Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memeriahkan Piala Dunia 2026, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat, kata Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim di Gorontalo, Selasa.

Warga tidak hanya menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan konsultasi perpajakan.

"Melalui kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang," kata Danial.

Bapenda membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berjualan di area kegiatan sehingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan TVRI Gorontalo memungkinkan masyarakat menikmati siaran pertandingan secara legal dan berkualitas.

"Semoga kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," kata Danial.

Bapenda Provinsi Gorontalo menjadi salah satu instansi yang memperoleh lisensi penyelenggaraan nobar Piala Dunia dari TVRI yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana memperluas kegiatan serupa ke sejumlah organisasi perangkat daerah lain, termasuk di Rumah Jabatan Gubernur, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia.

Danial berharap nobar di Bapenda menarik banyak warga untuk hadir, tidak hanya untuk menikmati hiburan olahraga, tetapi juga memanfaatkan layanan perpajakan.

Dia berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan pendapatan daerah untuk kembali digunakan bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Medan, Sumut (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggelar penarikan undian sebanyak 936 hadiah program Gebyar Pajak Sumut (GPSU) 2026 periode triwulan I.

"Sebanyak 936 hadiah disiapkan bagi masyarakat Sumut yang taat membayar pajak tepat waktu," ucap Kepala Bapenda Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis di Medan, Sumut, Jumat.

Hadiah yang disiapkan ini, lanjut dia, berupa kendaraan bermotor, laptop, kulkas, sepeda hingga berbagai hadiah lainnya.

Program ini menjadi langkah baru pengelolaan pajak daerah mengedepankan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, dibandingkan hanya mengandalkan program pemutihan.

"Gebyar Pajak Sumut 2026 ini merupakan inovasi pertama dilaksanakan di Sumatera Utara," katanya.

Untuk menjamin transparansi dan keadilan, ujar Sutan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut, khususnya ASN Bapenda Provinsi Sumut tidak diperkenankan menjadi pemenang undian.

"Kami perlu sampaikan, undian ini tidak berlaku bagi ASN dan pegawai Bapenda. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat, bahwa proses ini benar-benar bersih dan murni diperuntukkan bagi warga Sumut yang taat pajak," tegas Sutan.

Pihaknya juga melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan para pemenang setelah proses pengundian selesai yang diperkirakan satu bulan sebelum hadiah diserahkan.

Adapun rangkaian pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026, yakni triwulan I dilaksanakan pada Juni 2026, triwulan II pada Juli 2026, triwulan III pada Oktober 2026, triwulan IV dan grand prize pada Desember 2026.

Masyarakat Sumut dapat melihat daftar lengkap nomor polisi kendaraan memenangkan undian Gebyar Pajak Sumut 2026 Triwulan I melalui situs resmi gebyarpajak.sumutprov.go.id.

"Pada pengundian grand prize di Desember 2026, kita menyiapkan hadiah utama berupa paket umrah dan satu unit mobil," jelas Sutan.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib mengatakan esensi Gebyar Pajak Sumut 2026 bertujuan mengedukasi masyarakat agar membangun budaya membayar pajak tepat waktu.

"Kita ingin mengurangi ketergantungan program pemutihan yang justru bisa mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Ini untuk mengedukasi warga agar membayar pajak sesuai dengan triwulan," ujar Suib.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumut Nasjwin Andi Nurdin menyebutkan, Gebyar Pajak Sumut 2026 merupakan bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya.

"Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang bersifat mengajak melalui pemutihan, hari ini kita memberikan keseimbangan apresiasi wajib pajak yang taat dan tertib. Ini kesempatan yang sangat baik untuk seluruh warga Sumut," tutur Nasjwin.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) setempat mencatat tambahan penerimaan daerah sebesar Rp5,1 miliar sejak diberlakukan program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor pada 1 April 2026.

Kepala Bappenda Papua, Subhan, di Jayapura, Rabu, mengatakan kebijakan insentif pajak kendaraan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah dengan peningkatan mencapai 31 persen dibandingkan sebelum program diterapkan.

“Setelah kebijakan ini diberlakukan, penerimaan meningkat 31 persen dibanding sebelumnya. Sampai saat ini, tambahan penerimaan mencapai sekitar Rp5,1 miliar,” katanya.

