JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ibu rumah tangga bernama Setyowati Anggraini Saputro sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi. Diketahui, Setyowati merupakan istri dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.

"Hari ini Selasa (7/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait suap Ijon proyek Pemkab Bekasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan istri Ono tersebut. Adapun, lokasi pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ono Surono yang berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu yang masing-masing berlangsung pada 1-2 April 2026.

Di Bandung, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nilai persis dari uang yang disita belum disebutkan.

Sementara itu untuk di Indramayu, tim Lembaga Antirasuah menyita sejumlah dokumen dan baeang bukti elektronik.

Dalam perkara ini, Lembaga Antirasuah sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.

Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan. "Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS) terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Penggeledahan ini salah satunya menindaklanjuti soal dugaan penerimaan uang yang bersangkutan dari salah satu tersangka perkara tersebut.

"Ya di antaranya itu (tindak lanjut dugaan penerimaan uang)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Budi menjelaskan, pihaknya perlu mengumpulkan bukti-bukti lain perihal dugaan tersebut. Nantinya, hasil penggeledahan ini juga akan dikonfirmasi terhadap pihak-pihak terkait sehingga dicapai keterangan yang utuh.

"Jadi dalam proses penyidikan tentu penyidik membutuhkan keterangan-keterangan yang bisa saling mengonfirmasi, bisa saling melengkapi. Ini menjadi sebuah konstruksi yang bulat sehingga penyidik nanti bisa menyimpulkan peran dari masing-masing pihak itu seperti apa dalam rangkaian konstruksi perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi," tuturnya.

Diketahui, dalam perkara ini Lembaga Antirasuah sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono (ONS) di Bandung, Rabu (1/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang .

"Hari ini, Rabu (1/4/2026), penyidik menggeledah rumah saudara ONS yang merupakan Anggota DPRD Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026).

Dia belum mengungkapkan apa saja yang diangkut timnya dari giat tersebut. Sebab, proses penggeledahan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung. Kami akan update perkembangannya," ucapnya.

Dalam perkara ini KPK sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. KPK menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, dia belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, penyidik masih mendalami aliran dana tersebut.

KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) berupa rumah. Hal itu didalami saat tim penyidik memeriksa Legal Lippo Cikarang Ruri, Selasa (31/3/2026).

Pemeriksaan ini dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menyeret Ade Kuswara. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pembelian aset dalam bentuk rumah oleh tersangka ADK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, penelusuran aset dinilai penting guna melengkapi penyidikan sekaligus upaya pemulihan aset. "Penelusuran penyidik ini selain dibutuhkan dalam proses pembuktian juga sebagai upaya awal dalam asset recovery nanti," katanya.

KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) segera melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diminta keterangan sekaligus pertanggungjawaban terkait persoalan pengelolaan sampah di wilayah industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya melalui Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Kepala Dinas terkait guna menjelaskan tata kelola sampah di daerah tersebut.

"Kami akan panggil petugas-petugas daerah, Bapak Bupati, Kepala Dinas, melalui Deputi Gakkum untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan sampah di sini. Karena Bupati memiliki kewenangan penuh untuk menangani sampah sehingga kami akan pertanyakan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang perlu kami support," katanya di Cikarang, Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Ia memastikan langkah penegakan hukum akan dilakukan di semua lini disertai penguatan sosialisasi kepada pemilik kawasan serta masyarakat, terlebih persoalan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, melainkan sejumlah daerah lain yang memerlukan pendalaman dan penanganan serius.

"Jadi kami akan menegakkan hukum di semua lini dulu, sambil sosialisasi terus dilakukan. Baik pemilik kawasan, maupun masyarakat, kita perlu benar-benar sosialisasi dengan sangat serius. Tidak hanya Kabupaten Bekasi, banyak tempat juga seperti ini semua. Jadi memang harus didalami dengan serius," katanya.

Pasal 9 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas memandatkan pemerintah kabupaten maupun kota melaksanakan penanganan sampah. Sementara gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemerintah pusat menetapkan norma serta target.

"Menteri memberikan norma dan target. Kemudian pada pasal 40 disebutkan bahwa penyelenggaraan sampah yang tidak sesuai norma yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat ini wajib bertanggung jawab, jadi ada pasal-pasal yang kami mintakan untuk kita tanggung jawab semua," ujarnya.

