IDXChannel - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Penerimaan dari cukai MBDK ditargetkan mulai berkontribusi pada pendapatan negara tahun depan, sejalan dengan rencana yang telah dimasukkan dalam APBN 2026.

"Untuk MBDK, secara peraturannya sedang disiapkan bahwa ke depan akan diberlakukan," ujar Djaka dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, Djaka belum dapat memastikan waktu penerapan kebijakan cukai MBDK, termasuk besaran target maupun tarif yang akan diberlakukan.

Djaka menegaskan bahwa dalam penerapannya nanti, pemerintah akan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

"Diberlakukannya pun akan melihat situasi yang berkembang di masyarakat," tegas Djaka.

Sebagai konteks, sejumlah lembaga menilai penerapan cukai MBDK sudah mendesak, terutama dari sisi kesehatan publik.

Berdasarkan data Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), sebanyak 68 persen rumah tangga di Indonesia tercatat rutin mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan setidaknya sekali seminggu, dengan rata-rata konsumsi mencapai 29 liter per bulan per rumah tangga.

Tingginya tingkat konsumsi tersebut berkontribusi terhadap lonjakan angka obesitas nasional yang meningkat hampir tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir.

Selain itu, jumlah penderita diabetes dewasa di Indonesia mencapai 20,4 juta orang, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus diabetes kelima tertinggi di dunia, menurut International Diabetes Federation (IDF, 2024).

CISDI memperkirakan, jika harga MBDK naik 20 persen akibat penerapan cukai, maka konsumsi minuman manis dapat turun hingga 18 persen, dan lebih dari 3 juta kasus diabetes tipe 2 bisa dicegah dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini juga berpotensi menghemat lebih dari Rp40 triliun dalam biaya pengobatan penyakit tidak menular. Oleh karena itu, CISDI menilai cukai berbasis harga jauh lebih efektif dibandingkan imbauan konsumsi sehat semata.

Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di sektor industri dan rantai pasok.

Asosiasi produsen minuman menilai kenaikan harga 20 persen berpotensi menekan margin keuntungan hingga 15–20 persen, mengurangi volume produksi, dan berdampak pada lapangan kerja di sektor minuman ringan.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh potensi efek berantai terhadap pemasok bahan baku, meskipun data menunjukkan bahwa dampaknya mungkin tidak sebesar yang dikhawatirkan pelaku industri.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat mengumpulkan Rp20 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan yang berasal dari 200 wajib pajak (WP) hingga akhir 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan realisasi penerimaan dari penagihan tersebut baru mencapai Rp7,21 triliun.

"Dari Rp60 triliun tunggakan pajak, sudah bisa direalisasi sekitar Rp7,21 triliun," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan, pihaknya terus melakukan langkah aktif untuk menagih para pengemplang pajak. Namun, prosesnya tidak lepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para wajib pajak tersebut.

Adapun Bimo mengungkapkan, sebagian pengemplang mengajukan permohonan pembayaran secara bertahap.

“Setidaknya ada 91 wajib pajak (WP) yang membayar dan mengangsur,” kata Bimo.

Selain itu, terdapat 27 WP yang dinyatakan pailit dan 5 WP lainnya mengalami kesulitan keuangan.

“Yang pengawasan penegakan hukum ada 4, yang sudah kita lakukan aset raising ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan beneficial owner-nya ada 29, dalam proses penyanderaan ada 1, proses tindak lanjut lainnya ada 59,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, pihaknya menargetkan hingga akhir 2025 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp20 triliun dari total tunggakan pajak tersebut, sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Target akhir tahun dari 200 pengemplang ini masih diproses, tapi kemarin dari hasil Rapimnas itu sekitar Rp20 triliun karena ada kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang," kata Bimo.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga 30 September 2025 mencapai Rp644,9 triliun, atau 74,2 persen dari pagu pasca Instruksi Presiden (Inpres).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp635,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penyaluran dan pemenuhan persyaratan pencairan dana ke daerah.

“Transfer ke daerah, bisa dilihat sampai dengan 30 September telah ditransfer Rp644,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir September itu Rp635,6 triliun. Jadi tahun ini transfernya lebih tinggi dibandingkan 2024,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Meski begitu, Suahasil menyoroti realisasi belanja daerah justru mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan laporannya, belanja pegawai pemerintah daerah hingga September 2025 mencapai Rp310,8 triliun, sedikit lebih rendah dari Rp313,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp196,6 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan Rp219,7 triliun pada 2024. Sementara itu, belanja modal melemah menjadi Rp58,2 triliun dari Rp84,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun belanja lainnya menurun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.

“Kami mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian, dan mendorong pertumbuhan,” kata Suahasil.

Menurutnya, penurunan realisasi belanja daerah tahun ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni adanya transisi kepemimpinan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada 2025.

“Kita memahami ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini,” jelasnya.

Meskipun transfer dana meningkat, pemerintah pusat masih mencatat tingginya simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Per akhir Agustus 2025, jumlahnya mencapai Rp233,1 triliun, naik dari posisi Agustus 2024 yang sebesar Rp192,6 triliun.

“Tapi dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahkan di atas tahun lalu, maka kita lihat bahwa dana Pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk. Dan kalau angka akhir Agustus 2025, angka dana Pemda di rekening kas umum daerah itu Rp233,1 triliun,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempelajari kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berlaku sebesar 11 persen.

