Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melaksanakan penataan sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya dengan penyediaan jalur khusus pesepeda.

Kebijakan ini menuai respons positif dari sejumlah pihak, khususnya dari para pengguna sepeda yang menganggap jalur tersebut sangat membantu mereka.

"Kami pesepeda sangat mengapresiasi adanya jalur sepeda di jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya yang diupayakan pemerintah provinsi," kata Ketua Hasi Palangka Raya Noriko Yunanto, Jumat. Hasi (Hakumpul Seli Palangka Raya) merupakan komunitas sepeda lipat yang resmi hadir di kota setempat sejak 23 Oktober 2021.

Ia menyebut adanya jalur sepeda dapat menjadi cerminan etalase kota yang ramah terhadap pesepeda.

Dia menyebut berbagai hal positif yang juga bisa didapat, di antaranya mendorong warga aktif bermobilitas menggunakan sepeda, dan tentunya ini sebagai baik mengingat berolahraga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, serta ramah lingkungan.

"Tidak semua kota memiliki jalur sepeda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini," ujarnya.

Respons serupa juga disampaikan salah seorang pesepeda, Didi Faturahman yang mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran karena telah membuat jalur sepeda tersebut di Palangka Raya.

"Harapan kami sebagai pesepeda baik yang digunakan untuk olahraga ini, juga sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yang ke sekolah naik sepeda," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak, terutama yang menuju ke sekolah.

"Kalau bisa pembuatan jalur sepeda diteruskan sampai pusat pendidikan SMP atau SMA yang padat lalu lintasnya seperti sekitar ruas Jalan Achmad Yani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan penyediaan jalur tersebut untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperindah kota.

"Ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi warga khususnya bagi mereka yang senang berolahraga seperti pengguna sepeda," katanya.

Pengecatan jalur sepeda ini sempat menjadi polemik di masyarakat, lantaran pengerjaan dinilai menggunakan cat kurang berkualitas.

Gubernur Agustiar telah menindaklanjuti hal tersebut, hingga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pembenahan.

Hingga hari ini, tampak pengerjaan jalur tersebut mulai kembali dilakukan, di antaranya di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Jalur khusus ini terlihat di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Panjaitan, dan Jalan Brigjen Katamso Kota Palangka Raya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Palangka Raya berencana meningkatkan kerja sama pada level pemerintah kota dari sebelumnya terbatas pada dinas-dinas, sehingga mendukung pembiayaan lebih luas untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Selasa mengatakan peningkatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan itu sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta program strategis pemerintah daerah.

"Kolaborasi dengan lembaga penjaminan kredit menjadi salah satu langkah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," katanya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program yang memerlukan dukungan pembiayaan dapat terlaksana secara optimal dengan mitigasi risiko yang lebih baik.

Pihaknya juga telah telah memperdalam pembahasan sejumlah produk penjaminan yang ditawarkan Jamkrindo, seperti jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

“Ke depan perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi maupun pengadaan dapat memanfaatkan layanan penjaminan ini sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Menurut Arbert, keberadaan Jamkrindo selama ini telah berperan dalam mendukung berbagai proyek pemerintah melalui penerbitan produk penjaminan. Karena itu, Pemko Palangka Raya memandang perlu memperkuat hubungan kerja sama melalui payung hukum yang lebih jelas.

Sementara itu, Pimpinan PT Jamkrindo Cabang Palangka Raya, Sokhib menjelaskan bahwa pihaknya telah lama bekerja sama dengan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut, kerja sama yang telah berjalan diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

“Jamkrindo hadir sebagai perusahaan penjamin yang memberikan layanan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pemeliharaan bagi penyedia jasa yang mengerjakan proyek pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun sebelumnya Jamkrindo telah memberikan layanan penjaminan pada sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pendidikan.

"Hingga saat ini, layanan penjaminan tersebut tercatat berjalan dengan baik tanpa klaim wanprestasi dari penyedia jasa," katanya.

Melalui penjajakan kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan proyek pemerintah daerah dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton

Palangka Raya (ANTARA) - Bulog Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mendistribusikan hingga 2.500 ton Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP, hingga mencapai sebanyak 2.500 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangka Raya, Minggu.

Erwin menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Maka penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tuturnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah, jika dibandingkan harga rata-rata beras medium maupun premium di pasaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng harga rata-rata beras medium Rp14.426 per kilogram dan beras premium Rp16.967 per kilogram.

Erwin menjelaskan kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Erwin.