Meski berencana melakukan evaluasi mendalam, Hanif tetap mengapresiasi upaya jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan sampah yang dinilai tidak mudah, terlebih volume sampah yang dihasilkan relatif tinggi.

"Membutuhkan ketelatenan serta kerja kolektif semua pihak. Kita akan dalami, tetapi kami tentu mengapresiasi upaya kerja-kerja jajaran Pak Bupati di dalam penanganan sampah yang tidak gampang. Ini serius agak berat, agak berat sampahnya sehingga perlu ketelatenan kita semua," ucapnya.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui banyak titik pembuangan sampah liar yang dijumpai berdasarkan hasil peninjauan lapangan. Kondisi ini disebutnya memerlukan upaya konkret seperti penguatan penindakan.

"Kami akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kami tindak," katanya.

Asep mengungkapkan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi tidak ringan. Dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa, produksi sampah mencapai 2.250 ton per hari atau rata-rata setiap warga menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari.

"Setiap hari sudah diambil, pengangkutan sampah setiap hari tetapi dengan jumlah penduduk yang padat, tentu ini tidak mudah," kata dia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang pada Kamis (29/1/2026). Hari ini, KPK memanggil tiga orang sebagai saksi yang terdiri dari kepala dinas (kadis) hingga kepala bidang (kabid) di Pemkab Bekasi.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).

Adapun saksi yang dipanggil ialah Henri Lincoln selaku Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ari Setiawan selaku Kabid Bangunan Umum Dinas Cipta Karya, dan Edi selaku fungsional pada Dinas Permukiman.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan mereka. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan perkara korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. KPK juga mendalami ada atau tidaknya aliran dana korupsi yang mengarah ke lingkungan partai.

"Terkait dengan circle atau lingkungan kepartaian, nanti pula itu masih akan terus kami dalami apakah ada kaitannya atau tidak," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Budi mengatakan pendalaman aliran dana ke lingkungan partai dan kolega politik lumrah dilakukan KPK dalam kasus yang menjerat kepala daerah. Sebab, dalam beberapa kasus, kepala daerah kedapatan melakukan tindak pidana korupsi untuk memuluskan sebuah proyek atas timbal balik modal kampanye.

"Terjadi di beberapa peristiwa tertangkap tangan lainnya. Bahwa ada dugaan juga, misalnya hasil uang dugaan di dana-dana korupsi, misalnya untuk menutup modal awal saat kontestasi," kata Budi.

"Dalam proses pengadaan barang dan jasa, juga kemudian kepala daerah mengarahkan agar pihak-pihak yang dimenangkan untuk menjadi vendor pelaksanaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut adalah di circle politiknya atau pihak-pihak yang mendukung pada saat kepala daerah ini maju dalam kontestasi politik. Nah, itu kan juga terjadi untuk wilayah-wilayah lainnya," sambung Budi.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penetapan tersangka atas dugaan korupsi yang dilakukan KPK selalu berdasarkan kecukupan alat bukti. Budi menjelaskan KPK tidak pernah menegakkan hukum berdasarkan latar belakang politik.

"Tentu dalam penyidikan perkara ini tidak berbasis pada latar belakang partai. Jadi kita berbasis pada perbuatan yang dilakukan secara individu oleh pihak-pihak tersebut," tandasnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan SRJ selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin sebagai saksi kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Selain, Endin, lembaga antirasuah manjadwalkan pemeriksaan 7 saksi lainnya. Namun berdasarkan informasi yang diterima hanya Endin yang hadir dalam pemeriksaaan tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tulis Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026).

Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan hingga Endin rampung diperiksa oleh tim KPK.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono (OS) menerima aliran dana korupsi proyek di Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo setelah Ono diperiksa pada Kamis (15/1/2026) sebagai kapasitasnya sebagai saksi.

Budi mengatakan Ono diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini bernama Sarjan.

"Penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada Saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi," kata Budi dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami kaitan Ono dengan pihak swasta, termasuk mekanisme penyaluran uang dan tujuannya.

Hal ini sekaligus menelusuri pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus suap di Kabupaten Bekasi.

"Apakah juga ada modus ataupun penerimaan-penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi," jelas Budi.

