IDXChannel - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani buka suara usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Rosan mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok tiga opsi penyelesaian utang konstruksi proyek Whoosh. Ketiga opsi tersebut nantinya baru akan ditawarkan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Koordinator.

"Kalau masalah Whoosh saya juga sampaikan ke semua menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya. Bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Setelah hasil evaluasi selesai dan matang, kata Rosan, barulah kemudian dipresentasikan kepada Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk pengambilan keputusan penyelesaian utang Whoosh.

"Jadi evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan," kata dia.

Pada kesempatan berbeda, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria sempat menyebut beberapa opsi tengah dikaji untuk penyelesaian utang Whoosh. Seperti penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi kedua alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.

"Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan BLU (Badan Layanan Umum) dan segala macam. Tetapi intinya kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Terkait opsi penambahan ekuitas, Dony menjelaskan, salah satu akar persoalan terletak pada porsi ekuitas PT KAI (Persero) yang terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman besar untuk membangun proyek kereta cepat tersebut.

"Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kita menambah equity kita. Karena ini loan-nya cukup besar, sementara ekuitas yang kita tempatkan waktu itu terlalu kecil," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran utang Whoosh merupakan tanggung jawab BPI Danantara. Hal ini berkaitan dengan perubahan status perusahaan yang bukan lagi di bawah pemerintah, tapi BPI Danantara.

"Bukan enggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana. Kalau dulu kan semuanya pemerintah. Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk Danantara. Dia cukup mampu untuk itu (membayar utang)," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan pemerintah hapus pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Sebab, beban pengeluaran untuk pos tersebut dianggap terlalu tinggi

Pandu menegaskan pengelolaan perusahaan negara di bawah Danantara mengikuti standar global. Ia menyebut pemberian tantiem komisaris BUMN masih tergolong mahal dibanding standar global.

"Ada mind shifting yang sangat besar terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris kita lakukan, karena kita comply, komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say, terlalu mahal," ujarnya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8persenEconomic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Ia mengaku penghapusan tantiem BUMN ini turut memberikan dampak terhadap pengeluaran perusahaan. Bahkan perusahaan BUMN mampu menghemat hingga Rp8,2 triliun dari penghapusan tantiem komisaris.

"Kurang lebih Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa kita gunakan untuk investasi, dari tantiem komisaris (dihapus)," tambahnya.

Sebelumnya, BPI Danantara telah mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya.

Insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. Sementara itu, tantiem bagi komisaris tidak lagi diperkenankan.

"Penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait," ujarnya dalam keterangan (1/8/2025).

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Sebagai bentuk komitmen menghadirkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat, PT Pertamina Lubricants menyelenggarakan program pemberdayaan sosial Enduro Entrepreneurship Program yang menaungi dua inisiatif unggulan, yakni Enduro Sahabat Lapas dan Enduro Sahabat Difabel.

Melalui program ini, perusahaan berupaya memberi ruang bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengembangkan potensi, membangun keterampilan, serta menemukan kembali keyakinan bahwa mereka mampu berdiri mandiri dan berkontribusi bagi lingkungannya.

Inisiatif ini dirancang sebagai program berkelanjutan yang tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan meliputi pendampingan usaha, penyediaan peralatan, dan penguatan jejaring bisnis bagi para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengelola usaha secara berkelanjutan.

Melalui Enduro Sahabat Lapas, Pertamina Lubricants memberikan pelatihan teknis otomotif, kewirausahaan, serta bantuan peralatan bengkel bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dengan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, para peserta dibekali keterampilan praktis dan jiwa kewirausahaan untuk mendukung proses reintegrasi sosial pasca asimilasi.

Kegiatan pembinaan meliputi pelatihan entrepreneurship, marketing & sales, perbengkelan, product knowledge, hingga digital marketing. Selain itu, peserta mendapatkan dukungan berupa toolkit, bantuan branding bengkel, dan suplai pelumas Enduro untuk menunjang operasional.

Salah satu sosok yang tumbuh bersama program ini adalah Nanang, peserta binaan dari Bengkel Lapas Sleman. Berawal dari keinginan sederhana untuk memperbaiki kehidupannya, kini Nanang menjadi contoh nyata bagaimana kesempatan kedua dapat mengubah arah hidup seseorang.

“Lewat program ini, saya belajar untuk memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Sekarang, bengkel ini bukan sekadar tempat bekerja, ini adalah bukti bahwa kesempatan kedua benar-benar bisa mengubah segalanya," ujar Nanang.

