IDXChannel– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran etanol sebesar 10 persen atau bioetanol 10 persen (E10) mulai 2027.

“Di 2027, kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” ujar Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Kebijakan tersebut, merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengembangkan sumber energi nabati.

Ini juga sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Bahlil menjelaskan, penerapan bioetanol diharapkan dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2024, impor minyak nasional mencapai 330 juta barel, terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel bahan bakar minyak (BBM).

“Dengan mandatori E10, kita ingin menurunkan angka impor bensin sebagaimana biodiesel telah menekan impor solar,” katanya.

Pemerintah mencatat, penerapan biodiesel sejak 2020 hingga 2025 telah menghemat devisa sebesar USD40,71 miliar. Kebijakan tersebut dinilai berhasil mengurangi impor solar dan memperkuat neraca energi nasional.

Bahlil menambahkan, program bioetanol juga menjadi topik utama dalam kerja sama energi antara Indonesia dan Brasil.

Brasil diketahui telah menerapkan mandatori etanol hingga kadar 30 persen, bahkan mencapai 100 persen di beberapa negara bagian.

“Karena ini sesuatu yang baru, saya kirim tim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan pakar di sana. Mereka juga akan ke sini untuk saling memberi informasi dan pengalaman,” kata dia.

Ia menegaskan kerja sama tersebut tidak hanya untuk belajar tentang bioetanol, tetapi juga memperluas kolaborasi dua arah. Nantinya, Brasil akan mempelajari penerapan biodiesel dari Indonesia, sementara Indonesia mendalami praktik terbaik etanol dari Brasil.

Sebelumnya, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui mandatori E10 sebagai bagian dari strategi menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan kesiapan perusahaan pelat merah itu dalam mendukung kebijakan tersebut.

“Pertamina selaras dengan arah kebijakan pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional,” ujar Simon.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian permasalahan pada sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax telah berhasil diselesaikan. Sejumlah lapisan sistem telah diperbaiki, terutama yang berada di permukaan.

"Jadi Coretax itu ada beberapa layer yang bisa kita perbaiki. Untuk software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, sudah kita perbaiki," ujar Purbaya dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantornya pada Jumat (24/10/2025).

Pada lapisan atas, permasalahan seperti time out, gagal login, hingga gangguan akses telah diselesaikan dengan melakukan perbaikan pada jalur koneksi telekomunikasi.

Sementara pada lapisan tengah, isu seperti session error, halaman blank, dan security overkill berhasil diatasi melalui perbaikan manajemen session dan cookie, serta penerapan CDN (Content Delivery Network) dan application firewall.

Purbaya menjelaskan, beberapa bagian sistem masih sulit dilakukan perbaikan karena berada di bawah kendali pihak LG, selaku rekanan pengembang sistem. Menurutnya, tim perbaikan baru bisa mengakses layer tersebut pada Desember mendatang.

"Masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG. Kita belum dikasih akses karena mereka masih ngerjakan itu. Baru Desember nanti dikasih ke kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa tingkat keamanan Coretax saat ini sudah meningkat drastis. Dia mengatakan Cybersecurity yang semula memiliki skor 30 dari 100, kini telah naik level menjadi lebih dari 95.

"Ini sekarang security-nya Cortex sudah bagus sekali. Kan dulu saya bilang cybersecurity-nya 30 dari 100, sekarang sudah 95+. Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat dari D sampai E, jadi A+. Jadi cybersecurity-nya sudah bagus sekali," ucap dia.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa potensi kebocoran data seperti yang sempat terjadi sebelumnya kini telah tertutup rapat. Sehingga, potensi kebocoran data tidak akan terjadi.

"Kita sudah panggil hacker kita yang jago-jago. Orang Indonesia ya, bukan asing. Anda jangan kira lho, orang Indonesia itu hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu yang jagoan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Bank Indonesia (BI) menyoroti peningkatan potensi risiko global yang berasal dari Amerika Serikat (AS), terutama ancaman government shutdown.

BI pun mewaspadai bahwa kondisi ini dapat memicu efek domino dan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, ketidakpastian global saat ini berada pada tingkat yang cukup tinggi. Dampak dari shutdown pemerintah AS bisa merambat ke berbagai sektor ekonomi dunia.

"Ketidakpastian global saat ini cukup tinggi, salah satunya dari AS. Shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar, lalu berpengaruh ke ekspektasi yield, tingkat pengangguran, dan persepsi pasar," kata Juli dalam acara Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Juli menjelaskan, peningkatan tingkat pengangguran di AS biasanya akan direspons oleh Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), melalui kebijakan suku bunga acuan (Fed Funds Rate). Perubahan arah kebijakan moneter ini akan menular ke pasar keuangan global.

