BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengapresiasi komitmen PT PLN (Persero) UP3 Cikarang dalam menjaga ketepatan waktu penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Termasuk konsistensi dalam penyajian data yang akurat.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Iwan sinergi antara Bapenda dan PLN Cikarang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

“Di Kabupaten Bekasi pelanggannya di support oleh beberapa perusahaan listrik salah satunya adalah dari PLN Cikarang dan Kami apresiasi sekali karena komitmen yang sangat baik melalui penyetoran PPJ yang tepat waktu serta didukung dengan data yang akurat. Hal ini sangat membantu kami dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Akurasi data yang disampaikan PLN tidak hanya berperan dalam proses administrasi, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Data yang valid memungkinkan pemerintah daerah merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Iwan menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bersama PLN, termasuk dalam upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui PPJ.

Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali



“Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan pendapatan, tetapi juga dalam edukasi publik dan pemanfaatan layanan digital, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang semakin mudah, transparan, dan efisien,” tambahnya.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan PLN berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui pengelolaan PPJ yang tepat waktu dan akurat.

“Sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan layanan kelistrikan yang optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang penguatan kerja sama dalam mendukung agenda transisi energi, termasuk mendorong pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

Melalui kolaborasi yang semakin erat ini, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis sinergi dengan PLN Cikarang akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik dalam menjaga kualitas pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menilai peran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikarang krusial dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Komitmen perusahaan listrik negara itu dalam menyetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara tepat waktu dinilai memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN selama ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan.

“Komitmen penyetoran PPJ yang tepat waktu dan didukung data akurat sangat membantu kami memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Iwan, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, akurasi data yang disampaikan PLN bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Data yang presisi memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali



Bapenda juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan PLN, termasuk dalam edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran listrik yang berdampak langsung pada penerimaan PPJ.

Di sisi lain, Manager PLN UP3 Cikarang Wiedhyarno Arief Wicaksono menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah.

“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkontribusi pada pembangunan,” katanya.

Hal senada disampaikan General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang berkelanjutan.

Selain membahas penguatan pengelolaan PPJ, kedua pihak juga menjajaki peluang kerja sama dalam agenda transisi energi, termasuk pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini tidak hanya menjaga kualitas pendapatan, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BEKASI - Jajaran Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi sepakat mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya terkait pengadaan air curah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang membahas kinerja triwulan 2026, melibatkan unsur pimpinan hingga kepala cabang dan bagian.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh kerja sama masih relevan dan memberikan manfaat bisnis bagi perusahaan. Ketua Dewas Ank Gustini menegaskan, prinsip utama dalam kerja sama adalah saling menguntungkan.

Jika dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, maka peninjauan ulang dinilai sebagai langkah wajar.

Hal senada disampaikan Direktur Utama Reza Lutfi. Manajemen, kata dia, tidak akan terpaku pada keputusan masa lalu, melainkan fokus pada prospek dan keberlanjutan kerja sama ke depan.

“Yang dilihat adalah apakah kerja sama itu masih menguntungkan atau tidak,” kata Reza, Minggu (19/4/2026).

Pengadaan air curah melalui pihak ketiga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Langkah itu telah dijalankan sejak 2011, seiring keterbatasan penyertaan modal dari pemerintah daerah saat itu. Untuk menjaga layanan tetap berjalan, perusahaan menggandeng sejumlah badan usaha swasta. Evaluasi yang dilakukan saat ini tidak hanya menyoroti aspek administrasi, tetapi juga efisiensi dan nilai ekonomi dari setiap kontrak kerja sama.

Manajemen berharap, langkah ini dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan layanan air bersih tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

Dengan peninjauan menyeluruh, Perumda Tirta Bhagasasi berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan keberlanjutan bisnis perusahaan daerah.

Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Lippo Cikarang yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan sektor swasta.

"Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat," katanya di Cikarang, Minggu.