Menurut Subhan, tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan daerah.

"Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat untuk menyelesaikan kewajiban pajak," ujarnya.

Dia menjelaskan program insentif yang diberikan ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan besaran potongan yang berbeda sesuai kategori wajib pajak.

"Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, pemerintah memberikan potongan sebesar 10 persen serta penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran. Sementara wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak memperoleh potongan sebesar 15 persen sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan wajib pajak," katanya lagi.

Dia menambahkan selain itu, Bappenda Papua juga memberikan insentif hingga 30 persen bagi kendaraan berpelat luar Papua guna mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi kendaraan ke wilayah Papua.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena Program ini masih berlangsung sampai akhir Juni 2026,” ujarnya.

Dia menjelaskan kebijakan insentif pajak kendaraan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan daerah di tengah perubahan struktur penerimaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru (DOB). Di sisi lain, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan juga telah dialihkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Oleh sebab itu kami terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah. Salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 hadir kembali untuk warga Jakarta. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan insentif tersebut sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan tetap memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Peraturan pengurangan pokok PBB-P2 merupakan pemotongan nilai tertentu terhadap pokok pajak yang terutang. Melalui kebijakan ini, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pembayaran sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny, kebijakan pengurangan PBB-P2 2026 diberikan melalui dua mekanisme, yakni secara jabatan atau otomatis tanpa permohonan wajib pajak, serta melalui permohonan yang diajukan langsung oleh wajib pajak.

Pengurangan PBB-P2 Secara Jabatan

“Untuk pengurangan secara jabatan, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari PBB-P2 terutang tahun 2026. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang pada tahun pajak 2025 memiliki PBB-P2 sebesar nol rupiah, tidak memenuhi syarat pembebasan pokok PBB-P2, serta bukan merupakan objek pajak yang baru ditetapkan pada tahun 2026,” kata Morris.

Selain itu, lanjut Morris, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan pada 2026 tidak melebihi 5 persen dari pembayaran tahun pajak 2025.

Skema ini dihadirkan untuk membantu masyarakat agar tidak mengalami lonjakan pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Dengan demikian, penyesuaian nilai pajak dapat tetap berjalan secara proporsional tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak.

Morris menyebut, sebagai contoh, apabila pada tahun 2025 wajib pajak membayar PBB-P2 sebesar Rp1.000.000 dan pada tahun 2026 nilai PBB-P2 terutang meningkat menjadi Rp1.800.000, maka melalui kebijakan ini jumlah yang perlu dibayarkan menjadi Rp1.050.000. Dengan skema tersebut, kenaikan pembayaran PBB-P2 tetap dibatasi sehingga lebih terkendali dan tidak memberatkan wajib pajak.

“Sementara itu, untuk objek pajak yang mengalami penambahan luas tanah atau bangunan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan batas maksimal kenaikan pembayaran sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini memastikan penyesuaian pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai perubahan objek pajak,” tuturnya.

Pengurangan PBB-P2 melalui Permohonan

Selain pengurangan secara jabatan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan PBB-P2 melalui permohonan wajib pajak.

“Pengurangan atas permohonan diberikan sebesar 75 persen bagi sejumlah kategori wajib pajak, antara lain veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Insentif ini diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah apabila wajib pajak dengan kriteria tersebut di atas telah meninggal dunia,” ucap Morris.

Ia menegaskan, adapun objek pajak yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan ini meliputi rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas maksimal 1.000 meter persegi. Selain itu, SPPT PBB-P2 atas objek pajak tersebut belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan.

Melalui skema ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi wajib pajak tertentu untuk memperoleh keringanan sesuai kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.

“Kebijakan pengurangan PBB-P2 tahun 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem perpajakan daerah yang lebih adil dan tepat sasaran. Selain membantu wajib pajak yang belum memenuhi syarat pembebasan penuh, kebijakan ini juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap keringanan pembayaran pajak,” katanya.

Masyarakat Ikut Membangun Jakarta lewat PBB-P2

Pembayaran PBB-P2 tak hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga menghadirkan kota yang tertata, nyaman, dan layak huni.

Kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan dan fasilitas, mulai dari jalan yang lebih baik, trotoar yang nyaman, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Bayar PBB-P2 sebelum 31 Mei, Dapat Diskon 10 Persen

Selain pengurangan pokok pajak, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon pembayaran bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 lebih awal. Wajib pajak yang melakukan pelunasan sebelum 31 Mei 2026 dapat memperoleh diskon pembayaran sebesar 10 persen. Dengan adanya tambahan diskon tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan insentif PBB-P2 tahun 2026 sesuai periode dan ketentuan yang berlaku. Membayar PBB-P2 lebih awal tidak hanya membantu perencanaan keuangan menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh keringanan secara maksimal.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Melalui regulasi ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok pajak secara otomatis kepada wajib pajak.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI, Morris Danny, menilai langkah Pemprov DKI Jakarta ini sangat tepat sasaran dalam kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, insentif ini merupakan bentuk stimulasi yang efektif agar masyarakat tetap taat membayar pajak di tengah tantangan ekonomi.

"Kebijakan ini adalah bentuk win-win solution. Di satu sisi, masyarakat terbantu secara finansial melalui potongan pajak, dan di sisi lain, target penerimaan daerah dapat tercapai lebih optimal karena ada stimulus yang mendorong masyarakat untuk membayar lebih awal," ujar Morris Danny saat dihubungi di Jakarta.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diketahui wajib pajak terkait kebijakan tersebut:

1. Keringanan untuk PBB-P2 Tahun 2026

Untuk tahun pajak 2026, Pemprov DKI menerapkan skema insentif berdasarkan periode pembayaran. Semakin awal warga membayar, semakin besar potongan yang didapat:

Periode 1 April – 31 Mei 2026: Keringanan pokok sebesar 10 persen.

Periode 1 Juni – 31 Juli 2026: Keringanan pokok sebesar 7,5 persen.

Periode 1 Agustus – 30 September 2026: Keringanan pokok sebesar 5 persen.

2. Semakin Cepat Bayar, Semakin Besar Potongan

Morris Danny menekankan bahwa skema bertahap ini adalah strategi manajemen fiskal yang cerdas. "Pemerintah tidak hanya memberikan diskon, tapi juga mendidik wajib pajak untuk disiplin. Dengan memberikan potongan lebih besar di awal, kas daerah dapat

terisi lebih cepat untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan," jelasnya.

3. Tunggakan Tahun 2021–2025 Juga Dapat Diskon

Bagi warga yang memiliki tunggakan pajak pada periode 2021 hingga 2025, Pemprov DKI juga memberikan keringanan pokok sebesar 5 persen. Insentif untuk tunggakan ini berlaku untuk pembayaran yang dilakukan sepanjang periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

4. Sistem Otomatis Tanpa Pengajuan

Salah satu kemudahan utama dalam kebijakan tahun ini adalah sistem yang bersifat otomatis. Wajib pajak tidak perlu repot mengurus administrasi atau mengajukan permohonan ke kantor pajak. Sistem secara otomatis akan menghitung potongan saat transaksi pembayaran dilakukan sesuai periode yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu bingung jika nominal yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan jumlah tagihan saat akan membayar, karena sistem sudah menyesuaikannya dengan keringanan yang ada.

5. Kontribusi Nyata untuk Pembangunan Jakarta

Pajak yang dibayarkan warga merupakan tulang punggung pembangunan Ibu Kota. Morris Danny menambahkan, partisipasi aktif warga dalam membayar PBB-P2 sangat menentukan kualitas layanan publik. "Setiap rupiah yang dibayarkan warga melalui PBB-P2 akan

kembali ke masyarakat. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan taman kota, hingga peningkatan layanan transportasi publik dan penanggulangan banjir. Ini adalah bentuk gotong royong warga Jakarta dalam membangun kotanya," tutup Morris Danny.

Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan momentum ini agar bisa mendapatkan potongan maksimal dan menghindari risiko keterlambatan pembayaran ya.