Sejak dimulai pada tahun 2020, program ini telah menjangkau lima lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah yakni Lapas Kelas I Palembang (Sumatera Selatan), Bengkel Lapas IIB Sleman (DI Yogyakarta), Pemasyarakatan Corner (Kalimantan Timur), Bengkel Lapas Latusar Servis (Sulawesi Selatan), dan Bengkel Lapas Anak Tomohon (Sulawesi Utara)

Dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 1.485 orang, sejumlah bengkel binaan kini telah beroperasi secara mandiri dengan identitas dan branding khas, menjadi contoh nyata bagaimana kesempatan kedua dapat menghidupkan kembali harapan.

Sementara itu, Enduro Sahabat Difabel menjadi wujud komitmen Pertamina Lubricants terhadap ekonomi inklusif. Program ini menggandeng komunitas difabel dan lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan servis kendaraan, pengelolaan bisnis, serta dukungan peralatan dan modal usaha bagi penyandang disabilitas.

Hingga kini, terdapat 10 bengkel difabel binaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Bengkel & Steam Motor Isyarat Hati (Lampung), Bengkel FPDB (DI Yogyakarta), Bengkel Compac (Jawa Tengah), Rusli Cuci Motor (Kalimantan Selatan), Bengkel Difabel PerDIK (Sulawesi Selatan), SLB Negeri 4 Jakarta, SLB Negeri Cilacap, SLB Negeri Kroya Cilacap, Inul Motor, dan Mbah Motor (Jawa Timur). Total penerima manfaat mencapai lebih dari 1.016 orang. Para peserta kini tidak hanya mampu mengelola bengkel sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memandang kemampuan difabel secara setara dan produktif.

Salah satu inspirasinya adalah Sudiantoro, peserta program asal Yogyakarta yang juga merupakan atlet angkat beban tingkat nasional. Di balik keterbatasan fisiknya, Sudiantoro menunjukkan kekuatan yang luar biasa.

“Saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Dulu saya hanya ingin bisa hidup produktif, dan sekarang saya punya tempat untuk berkarya serta lingkungan yang saling mendukung," ujar Sudiantoro.

Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants, Hardiyanto Tato menjelaskan semangat di balik program ini adalah Energi Melampaui Keterbatasan.

"Kami percaya setiap individu memiliki potensi untuk mandiri. Tugas kami adalah membuka akses, memberikan keterampilan, dan mendampingi mereka agar siap menjadi pelaku usaha baru di bidang otomotif,” ujar Tato.

Lebih lanjut, Tato menegaskan program ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan terhadap nilai Creating Shared Value. Pemberdayaan dinilainya bukan sekadar memberikan bantuan, tapi menciptakan kesempatan agar setiap orang bisa berdaya dengan kemampuannya sendiri.

"Melalui Enduro Entrepreneurship, kami ingin menghadirkan dampak jangka panjang yang berakar pada kemandirian dan kepercayaan diri penerima manfaat,” ujarnya.

Pertamina Lubricants terus mengembangkan model pemberdayaan sosial yang terintegrasi antara pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring usaha. Melalui program ini, perusahaan berharap dapat melahirkan lebih banyak wirausaha baru dari berbagai lapisan masyarakat yang lahir dari semangat keberanian, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap energi baik akan selalu menemukan jalannya untuk membawa perubahan.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

IDXChannel - Isu utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Whoosh tengah menjadi polemik. Penyelesaian utang jumbo tersebut menjadi perdebatan karena menjadi tanggung jawab APBN atau Danantara.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, kehadiran Danantara membuat seluruh urusan BUMN menjadi tanggung jawab Sovereign Wealth Fund (SWF) tersebut.

Isu BUMN tersebut termasuk KCIC yang melibatkan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I. Suahasil menilai, sudah seharusnya Danantara bertanggung jawab karena dividen BUMN yang sebelumnya masuk kas negara, kini sepenuhnya dikelola Danantara.

"Jadi ini kan juga berproses ya. Jadi untuk yang KCIC kita lihat seperti apa. Tapi kalau poinnya dari Kementerian Keuangan adalah saat ini yang namanya dividen BUMN itu sekarang masuknya ke Danantara, sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut Suahasil, APBN hanya akan berperan membantu BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Sementara itu, KCIC beroperasi secara business-to-business (B-to-B).