Dia memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi percepatan proses pembangunan baik dari aspek perizinan maupun hal teknis lain agar program strategis pemerintah untuk menghapus backlog perumahan segera terwujud.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut meminta bantuan serta dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten demi percepatan realisasi pembangunan rumah susun bersubsidi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, kolaborasi yang selama ini telah berjalan baik mampu mewujudkan upaya percepatan pembangunan sehingga target minimal tiga juta unit rumah per tahun sebagaimana Instruksi Presiden bisa terpenuhi.

"Sejauh ini sinergi kami sangat baik dan kami pastikan percepatan pembangunan ini hasil dari super team, bukan Superman," ucapnya.

Dia juga mengaku tahapan rencana pembangunan rusun subsidi ini telah melalui proses panjang, termasuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang serta masyarakat calon konsumen," katanya.

Ara menekankan aspek kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi. Tanpa bermodal kepastian hukum, masyarakat ragu untuk membeli produk hunian ini.

Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menyebut pembangunan rumah susun subsidi ini sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Pada Bulan Ramadhan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

"Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) segera melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diminta keterangan sekaligus pertanggungjawaban terkait persoalan pengelolaan sampah di wilayah industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya melalui Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Kepala Dinas terkait guna menjelaskan tata kelola sampah di daerah tersebut.

"Kami akan panggil petugas-petugas daerah, Bapak Bupati, Kepala Dinas, melalui Deputi Gakkum untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan sampah di sini. Karena Bupati memiliki kewenangan penuh untuk menangani sampah sehingga kami akan pertanyakan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang perlu kami support," katanya di Cikarang, Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Ia memastikan langkah penegakan hukum akan dilakukan di semua lini disertai penguatan sosialisasi kepada pemilik kawasan serta masyarakat, terlebih persoalan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, melainkan sejumlah daerah lain yang memerlukan pendalaman dan penanganan serius.

"Jadi kami akan menegakkan hukum di semua lini dulu, sambil sosialisasi terus dilakukan. Baik pemilik kawasan, maupun masyarakat, kita perlu benar-benar sosialisasi dengan sangat serius. Tidak hanya Kabupaten Bekasi, banyak tempat juga seperti ini semua. Jadi memang harus didalami dengan serius," katanya.

Pasal 9 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas memandatkan pemerintah kabupaten maupun kota melaksanakan penanganan sampah. Sementara gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemerintah pusat menetapkan norma serta target.

"Menteri memberikan norma dan target. Kemudian pada pasal 40 disebutkan bahwa penyelenggaraan sampah yang tidak sesuai norma yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat ini wajib bertanggung jawab, jadi ada pasal-pasal yang kami mintakan untuk kita tanggung jawab semua," ujarnya.

Meski berencana melakukan evaluasi mendalam, Hanif tetap mengapresiasi upaya jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan sampah yang dinilai tidak mudah, terlebih volume sampah yang dihasilkan relatif tinggi.

"Membutuhkan ketelatenan serta kerja kolektif semua pihak. Kita akan dalami, tetapi kami tentu mengapresiasi upaya kerja-kerja jajaran Pak Bupati di dalam penanganan sampah yang tidak gampang. Ini serius agak berat, agak berat sampahnya sehingga perlu ketelatenan kita semua," ucapnya.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui banyak titik pembuangan sampah liar yang dijumpai berdasarkan hasil peninjauan lapangan. Kondisi ini disebutnya memerlukan upaya konkret seperti penguatan penindakan.

"Kami akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kami tindak," katanya.

Asep mengungkapkan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi tidak ringan. Dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa, produksi sampah mencapai 2.250 ton per hari atau rata-rata setiap warga menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari.

"Setiap hari sudah diambil, pengangkutan sampah setiap hari tetapi dengan jumlah penduduk yang padat, tentu ini tidak mudah," kata dia.

BEKASI - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi menargetkan addendum kelima kerja sama pengolahan dan distribusi air bersih dengan Moya Bekasi Jaya selesai dalam delapan pekan ke depan. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat evaluasi kerja sama yang digelar di kantor pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/2/2026).