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengapresiasi komitmen PT PLN (Persero) UP3 Cikarang dalam menjaga ketepatan waktu penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Termasuk konsistensi dalam penyajian data yang akurat.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Iwan sinergi antara Bapenda dan PLN Cikarang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

“Di Kabupaten Bekasi pelanggannya di support oleh beberapa perusahaan listrik salah satunya adalah dari PLN Cikarang dan Kami apresiasi sekali karena komitmen yang sangat baik melalui penyetoran PPJ yang tepat waktu serta didukung dengan data yang akurat. Hal ini sangat membantu kami dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Akurasi data yang disampaikan PLN tidak hanya berperan dalam proses administrasi, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Data yang valid memungkinkan pemerintah daerah merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Iwan menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bersama PLN, termasuk dalam upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui PPJ.

Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali



“Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan pendapatan, tetapi juga dalam edukasi publik dan pemanfaatan layanan digital, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang semakin mudah, transparan, dan efisien,” tambahnya.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan PLN berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui pengelolaan PPJ yang tepat waktu dan akurat.

“Sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan layanan kelistrikan yang optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang penguatan kerja sama dalam mendukung agenda transisi energi, termasuk mendorong pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

Melalui kolaborasi yang semakin erat ini, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis sinergi dengan PLN Cikarang akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik dalam menjaga kualitas pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipatif menyusul perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang kini juga menyasar kendaraan listrik. Penyesuaian ini dilakukan agar insentif tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat di tengah transisi menuju energi bersih.

"Sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan aturan ini tidak langsung membebani masyarakat," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Kamis (16/4/2026).

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang menjadi landasan baru penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta menikmati insentif penuh berupa tarif PKB sebesar 0 persen serta pembebasan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023. Namun, dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat, skema tersebut tidak lagi berlaku otomatis.

Pemprov DKI menegaskan tetap berkomitmen mendukung penggunaan kendaraan listrik karena dinilai berkontribusi dalam pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara. Oleh karena itu, pemerintah daerah tengah merancang skema insentif fiskal baru yang tetap sejalan dengan ketentuan nasional.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemprov berupaya memastikan kendaraan listrik tetap menjadi pilihan yang ekonomis bagi warga. Selain itu, kebijakan yang disiapkan juga mendukung visi pembangunan kota berkelanjutan. Penggunaan kendaraan listrik dipandang sebagai bagian penting dalam transformasi sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan.

Pemprov DKI Jakarta berharap penyesuaian aturan ini tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Dengan insentif yang tepat sasaran, ekosistem kendaraan listrik di ibu kota diharapkan tetap tumbuh secara positif dan berkelanjutan.

Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak lewat penghapusan denda Pajak Buni dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Penghapusan denda PBB-P2 ini berlaku hingga 30 Juni mendatang. Mari manfaatkan momen ini untuk segera membayar pajak atau melunasi tunggakan pajak yang dimiliki," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat.

Dia mengatakan, penghapusan denda PBB-P2 ini dihitung pada masa tunggakan pajak. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB-P2.

“Penghapusan denda administrasi ini juga dalam rangka mendorong kepatuhan warga untuk melunasi PBB atas tanah dan bangunan yang dimilikinya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Palangka Raya Emi Abriyani juga mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda untuk segera membayarkan PBB-P2 yang merupakan kewajiban warga negara.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sejatinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, berupa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lainnya.

“Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,” katanya.

Dia menambahkan, pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD tinggi maka semakin banyak program pemerintah yang disusun dan terealisasi. Sebaliknya, jika PAD sedikit maka jumlah program yang dapat dilaksanakan juga terbatas.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi Pemerintah Palangka Raya juga telah meluncurkan aplikasi daring untuk untuk pembayaran pajak daerah.

Peluncuran aplikasi ini bentuk inovasi Pemkot dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bidang pelayanan membayar pajak daerah.

"Sementara untuk pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kanal BRImo (BRI), wondr (BNI), Betang Mobile (Bank Kalteng), myBCA (BCA) dan PosPay (Kantor Pos) atau juga dapat melalui agen2 BRILink BRI yang terdekat melalui BRIVA," katanya.

Sementara itu, pada 2026 Bapenda Kota Palangka Raya menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 sebanyak Rp32 miliar, sementara sampai saat ini realisasi pendapatan pajak sektor tersebut mencapai Rp2,09 miliar lebih atau 6,53 persen dari total target.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggulirkan kebijakan insentif pajak berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen. Fasilitas ini dikhususkan bagi warga Jakarta yang melakukan pembelian rumah atau hunian pertama di wilayah Ibu Kota.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025 ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat, sekaligus merangsang kepemilikan hunian yang layak bagi warga Jakarta di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi biaya transaksi properti yang seringkali menjadi hambatan dalam membeli rumah.