"Ini termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lainnya," ujar Juli. Dia menegaskan, ketidakpastian global saat ini merupakan kombinasi antara kondisi fiskal AS dan respons kebijakan moneter AS terhadap dinamika tersebut, yang berpotensi menciptakan volatilitas pasar keuangan.

Juli juga menyoroti bahwa tren ekonomi global secara umum masih melambat. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah kebijakan tarif dagang AS yang memberikan tekanan pada kinerja perdagangan global. "Ini mempengaruhi kegiatan ekspor-impor di sejumlah negara, termasuk di Amerika Serikat yang pertumbuhannya melambat," kata Juli.

Ia menginformasikan bahwa setelah pertemuan FOMC Oktober 2025, terdapat informasi baru mengenai pengenaan tarif tambahan oleh AS terhadap komoditas tertentu seperti farmasi, mebel, dan otomotif, yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2025.

Selain itu, ada juga rencana tarif tambahan terhadap produk asal global lainnya. "Ini tentu saja meningkatkan ketidakpastian global dan berdampak ke pasar keuangan dunia," ujarnya.

Mengenai kondisi di negara-negara utama, Juli mengungkapkan pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan masih lemah, ditunjukkan oleh melemahnya kondisi ketenagakerjaan dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Sementara di Eropa, Jepang, dan India, pertumbuhan ekonomi juga belum terlalu kuat, meskipun ada stimulus fiskal di masing-masing negara. Satu pengecualian adalah China, yang pertumbuhan ekonominya sedikit di atas perkiraan pada kuartal III 2025, didorong oleh stimulus fiskal dan kebijakan moneter Bank Sentral Tiongkok.

Dengan kondisi global yang tidak menentu, BI memproyeksikan ekonomi dunia sepanjang 2025 akan tumbuh sekitar 3,1 persen. Untuk proyeksi 2026, BI akan melakukan asesmen lebih lanjut dan menyampaikannya pada waktunya.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta perusahaan-perusahaan di Jakarta ikut turun tangan dalam menghijaukan kawasan kolong tol di Jakarta Utara.

Pramono menekankan hal itu juga bertujuan agar pembangunan di Jakarta tidak fokus di pusat jalan-jalan utama, tetapi juga hingga ke pinggiran.

"Caranya bagaimana? Kami sedang akan duduk bersama dengan tentunya perusahaan-perusahaan yang memang berkewajiban untuk membantu membuat pertamanan menjadi lebih indah di Jakarta, terutama di Jakarta Utara kemarin," ujar Pramono kepada wartawan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Pada hari sebelumnya, Pramono meresmikan Taman Si Pitung Jampea, Koja, Jakarta Utara yang berada di kolong Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok.

Sejumlah fasilitas seperti area berinteraksi, lapangan futsal, skate park hingga arena bermain anak tersedia di lokasi taman yang dekat dengan akses Makam Mbah Priok itu.

"Hari ini saya meresmikan salah satu yang memang betul-betul saya dorong, yaitu ruang terbuka hijau dan tempat bermain untuk anak di tempat-tempat seperti kolong jembatan, kolong jalan tol, dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sini hari ini diresmikan, diberikan nama Taman Si Pitung," kata Pramono, Kamis (23/10/2025).

Pramono mengakui bahwa wilayah Jakarta Utara yang dikenal padat penduduk membuat ruang terbuka hijau (RTH) terbatas. Dia pun menginstruksikan Distamhut agar memperbanyak RTH di kolong-kolong tol, terutama wilayah Jakarta Utara.

"Dan tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan juga Bapak Wali Kota agar yang seperti ini juga segera dibuka di tempat-tempat baru, terutama di kolong-kolong jembatan. Selain dilakukan mural graffiti, mereka juga diizinkan untuk membuat tempat bermain dan sekaligus taman untuk masyarakat kita," ucapnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan santai gugatan yang diajukan oleh 1.900 mantan karyawan PT Kertas Leces, bekas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi kertas.

Mereka menuntut pemerintah membayar uang pembayaran gaji dan pesangon pasca perusahaan kertas tertua tersebut dinyatakan pailit pada 2023.

Purbaya menilai persoalan tersebut sebaiknya diserahkan kepada BPI Danantara, perusahaan holding BUMN yang membawahi sejumlah entitas termasuk yang menangani aset eks BUMN pailit seperti PT Kertas Leces.

“Leces, kan, perusahaan (BUMN). Ya sudah, minta ke Danantara lah. Suratnya belum sampai ke sini. Kalau sampai, saya lempar ke Danantara,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025) malam.