Rapat dipimpin Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Reza Lutfi dan Direktur Moya Bekasi Jaya Rahadian dihadiri direksi dan Dewan Pengawas (Dewas). Dia mengaskan, evaluasi kerja sama menjadi agenda strategis perusahaan daerah untuk memastikan kemitraan dengan pihak swasta berjalan adil dan berkelanjutan.

“Kerja sama harus saling menguntungkan. Perumda sebagai BUMD Pemkab Bekasi harus untung dan mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” kata Reza, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebut seluruh skema kerja sama dengan badan usaha swasta akan dievaluasi. Dalam addendum dengan Moya, poin krusial yang dibahas antara lain kewajiban minimal pengambilan air (off take) dan penurunan tarif air curah yang dibeli Perumda.

Kepala Bagian Pengembangan dan Kerja Sama Perumda Tirta Bhagasasi Wawan menjelaskan, pengajuan addendum merujuk hasil audit tujuan tertentu Inspektorat Kabupaten Bekasi atas permintaan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Selain itu, evaluasi dilakukan karena skema kerja sama yang berjalan sejak 2011 dinilai tidak lagi seimbang dan kurang menguntungkan bagi Perumda.

Menurut Wawan, Perumda belum mampu menyerap seluruh kapasitas air curah yang tersedia, sementara tarif air curah dari Moya naik setiap tahun. Di sisi lain, Perumda tidak leluasa menaikkan tarif distribusi ke pelanggan karena harus melalui proses regulasi tertentu.

“Selama ini, Perumda juga menanggung penuh kerugian akibat tingginya tingkat kehilangan air dalam distribusi,” ujarnya.

Dalam addendum, Perumda mengusulkan rekalkulasi parameter investasi, meliputi kewajaran tarif, skema kenaikan tarif tahunan, serta masa komersial kerja sama.

Anggota Dewas Perumda Tirta Bhagasasi Romli Romliandi mendorong percepatan penyelesaian addendum agar kerja sama ke depan lebih harmonis dan saling menguntungkan. “Kerja sama harus harmonis, kekeluargaan, dan berujung pada solusi terbaik bagi kedua pihak,” katanya.

Dalam rapat, kedua pihak sepakat pembahasan addendum ditargetkan tuntas dalam delapan minggu ke depan. Sebelumnya, Ketua Dewas Perumda Tirta Bhagasasi Ani Gustini menyebut evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga menjadi pekerjaan rumah utama direksi pada 2026.

Menurut Ani, sejumlah perjanjian kerja sama yang ditandatangani direksi sebelumnya dinilai kurang menguntungkan bagi BUMD, sehingga perlu dikaji ulang melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan pendapatan perusahaan tanpa melanggar norma hukum,” ujar Ani.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang pada Kamis (29/1/2026). Hari ini, KPK memanggil tiga orang sebagai saksi yang terdiri dari kepala dinas (kadis) hingga kepala bidang (kabid) di Pemkab Bekasi.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).

Adapun saksi yang dipanggil ialah Henri Lincoln selaku Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ari Setiawan selaku Kabid Bangunan Umum Dinas Cipta Karya, dan Edi selaku fungsional pada Dinas Permukiman.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan mereka. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Indra Satria Nugraha tewas dalam kecelakaan di Tol Cipularang, Jawa Barat (Jabar) KM 83 pada Kamis (22/1/2026). Indra Satria Nugraha meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit (RS).

"Pekerjaaan PNS, jabatan Kabag Kesra Kabupaten Bekasi," kata Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono saat dihubungi.

Ia menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di tengah hujan deras melanda Tol Cipularang. Kendaraan Kijang Innova melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Ketika itu, pengemudi diduga terkejut adanya kendaraan lain di lajur satu lantaran hujan deras yang melanda.

"Pada saat hendak mendahului dari lajur dua ke lajur satu terdapat kendaraan yang sedang melaju lajur satu sehingga pengemudi kaget lanjut banting stir kemudian kendaraan out off control menabrak beton pembatas jalan," ujarnya.