"Kalau memang ada penugasan, APBN bisa masuk. Tapi kalau penanganan permasalahan, harusnya kita bicarakan bersama saja," katanya.

Rencana pelibatan Danantara dalam penyelesaian masalah KCIC ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sebelumnya menyebut, Danantara memiliki wewenang penuh mengurusi BUMN.

Dia menyinggung langkah penempatan dana pemerintah juga melibatkan Danantara. Dia menilai, pemerintah dan Danantara memiliki tugas masing-masing meski masih berhubungan.

"Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya Pengawas Danantara," kata Purbaya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akurasi data keuangan perusahaan pelat merah.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan, banyak BUMN yang melakukan window dressing atau mempercantik laporan keuangan agar terlihat memiliki kinerja yang lebih baik dari kondisi yang sebenarnya.

"Sudah kami sampaikan kepada seluruh BUMN, keluarkan laporan keuangan apa adanya. Jangan ada yang dipercantik atau dipermak hanya untuk menunjukkan laba tinggi,” ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut Rosan, hasil evaluasi ini berpotensi memunculkan koreksi besar-besaran terhadap laporan keuangan BUMN pada tahun ini. Dia menegaskan, Danantara ingin mengedepankan tata kelola yang baik dan transparansi di seluruh portofolio perusahaan negara.

"Dan ini koreksi, kita lakukan cukup masif, dan nanti pasti media akan tahun, dan kita akan sampaikan (kepada publik)," kata Rosan.

Rosan menambahkan, evaluasi tersebut tidak hanya untuk memastikan akurasi laporan keuangan, tetapi juga bagian dari upaya mengoptimalkan aset dan menciptakan nilai tambah (creating value) bagi perekonomian nasional.

"Kemudian kita juga melakukan evaluasi, kemudian kita mengoptimalisasi aset, dan juga mencoba creating value, kedepannya kami harapkan menjadi lebih baik. Kami yakin kontribusi dividen yang dicanangkan oleh kami bisa tercapai," tutur Rosan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor pajak di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

“Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan video yang diterima.

Prabowo, kata Prasetyo, ingin setiap kementerian melakukan langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak dan penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).

“Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” katanya.

Selain membahas sektor keuangan, rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Mendikti Sainstek Brian Yuliarto, juga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Prasetyo menyampaikan, Prabowo juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk nasional.

Dia juga meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencari terobosan dalam menjamin pasokan pupuk, termasuk kemungkinan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk agar lebih efisien dan mampu menekan harga di tingkat petani.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) berpartisipasi dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, pada 15-19 Oktober 2025.

Melalui pameran ini, Pertamina menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia agar mampu menembus pasar global, dengan menghadirkan 45 UMKM unggulan binaannya.

Pada hari pertama penyelenggaraan, salah satu UMKM binaan Pertamina berhasil mencatatkan transaksi ekspor senilai USD5,2 juta atau setara Rp87 miliar, menandai langkah awal yang menggembirakan dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini.

Transaksi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Java Criollo Cokelat Indonesia, yang diwakili oleh Founder Inge Oktavia Arina, dan Being Co Ltd Jepang, yang diwakili oleh Sakae Noda. Prosesi penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman.

menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti nyata bagaimana UMKM binaan Pertamina mampu bersaing di pasar internasional.

“UMKM binaan Pertamina, PT Java Criollo Cokelat Indonesia, adalah produsen kakao dan cokelat yang menandatangani kerja sama dengan Being Co Ltd dari Jepang untuk ekspor produk cokelat dengan nilai transaksi sekitar 5,2 juta dolar AS. Kami berharap 44 UMKM lainnya yang ikut di TEI 2025 juga dapat menjajaki kerja sama serupa dengan para buyer internasional,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso dalam siaran pers, Kamis (16/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Sakae Noda dari pihak Jepang menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas cokelat Indonesia. Dia menilai produk yang dihasilkan oleh Java Criollo memiliki keunggulan alami dan harga yang kompetitif.

“Saya tertarik karena produk ini alami, tanpa pupuk kimia, dan memiliki kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Saya berharap masyarakat Jepang bisa menikmati produk cokelat Indonesia ini karena kualitasnya luar biasa,” ujar Sakae Noda.

Sementara itu, Founder PT Java Criollo Cokelat Indonesia Inge Oktavia Arina mengungkapkan kebanggaannya dapat membawa produk lokal ke pasar global.

