Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melaksanakan penataan sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya dengan penyediaan jalur khusus pesepeda.

Kebijakan ini menuai respons positif dari sejumlah pihak, khususnya dari para pengguna sepeda yang menganggap jalur tersebut sangat membantu mereka.

"Kami pesepeda sangat mengapresiasi adanya jalur sepeda di jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya yang diupayakan pemerintah provinsi," kata Ketua Hasi Palangka Raya Noriko Yunanto, Jumat. Hasi (Hakumpul Seli Palangka Raya) merupakan komunitas sepeda lipat yang resmi hadir di kota setempat sejak 23 Oktober 2021.

Ia menyebut adanya jalur sepeda dapat menjadi cerminan etalase kota yang ramah terhadap pesepeda.

Dia menyebut berbagai hal positif yang juga bisa didapat, di antaranya mendorong warga aktif bermobilitas menggunakan sepeda, dan tentunya ini sebagai baik mengingat berolahraga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, serta ramah lingkungan.

"Tidak semua kota memiliki jalur sepeda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini," ujarnya.

Respons serupa juga disampaikan salah seorang pesepeda, Didi Faturahman yang mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran karena telah membuat jalur sepeda tersebut di Palangka Raya.

"Harapan kami sebagai pesepeda baik yang digunakan untuk olahraga ini, juga sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yang ke sekolah naik sepeda," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak, terutama yang menuju ke sekolah.

"Kalau bisa pembuatan jalur sepeda diteruskan sampai pusat pendidikan SMP atau SMA yang padat lalu lintasnya seperti sekitar ruas Jalan Achmad Yani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan penyediaan jalur tersebut untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperindah kota.

"Ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi warga khususnya bagi mereka yang senang berolahraga seperti pengguna sepeda," katanya.

Pengecatan jalur sepeda ini sempat menjadi polemik di masyarakat, lantaran pengerjaan dinilai menggunakan cat kurang berkualitas.

Gubernur Agustiar telah menindaklanjuti hal tersebut, hingga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pembenahan.

Hingga hari ini, tampak pengerjaan jalur tersebut mulai kembali dilakukan, di antaranya di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Jalur khusus ini terlihat di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Panjaitan, dan Jalan Brigjen Katamso Kota Palangka Raya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Palangka Raya berencana meningkatkan kerja sama pada level pemerintah kota dari sebelumnya terbatas pada dinas-dinas, sehingga mendukung pembiayaan lebih luas untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Selasa mengatakan peningkatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan itu sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta program strategis pemerintah daerah.

"Kolaborasi dengan lembaga penjaminan kredit menjadi salah satu langkah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," katanya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program yang memerlukan dukungan pembiayaan dapat terlaksana secara optimal dengan mitigasi risiko yang lebih baik.

Pihaknya juga telah telah memperdalam pembahasan sejumlah produk penjaminan yang ditawarkan Jamkrindo, seperti jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

“Ke depan perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi maupun pengadaan dapat memanfaatkan layanan penjaminan ini sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Menurut Arbert, keberadaan Jamkrindo selama ini telah berperan dalam mendukung berbagai proyek pemerintah melalui penerbitan produk penjaminan. Karena itu, Pemko Palangka Raya memandang perlu memperkuat hubungan kerja sama melalui payung hukum yang lebih jelas.

Sementara itu, Pimpinan PT Jamkrindo Cabang Palangka Raya, Sokhib menjelaskan bahwa pihaknya telah lama bekerja sama dengan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut, kerja sama yang telah berjalan diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

“Jamkrindo hadir sebagai perusahaan penjamin yang memberikan layanan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pemeliharaan bagi penyedia jasa yang mengerjakan proyek pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun sebelumnya Jamkrindo telah memberikan layanan penjaminan pada sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pendidikan.

"Hingga saat ini, layanan penjaminan tersebut tercatat berjalan dengan baik tanpa klaim wanprestasi dari penyedia jasa," katanya.

