnya lebih praktis dan transparan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Melalui layanan WhatsApp, wajib pajak dapat mengakses fitur yang terintegrasi dengan layanan Sapa Warga untuk melakukan pengecekan data kendaraan hingga memperoleh kode bayar dalam hitungan menit.

Kepala Bapenda menilai kemudahan akses ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Cara Bayar Pajak Kendaraan Melalui WhatsApp

Diketahui, melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui chatbot WhatsApp dilakukan dengan menghubungi nomor resmi Bapenda Jabar.

Kemudian cukup masukkan nomor polisi kendaraan dan NIK untuk verifikasi. Setelah kode bayar diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari ATM, mobile banking, e-commerce, hingga dompet digital.

Selain itu, nasabah Bank BJB dapat memanfaatkan fitur e-Samsat di aplikasi DIGI dengan proses yang sepenuhnya digital.

Wajib pajak cukup memasukkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan, lalu menyelesaikan transaksi menggunakan PIN. Bukti pembayaran elektronik yang dihasilkan dapat disimpan sebagai arsip resmi.

Namun demikian, masyarakat yang telah melakukan pembayaran secara elektronik, tetap harus melakukan pengesahan STNK di kantor Samsat, Samsat Outlet, atau layanan Samsat Keliling dengan menunjukkan bukti bayar.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Jawa Barat kini dapat membayar pajak kendaraan bermotor tahunan lewat WhatsApp tanpa perlu datang dan antre di kantor Samsat. Layanan yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026 tersebut menjadi bagian dari digitalisasi pembayaran pajak kendaraan di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan layanan ini untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara online. Dengan sistem digital, proses pembayaran pajak kendaraan di 27 kabupaten/kota kini dapat dilakukan langsung melalui ponsel.

Layanan pembayaran via WhatsApp hanya berlaku untuk pengesahan STNK tahunan. Sementara itu, pembayaran pajak lima tahunan maupun pergantian pelat nomor kendaraan tetap mengharuskan pemilik kendaraan datang langsung ke kantor Samsat untuk proses cek fisik kendaraan.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat WhatsApp di Jawa Barat

Untuk membayar pajak kendaraan lewat WhatsApp, masyarakat Jabar cukup menghubungi nomor resmi layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Nantinya, sistem chatbot akan mengarahkan wajib pajak hingga proses pembayaran pajak kendaraan tahunan selesai.

Berikut langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui WhatsApp di Jawa Barat:

1. Hubungi layanan WhatsApp resmi Bapenda Jabar di 0811-2230-1818
2. Ketik pesan seperti “Cek Pajak” atau “Bayar Pajak” untuk memulai layanan chatbot
3. Ikuti format dan petunjuk yang diberikan chatbot
4. Masukkan nomor polisi kendaraan atau NIK untuk proses verifikasi data
5. Tunggu sistem menampilkan hasil verifikasi dan kode pembayaran
6. Periksa rincian tagihan pajak yang muncul
7. Lakukan pembayaran melalui mobile banking, ATM, e-commerce, atau kanal pembayaran digital lain yang tersedia

Cara Bayar Pajak Kendaraan lewat Aplikasi DIGI by bank bjb

Selain melalui WhatsApp, pembayaran pajak kendaraan juga bisa dilakukan melalui aplikasi DIGI by bank bjb yang terintegrasi dengan e-Samsat. Melalui layanan ini, wajib pajak dapat mengecek rincian tagihan sekaligus membayar pajak kendaraan langsung lewat mobile banking.

Berikut langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi DIGI by bank bjb:

1. Buka dan login ke aplikasi DIGI by bank bjb.
2. Pilih menu “Bayar”.
3. Masuk ke kategori “Pajak/Retribusi”.
4. Pilih layanan “E-Samsat”.
5. Masukkan nomor polisi kendaraan.
6. Input lima digit terakhir nomor rangka kendaraan untuk verifikasi.
7. Periksa rincian tagihan pajak yang muncul pada layar.
8. Lanjutkan pembayaran menggunakan PIN transaksi.