“Awalnya buyer mencari cokelat asal Indonesia dan menemukan nama kami. Setelah melihat kualitas produk, kami dipercaya untuk bekerja sama. Kami senang karena nilai dan cita rasa yang kami bawa dapat diterima di pasar internasional. Ini adalah langkah penting bagi kami dan bagi UMKM Indonesia,” ujar Inge.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Pemerintah mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) alias ekspatriat untuk mengisi jajaran manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menjadi BUMN pertama yang diisi orang asing.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, revisi UU BUMN saat ini memungkinkan WNA menjabat di level manajemen. Selain Garuda, kata dia, tak tertutup kemungkinan BUMN lain juga akan diisi WNA.

"Karena revisi UU juga sudah dibuka, kita bisa menaruh ekspatriat di level manajemen dengan background (latar belakang) yang sangat kuat. Kalau kita lihat Garuda Indonesia ini adalah yang pertama," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia mengatakan penempatan WNA sebagai direksi perusahaan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi transformasi BUMN. Dia berharap WNA yang ditempatkan di BUMN bisa membawa pengalaman dan pengetahuan yang berguna bagi kemajuan perusahaan.

"Pertanyaan berikutnya apakah kita berlakukan di BUMN lain? Kita akan analisis, bahwa expat (WNA) yang kita bawa ini memang bisa memberikan transfer knowledge (transfer pengetahuan), technology (teknologi), yang membawa BUMN lebih baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi mengangkat dua direksi WNA dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Rabu (16/10/2025).

Kedua orang WNA itu yakni Neil Raymond Nills yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Garuda. Raymond sebelumnya menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Air Italy dan sempat menjadi Managing Director and Consultant TYM Aviation Inc.

Selain itu, ada juga Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda. Sebelumnya, Balagopal bekerja di Singapore Airlines dengan menduduki jabatan sebagai Senior Technical Services Engineer hingga Divisional Vice President Financial Services.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Raksasa makanan asal Swiss, Nestle, berencana memangkas 16.000 pekerja di seluruh dunia selama dua tahun ke depan.

"Dunia sedang berubah, dan Nestle perlu berubah lebih cepat," ujar CEO Nestle Philipp Navratil.

"Hal itu termasuk membuat keputusan yang sulit namun perlu untuk mengurangi jumlah karyawan," kata pria yang mulai memimpin Nestle bulan lalu.

Navratil berbicara ketika perusahaan merilis kinerja pada sembilan bulan pertama 2025 yang menunjukkan penjualan turun 1,9 persen menjadi 65,9 miliar franc Swiss atau sekitar Rp1.300 triliun.

Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mencakup 12.000 pekerjaan kerah putih, di samping 4.000 PHK yang sudah berlangsung di bagian produksi dan rantai pasokan.

Navratil mengatakan, Nestle meningkatkan target penghematannya menjadi tiga miliar franc Swiss pada akhir 2027, naik dari target sebelumnya sebesar 2,5 miliar franc Swiss.

Raksasa makanan ini, yang memiliki lebih dari 2.000 merek, termasuk cokelat batangan Kit Kat dan kopi instan Nespresso, mengalami gejolak bulan lalu. CEO sebelumnya dipecat karena pelanggaran etika. Chairmannya kemudian mundur lebih awal dari perkiraan.

Navratil diharapkan dapat memulihkan kondisi perusahaan, yang pertumbuhannya telah melambat sejak 2022. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan rasio utang pemerintah global mencapai 100 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2029.

Dilansir dari The Guardian pada Kamis (16/10/2025), itu merupakan tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II.

IMF dalam laporan Fiscal Monitor terbaru menyatakan, total utang pemerintah global meningkat lebih cepat dari perkiraan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena pandemi covid-19.

Saat pandemi, banyak negara berutang lebih banyak agar memiliki dana yang cukup untuk melindungi warga dan menyelamatkan sektor bisnis.

Dalam laporannya, IMF mendesak negara-negara untuk mengalihkan pengeluaran ke bidang-bidang yang ramah pertumbuhan seperti infrastruktur dan pendidikan, untuk membantu memperkuat ekonomi dunia dan membuat utang lebih berkelanjutan.

IMF menambahkan, negara-negara berkembang khususnya dapat kesulitan mengelola beban utang mereka – bahkan dengan rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

“Banyak negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah menghadapi tantangan fiskal yang lebih berat, meskipun utang mereka relatif rendah,” kata laporan tersebut.