"Kami memahami bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bisa menjadi beban tersendiri bagi pembeli rumah pertama. Dengan diskon 50 persen ini, kami ingin memastikan warga Jakarta memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk memiliki aset properti pribadi," ujar Morris Danny.

Mekanisme dan Syarat Penerima

Fasilitas ini berlaku untuk perolehan hak pertama atas rumah tapak maupun satuan rumah susun (apartemen) melalui mekanisme jual beli. Namun, terdapat batasan nilai properti, yakni Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) paling tinggi sebesar Rp500 juta.

Secara teknis, jika seorang warga membeli rumah pertama seharga Rp500 juta, kewajiban BPHTB yang seharusnya mencapai Rp12,5 juta kini menyusut menjadi hanya Rp6,25 juta setelah pemotongan 50 persen.

Morris Danny menekankan bahwa calon penerima manfaat harus memenuhi kriteria ketat agar insentif ini tepat sasaran, di antaranya:

- Memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta.

- Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.

- Belum pernah memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan sebelumnya (murni rumah pertama).

- Maksimal nilai properti Rp500 juta.

Kemudahan Akses Melalui Sistem Digital

Salah satu poin unggulan dari kebijakan ini adalah kemudahan dalam proses birokrasinya.

"Kami telah mengintegrasikan sistem ini secara otomatis. Fasilitas pengurangan diberikan secara jabatan melalui sistem e-BPHTB. Jadi, masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu lagi mengantre atau mengajukan permohonan khusus. Sistem akan langsung mengkalkulasi pengurangan tersebut saat pelaporan," tambah Morris.

Meskipun sistem bekerja secara otomatis, Morris mengimbau masyarakat untuk tetap teliti dalam memastikan kelengkapan data persyaratan sebelum melakukan transaksi. Mengingat fasilitas ini hanya bisa digunakan satu kali seumur hidup, akurasi data pada saat perolehan hak pertama menjadi sangat krusial.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu warga memiliki tempat tinggal, tetapi juga memberikan efek domino positif terhadap pertumbuhan sektor properti dan ekonomi di Jakarta pada tahun 2026 ini.

JAKARTA, iNews.id – Monumen Nasional (Monas) selama ini dikenal luas sebagai salah satu ikon paling kuat yang melekat pada wajah Jakarta. Tugu yang berdiri di pusat kota tersebut tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga ruang publik yang menyimpan berbagai cerita tentang perjalanan bangsa Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, setiap hari, kawasan Monas dipadati masyarakat yang datang untuk berbagai keperluan, mulai dari berolahraga, bersantai bersama keluarga, hingga mempelajari sejarah di dalam museum. 

“Aktivitas yang berlangsung di kawasan ini menunjukkan bahwa Monas memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar monumen peringatan,” katanya.

Selain menjadi simbol sejarah, keberadaan Monas juga memiliki kontribusi nyata bagi pengelolaan kota, terutama melalui sektor pariwisata yang turut memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.

Lahir dari Gagasan Besar

Pembangunan Monas tidak lepas dari gagasan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada pertengahan dekade 1950-an, dia menginginkan sebuah monumen nasional yang mampu menjadi pengingat permanen atas perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Rancangan monumen kemudian dipilih melalui proses sayembara desain. Konsep karya arsitek Soedarsono akhirnya ditetapkan sebagai desain utama yang akan diwujudkan.

Proyek pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejak awal, monumen ini dirancang bukan hanya sebagai bangunan monumental, tetapi juga sebagai simbol yang mencerminkan identitas bangsa.

Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan berdiri di area yang luas di jantung Jakarta. Pada bagian puncaknya terdapat bentuk lidah api yang dilapisi emas, melambangkan semangat perjuangan yang terus menyala.

Beberapa unsur desainnya juga mengandung simbol tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945, yang dihadirkan melalui berbagai elemen arsitektural.

