IDXChannel - Pemerintah mengumumkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi sebanyak 35.046.783 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya mencapai Rp30 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, stimulus ekonomi berupa BLT ini mulai disalurkan pada Oktober hingga Desember 2025.

"Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat," ujarnya di depan Kantor Pos Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat Jumat (17/10/2025).

Airlangga menjelaskan, jumlah penerima manfaat BLT pada periode ini lebih tinggi daripada sebelumnya, yaskni mencakup kurang lebih 140 juta orang.

"Kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional," ujarnya.

Di samping itu, Airlangga menyebut tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako.

Penyaluran BLT ini juga akan dilakukan segera melalui Himbara yang untuk 18,3 juta.

"Dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti," ujar dia.

"Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan siap beroperasi mulai 10 November 2025. Pengoperasian RDMP Balikpapan ini akan menambah produksi solar, avtur, dan LPG.

"Informasi yang saya sampaikan (ke Presiden Prabowo) rencananya pada 10 November akan mulai running untuk unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) yang di Balikpapan, itu RDMP yang akan menambah produksi solar, avtur, dan tambahan sedikit LPG," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Selain itu, Simon menyampaikan untuk fasilitas produksi bensin, nafta blok, baru akan beroperasi pada Juni 2026 mendatang. Kedua kilang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, seiring upaya pemerintah menurunkan impor BBM.

"Unit yang satu lagi yang Nafta blok, produk bensin, itu sambil berjalan kemungkinan berjalan sekitar Juni 2026, tetapi yang pasti RFCC bisa kami usahakan berjalan pada 10 November," sambungnya.

Sekadar informasi Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai USD7,4 miliar. Dari total tersebut, USD4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan USD3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Proyek ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional, karena kapasitas pengolahan kilang naik sebanyak 100 ribu barel per hari. Dengan begitu, kapasitas pengolahan menjadi 360 ribu barel per hari.

Proyek RDMP Balikpapan, merupakan bagian dari 7 proyek yang tengah dikerjakan PT Pertamina. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terdiri dari RDMP RU (Refinery Unit) IV Cilacap, RDMP RU VI Balongan, RDMP RU III Plaju, RDMP RU V Balikapapan, RDMP RU II Dumai, Grass Root Refinery (GRR) Tuban, dan GRR Bontang.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi meluncurkan dua program baru pemerintah, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi.

Peluncuran kedua program tersebut berlangsung di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

“Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi,” kata Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga menjelaskan, program BLT tambahan ini akan diberikan selama tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember 2025 kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

Jumlah ini meningkat dibandingkan BLT sebelumnya dan diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako,” ujarnya.

Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk 18,3 juta KPM dan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta KPM. Airlangga menegaskan proses pencairan akan dimulai minggu depan.

“Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya,” katanya.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan baru (fresh graduate) di dunia usaha, industri, BUMN, serta lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.

“Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru di dunia usaha dan industri. Program ini juga untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” kata Airlangga.

Pada tahap pertama, program ini diikuti 20.000 peserta magang yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025. Batch kedua akan dibuka pada November dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta.

“Seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan sesuai standar daerah kabupaten dan kota. Selain itu juga mendapat iuran jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” terang Airlangga.

Per Jumat (17/10/2025), jumlah perusahaan yang telah mendaftar mencapai 1.666 perusahaan dengan 26.181 posisi kerja yang ditawarkan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

“Dalam proses ini nanti beberapa perusahaan, penerima, dan sejumlah rektor hadir di sini, baik dari UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan universitas lainnya,” tutur Airlangga.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Kamis 16 Oktober 2025.

Kunjungan dilakukan untuk meninjau ketersediaan LPG, sekaligus meninjau lapangan sumur minyak masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil menjelaskan tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Di mana, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat.

“Presiden memerintahkan kepada saya untuk memperhatikan apa yang menjadi keinginan rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, agar uang yang dihasilkan itu bisa berputar ke rakyat,” katanya di sela kunjungan kerja, di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera seperti dikutil dari siaran pers Jumat (17/10/2025).

Bahlil berpesan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, karena aktivitas operasi lapangan sumur rakyat merupakan kegiatan yang berisiko tinggi.

Menteri ESDM juga meninjau salah satu pangkalan LPG Pertamina di Desa Sido Rejo. Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Bahlil bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri berbincang dengan pemilik pangkalan LPG Arif Setiawan, membahas ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi LPG di wilayah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang juga hadir pada tinjauan berharap, Pertamina memberi dukungan terhadap lapangan sumur masyarakat.