Laporan ini dirilis di sela-sela pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington pekan ini. Sebelumnya, IMF merilis laporan World Economic Outlook yang memprediksi ekonomi global tumbuh 3,2 persen pada 2024. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Tercatat 156.159 orang mendaftar sebagai calon peserta magang dan 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan, program magang berbayar ini mendapat animo luar biasa dari masyarakat. Dia menilai, hal ini menunjukkan pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

“Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Wamenaker juga menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program ini. Dia menegaskan pemagangan kini menjadi salah satu strategi utama bagi angkatan kerja, khususnya fresh graduate, untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan sebelum benar-benar memasuki dunia industri.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, program magang tahun ini melibatkan beragam sektor strategis, mulai dari makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa lainnya.

“Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” kata Wamenaker.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi menjelaskan, pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahap. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1–14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16–18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Pada Batch I ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20.000 fresh graduate. Selama enam bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).

“Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” kata Cris.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel – Pemerintah resmi melonggarkan sejumlah kebijakan terkait instrumen nilai ekonomi karbon dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Regulasi ini membawa dampak luas terhadap pengembangan instrumen nilai ekonomi karbon. Selain mendukung pemenuhan target penurunan emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), beleid tersebut juga menghadirkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam pengelolaan karbon.

Tak hanya itu, Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas terkait perdagangan karbon.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, KLH RI, Ary Sudjianto, dalam keterangan tertulis mengatakan, “Dengan tata kelola yang kuat dan transparan, Perpres ini memperkuat peran nilai ekonomi karbon sebagai instrumen untuk membuka akses pembiayaan iklim internasional dan mendukung pencapaian target NDC Indonesia.”

Ary menambahkan, “Kebijakan ini menunjukkan bahwa aksi iklim menjadi pondasi ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Perpres 110/2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Dengan berlakunya beleid ini, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara umum, regulasi baru ini menghadirkan definisi, batasan, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk memperkuat kepastian hukum dalam ekosistem pengelolaan karbon nasional.

Beberapa hal penting yang diatur di dalamnya antara lain definisi unit karbon, penetapan batas atas emisi, kuota emisi, serta mekanisme alokasi karbon, yang sebelumnya belum dijabarkan secara spesifik dalam regulasi lama.

Perpres 110/2025 juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perdagangan karbon, baik melalui bursa karbon maupun perdagangan langsung. Merujuk Pasal 58 ayat (1), perdagangan karbon kini dapat diselenggarakan tanpa harus menunggu tercapainya target NDC.

Dalam konteks perdagangan karbon, Perpres 110/2025 mengakomodasi berbagai skema, mulai dari kuota, unit karbon yang dapat diperjualbelikan, hingga pengenalan pajak karbon bagi barang, jasa, atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup atau upaya mitigasi iklim.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang sama, Deputi bidang Koordinasi Keterjangkaun dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, Nani Hendiarti, menjelaskan terbitnya peraturan ini jadi tanda kesiapan Indonesia sebagai pusat global pasar karbon.

“Terbitnya Perpres No. 110 Tahun 2025 menandai kesiapan Indonesia sebagai pusat global pasar karbon berintegritas tinggi, yang mendukung pertumbuhan hijau yang berdaya saing, mempercepat pencapaian target iklim nasional, dan mensejahterakan masyarakat,” kata Nani.

Selain itu, Perpres ini meningkatkan integritas pasar karbon dengan mengakui standar internasional seperti Verra dan Gold Standard. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2), unit karbon non-Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE GRK) yang diterbitkan oleh standar internasional dapat diperdagangkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Terkait.

Aspek lain yang signifikan adalah pengaturan perdagangan karbon internasional. Regulasi ini mencakup perdagangan yang membutuhkan Otorisasi dan Corresponding Adjustment, serta perdagangan yang tidak memerlukannya.

Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan pasar karbon Indonesia dengan pasar global, sesuai dengan Artikel 6 Persetujuan Paris yang memungkinkan negara-negara bekerja sama secara sukarela dalam mencapai target iklim masing-masing.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 110 Tahun 2025, pemerintah berupaya menyelaraskan kebijakan pengendalian emisi dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

Regulasi ini menyederhanakan proses perdagangan karbon agar lebih transparan serta terhubung dengan pasar global, sehingga menciptakan sistem yang lebih terbuka dan kompetitif.

Perpres ini juga menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi melalui tata kelola yang lebih efektif dan partisipatif. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan iklim tidak lagi dipandang sebagai sektor terpisah, melainkan terintegrasi dalam strategi pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. (Aldo Fernando)