Pusat Edukasi Sejarah bagi Masyarakat

Fungsi edukasi menjadi salah satu peran penting Monas sejak awal pembangunannya. Sementara di bagian dasar monumen, terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan rangkaian diorama perjalanan bangsa Indonesia.

Melalui diorama tersebut, pengunjung dapat melihat gambaran berbagai peristiwa penting, mulai dari masa kerajaan di Nusantara, periode kolonialisme, hingga perjuangan menuju kemerdekaan dan perkembangan Indonesia setelahnya.

Museum ini menjadi sarana pembelajaran sejarah yang menarik, terutama bagi pelajar dan generasi muda. Dengan pendekatan visual yang mudah dipahami, kisah perjalanan bangsa dapat dipelajari secara lebih hidup dibandingkan dengan hanya melalui buku.

Karena itu, kunjungan ke Monas sering kali tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai pengalaman edukatif yang memperkaya pemahaman tentang sejarah nasional.

Dukung Penerimaan Daerah

Sebagai destinasi wisata populer di Jakarta, Monas juga memiliki peran dalam mendukung penerimaan daerah melalui sistem retribusi.

Pengunjung yang ingin masuk ke kawasan tertentu, museum, atau pelataran puncak dikenakan tarif yang relatif terjangkau. Dana yang diperoleh dari retribusi tersebut menjadi bagian dari pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Morris Danny menegaskan, penerimaan ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan kota, seperti pemeliharaan fasilitas publik, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan layanan yang menunjang kenyamanan masyarakat.

“Dengan demikian, aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan Monas secara tidak langsung turut mendukung pembiayaan berbagai program layanan publik di Jakarta,” ucapnya.

Hingga kini, Monas tetap memegang peran penting dalam kehidupan kota Jakarta. Selain menjadi simbol perjuangan bangsa, kawasan ini juga berfungsi sebagai ruang terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan.

Perpaduan antara fungsi historis, edukatif, dan sosial membuat Monas menjadi salah satu ruang kota yang memiliki nilai strategis. Kehadirannya tidak hanya mengingatkan masyarakat pada sejarah kemerdekaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan kota melalui sektor pariwisata.

“Dari kawasan inilah warisan sejarah, aktivitas publik, dan kontribusi ekonomi bertemu dalam satu ruang yang sama. Monas pun terus berdiri sebagai pengingat perjalanan bangsa sekaligus bagian dari dinamika pembangunan Jakarta,” kata Morris Danny.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, iNews.id - Pembiayaan layanan kesehatan daerah tidak hanya bergantung pada anggaran rutin pemerintah. Di Jakarta, salah satu sumber yang secara konsisten menopang keberlangsungan layanan kesehatan justru berasal dari Pajak Rokok, penerimaan daerah yang memiliki peruntukan khusus dan terukur.

Pajak ini dipungut bersamaan dengan cukai rokok melalui sistem nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah diterima, dana tersebut masuk ke kas umum daerah provinsi dan dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan bahwa skema ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh tambahan ruang fiskal tanpa perlu membentuk mekanisme pemungutan baru.

“Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pajak Rokok bukan sekadar pelengkap pendapatan, melainkan bagian dari strategi pembiayaan sektor kesehatan. Penggunaannya telah diikat oleh regulasi, sehingga arah alokasi dana tidak bersifat fleksibel, melainkan fokus pada kepentingan publik,” katanya.

Penggunaan Dana untuk Kepentingan Publik

Aturan mengamanatkan sedikitnya separuh dari total penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Ketentuan ini menjadi pembeda utama Pajak Rokok dibandingkan jenis penerimaan daerah lainnya, karena sejak awal dana telah “dikunci” untuk tujuan tertentu.

Morris Danny menegaskan, alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menopang operasional fasilitas kesehatan, baik di tingkat pelayanan dasar maupun rumah sakit milik daerah. Dana juga digunakan untuk memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana kesehatan, termasuk pemenuhan alat medis dan kebutuhan penunjang layanan.

“Selain aspek layanan, sebagian anggaran diarahkan pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Pendekatan ini menempatkan Pajak Rokok tidak hanya sebagai penopang pengobatan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat secara jangka panjang,” ujarnya.