Hanya dalam beberapa menit, proses pembayaran pajak kendaraan sudah bisa diselesaikan secara online dengan mudah dan praktis tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Cara Mendapatkan Pengesahan STNK Setelah Bayar Online

Setelah pembayaran pajak kendaraan online melalui WhatsApp berhasil dilakukan, wajib pajak tetap harus melakukan pengesahan STNK agar pembayaran tercatat resmi dalam administrasi kendaraan bermotor.

Pengesahan STNK dapat dilakukan di kantor Samsat, Samsat Outlet, maupun layanan Samsat Keliling dengan membawa bukti pembayaran pajak kendaraan.

Berikut syarat pengesahan STNK setelah bayar pajak online:

• Membawa bukti pembayaran pajak kendaraan
• Membawa STNK asli
• Membawa KTP asli sesuai data kendaraan
• Datang ke kantor Samsat, Samsat Outlet, atau Samsat Keliling
• Menunjukkan bukti transaksi pembayaran online

Tahapan ini penting karena pembayaran pajak kendaraan secara online belum otomatis menggantikan proses pengesahan STNK secara administratif. Karena itu, wajib pajak disarankan menyimpan bukti pembayaran digital maupun cetak sebelum datang ke lokasi layanan Samsat.

Masyarakat Jabar diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan Samsat online. Pastikan seluruh proses pembayaran dilakukan melalui nomor layanan resmi pemerintah.

Dengan layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat membayar pajak kendaraan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus menghabiskan waktu antre di kantor Samsat.

FAQ

1. Apakah bayar pajak kendaraan di Jawa Barat bisa lewat WhatsApp?

Bisa. Pembayaran pajak kendaraan tahunan di Jawa Barat kini dapat dilakukan melalui WhatsApp resmi Bapenda Jabar.

2. Berapa nomor WhatsApp resmi Bapenda Jabar?

Layanan pembayaran pajak kendaraan via WhatsApp dapat diakses melalui nomor resmi Bapenda Jabar di 0811-2230-1818.

3. Apakah semua pajak kendaraan bisa dibayar online?

Tidak. Layanan online hanya berlaku untuk pajak tahunan dan pengesahan STNK.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberlakukan kebijakan relaksasi administrasi yang memungkinkan masyarakat tetap dapat membayar pajak tahunan meski tidak memiliki KTP pemilik kendaraan pertama.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Mei 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh layanan Samsat Provinsi Banten. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyederhanaan layanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, kebijakan ini sebagai terobosan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Ini kabar baik bagi masyarakat Banten. Sekarang pembayaran pajak kendaraan bisa lebih mudah tanpa terkendala KTP pemilik pertama, tentu dengan tetap ada mekanisme yang harus dipenuhi,” ujarnya dilansir dari laman resmi pemprov Banten.

Dalam pelaksanaannya nanti, wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memiliki KTP pemilik pertama cukup membuat surat pernyataan resmi dan mengisi formulir yang disediakan oleh Samsat.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemegang kendaraan merupakan pengguna terakhir dan bersedia melakukan proses balik nama kendaraan pada tahun 2027 mendatang.

Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan mencantumkan nomor telepon aktif yang akan diverifikasi petugas Samsat sebagai bagian dari validasi data.

Kebijakan ini merupakan implementasi arahan Kepala Korlantas Polri dalam rangka penyederhanaan persyaratan administrasi pelayanan kendaraan bermotor.

Meski memberikan kemudahan, kebijakan ini tetap memiliki ketentuan tambahan. Kendaraan yang menggunakan skema relaksasi tanpa KTP pemilik pertama, akan langsung masuk dalam sistem pengawasan dan diwajibkan melakukan balik nama pada tahun 2027.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sistem registrasi kendaraan dapat melakukan pemblokiran sebagai bagian dari penertiban administrasi.

Berly menyebut tidak ada perubahan pada alur pelayanan di Samsat baik terhadap antrean maupun pembukaan loket khusus. “Proses pembayaran pajak tetap dilakukan seperti biasa, hanya dengan penyesuaian pada persyaratan administrasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten Arny Irawati Tenriajeng mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki legalitas kepemilikan kendaraan.

“Masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kendaraan yang dimiliki tercatat secara legal. Ini juga bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Seorang guru honorer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rizal Nurdimansyah (39), melaporkan dugaan pencatutan identitas setelah namanya tercatat sebagai pembeli mobil mewah Ferrari 458 Speciale Aperta senilai Rp4,2 miliar.

Laporan tersebut disampaikan ke kepolisian setempat belum lama ini setelah ia memastikan adanya data kendaraan atas namanya di kantor Samsat.

Rizal mengaku tidak pernah membeli kendaraan tersebut, apalagi dengan nilai miliaran rupiah. Ia khawatir harus menanggung kewajiban pajak yang besar dari kendaraan yang tidak pernah dimilikinya.

“Saya tidak pernah membeli mobil itu. Tapi nama saya tercatat. Risikonya saya harus bayar pajak yang nilainya ratusan juta,” ujar Rizal, Senin (19/4/2026).

Rizal mengatakan, kasus ini terungkap setelah Rizal menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada 2 April 2026. Penelepon tersebut meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dengan dalih untuk keperluan pembelian kendaraan. Rizal mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa tidak berkepentingan.

Namun pada 13 April 2026, perangkat desa setempat memberi tahu namanya muncul dalam data kepemilikan kendaraan bermotor. Mendapat informasi tersebut, Rizal langsung mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pengecekan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Hasil penelusuran menunjukkan adanya tiga kendaraan yang terdaftar atas namanya, terdiri dari dua unit mobil dan satu sepeda motor. Salah satu mobil yang tercatat adalah Ferrari dengan nilai fantastis.

“Setelah dicek, ternyata benar ada tiga kendaraan atas nama saya. Salah satunya Ferrari. Itu jelas bukan milik saya,” katanya.

Merasa dirugikan, Rizal segera mengajukan pemblokiran terhadap kendaraan-kendaraan tersebut melalui aplikasi resmi, sesuai arahan petugas Samsat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kewajiban pajak maupun risiko hukum lain di kemudian hari.

Selain beban pajak, Rizal juga mengkhawatirkan potensi implikasi hukum apabila kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas melanggar hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi ataupun menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi pembelian kendaraan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Iptu Abdul Aziz, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus sedang dalam penanganan penyidik.

“Pelapor sudah datang dan membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan identitas,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, polisi akan menelusuri bagaimana data identitas korban dapat digunakan dalam proses registrasi kendaraan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memalsukan dokumen atau menyalahgunakan data kependudukan.

Bisnis.com, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapuskan KTP pemilik pertama sebagai syarat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor resmi mendapat dukungan dari Korlantas Polri.

Korlantas Polri yang diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Wibowo, bertemu dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu poinnya adalah solusi atas dinamika pelayanan di Samsat, khususnya terkait keluhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. Salah satu terobosan yang disepakati adalah kemudahan perpanjangan pajak tahunan tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik awal kendaraan.

“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” ujar pria yang akrab disapa KDM, Senin (13/4/2026).

Menurut KDM, kebijakan tersebut berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Wibowo mengatakan, bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merupakan bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Korlantas Polri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, telah menyepakati langkah konkret untuk menyederhanakan proses administrasi kendaraan.

“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama [BBN],” ujar Wibowo.

Wibowo menambahkan, petugas Korlantas Polri akan aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian layanan di Samsat, mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor secara nasional.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, harapannya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat, lalu, angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bisa terus ditekan, pendataan pemilik kendaraan makin baik karena proses balik nama makin mudah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat bisa seefektif dan efisien layaknya layanan perbankan.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini layanan Samsat sudah mulai efektif melaksanakan isi surat edaran terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Menurutnya terobosan yang didorong pihaknya tersebut agar masyarakat makin mudah menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” katanya, Kamis (9/8/2026).

Dedi menilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan harus disikapi dengan pelayanan yang cepat dan efisien. Menurutnya saat ini tercatat ada 5 juta wajib pajak yang masih menunggak dan ditenggarai mengurungkan kewajiban karena dalam implementasi di lapangan pemerintah dinilai menghambat.

“Pada akhirnya malas, logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?” paparnya.