Melalui penjajakan kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan proyek pemerintah daerah dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) angkat bicara terkait meninggalnya seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ditjenpas menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel menyusul

Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, jajaran Lapas Kelas IIA Palangka Raya telah mengambil langkah cepat dan terukur sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Petugas melakukan kontrol rutin terhadap warga binaan pada Sabtu malam, 30 Mei 2026. Ketika warga binaan atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tidak memberikan respons pada pemeriksaan lanjutan, petugas segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk melakukan pemeriksaan medis secara langsung.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat piket, warga binaan tersebut diduga telah meninggal dunia. Menindaklanjuti kondisi tersebut, jajaran pengamanan segera mengamankan lokasi kejadian dan melaporkannya secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," ujar Rika dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Kepala Lapas Kelas IIA Palangka Raya kemudian melakukan koordinasi cepat dengan Polsek Bukit Batu, Polresta Palangka Raya, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh proses penanganan berlangsung secara profesional dan terbuka.

Aparat kepolisian bersama Tim Inafis Polresta Palangka Raya selanjutnya melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Palangka Raya guna menjalani pemeriksaan forensik dan autopsi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Tim Medis Forensik RS Bhayangkara Palangka Raya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh warga binaan."

Dugaan awal penyebab kematian mengarah pada gagal jantung atau serangan jantung. Untuk memastikan penyebab kematian secara komprehensif, sampel biologis telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri di Banjarmasin untuk pemeriksaan lanjutan.

Ditjenpas juga memastikan hak-hak keluarga terpenuhi melalui komunikasi yang intensif dan humanis. Setelah seluruh proses medis selesai dilaksanakan, jenazah diserahkan kepada keluarga secara resmi dalam suasana tertib dan kondusif.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, Ditjenpas bersama pihak terkait turut menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada media massa guna mencegah munculnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif, aparat penegak hukum, serta tim medis forensik guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi internal turut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Ditjenpas akan terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga binaan melalui optimalisasi fasilitas poliklinik, peningkatan pemantauan terhadap warga binaan yang memiliki riwayat penyakit kronis, serta penguatan sistem pengawasan pada blok-blok dengan tingkat risiko tinggi.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas Lapas Kelas IIA Palangka Raya, aparat kepolisian, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja cepat, profesional, dan bersinergi dalam menangani peristiwa ini.

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah resmi memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di seluruh SPBU. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir akibat kelangkaan BBM di sejumlah titik pengisian.

Dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 yang diterbitkan pada Selasa 5 Mei 2026, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp50.000 per pengisian.

Sementara untuk kendaraan roda empat, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp200.000 dan wajib menggunakan QR Code Subsidi Tepat MyPertamina.

Tak hanya Pertalite, pembelian BBM nonsubsidi jenis Pertamax juga ikut dibatasi. Kendaraan roda dua maksimal membeli Rp100.000, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp400.000.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyebut kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan distribusi BBM agar lebih merata dan mencegah praktik penimbunan maupun pembelian berulang di SPBU.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menjelaskan bahwa pengaturan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran BBM lebih tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons terhadap kondisi distribusi yang membutuhkan pengendalian agar tetap merata di seluruh wilayah,” ucapnya dikutip dari laman palangkaraya.go.id, pada Jumat (8/5/2026).

Selain itu, pengelola SPBU juga dilarang melayani kendaraan dengan tangki modifikasi serta pembelian menggunakan jeriken atau drum untuk diperjualbelikan kembali.

Fairid juga menegaskan bahwa pemerintah kota melarang praktik pengisian BBM berulang-ulang dalam waktu singkat.

Selain itu, SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian menggunakan jerigen atau drum yang bertujuan untuk diperjualbelikan kembali oleh pengecer.

Meski demikian, pengecualian diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan yang masih diperbolehkan membeli BBM menggunakan jeriken dengan syarat membawa rekomendasi darig perangkat daerah terkait.

"Kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan pengaturan ini, diharapkan tidak ada lagi penumpukan atau penyalahgunaan di lapangan,” tegasnya.

Dalam aturan tersebut, kendaraan dinas berpelat merah juga dilarang menggunakan Pertalite dan Biosolar, kecuali ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah daerah.

Kebijakan pembatasan ini muncul di tengah isu nasional mengenai pengendalian distribusi BBM subsidi. Sebelumnya, BPH Migas juga sempat mewacanakan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat guna menjaga konsumsi BBM subsidi tetap terkendali.

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan memfasilitasi pengiriman total 1,05 ton cabai merah segar dari Kabupaten Karo ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala KPw BI Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan pengiriman cabai ke luar Sumut ini perdana dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga cabai serta inflasi di Sumut.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga khususnya cabai, juga membantu menjaga daya beli petani maupun masyarakat," ujar Rudy dalam agenda pelepasan pengiriman komoditas cabai dengan skema KAD di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/4/2026) sore.

Sebagaimana diketahui, komoditas cabai menjadi penyumbang utama inflasi di sejumlah daerah. Harga cabai kerap mengalami fluktuasi tajam baik di tingkat petani maupun pedagang.

Di tingkat pedagang, misalnya, bisa tembus Rp100.000 per kilogram (kg) saat pasokan terganggu, atau sebaliknya turun hingga di bawah Rp20.000 per kg saat pasokan berlimpah.

Rudy mengatakan kerja sama antar daerah ini merupakan solusi konkret yang akan membantu petani cabai mempertahankan kestabilan pendapatan mereka, di samping membantu pemerintah menjaga laju inflasi.

"Sehingga kalau harga cabai rendah dan menyebabkan deflasi, petani di Karo tidak kehilangan motivasi untuk menanam lagi di waktu yang akan datang. Ini merupakan suatu terobosan kebijakan yang dapat kami lakukan," jelasnya.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengapresiasi pengiriman komoditas cabai dari Karo ke Palangka Raya Kalteng yang difasilitasi KPw BI Sumut.

Bobby mengatakan KAD masuk dalam salah satu program unggulan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Di tahun 2026, Pemprov Sumut menargetkan ada 12 kabupaten/ kota yang menjalin kerja sama antar daerah, terutama daerah-daerah dengan fluktuasi inflasi tinggi.

"KAD ini merupakan terobosan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada BI yang telah mendorong dan menolong petani kami di Karo. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena ini murni untuk kesejahteraan petani," ujar Bobby.

Adapun Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mengatakan terjadi kenaikan harga cabai yang signifikan di wilayahnya seiring pengiriman komoditas ke Palangka Raya dengan skema KAD.

Komando menyebut Kado merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Sumut dengan luas lahan pertanian cabai mencapai 4.000 hektare.

Namun, wilayah ini juga mencatatkan fluktuasi harga cabai yang cukup ekstrem. Di tingkat petani bahkan hingga menyentuh Rp8.000 per kg saat pasokan berlimpah.

KAD Pemkab Karo dengan Palangka Raya ini diakui Komando membuat harga cabai di tingkat petani membaik.

"Per hari ini sudah terpantau rata-rata harga cabai sudah di Rp25.000 per kg. Ini kabar baik bagi petani kami dan kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah menginisiasi kerja sama ini," ujar Komando.

Dia pun berharap KAD dapat terus berlanjut demi kesejahteraan petani cabai lebih terjamin. (240)

Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak lewat penghapusan denda Pajak Buni dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Penghapusan denda PBB-P2 ini berlaku hingga 30 Juni mendatang. Mari manfaatkan momen ini untuk segera membayar pajak atau melunasi tunggakan pajak yang dimiliki," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat.

Dia mengatakan, penghapusan denda PBB-P2 ini dihitung pada masa tunggakan pajak. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB-P2.