Setelah menabrak pembatas jalan, pengemudi sempat kembali melaju namun menabrak dump truck yang tengah berhenti di bahu jalan.

"Lanjut setelah menabrak pembatas jalan kr kedua menabrak lagi kendaran pertama yang sedang berhenti di bahu jalan. Posisi akhir kendaraan normal di bahu jalan hadap utara," ucapnya.

Petugas PJR Induk Cipularang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Unit Laka Polres Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

"Kita serahkan ke Satlantas Polres Puwakarta untuk penyelidikannya," pungkasnya.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi dari Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar), Ono Surono. Langkah ini dilakukan lantaran Ono diduga menerima aliran dana dari penyuap Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Kendati demikian, Budi belum bisa menyampaikan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

Budi juga menyampaikan, penyidik masih mendalami modus pemberian uang tersebut. "Ini kaitannya seperti apa, tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya," katanya.

"Apakah juga ada modus ataupun penerimaan-penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi," tambah Budi.

Lihat video: Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Maaf Usai Jadi Tersangka KPK



Sekadar informasi, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (15/1/2026). Dari keterangan Ono, penyidik mendalami aliran dana.

Dari pantauan di lapangan, Ono terlihat keluar ruangan pemeriksaan sekitar pukul 14.10 WIB. Dengan demikian, Ono diperiksa sekitar 6 jam sejak kedatangannya pukul 08.23 WIB.

Dengan kenakan kaos hitam dibalut jaket hitam serta masker hitam, Ono menuruni tangga. Setelahnya, Ono berjakan ke arah pintu keluar.

Ono mengaku dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDIP. Ia memperkirakan telah ditanya 15 pertanyaan oleh penyidik.

"Sekitar 15-an (pertanyaan) lah ya," ungkap Ono sambil berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Ono juga mengaku sempat ditanyakan soal aliran uang suap ijon proyek dalam perkara Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Namun, ia enggan mengungkap detil aliran uang yang ditanyakan penyidik.

"Ya, ada beberapa lah yang ditanyakan (alliran uang). Nanti tanya penyidik aja kalo gitu ya. Intinya kita sudah...sudah menjawab, ya nanti bisa ke penyidik ya," tambahnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Beni Saputra (BS), Senin (5/1/2026). Dia diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) .

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan didalami perihal aliran uang, termasuk dugaan menerima uang dari Ade Kuswara dan ayah Ade Kuswara, HM Kunang.

Pihaknya memastikan terus mengusut aliran uang haram tersebut, termasuk dari siapa saja penerimaan oleh BS. "Di mana saudara BS ini juga diduga menerima aliran uang dari pihak-pihak lainnya," ujar Budi, Senin (5/1/2026).

Selain Beni, KPK juga memanggil Zamzam Nurul Haj (ZNH) dan Solihin Ciomas (SC) yang merupakan wiraswasta. Budi tak merinci apa yang akan didalami terhadap saksi-saksi yang dipanggil.

Diketahui, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah HM Kunang (HMK) dan SRJ selaku pihak swasta pemberi suap.

Akibat perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi, Senin (22/12/2025). KPK menyita Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa handphone.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan pesan yang dihapus dalam HP tersebut. "KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi," ujarnya, Selasa (23/12/2025).

Dalam penggeledahan ini, total 5 BBE yang disita. Selain itu, turut disita 49 dokumen. "Dokumen yang diamankan berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026," katanya.

KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah HM Kunang (HMK).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sebanyak 8 orang dibawa ke KPK yakni ADK selaku Bupati Bekasi, HMK selaku Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah ADK. Kemudian, dari pihak swasta yakni SRJ, BNI, ISE, ASP, ACP, dan AKM.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, KPK menemukan dugaan peristiwa tindak pidana. Kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang ada.

"Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 tersangka yaitu ADK, Bupati Bekasi periode 2025 sampai sekarang, HMK Kepala Desa Sukadami Cikarang Selatan sekaligus ayah Bupati, serta SRJ selaku pihak swasta," ujar Asep.