“Saya harap Pertamina memberikan pembinaan untuk keselamatan, agar masyarakat kita juga dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman,” tutur Herman Deru.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi migas nasional, demi mencapai ketahanan energi dalam negeri.

"Pertamina senantiasa berupaya meningkatkan produksi migas melalui berbagai upaya, termasuk mendukung inisiatif program sumur milik rakyat sesuai amanah pemerintah," kata Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – Ada yang berbeda di pesisir pantai Desa Kelan, Bali. Meski perahu-perahu nelayan sibuk hilir mudik pagi itu, tidak ada suara mesin yang bising dan asap yang menganggu. Hanya terdengar suara ombak dan angin, disertai wajah-wajah semangat menyongsong pagi penuh senyuman. Suasana ini berubah sejak beberapa bulan terakhir, ketika PT Pertamina International Shipping (PIS) menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memilih desa tersebut menjadi Desa Energi Berdikari (DEB).

Di bawah payung DEB, PIS berinovasi melalui KeNaLi (Keluarga Nelayan Lestari), program holistik yang mengusung semangat kolaborasi untuk menciptakan masyarakat pesisir mandiri energi dan berdaya secara ekonomi. Di Desa Kelen ini, PIS memberikan bantuan mesin perahu nelayan bertenaga listrik yang dayanya diisi menggunakan panel surya. Teknologi ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi karbon hingga lebih dari 70% dalam dua bulan terakhir, tetapi juga membantu nelayan menghemat biaya operasional bahan bakar.

Dalam tahap awal, PIS memberikan lima unit mesin listrik dan sepuluh baterai untuk kapal nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tanjung Sari, serta dukungan panel surya untuk rumah tangga nelayan dan fasilitas publik desa. Dukungan ini diberikan sejak tahun lalu dan setelah menempuh masa uji coba, dalam dua bulan terakhir pemakaian, implementasi ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga 62 kilogram CO? dan meningkatkan efisiensi energi sebesar 78% dibandingkan mesin berbahan bakar minyak.

Selain fokus pada energi bersih, PIS juga menghadirkan pendidikan konservasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga pesisir melalui pendekatan Door-to-Door Education (DTDE). Edukasi ini mengintegrasikan kegiatan konservasi lingkungan seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pelestarian mangrove, dan penggunaan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini telah melatih 161 keluarga di Desa Kelan untuk memilah dan mengelola sampah organik dan anorganik, menghasilkan pengurangan timbulan sampah hingga 183 kilogram per minggu, serta menciptakan eco trip mangrove yang menjadi potensi wisata edukatif baru bagi desa.

Manager CSR PIS Alih Istik Wahyuni menjelaskan bahwa program DEB merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai subholding Pertamina yang beroperasi di sektor logistik kelautan. “Sebagai subholding Pertamina yang wilayah kerjanya di laut, PIS memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi pada pelestarian ekosistem maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Alih.

Program yang berkolaborasi dengan Divers Clean Action (DCA) sejak 2024 ini, juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap agenda transisi energi nasional dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Apresiasi terhadap program DEB KeNaLi disampaikan oleh Made Yudha Wibawa, Analis Rehabilitasi dan Konservasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura, yang merupakan pengelola kawasan hutan mangrove di wilayah Benoa.

“Harapannya, kelompok nelayan dapat mandiri secara energi dan mampu mengelola kawasan dengan sumber energi bersih, bahkan setelah program berakhir,” ujarnya, saat kunjungan ke Desa Kelan pekan lalu.

Dukungan juga datang dari pemerintah desa setempat, I Wayan Sukarena, Jro Bendesa Kelan, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi desa, terutama dalam bidang energi bersih dan pariwisata ramah lingkungan.

“Program ini membuka peluang besar bagi kami untuk mengembangkan wisata energi bersih sekaligus menjaga kelestarian mangrove yang menjadi penyangga kehidupan masa depan,” ungkapnya.

Upaya ini sejalan dengan dukungan PIS terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan 14 (Ekosistem Lautan).

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Banyak masyarakat masih bertanya-tanya, apa fungsi nomor WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’ yang belakangan ini sering disebut-sebut dalam berbagai saluran informasi resmi pemerintah?