Menurutnya layanan publik seperti Samsat mesti berkaca pada kemudahan yang diberikan perbankan pada para nasabahnya. Nasabah mengandrungi layanan perbankan karena mulai urusan kemudahan menarik tabungan hingga mengganti kartu ATM dan tabungan yang hilang tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang enggak usah bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, layanan perbankan yang mensyaratkan keamanan tinggi pun terus berupaya mempermudah nasabahnya terkait transaksi keuangan, hal ini tentu bisa dipraktekan dalam layanan pemerintah. “Pemerintah ngurus [pajak] saja susah, orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya,” katanya.

Dirinya yakin dengan kemudahan yang tengah diinisiasi oleh Samsat Jabar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. “Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Sebuah unggahan seorang warganet di media sosial tentang pengalamannya mengganti kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan buku tabungan di bank swasta terkemuka sungguh menarik perhatian.

Dalam unggahan tersebut, ia menceritakan pengalamannya mengganti kartu ATM sekaligus buku tabungan yang hilang hanya dengan menunjukkan KTP. Tidak perlu surat keterangan kehilangan dari kepolisian, tidak perlu antre panjang, dan seluruh proses selesai dalam waktu sekitar lima menit.

Pengalaman sederhana itu sebenarnya menyimpan pesan besar tentang bagaimana pelayanan modern seharusnya bekerja: cepat, sederhana, dan tidak berbelit.

Jika standar pelayanan seperti itu bisa diterapkan di sektor perbankan, maka pertanyaannya menjadi relevan: mengapa pelayanan publik lain, termasuk layanan pajak kendaraan, tidak bisa dibuat sama mudahnya?

Di Jawa Barat, isu pelayanan pajak kendaraan memang sedang menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah mendorong perubahan dalam sistem pelayanan di kantor Samsat lewat kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

Kebijakan ini lahir dari kenyataan di lapangan. Tidak sedikit masyarakat yang membeli kendaraan bekas, tetapi kesulitan membayar pajak karena tidak memiliki akses kepada pemilik pertama kendaraan. Akibatnya, proses administrasi menjadi rumit, bahkan membuka celah bagi praktik pungutan liar.

Karena itu, penyederhanaan prosedur menjadi langkah penting agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani aturan administratif yang terlalu rumit.

Namun, reformasi pelayanan di Samsat tentu tidak bisa berjalan hanya oleh pemerintah daerah semata. Sistem Samsat sendiri merupakan kerja bersama antara pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jasa Raharja.

Artinya, percepatan pelayanan publik juga membutuhkan komitmen yang sama dari seluruh unsur tersebut.

Peran kepolisian menjadi sangat penting dalam konteks ini. Selain bertanggung jawab atas administrasi kendaraan bermotor, kepolisian juga berada di garis depan dalam memastikan sistem berjalan transparan dan tertib.

Dukungan penuh dari aparat kepolisian untuk mempercepat proses layanan, menghilangkan prosedur yang tidak relevan, serta menutup celah praktik pungutan liar akan sangat menentukan keberhasilan reformasi pelayanan ini.

Jika seluruh unsur dalam sistem Samsat memiliki semangat yang sama untuk mempermudah pelayanan, maka pengalaman masyarakat mengurus pajak kendaraan bisa berubah drastis—dari yang sebelumnya identik dengan antrean panjang dan proses berbelit, menjadi layanan yang cepat dan efisien.

Masalah klasik pelayanan publik di Indonesia seringkali bukan pada regulasi, tetapi pada implementasi. Di atas kertas, banyak kebijakan sudah dirancang untuk memudahkan masyarakat.

Namun di lapangan, praktik birokrasi lama masih kerap bertahan: antrean panjang, persyaratan berlapis, hingga munculnya “jalan pintas” yang berujung pada pungutan liar. Di sinilah pentingnya reformasi pelayanan yang konsisten.

Pengalaman layanan perbankan seperti yang diceritakan dalam unggahan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang sederhana justru dapat meningkatkan kepercayaan publik. Nasabah merasa dihargai waktunya, proses berjalan transparan, dan tidak ada biaya tambahan yang tidak jelas.

Prinsip yang sama seharusnya menjadi fondasi pelayanan pajak kendaraan.Bayangkan jika pembayaran pajak kendaraan di seluruh Samsat Jawa Barat dapat dilakukan dalam waktu lima hingga sepuluh menit, dengan proses yang transparan dan tanpa perantara. Masyarakat tentu akan lebih patuh membayar pajak karena prosesnya tidak lagi terasa merepotkan.