BEKASI - Pemkab Bekasi mengapresiasi program tanggung jawab sosial (CSR) lingkungan perusahaan mengusung konsep urban farming yang dijalankan PT Lippo Cikarang Tbk . Urban farming ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kawasan-kawasan industri maupun perusahaan lain sebagai salah satu wujud komitmen menyalurkan CSR.

Sekda Kabupaten Bekasi Didik Setiadi mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki banyak lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk menambah ruang terbuka hijau maupun mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan. Selain itu, program CSR ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui konsep pemberdayaan lewat penanaman sejumlah bibit komoditas pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan hingga cabai.

"Jadi urban farming tidak hanya dapat dilakukan pada lahan-lahan tertentu seperti rooftop, dinding tapi juga di pekarangan maupun sempadan sungai. Kalau dijalankan berkelanjutan dan prospeknya bagus, bisa dijual dalam partai besar untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Sehingga secara ekonomi akan lebih maju," katanya di Cikarang, Rabu (17/12/2025).

Pemkab Bekasi berkomitmen mendorong swasta menjalankan CSR berkelanjutan mengingat besar manfaat yang dihasilkan. Termasuk urban farming dengan dampak positif luar biasa mulai dari peningkatan kualitas udara, mencegah banjir, menekan produksi sampah hingga menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas ekonomi.

"Tentu ke depan mudah-mudahan program ini tidak hanya dijalankan di Lippo Cikarang saja tetapi juga beberapa kawasan industri lain. Kita sekarang juga sedang ada kegiatan penertiban bangunan liar, lahan bekas penertiban bisa dijadikan RTH dengan menanam pohon buah atau tanaman keras sehingga tidak ditempati kembali oleh warga," ujarnya.

Pihaknya juga telah memulai langkah baru untuk mensinergikan CSR perusahaan dengan program prioritas pemerintah daerah sesuai visi dan misi kepala daerah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang CSR perdana di Jawa Barat. "Kita sudah kick off Musrenbang CSR, nanti perusahaan dapat menangkap kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh mereka. Menu sudah kita siapkan, apakah di pendidikan, infrastruktur, kesehatan maupun sektor lain. Ini akan mengurangi beban pembiayaan daerah. Kita mencari alternatif pembiayaan salah satunya melalui program-program CSR ini. Jadi perusahaan turut berkontribusi terhadap pembangunan," ucap dia.

COO PT Lippo Cikarang Tbk Lukas Budi Setiawan memastikan seluruh program CSR melalui kerangka Lippo untuk Indonesia PASTI dijalankan dengan konsep berkelanjutan. Termasuk pertanian perkotaan atau urban farming ini. ”Tidak hanya fokus pada pengembangan melainkan juga aspek dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan," katanya.

Program urban farming ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Lippo Cikarang Cosmopolis. Tujuannya mewujudkan kawasan yang bukan hanya aspek pengembangan pembangunan tetapi juga pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan maupun upaya menekan emisi karbon.

"Sejak awal kami melakukan pembangunan, kami sudah berkomitmen. Kalau kita lihat mulai dari kawasan industri yang bermuara ke Jalan MH Thamrin, median jalan cukup lebar dan pohon-pohonnya juga sudah berusia puluhan tahun. Kami punya rencana relokasi beberapa ruas jalan tapi pohon tidak akan pernah kami matikan," ujarnya. LPCK Tempatkan Keberlanjutan Jadi Pijakan Strategis Dukung Pertumbuhan Bisnis

Founder Green House Bambu Foundation Eko Jatmiko mengungkapkan program urban farming yang diinisiasi Lippo Cikarang mampu mencegah degradasi lingkungan sebagai dampak kegiatan ilegal sekaligus memperkuat upaya konservasi aliran Kalimalang. "Konservasi Kalimalang itu terkait menjaga kualitas air. Nah, elemen-elemen dari kualitas air banyak, mulai dari air domestik dari permukiman, aktivitas ekonomi warga, aktivitas industri. Karena Kalimalang itu objek vital, tempat 16 juta warga menggantungkan hidup dari sini," katanya.