Sementara itu untuk penyaluran bantuan pangan, hingga 6 Juni 2026 penyalurannya telah terealisasi hampir 70 persen atau telah diterima sebanyak 2.800 ton beras dan 560 ribu liter minyak goreng kepada lebih dari 140 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 205 ribu PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan diharap membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

"Pembangunan pertanian tak hanya membutuhkan dukungan lahan serta sarana prasarana, tetapi juga sumber daya manusia unggul, terampil, adaptif dan profesional," tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Jumat.

Agustiar menjabarkan kerja sama dengan Kementan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan magang mahasiswa pada lahan kegiatan cetak sawah di Kalimantan Tengah.

"Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya program swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Tengah," tegasnya.

Melalui kerja sama pendidikan tinggi vokasi pertanian, diharap tercipta SDM pertanian profesional, mendukung program cetak sawah di Kalimantan Tengah, membentuk Brigade Pangan modern, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dengan praktik lapangan dan program magang.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan untuk mendukung optimalisasi program cetak sawah yang terus dikembangkan hingga 2026.

Dia menyampaikan perkembangan konstruksi cetak sawah di Kalimantan Tengah pada 2025 ditargetkan mencapai kurang lebih 30 ribu hektare, sedangkan pada 2026 ditargetkan sekitar 10 ribu hektare.

“Kami berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu terobosan dari Bapak Gubernur adalah pengembangan pendidikan vokasi, sehingga lahan sawah dapat menjadi lokasi praktik langsung bagi mahasiswa,” tuturnya.

Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) berkolaborasi melalui implementasi program Akademi Komunitas Muhammadiyah UMPR (AKM UMPR) melalui Program D1 Vokasi yang meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mencetak 2.000 sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran telah meminta Pertamina melakukan penambahan fuel terminal atau depo di wilayah provinsi setempat untuk menjaga stabilitas suplai bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Kalteng ini ada tiga zona yakni barat, tengah dan timur. Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada," kata Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Minggu.

Fuel Terminal Pertamina merupakan tempat penerimaan, penyimpanan sekaligus penyaluran BBM skala besar, dengan fungsi transit utama sebelum didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ataupun lainnya.

Gubernur Kalteng menilai minimal diperlukan penambahan satu fuel terminal terutama di zona timur yang meliputi Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. Tujuannya agar alur dan suplai distribusi BBM lebih terjaga dan stabil secara berkelanjutan.

Keberadaan fuel terminal di wilayah tengah yang hanya ada satu unit, serta wilayah timur belum tersedia, dinilai belum sepenuhnya ideal.

"Melalui pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, kami telah menyampaikan usulan terkait ini dan semoga bisa terwujud," tuturnya.

Lebih lanjut Agustiar juga mengingatkan agar masyarakat tak perlu melakukan pembelian panik atau panic buying terhadap BBM, mengingat saat ini upaya pemerintah maupun Pertamina sudah berjalan optimal, sehingga diharap tidak ada terjadi lagi antrean panjang BBM di SPBU.

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Isfahani memaparkan di Kalimantan Tengah tersedia sedikitnya mencapai 75 SPBU reguler, kemudian sebanyak tiga depo atau fuel terminal, delapan SPBE, serta lainnya.

Dia mengatakan, pihaknya terus menjalin koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk menerima berbagai masukan atau usulan agar di antaranya penyaluran BBM dapat terlaksana dengan baik.

"Pertamina dalam pengembangan fasilitas terminal itu mengukur tentang kebutuhan, jangkauan. Karena dalam perekonomian, sebuah investasi juga perlu dipertanggungjawabkan secara pengembaliannya. Namun yang paling utama tentu bagaimana jangkauan, ketersediaan sampai dengan seluruh wilayah yang didistribusikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen untuk hadir, tak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator serta pelindung bagi seluruh pekerja dan dunia usaha.

"Kita ingin memastikan, setiap kebijakan yang diambil berpihak pada peningkatan kualitas hidup pekerja, memastikan pekerja dapat hidup dengan layak, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. Semua seiring sejalan sesuai Falsafah Huma Betang (kebersamaan, toleransi)," tegas Agustiar.

Di sela Peringatan May Day 2026 di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat, Gubernur menekankan dengan momen May Day atau Hari Buruh ini, pihaknya terus berupaya memperkuat komunikasi dan sinergi yang baik dengan menjunjung tinggi nilai keadilan serta mengedepankan solusi bersama.

Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha kondusif, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah serta tentunya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Gubernur menyebut sejak beberapa waktu terakhir bahkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan sejumlah perwakilan pekerja, agar May Day dapat diperingati dengan memberi dampak serta kebermanfaatan bagi pekerja maupun dunia usaha.

Hingga pada akhirnya hari ini diselenggarakan berbagai kegiatan positif dalam rangka Peringatan May Day, mulai dari senam bersama, cek kesehatan gratis hingga donor darah.

"Selanjutnya kami juga akan menggelar dialog bersama para pekerja, kami ingin mendengar apa yang menjadi keinginan mereka," tegasnya.

Gubernur menginginkan momentum May Day dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai substansi, salah satunya melalui dialog bersama, hingga dunia usaha di Kalimantan Tengah menjadi semakin baik lagi.

Sementara itu Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja Kalteng Adhie menyampaikan, pihaknya sepakat memperingati May Day 2026 dengan kegiatan positif dan tentunya menjaga daerah agar tetap kondusif.

"May Day ini kami tidak melakukan unjuk rasa, kami ingin May Day ini adalah bentuknya syukuran, kita bersuka cita, kita bergembira," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Perum Bulog Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Ricky Bagus memastikan stok bahan pokok (bapok) atau pangan strategis di wilayah setempat terpantau aman untuk enam bulan ke depan.

"Stok bahan pokok di gudang kita saat ini untuk beras 1.300 ton, gula 61 ton, serta minyak goreng 177 ton, jumlah tersebut dipastikan aman untuk enam bulan ke depan," kata Ricky Bagus di Pangkalan Bun, Kobar, Sabtu.

Dia mengatakan, meski di tengah isu global serta kondisi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini mengalami peningkatan, untuk harga komoditi bahan pokok di Bulog tetap stabil dan tidak ada kenaikan harga.

"Untuk harga beras di Bulog saat ini beras premium Rp15.400 per kilogram, beras SPHP Rp13.100 per kilogram dan minyak goreng Rp15.700 per liter," sebutnya.

Ricky mengungkapkan, ada peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap bahan pokok minyak goreng dan gula.

"Di pasar itu sudah mulai naik, namun sebenarnya harga naik itu dipengaruhi harga plastik naik, tetapi dari kita harga dua komoditi ini tetap stabil, jadi masyarakat tidak perlu khawatir" jelasnya.

Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap stok serta harga bapok di Kobar. Menurutnya, apabila sampai terjadi kepanikan, justru itu yang dapat memicu kenaikan harga.

"Karena panik itu kan, masyarakat berlomba-lomba untuk membeli barang, sehingga apabila tidak ada barang, permintaan banyak, jadi otomatis harga menjadi naik," tuturnya.

Selain itu, untuk memperkuat kemandirian pangan di daerah, Bulog bersama Pemkab Kobar bekerja sama melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kobar, jadi setiap ada permintaan GPM kami selalu siap dimana pun diminta," jelasnya.

Ricky menambahkan, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, pihaknya tidak hanya dilakukan di Kobar saja.

"Tetapi juga untuk di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara dengan rincian per alokasi sebanyak 240 ton di antaranya Kobar 162 ton, Lamandau 44 ton dan Sukamara 33 ton," kata Ricky Bagus.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bulog dan melihat langsung ketersediaan pangan untuk Kalimantan Tengah dalam kondisi aman," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Selasa.

Gubernur menyebut langkah ini di antaranya untuk menyikapi kenaikan sebagian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut adalah Pertamax Turbo dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter, dan Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

"Implikasi dari itu (kenaikan harga BBM), biasanya terjadi kenaikan harga pangan. Makanya, kami ke sini salah satunya berkoordinasi bersama Bulog. Kami ingin memastikan stok pangan itu ada dulu, beras, minyak goreng dan lainnya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendalian harga pangan, pihaknya bersiap menyelenggarakan intervensi pasar melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pasar penyeimbang ataupun gerakan pasar murah.

"Supaya harga pangan terkendali, kami mengadakan pasar penyeimbang yang dalam waktu dekat ini kami susun. Supaya harga pangan ini tetap stabil," ucapnya.

Lebih lanjut Agustiar menyampaikan juga ada program bantuan presiden maupun program dari pemerintah provinsi yakni Kartu Huma Betang Sejahtera yang turut membantu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menegaskan untuk ketersediaan pangan provinsi setempat dalam kondisi sangat aman.