Lapor Pak Purbaya adalah layanan pengaduan dan konsultasi resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau laporan terkait pajak, bea masuk, dan aktivitas kepabeanan lainnya secara langsung melalui nomor WhatsApp.

Apa Fungsi Nomor WhatsApp Lapor Pak Purbaya?

Fungsi utama dari nomor WA Lapor Pak Purbaya adalah sebagai saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan pihak Bea Cukai. Berikut beberapa fungsi pentingnya:

1. Menerima Pengaduan Masyarakat
Anda bisa menggunakan nomor WA ini untuk mengadukan berbagai masalah, seperti:
- Barang tertahan di bea cukai
- Tagihan bea masuk atau pajak yang tidak sesuai
- Dugaan praktik pungutan liar (pungli)
- Pelayanan tidak profesional dari oknum petugas

2. Memberikan Informasi dan Edukasi
Fungsi lainnya adalah memberikan informasi yang benar dan akurat terkait prosedur kepabeanan, peraturan bea cukai, hingga cara perhitungan pajak impor. Misalnya:
- Cara mengurus barang kiriman dari luar negeri
- Perbedaan antara pajak PPN dan bea masuk
- Informasi barang yang dilarang masuk ke Indonesia

3. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan menyediakan jalur pelaporan melalui WhatsApp, DJBC berupaya menciptakan layanan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat tak perlu ragu untuk melapor jika menemukan hal-hal yang merugikan atau tidak sesuai prosedur.

4. Respon Cepat dan Efisien
Nomor WA Lapor Pak Purbaya dirancang agar masyarakat bisa mendapatkan respon cepat tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai. Cocok bagi Anda yang butuh solusi segera.

Dengan mengetahui apa fungsi nomor WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, masyarakat jadi lebih berdaya dalam mengawasi kinerja pelayanan publik, sekaligus mendapatkan haknya atas informasi dan keadilan dalam urusan perpajakan dan bea cukai.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jumat (17/10/2025) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikatakan menyampaikan kegelisahan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terkait pemotongan anggaran tahun depan.

“Wapres biasa diskusi tentang masalah ekonomi secara umum dan dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10).

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Sebelum Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan, anggaran TKD disusun sebesar Rp650 triliun, turun signifikan dari Rp919,9 triliun pada 2025. Setelah resmi menjabat, Purbaya menambah alokasi TKD sebesar Rp43 triliun yang kemudian disetujui oleh DPR.

Namun, menurutnya, Gibran tetap berharap adanya tambahan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah. “Untuk memitigasi itu saya pikir dalam jangka pendek saya enggak bisa apa-apa. Saya paling minta mereka, pemda, merapikan kinerja dulu,” kata dia.

Meski begitu, Purbaya menegaskan peluang untuk menambah anggaran TKD masih terbuka. Purbaya menyebut, jika perekonomian nasional terus membaik dan pertumbuhan ekonomi daerah merata, maka alokasi TKD bisa kembali ditingkatkan.

“Triwulan ketiga nanti kita hitung ulang. Kalau ekonomi bagus, kita akan tingkatkan juga berapa yang bisa dibagi ke daerah,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, Indonesia tengah mendorong hilirisasi di sektor kelapa sebagai salah satu prioritas baru di luar sektor mineral.

Rosan menjelaskan setidaknya sudah ada dua calon investor besar yang akan memperkuat rantai nilai industri kelapa. Targetnya investasi untuk hiliriasi kelapa ini akan rampung pada tahun 2026 mendatang.

"Hilirisasi di bidang kelapa ini sudah mendapatkan investor yang cukup besar. Harapannya akan memberikan kestabilan harga bagi petani kelapa," ujar Rosan dalam konferensi pers laporan Realisasi Investasi Kuartal III 2025 di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Rosan, meski nilai investasi di sektor kelapa tidak sebesar di sektor nikel atau mineral lainnya, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat signifikan.

"Kalau dilihat dari sisi investasi mungkin tidak sebesar sektor mineral. Tapi dari segi penyerapan tenaga kerja dan kepastian harga bagi petani, efeknya luar biasa," kata dia.

Rosan menjelaskan, sebagian proses industri kelapa memang telah menggunakan teknologi otomatisasi, namun kegiatan awal seperti pengumpulan dan pengolahan dasar kelapa tetap melibatkan masyarakat lokal.