Untuk diketahui, PT Kertas Leces merupakan perusahaan kertas plat merah yang dibubarkan sejak 2023. Sebanyak 1.900 orang eks karyawan perusahaan menggugat Menkeu Purbaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1 per orang atau Rp1.900 secara keseluruhan sebagai simbol pertanggungjawaban moral negara terhadap nasib ribuan buruh yang terdampak.

Kuasa hukum para penggugat, Eko Novriansyah Putra menyatakan, langkah hukum ini bukan semata-mata menuntut uang, melainkan mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap keadilan sosial bagi mantan pekerja BUMN.

"Negara tidak boleh diam ketika pekerjanya sendiri dizalimi oleh birokrasi. Gugatan Rp1 ini adalah simbol bahwa keadilan sosial masih bisa diperjuangkan melalui jalur hukum, dan butuh niat baik dari Menteri Keuangan,” ujar Eko.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Bank Indonesia terus mengurangi posisi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai bagian dari langkah ekspansi likuiditas. Nilai SRBI tercatat turun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp707,05 triliun per 21 Oktober 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan bahwa meskipun nilai SRBI terus dikurangi, penerbitan instrumen moneter ini akan tetap dilakukan oleh bank sentral."Jadi SRBI sebagai instrumen moneter akan tetap ada," kata Juli dalam pelatihan wartawan BI di Bukittingi, Jumat (24/10/2025).

Juli menjelaskan SRBI merupakan instrumen kontraksi yang diperlukan sebagai bagian dari operasi moneter BI. Operasi moneter sendiri dapat berupa penyerapan likuiditas dari sistem jika diperlukan, atau penambahan likuiditas jika kebijakan BI bersifat ekspansif.

Adapun, instrumen moneter seperti SRBI ini ditujukan untuk mentransmisikan kebijakan dari BI-Rate ke suku bunga pasar uang, suku bunga perbankan, dan pada akhirnya ke sektor riil.

Ke depan, BI berencana memperkaya instrumen moneter untuk memperdalam pasar keuangan.

Juli menekankan, selain SRBI, BI akan menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight.

"Instrumen ini akan ditambah dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen sekaligus memperdalam pasar keuangan," kata Juli. Dengan demikian, pengembangan ini bertujuan untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan pada transaksi di pasar uang.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap Indonesia terus menjajaki peluang kerja sama dengan Brasil guna meningkatkan ekspor di sektor pertanian.

Menurutnya, peluang kerja sama kedua negara terbuka lebar, terutama untuk komoditas kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.

"Kami kan sudah tiga kali ketemu ke Menteri Pertanian Brasil. Kami dua kali kunjungan ke Brasil. Menteri Brasil tiga kali kunjung ke Indonesia. Yang kita bahas adalah bagaimana saling menguntungkan. Yang pertama, yang surplus di Indonesia CPO. Kopi, kakao, yang kita ekspor ke sana. Ada kelapa." kata Mentan Amran di Istana Presiden, Kamis (23/10/2025).

Mentan menegaskan, kerja sama antara Indonesia dan Brasil sudah terbangun lama dan kini memasuki fase yang lebih konkret. Di samping Indonesia dengan komoditas unggulannya, Brasil juga memiliki kekuatan di komoditi sapi, daging, dan gandum, yang diskemakan untuk dikembangkan melalui pola investasi.

Mentan memandang kemitraan dengan Brasil adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Kerja sama dengan negara yang berhasil menjadikan pertanian sebagai kekuatan ekonomi seperti Brasil menjadi wujud nyata arah kebijakan tersebut.

“Presiden selalu menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa ditawar. Karena itu, setiap kerja sama harus memberi manfaat langsung bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani kita,” tutur Amran.

Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman penting di sektor pertanian. Pada 30 Oktober 2023, Mentan Amran telah mengajak Brasil untuk berinvestasi dan melakukan transfer teknologi di sektor gula, dengan tujuan mempercepat target swasembada gula nasional.

Selanjutnya, 12 September 2024 Indonesia - Brasil melakukan kerjasama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp4,5 triliun.



(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 ditopang oleh dua pilar utama yakni kinerja ekspor dan belanja pemerintah.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Juli Budi Winantya mengungkapkan ekonomi menunjukkan tren positif menjelang rilis data resmi pada November mendatang.

"Di triwulan III ini, berdasarkan indikator terkini, karena data resmi baru akan keluar pada awal November, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi didorong oleh dua hal utama, yaitu ekspor dan belanja pemerintah," kata Juli dalam Pelatihan Wartawan di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Juli menjelaskan bahwa dari sisi ekspor, beberapa komoditas strategis seperti kelapa sawit, besi, dan baja masih mencatat pertumbuhan yang tinggi. Kinerja ekspor ini terutama ditujukan ke negara-negara seperti India dan China.

"Ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025," ungkap Juli.

Sementara itu, dorongan dari sisi domestik datang dari belanja pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sejumlah program dan proyek prioritas pemerintah, termasuk di bidang infrastruktur dan energi, serta tambahan paket kebijakan ekonomi baru, akan berkontribusi pada penguatan permintaan domestik.

Dengan adanya perkembangan tersebut, Juli memandang perekonomian Indonesia pada semester II-2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan semester I 2025.

Tren positif ini juga didukung oleh kebijakan BI, termasuk suku bunga acuan dan kebijakan likuiditas.

"Selain itu, pemerintah juga menyampaikan akan ada tambahan bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan IV, dan hal ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada semester II," ungkap Juli.

Secara keseluruhan, BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen sepanjang 2025.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan importir pakaian bekas atau thrifting di Jakarta.

Dia menolak para pedagang di Jakarta hanya sebagai reseller dari hasil thrifting.

"Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Memang saya tidak mau para pedagang itu hanya menjadi reseller dari hasil thrifting tersebut," kata Pramono saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Pramono menilai pasar thrifting merugikan pusat grosir pakaian di Tanah Abang maupun Pasar Senen. Hal itu membuatnya setuju dengan langkah Purbaya.

"Karena thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di Pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Jakarta setuju dengan itu," kata dia.

Lebih lanjut, dia meminta Dinas PPKUKM turun tangan memberikan pelatihan kepada para pedagang.

"Kalau bisa kemudian saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian, kalau thrifting ini enggak ada yang diuntungkan," kata dia.

"Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi, nanti kalau memang ada operasi, malah Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting," kata Pramono.

Sebelumnya, Purbaya mengumumkan rencana tegas untuk menghentikan aktivitas impor pakaian bekas (balpres).

Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal dan sekaligus melindungi industri tekstil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Cara penyetopan yang akan dilakukan Purbaya adalah dengan memasukkan para pemasok pakaian bekas ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Sepertinya mereka udah tau, kita udah tau pemerintahnya siapa aja. Saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, nggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya.

Purbaya memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau pusat thrifting lainnya, sebab pasokan barang akan digantikan oleh produsen dari dalam negeri.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyerapan dana Rp14,6 triliun yang saat ini masih mengendap di perbankan.

Dia menegaskan, tidak ada solusi lain selain mempercepat realisasi belanja agar dana tersebut dapat berdampak langsung pada perekonomian.

"Enggak ada solusi. Mereka mesti terserap dengan cepat saja," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025) malam.

Purbaya menjelaskan, selama ini banyak pemerintah daerah yang masih menahan dana dalam jumlah besar hingga akhir tahun, dengan alasan untuk kebutuhan operasional pada awal tahun berikutnya. Padahal, hal ini justru membuat perputaran uang di daerah menjadi lambat.

"Biasanya mereka itu kan perlu sampai akhir tahun disisakan untuk bulan Januari, Februari. Nanti tahun depan kita akan kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat, tanggal 1 atau 2 Januari sudah bisa keluar. Jadi enggak perlu numpuk uang lagi," ujarnya.

Menurutnya, dengan sistem baru tersebut, pemerintah daerah tak perlu lagi menahan dana dalam jumlah besar. Dia mencontohkan, setiap akhir tahun pemerintah daerah kerap masih memiliki simpanan mencapai Rp100 triliun secara nasional.

"Kalau sistem yang kita kembangkan seperti itu, harusnya mereka enggak usah numpuk Rp100 triliun lagi. Akibatnya uangnya bisa langsung dipakai buat perekonomian," ujarnya.

Menkeu menekankan pentingnya disiplin dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran daerah. Dia berharap Pemprov DKI dan pemerintah daerah lainnya dapat meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kalau cara pencairan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara mencanangkan belanja tepat waktu, tepat sasaran. Itu aja," ucap Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan sistem baru agar pemerintah daerah tak perlu lagi menahan dana dalam jumlah besar untuk kebutuhan di awal tahun.

Dia mencontohkan, setiap akhir tahun pemerintah daerah kerap masih memiliki simpanan untuk kebutuhan operasional pada awal tahun berikutnya. Hal ini membuat perputaran uang di daerah menjadi lambat.

"Biasanya mereka itu kan perlu sampai akhir tahun disisakan untuk bulan Januari, Februari. Nanti tahun depan kita akan kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat, tanggal 1 atau 2 Januari sudah bisa keluar. Jadi enggak perlu numpuk uang lagi," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025) malam.