Hanya saja, Budi belum dapat menyampaikan secara rinci nominal uang yang mengalir ke Ono dan dapat disampaikan setelah menghimpun informasi secara lengkap.

Pasalnya, sebelumnya anggota DPRD Bekasi dari Fraksi Partai PDIP, Nyumarno juga diperiksa oleh tim lembaga antirasuah pada Senin (12/1/2026).

Budi menyebut bahwa Nyumarno diduga menerima Rp600 juta dari Sarjan.

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih itu, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.Penerimaan uang dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta," kata Budi, Selasa (13/1/2026).

Sekadar informasi, Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Iin Farihin terkait kasus dugaan suap proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang pada Selasa (13/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, materi pemeriksaan Iin terkait proyek-proyek yang berada di Kabupaten Bekasi. "Karena diduga Iin juga terafiliasi dengan beberapa vendor, beberapa penyedia barang dan jasa yang juga mengerjakan sejumlah proyek di Bekasi," ujarnya, Rabu (14/1/2026).

"Termasuk nanti terkait aliran-aliran uangnya tersebut," sambungnya. Iin juga kerap berkomunikasi dengan ayah Ade Kuswara, HM Kunang. Saat ini, Ade Kuswara dan HM Kunang serta Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap telah berstatus sebagai tersangka.

"Betul ada komunikasi-komunikasi yang kemudian juga kami capture yang tentunya dalam proses pemeriksaan kepada saksi itu juga akan diklarifikasi, akan didalami," ujarnya.

Akibat perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana dalam perkara suap yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dalam pengembangan penyidikan, KPK menduga terdapat keterlibatan anggota DPRD Bekasi.

KPK menduga anggota DPRD Bekasi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Nyumarno (NYU) menerima aliran dana Rp600 juta dalam kasus dugaan suap ke Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nyumarno diduga menerima uang dari pihak swasta bernama Sarjan (SRJ). Dugaan tersebut terungkap setelah Nyumarno menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Senin (12/1/2026). Budi menyebutkan, pemberian uang dilakukan secara bertahap.

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih itu, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Penerimaan uang dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta," kata Budi, Selasa (13/1/2026).

Menurut Budi, penyidik masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut, termasuk keterkaitannya dengan perkara suap yang sedang ditangani KPK. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan untuk menelusuri peran masing-masing pihak.

Sekadar informasi, pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Politikus Partai PDIP itu diduga melakukan perbuatan tersebut bersama ayahnya, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan KPK terungkap, setelah Ade terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2024–2029, ia diduga bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta dalam pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade disebut kerap meminta jatah atau “ijon” proyek kepada Sarjan melalui HM Kunang. Total dana yang diberikan Sarjan kepada HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta di rumah Ade. Uang tersebut diduga merupakan sisa setoran keempat dari Sarjan kepada Ade melalui sejumlah perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana dalam perkara suap yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dalam pengembangan penyidikan, KPK menduga terdapat keterlibatan anggota DPRD Bekasi.

KPK menduga anggota DPRD Bekasi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Nyumarno (NYU) menerima aliran dana Rp600 juta dalam kasus dugaan suap ke Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nyumarno diduga menerima uang dari pihak swasta bernama Sarjan (SRJ). Dugaan tersebut terungkap setelah Nyumarno menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Senin (12/1/2026). Budi menyebutkan, pemberian uang dilakukan secara bertahap.

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih itu, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Penerimaan uang dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta," kata Budi, Selasa (13/1/2026).

Menurut Budi, penyidik masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut, termasuk keterkaitannya dengan perkara suap yang sedang ditangani KPK. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan untuk menelusuri peran masing-masing pihak.

Sekadar informasi, pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Politikus Partai PDIP itu diduga melakukan perbuatan tersebut bersama ayahnya, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan KPK terungkap, setelah Ade terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2024–2029, ia diduga bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta dalam pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade disebut kerap meminta jatah atau “ijon” proyek kepada Sarjan melalui HM Kunang. Total dana yang diberikan Sarjan kepada HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta di rumah Ade. Uang tersebut diduga merupakan sisa setoran keempat dari Sarjan kepada Ade melalui sejumlah perantara.