Instrumen Fiskal untuk Ketahanan Sistem Kesehatan

Dalam konteks sistem kesehatan daerah, Pajak Rokok berfungsi sebagai penyangga pembiayaan yang membantu menjaga stabilitas layanan. Dengan dukungan dana yang berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika kebutuhan warga kota.

“Skema ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat diarahkan langsung pada manfaat sosial. Penerimaan yang berasal dari konsumsi produk tertentu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan yang lebih siap dan terjangkau,” tutur Morris.

Pihaknya berharap, ke depannya pengelolaan Pajak Rokok yang transparan dan konsisten dapat menjadi kunci agar kontribusinya tetap relevan. Dengan tata kelola yang terarah, Pajak Rokok dapat terus memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem kesehatan Jakarta agar tetap tangguh menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, iNews.id - Transaksi jual beli kendaraan bermotor tidak berhenti pada penyerahan unit dan pembayaran. Ada satu tahapan penting yang kerap terlewat, yakni pelaporan penjualan kendaraan kepada otoritas pajak.

Tanpa proses ini, kepemilikan kendaraan masih tercatat atas nama pemilik lama dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pelaporan penjualan kendaraan bermotor menjadi langkah administratif krusial untuk memastikan data kepemilikan diperbarui. 

Jika diabaikan, pemilik lama masih bisa dikenai kewajiban pajak atas kendaraan yang sebenarnya sudah berpindah tangan, termasuk risiko terkena pajak progresif saat membeli kendaraan baru.

Lapor jual kendaraan berfungsi sebagai penanda resmi bahwa sebuah kendaraan sudah tidak lagi dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Proses ini berlaku baik untuk penjualan langsung antarindividu maupun melalui perantara seperti showroom atau pihak ketiga.

Dengan melakukan lapor jual, sistem perpajakan akan mencabut keterkaitan antara kendaraan tersebut dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik lama. Alhasil, tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak relevan dapat dihindari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta kini mempermudah proses lapor jual kendaraan melalui layanan digital. Masyarakat dapat mengakses fasilitas ini lewat platform Pajak Online Jakarta di laman resmi https://pajakonline.jakarta.go.id.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan bahwa digitalisasi layanan ini ditujukan untuk menghemat waktu dan tenaga masyarakat.

“Pemilik kendaraan cukup mengakses Pajak Online Jakarta melalui ponsel atau komputer, tanpa harus datang ke kantor Samsat,” ujarnya.

Proses lapor jual kendaraan melalui Pajak Online Jakarta dapat dilakukan dengan mudah melalui tahapan berikut:

1. Login ke akun Pajak Online Jakarta melalui https://pajakonline.jakarta.go.id
2. Pilih menu PKB dan cek daftar kendaraan yang terdaftar atas NIK Anda
3. Masuk ke tab Pelayanan, lalu pilih Permohonan Lapor Jual
4. Klik Ajukan Lapor Jual pada kendaraan yang dimaksud
5.  Isi formulir lapor jual secara online
6. Unggah dokumen pendukung sesuai ketentuan
7. Setujui syarat dan ketentuan, kemudian simpan permohonan
8. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email terdaftar
9. Klik Kirim dan tunggu proses verifikasi petugas
10. Jika permohonan telah diverifikasi dan disetujui, nomor polisi kendaraan tersebut tidak lagi terhubung dengan NIK pemilik lama dan otomatis terhapus dari daftar objek pajak.

Melaporkan penjualan kendaraan memberikan perlindungan administratif yang signifikan. Selain mencegah tagihan pajak yang tidak semestinya, proses ini juga membantu menghindari potensi persoalan hukum akibat penyalahgunaan kendaraan oleh pemilik baru.

Tak kalah penting, lapor jual membantu memastikan perhitungan pajak progresif menjadi lebih adil, karena hanya kendaraan yang benar-benar dimiliki yang tercatat dalam sistem.

Morris Danny menegaskan agar masyarakat tidak menunda lapor jual setelah kendaraan berpindah kepemilikan. Dengan layanan daring yang tersedia, kewajiban ini dapat dipenuhi kapan saja dan dari mana saja.

Adapun langkah administratif sederhana ini berperan penting dalam menjaga ketertiban data perpajakan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko pajak di masa depan.

Editor: Rizqa Leony Putri