Dengan sistem baru tersebut, pemerintah daerah tak perlu lagi menahan dana dalam jumlah besar.

"Kalau sistem yang kita kembangkan seperti itu, harusnya mereka enggak usah numpuk Rp100 triliun lagi. Akibatnya uangnya bisa langsung dipakai buat perekonomian," ujarnya.

Menkeu menekankan pentingnya disiplin dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran daerah. Dia berharap Pemprov DKI dan pemerintah daerah lainnya dapat meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kalau cara pencairan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara mencanangkan belanja tepat waktu, tepat sasaran. Itu aja," ucap Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN China, termasuk Sinopec, membatalkan pembelian minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi.

Trump memberikan sanksi dengan memasukkan Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC ke dalam daftar hitam. Hal itu menambah gangguan di pasar minyak.

Perusahaan-perusahaan besar mulai mengkaji pembatasan tersebut, setelah langkah serupa juga diterapkan oleh Uni Eropa, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas isu-isu sensitif.

Perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan pembelian beberapa kargo spot, sebagian besar ESPO, sejenis minyak dari Timur Jauh Rusia, kata mereka.

Pembelian minyak dari perusahaan milik negara China menyumbang lebih dari 400.000 barel per hari pengiriman minyak Rusia melalui laut, hingga 40 persen dari keseluruhan volume yang tiba melalui kapal, menurut Kpler Ltd. Rusia juga mengirimkan minyak mentah ke China melalui jalur darat melalui pipa.

"Aliran ke China diperkirakan akan menurun," kata direktur program Riset Energi China di Institut Studi Energi Oxford, Michal Meidan.

“Namun, aliran pipa minyak tampaknya akan terus berlanjut mengingat pembayarannya didasarkan pada skema pinjaman yang tampaknya tidak melalui bank-bank Barat,” ujarnya.

Pasar minyak global telah terguncang minggu ini oleh gelombang sanksi AS, yang menargetkan dua produsen terbesar Rusia dan dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow agar mengakhiri perang di Ukraina.

Harga minyak melonjak pada Kamis kemarin setelah paket kebijakan pemerintahan Trump diumumkan, dan harga minyak berjangka Brent berada di jalur untuk kenaikan mingguan lebih dari 7 persen.

China Petroleum & Chemical Corp., yang secara resmi dikenal sebagai Sinopec, serta China Zhenhua Oil Co. dan Sinochem Group tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pada Kamis, Beijing menolak langkah AS dengan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan: "China secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak berdasar pada hukum internasional."

Trump berencana untuk meningkatkan pembelian minyak Rusia oleh China dengan mitranya, Xi Jinping, pada pertemuan di Korea Selatan minggu depan. KTT ini akan memberikan kesempatan kepada para pemimpin kedua negara dengan ekonomi terbesar tersebut untuk mencapai kemajuan menuju kesepakatan perdagangan yang lebih luas setelah periode hubungan yang tegang.

Selain China, aliran minyak Rusia ke India, pembeli utama lainnya, diperkirakan anjlok menyusul sanksi AS. Sanksi tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan Barat, yang sebelumnya berupaya membatasi pendapatan Kremlin dengan batasan harga yang dirancang untuk mencegah gangguan pasokan dan lonjakan harga.

Perusahaan-perusahaan milik negara China tersebut dapat mencari alternatif yang lebih murah, mengurangi produksi, atau memulai pemeliharaan tak terencana karena harga minyak dari Timur Tengah dan Afrika Barat menjadi lebih mahal, dengan pengguna India juga mencari pengganti untuk barel Rusia, kata sumber tersebut.

Harga minyak berjangka Brent, patokan global, diperdagangkan tepat di bawah USD66 per barel pada Jumat. Meskipun telah melonjak minggu ini, harga masih turun sekitar 12 persen tahun ini di tengah kekhawatiran bahwa peningkatan pasokan dari OPEC+, aliansi produsen yang luas yang mencakup Rusia, akan berkontribusi pada surplus global.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada kedua raksasa minyak tersebut setelah menuduh Rusia "kurang berkomitmen serius terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina." Sanksi tersebut merupakan sanksi besar pertama AS terhadap Moskow sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari tahun ini.

"Sanksi tersebut memang akan memiliki konsekuensi serius tertentu bagi kami, tetapi secara keseluruhan, sanksi tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi kami," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin kepada para wartawan pada Kamis.

Moskow memiliki waktu sekitar satu bulan untuk bersiap sebelum pembatasan tersebut berlaku sepenuhnya.

(Febrina Ratna Iskana)