"Ada bagian yang menggunakan teknologi, tapi untuk yang saya sebut ‘mengorek kelapa’, itu masih sangat bergantung pada tenaga kerja masyarakat setempat," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini merupakan penghasil kelapa terbesar nomor satu di dunia, dan karena itu pemerintah berkomitmen menjadikan kelapa sebagai salah satu fokus hilirisasi berikutnya.

Dengan masuknya dua investor besar tersebut, Rosan optimistis sektor kelapa akan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi hilirisasi nasional yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menyejahterakan petani.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) pada sembilan bulan pertama 2025 (Januari-September) sebesar Rp644,6 triliun atau menyumbang 44,9 persen.

Singapura masih menjadi kontributor terbesar investasi di Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjabarkan, investasi negara tetangga Indonesia tersebut mencapai USD12,6 miliar (31,3 persen).

"Sementara itu, Hong Kong berada pada urutan kedua dengan jumlah investasi sebesar USD7,3 miliar (18 persen)," ujar Rosan dalam konferensi Pers di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

China menempati posisi ketiga dengan investasi sebesar USD5,4 miliar (13,5 persen), lalu Malaysia sebesar USD2,7 miliar (6,8 persen), dan Jepang USD2,3 miliar (5,8 persen).

Jika dilihat dari subsektor pada PMA, industri logam dasar tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD10,8 miliar atau 26,8 persen dari total PMA.

Kedua, disusul pertambangan sebesar USD3,5 miliar, jasa lainnya USD3,4 miliar, industri kimia dan farmasi USD2,6 miliar, serta transportasi dan telekomunikasi USD2,5 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi Indonesia dalam sembilan bulan pertama 2025 (Januari-September) mencapai Rp1.434,3 triliun.

Angka ini tumbuh 13,7 persen secara tahunan (year on year) dan berhasil menyerap 1,95 juta tenaga kerja Indonesia.

Adapun Realisasi investasi tersebut juga setara dengan 75,3 persen dari target investasi pada 2025 yang sebesar Rp1.905,6 triliun.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali menorehkan pencapaian penting di kancah internasional dengan berhasil meraih sertifikasi Top Employer 2025. Sertifikasi ini diberikan oleh Top Employers Institute (TEI), lembaga global independen yang menilai dan mengakui praktik terbaik pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai perusahaan di seluruh dunia.

PIS berhasil melewati seluruh tahapan asesmen dan verifikasi yang ketat. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan PIS dalam memastikan seluruh kebijakan, strategi, dan praktik pengelolaan SDM telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh TEI.

Proses sertifikasi meliputi pengisian HR Best Practices Survey, verifikasi data, serta audit independen oleh tim global TEI yang menilai kesesuaian praktik SDM PIS dengan standar global Top Employer, mencakup strategi pengelolaan SDM, lingkungan kerja, hingga pengembangan kepemimpinan.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PIS, Dewi Kurnia Salwa, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh fungsi di PIS yang konsisten menerapkan semangat Excellence dalam setiap aspek pengelolaan SDM. “Kami terus berkomitmen membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pengembangan talenta unggul untuk mendukung transformasi bisnis dan keberlanjutan perusahaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi menambahkan bahwa sertifikasi Top Employer 2025 bukan hanya simbol prestise, tetapi juga bukti nyata bahwa PIS mampu bersaing di tingkat global. Pengakuan ini memperkuat posisi PIS sebagai perusahaan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan sekaligus memperkokoh reputasi PIS sebagai Employer of Choice di industri energi dan logistik maritim.

Sebagai perusahaan yang terus bertransformasi menuju world-class integrated marine logistics company, PIS menjadikan sertifikasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja pilihan di industri energi dan logistik maritim, meningkatkan retensi serta motivasi karyawan, dan memperluas jejaring kolaborasi global dalam pengelolaan SDM.

Sertifikasi ini juga menjadi tolok ukur bagi PIS untuk terus menyempurnakan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM agar selaras dengan standar global, sekaligus mendukung pencapaian target keberlanjutan dan penerapan nilai-nilai AKHLAK Pertamina Group.

PIS sebagai perusahaan yang memiliki karyawan dengan latar belakang yang beragam meyakini bahwa keunggulan perusahaan logistik maritim tidak hanya diukur dari kekuatan armada dan teknologi, tetapi juga dari kualitas manusianya. Pengakuan sebagai Top Employer menjadi penegasan bahwa PIS berada di jalur yang tepat dalam membangun budaya kerja berkelas dunia yang menumbuhkan inovasi, kolaborasi, dan semangat untuk terus maju.