Kemudahan layanan pada akhirnya bukan hanya soal kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penerimaan daerah. Ketika sistem dibuat sederhana dan mudah diakses, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Langkah yang mulai diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyederhanakan prosedur di Samsat patut diapresiasi. Namun pekerjaan rumahnya masih besar.

Standar pelayanan harus seragam di semua daerah, petugas harus disiplin menjalankan aturan, dan teknologi digital perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Masyarakat kini tidak lagi membandingkan pelayanan pemerintah dengan instansi pemerintah lain. Mereka membandingkannya dengan layanan terbaik yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari—termasuk layanan perbankan.

Jika bank bisa menyelesaikan urusan administrasi hanya dalam lima menit, maka pelayanan publik juga seharusnya mampu bergerak ke arah yang sama.

Dan ingat, ketika pajak yang didapat itu kembali ke masyarakat lewat infrastruktur yang mantap, dan pelayanan dasar yang makin berkualitas, maka pelayanan yang cepat, sederhana, dan transparan bukan sekadar tuntutan zaman. Itu adalah bentuk penghormatan negara terhadap waktu dan hak warga Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan penelusuran terkait efektivitas penerapan surat edaran tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ada petugas yang belum melayani masyarakat sesuai ketentuan baru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melakukan investigasi mengenai efektivitas surat edaran gubernur terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Namun faktanya masih ada petugas yang belum memberikan pelayanan dengan baik,” katanya, Rabu (8/4/2026).

Menindaklanjuti temuan itu, Dedi langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara pimpinan Samsat tersebut.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah laporan tersebut diproses sejak malam sebelumnya.

“Informasi itu langsung kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini Kepala Samsat Soekarno-Hatta kami nonaktifkan sementara,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

"Proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," katanya.

Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan faktor yang membuat surat edaran gubernur belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.

Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh petugas Samsat harus berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara layanan Samsat di Jawa Barat agar mematuhi surat edaran gubernur dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dedi turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan persoalan pelayanan publik. Menurutnya, informasi dari warga sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan.

“Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 April 2026.

Dalam aturan yang tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026, masyarakat cukup membawa STNK untuk memperpanjang pajak kendaraan di kantor Samsat.

Dengan kebijakan tersebut, proses pembayaran pajak kendaraan diharapkan menjadi lebih mudah dan praktis bagi masyarakat

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengumumkan terobosan baru yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan pajak kendaraan tahunan di layanan Samsat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK kendaraan yang akan diperpanjang.

Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan ini diambil untuk memperlancar pelayanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh wilayah Jawa Barat sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang mengalami kendala saat hendak membayar pajak kendaraan karena tidak memiliki akses terhadap KTP pemilik pertama kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.

“Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut peningkatan kepatuhan masyarakat tersebut turut berdampak pada percepatan pembangunan di daerah.

“Berkat bantuan Bapak dan Ibu semua yang membayar pajak kendaraan bermotor, pendapatan terus meningkat dan pembangunan jalan terus kita lakukan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kemudahan layanan ini dapat mempercepat proses pelayanan di kantor Samsat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor administrasi kendaraan bermotor.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperlancar kewajiban perpajakan kendaraan bagi masyarakat tanpa terbebani persyaratan administratif yang selama ini sering menjadi kendala.

Sebelumnya, Video dugaan pungutan liar saat pembayaran pajak mobil di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Seorang warga mengaku diminta tambahan uang sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak kendaraannya bisa dilakukan.

Video itu diunggah di akun TikTok Deni Priaone. Dalam rekaman, Deni menyebut biaya tambahan tersebut untuk "nembak" KTP pemilik asli kendaraan.

Petugas menjelaskan bahwa biaya tersebut muncul karena data kepemilikan kendaraan bukan atas nama Deni, sehingga diperlukan penyesuaian administrasi.

Merespons video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Ia mengatakan laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar masalah cepat ditangani.

Selain itu, Dedi juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan.

"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindaklanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," katanya, Sabtu (4/4/2026).