“Penghapusan denda administrasi ini juga dalam rangka mendorong kepatuhan warga untuk melunasi PBB atas tanah dan bangunan yang dimilikinya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Palangka Raya Emi Abriyani juga mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda untuk segera membayarkan PBB-P2 yang merupakan kewajiban warga negara.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sejatinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, berupa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lainnya.

“Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,” katanya.

Dia menambahkan, pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD tinggi maka semakin banyak program pemerintah yang disusun dan terealisasi. Sebaliknya, jika PAD sedikit maka jumlah program yang dapat dilaksanakan juga terbatas.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi Pemerintah Palangka Raya juga telah meluncurkan aplikasi daring untuk untuk pembayaran pajak daerah.

Peluncuran aplikasi ini bentuk inovasi Pemkot dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bidang pelayanan membayar pajak daerah.

"Sementara untuk pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kanal BRImo (BRI), wondr (BNI), Betang Mobile (Bank Kalteng), myBCA (BCA) dan PosPay (Kantor Pos) atau juga dapat melalui agen2 BRILink BRI yang terdekat melalui BRIVA," katanya.

Sementara itu, pada 2026 Bapenda Kota Palangka Raya menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 sebanyak Rp32 miliar, sementara sampai saat ini realisasi pendapatan pajak sektor tersebut mencapai Rp2,09 miliar lebih atau 6,53 persen dari total target.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) berbagi sejumlah tips aman kelistrikan kepada masyarakat agar rumah tetap dalam kondisi aman saat ditinggalkan mudik dan libur Idulfitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026.

"Langkah sederhana ini penting dilakukan untuk meminimalkan potensi gangguan maupun risiko bahaya kelistrikan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Lebaran dengan lebih tenang," kata General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Rabu (18/3).

Melansir Antara, Iwan menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam memastikan keamanan listrik di rumah sebelum bepergian.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan instalasi serta peralatan listrik di rumah dalam kondisi aman. Langkah sederhana ini penting untuk mencegah potensi gangguan maupun risiko kelistrikan," kata Iwan.

Adapun beberapa tips aman kelistrikan yang dapat diterapkan di rumah, pertama dengan memastikan instalasi listrik sudah aman, tidak ada kabel yang terkelupas, serta gunakanlah peralatan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kedua, jangan menumpuk penggunaan stop kontak atau saklar dalam satu titik untuk menghindari panas berlebih.

Kemudian, yang ketiga mencabut serta matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan, terutama saat rumah ditinggalkan dalam waktu lama.

Jangan lupa, keempat, menyalakan lampu penerangan secukupnya sebagai bentuk antisipasi keamanan lingkungan.

Bagi pelanggan prabayar, pastikan token listrik telah terisi sebelum bepergian. Adapun bagi pelanggan pascabayar, lakukan pembayaran lebih awal agar mudik lebih tenang,itu dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile.

"Kami berharap langkah-langkah tersebut dapat membantu masyarakat untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan selama mudik lebaran dari risiko yang tidak di inginkan," kata Iwan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Iwan berharap masyarakat dapat meninggalkan rumah dengan rasa aman dan menikmati momen Lebaran tanpa kekhawatiran terhadap kelistrikan.

Palangka Raya (ANTARA) - Sebanyak 488 lapak pedagang meramaikan pelaksanaan Pasar Ramadhan 2026 yang tersebar di tujuh lokasi pasar yang disiapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Terdapat sekitar 488 lapak pedagang yang akan disebarkan mengisi tujuh lokasi Pasar Ramadhan tersebut. Jumlah lapak di masing-masing lokasi disesuaikan dengan luas area dan kapasitas yang tersedia," kata Plt Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya, Samsul Rizal di Palangka Raya, Kamis.

Dia menerangkan, sebaran lapak Pasar Ramadhan di antaranya depan SMA Negeri 1 Palangka Raya 208 lapak, Masjid Shalahuddin Universitas Palangka Raya 60 lapak, Pasar Kahayan 24 lapak, Masjid Al Husna 48 lapak, Masjid Kubah Kecubung 38 lapak, Pasar Datah Manuah 70 lapak dan Halaman Gedung Juang 40 lapak.