“Sebagai Subholding Integrated Marine Logistics dari Pertamina Group, PIS berkomitmen menjadi perusahaan logistik dan transportasi energi terintegrasi kelas dunia. PIS terus menghadirkan inovasi berkelanjutan, menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), serta mengembangkan talenta unggul untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan membawa nama Indonesia di kancah global.” tutup Dewi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Defisit anggaran AS sedikit menurun selama setahun terakhir berkat lonjakan pendapatan tarif.

Dilansir dari AFP pada Jumat (17/10/2025), defisit anggaran menyusut dua persen atau USD41 miliar (Rp680 triliun) untuk tahun fiskal 2025 yang berakhir pada September lalu.

Pembayaran bunga utang pemerintah naik ke rekor tertinggi sebesar USD1,2 triliun. Pengeluaran layanan kesehatan juga mengalami peningkatan.

Di sisi lain, pendapatan bea cukai meroket dari USD84 miliar menjadi USD202 miliar secara tahunan. Presiden Donald Trump mengeluarkan sederet tarif baru sejak kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

Pajak yang dibayarkan oleh individu juga meningkat enam persen menjadi USD3,5 triliun dari USD3,3 triliun. Namun, pajak dari perusahaan turun 14 persen menjadi USD486 miliar.

Menurut Departemen Keuangan, rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) kini mencapai 5,9 persen, turun dari 6,3 persen pada tahun fiskal sebelumnya.

Trump telah berulang kali menggembar-gemborkan pendapatan tarif yang telah dikumpulkan pemerintahannya tahun ini. Namun, Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan Washington mungkin harus melakukan pengembalian dana dalam jumlah besar jika pengadilan membatalkan kebijakan itu. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi Indonesia dalam sembilan bulan pertama 2025 (Januari-September) mencapai Rp1.434,3 triliun.

Angka ini setara dengan 75,3 persen dari target investasi pada 2025 yang sebesar Rp1.905,6 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan angka ini tumbuh 13,7 persen secara tahunan (year on year) dan berhasil menyerap 1,95 juta tenaga kerja Indonesia.

"Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan, walaupun di awal tahun kami melihat ada tensi geopolitik," ujar Rosan dalam konferensi Pers di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan kontribusi terbesar sebesar 55,1 persen atau Rp789,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang 44,9 persen atau Rp644,6 triliun.

Berdasarkan persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 51,7 persen atau Rp741,8 triliun, sementara Pulau Jawa mencatat 48,3 persen atau Rp692,5 triliun.

Rosan menjabarkan dari sisi negara asal terbesar investasi. Pertama, Singapura menjadi investor terbesar dengan realisasi USD 12,6 miliar (31,3 persen), diikuti Hong Kong sebesar USD7,3 miliar (18 persen), China USD5,4 miliar (13,5 persen), Malaysia USD2,7 miliar (6,8 persen), dan Jepang USD2,3 miliar (5,8 persen).

Jika dilihat dari subsektor, baik PMA maupun PMDN sama-sama menunjukkan dominasi investasi pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai Rp196,4 triliun (13,7 persen).

Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi berada di posisi kedua dengan nilai Rp163,3 triliun (11,4 persen), diikuti pertambangan Rp158,1 triliun (11 persen), jasa lainnya Rp130 triliun (9,1 persen), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp105,2 triliun (7,3 persen).

Untuk PMA secara spesifik, industri logam dasar tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD10,8 miliar atau 26,8 persen dari total PMA, disusul pertambangan USD3,5 miliar, jasa lainnya USD3,4 miliar, industri kimia dan farmasi USD2,6 miliar, serta transportasi dan telekomunikasi USD2,5 miliar.

Sementara itu, di sisi PMDN, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menempati urutan pertama dengan realisasi Rp123,9 triliun (15,7 persen), diikuti pertambangan Rp101,5 triliun (12,8 persen), perdagangan dan reparasi Rp76,2 triliun (9,7 persen), perumahan dan kawasan industri Rp76,1 triliun (9,6 persen), serta jasa lainnya Rp76 triliun (9,6 persen).

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menujukan, 5 negara kontributor terbesar PMA Indonesia datang dari Singapura yang menyumbang USD12,6 miliar, Hongkong USD7,3, China USD5,4 miliar, Malaysia USD2,7 miliar, dan Jepang USD2,3 miliar.

(NIA DEVIYANA)