"Beras kami memiliki 18 ribu ton lebih, sampai akhir tahun sangat aman. Kemudian minyak goreng masih ada satu juta liter," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi energi baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsinya.

"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Senin.

Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.

"Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.

"Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan," ucapnya.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.

Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Lebih lanjut, Agustiar memaparkan berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

"Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pihaknya memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

"Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

memperkuat sinergi UMPR dan BI dalam meningkatkan literasi serta pemahaman kebanksentralan di kalangan civitas akademika UMPR

Palangka Raya (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam kegiatan Kick-Off Program Pendidikan Kebanksentralan Tahun 2026 di Aula Betang Hapakat Kantor Perwakilan BI Kalteng, Selasa.

"Penandatanganan PKS ini sebuah langkah dalam memperkuat sinergi antara UMPR dan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi serta pemahaman kebanksentralan di kalangan civitas akademika UMPR,” kata Rektor UMPR Prof Dr Muhamad Yusuf SSos MAP di Palangka Raya, Selasa.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung penguatan kurikulum dan implementasi pembelajaran yang lebih aplikatif di lingkungan kampus.

Rektor UMPR menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kampus dalam menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia kerja.

“Kerja sama ini bukan hanya seremoni, tetapi akan kami tindak lanjuti dalam bentuk implementasi nyata di proses pembelajaran. Kami menyambut baik keterlibatan Bank Indonesia, termasuk rencana kolaborasi dengan dosen-dosen UMPR dalam pengajaran mata kuliah kebanksentralan,” ujarnya.

Yusuf menegaskan bahwa keterlibatan praktisi dari Bank Indonesia bersama dosen di kelas akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa.

“Dengan adanya sinergi antara akademisi dan praktisi, mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pemahaman berbasis praktik dan kebijakan terkini. Ini penting untuk membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” katanya.

Kegiatan ini menjadi awal dari implementasi kerja sama yang lebih luas antara UMPR dan Bank Indonesia, khususnya dalam penguatan pendidikan, penelitian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebanksentralan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias menegaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi Bank Indonesia dalam membangun ekosistem literasi kebanksentralan yang berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong keterlibatan aktif dosen dalam pengembangan dan pengajaran materi kebanksentralan, sehingga kurikulum yang diajarkan semakin relevan dengan perkembangan kebijakan Bank Indonesia,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan transparan. Ke depan, kami ingin Bank Indonesia dan perguruan tinggi terus menjadi mitra strategis dalam mengembangkan program kebanksentralan maupun program lainnya,” ujar Yuliansah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul di daerah.

“Pada akhirnya, melalui kerja sama ini kami bersama perguruan tinggi ingin menciptakan SDM yang unggul, yang mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” katanya.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak lewat penghapusan denda Pajak Buni dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Penghapusan denda PBB-P2 ini berlaku hingga 30 Juni mendatang. Mari manfaatkan momen ini untuk segera membayar pajak atau melunasi tunggakan pajak yang dimiliki," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat.

Dia mengatakan, penghapusan denda PBB-P2 ini dihitung pada masa tunggakan pajak. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB-P2.

“Penghapusan denda administrasi ini juga dalam rangka mendorong kepatuhan warga untuk melunasi PBB atas tanah dan bangunan yang dimilikinya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Palangka Raya Emi Abriyani juga mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda untuk segera membayarkan PBB-P2 yang merupakan kewajiban warga negara.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sejatinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, berupa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lainnya.

“Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,” katanya.

Dia menambahkan, pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD tinggi maka semakin banyak program pemerintah yang disusun dan terealisasi. Sebaliknya, jika PAD sedikit maka jumlah program yang dapat dilaksanakan juga terbatas.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi Pemerintah Palangka Raya juga telah meluncurkan aplikasi daring untuk untuk pembayaran pajak daerah.

Peluncuran aplikasi ini bentuk inovasi Pemkot dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bidang pelayanan membayar pajak daerah.

"Sementara untuk pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kanal BRImo (BRI), wondr (BNI), Betang Mobile (Bank Kalteng), myBCA (BCA) dan PosPay (Kantor Pos) atau juga dapat melalui agen2 BRILink BRI yang terdekat melalui BRIVA," katanya.

Sementara itu, pada 2026 Bapenda Kota Palangka Raya menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 sebanyak Rp32 miliar, sementara sampai saat ini realisasi pendapatan pajak sektor tersebut mencapai Rp2,09 miliar lebih atau 6,53 persen dari total target.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026