"Jumlah lokasi Pasar Ramadhan di tahun 2026 ini bertambah dengan hadirnya dua lokasi baru, yakni di Halaman Gedung Juang dan Pasar Datah Manuah,” kata Samsul Rizal.

Dia mengatakan, penambahan tersebut semakin memudahkan masyarakat mencari aneka takjil dan kuliner berbuka puasa. Penyebaran lokasi Pasar Ramadhan ini merupakan strategi agar aktivitas jual beli lebih tertata dan tidak terpusat di satu kawasan saja.

Selain itu penyebaran lokasi memberikan kenyamanan bagi pengunjung, dan membuka peluang usaha yang lebih merata bagi para pedagang.

“Dengan lokasi yang tersebar dan kapasitas yang disesuaikan, masyarakat bisa memilih Pasar Ramadhan terdekat. Sementara pedagang juga mendapatkan kesempatan berjualan yang lebih tertib,” tambahnya.

Pasar Ramadhan merupakan tradisi tahunan warga setempat. Selain sebagai pusat jajan khas Ramadhan, acara itu juga bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terwujud melalui transaksi jual beli.

"Yang tidak kalah penting, Pasar Ramadhan juga sebagai tempat bersilaturahmi masyarakat. Tak hanya dengan sesama umat Muslim, tetapi juga antar umat beragama yang kondisinya beragam di Palangka Raya," katanya.

Selain delapan lokasi Pasar Ramadhan yang disiapkan masyarakat, secara swadaya atau pun mandiri, warga Kota Palangka Raya di sejumlah lokasi strategis juga melaksanakan aktivitas serupa.

"Berbagai produk yang dijual untuk keperluan berbuka puasa dan sahur. Menu yang disajikan seperti aneka lauk pauk, aneka minuman segar, aneka kue khas Ramadhan, kurma dan menu lainnya," kata Samsul Rizal.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya resmi menjalin kerja sama dengan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas terkait pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Senin (9/2) di Aula Manajemen RSUD Kapuas, Jalan Tambun Bungai No. 16, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan program JKK, khususnya dalam pemberian jaminan perawatan bagi peserta Taspen yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Branch Manager PT Taspen (Persero) KC Palangka Raya, Muchlis Herdian, dan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Delianae. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran manajemen dan staf rumah sakit serta tim dari PT Taspen KC Palangka Raya.

Melalui kolaborasi ini, peserta Taspen yang mengalami risiko kecelakaan kerja dapat memperoleh layanan medis secara terjamin dan terkoordinasi di RSUD Kapuas.

Program JKK sendiri mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa pembiayaan perawatan, santunan, hingga tunjangan cacat.

Pengelolaan Program JKK oleh Taspen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 66 Tahun 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak berharap layanan kepada peserta Taspen di wilayah Kapuas dan sekitarnya semakin cepat, tepat, dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin telah meninjau pembangunan Resimen Induk Kodam (Rindam) XXII/Tambun Bungai dan Dodiklatpur Rindam.

Peninjauan itu dilakukan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/11/2025). Saat kunjungan, Sjafrie didampingi oleh Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur bagi pusat pendidikan dan pelatihan militer di tanah Borneo ini

"Keberadaan Rindam dan Dodiklatpur Rindam sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mendukung program strategis pertahanan di pulau Kalimantan," dalam keterangan tertulis, Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).

Adapun, pembangunan pembangunan Rindam dan Dodiklatpur diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat di sekitar lokasi.

Misalnya, mendorong kemandirian ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, serta memperbesar peluang bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai anggota TNI.

Adapun, rencana pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas di Kalimantan Tengah, menjadikan Kodam XXII/Tambun Bungai sebagai pilar keamanan yang solid di Pulau Borneo.