Purbaya menjelaskan, keputusan terkait hal tersebut akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan realisasi penerimaan negara hingga akhir 2025.

"Kita baru naik ya dari 10 persen ke 11 persen? Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menuturkan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah penurunan tarif PPN memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, kebijakan ini jika diterapkan, berpotensi memberikan dorongan terhadap daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," kata Purbaya.

Sebagai informasi, tarif PPN sebelumnya dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Saat itu, PPN seharusnya naik menjadi 12 persen. Namun, kebijakan itu mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat. Sehingga, PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama masa hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Beleid ini menjadi landasan keputusan terkait pemberian diskon tarif tiket pesawat yang akan berlaku pada akhir tahun. Tujuan dari kebijakan adalah dalam rangka mendorong aktivitas liburan masyarakat pada musim libur Nataru.

"Besaran biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan pesawat udara jenis jet dan propeller," tulis beleid tersebut dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Untuk pesawat udara jenis jet paling tinggi 2 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayaran masing-masing badan usaha angkutan udara. Sedangkan untuk pesawat udara jenis propeller paling tinggi 20 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing badan usaha angkutan udara.

Sedangkan masa berlaku penurunan biaya tambahan bahan bakar, dimulai pada 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Namun, tiket diskon ini sudah dapat dipesan mulai 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026.

"Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dibulatkan ke atas paling tinggi ribuan rupiah dari total yang harus dibayarkan penumpang," tulis beleid tersebut.

Kemenhub juga mengimbau kepada operator penerbangan untuk mencantumkan dalam tiket potongan biaya tambahan bahan bakar sebagai komponen terpisah dari tarif jarak.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 akan menggunakan sistem Coretax. Untuk memastikan kesiapan sistem, DJP akan melakukan uji stres (stress test) pada Oktober ini.

Bimo menegaskan sistem Coretax telah siap menerima pelaporan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, baik kepada pegawai internal maupun secara langsung kepada wajib pajak.

"Jadi Coretax sudah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kegiatan konseling dan penyuluhan langsung.

Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan simulator SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi.

Bimo menambahkan, sebanyak 20 ribu pegawai Kementerian Keuangan akan ikut serta dalam pelaksanaan uji stres tersebut.

"Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengimbau agar wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax.

Sistem baru ini akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan pihaknya akan menggelar sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak mengalami kendala dalam proses pelaporan.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai Rp501,5 triliunhingga akhir September 2025, atau telah mencapai 68,6 persen dari target tahun ini.

Angka tersebut merupakan bagian dari total pembiayaan anggaran yang mencapai Rp458 triliun di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp371,5 triliun dan keseimbangan primer yang masih mencatat surplus Rp18 triliun.

"APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi persAPBN KiTaedisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan realisasi pembiayaan anggaran tersebut didasarkan pada proyeksi defisit hingga akhir tahun yang diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari total pembiayaan anggaran, Rp501,5 triliun bersumber dari pembiayaan utang, sementara pembiayaan non utang yang digunakan untuk mengurangi beban utang mencapai Rp43,5 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran per September 2025 telah mencapai 69,2 persen dari target Rp662 triliun.

Adapun pembiayaan non utang sudah terealisasi sebesar 62,6 persen dari target minus Rp69,5 triliun.

"Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko, kita melakukan secara sangat-sangat terukur, dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kitaon track," tutur Suahasil.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengonfirmasi adanya dana yang ditarik, namun dana tersebut belum dialokasikan dan bukan merupakan pengembalian anggaran riil.

Menurut Purbaya, isu yang beredar mengenai BGN mengembalikan dana MBG sebesar Rp70 triliun perlu diluruskan.

"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menambahkan dana yang diminta dan belum dialokasikan tersebut sebesar Rp100 triliun, bukan Rp70 triliun.

"Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya enggak ada betulan," kata dia

Fokus Kemenkeu saat ini justru pada anggaran MBG yang telah dialokasikan, yakni sebesar Rp71 triliun. Purbaya menyoroti serapan anggaran tersebut masih sangat rendah dan mendesak BGN untuk segera menyalurkannya.

"Justru yang kita lihat yang disebut tadi yang Rp71 triliun, bukan yang dibalikin ya. Yang dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," ujar Purbaya.

Berdasarkan paparan Program Pemerintah Pusat per 3 Oktober, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun, atau baru terserap 29 persen.

Purbaya menyebut angka serapan per Oktober masih sekitar 23 persen. Ia menekankan perlunya evaluasi ketat hingga akhir bulan.

"Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau enggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar Rp71 triliun sambil akhir tahun," katanya.

Menkeu secara tersirat mengisyaratkan akan memotong sisa anggaran yang tidak terserap jika BGN tidak mampu memenuhi target.

"Malah bagus kalau bisa, tapi kalau enggak bisa ngabisin uangnya di mana? Dianggurin aja? Kan saya bayar bunga, gitu aja," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya mengembalikan Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian dana MBG Rp70 triliun karena tidak terserap tahun ini.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," kata Dadan.

Terlepas dari perbedaan data ini, program MBG diklaim sudah berjalan di seluruh Indonesia dengan total 31,2 juta penerima hingga 3 Oktober 2025.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Purbaya menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepadanya untuk secara langsung mengurus reformasi aparat pajak dan bea cukai demi mengoptimalkan penerimaan negara ke depan.

"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan membawahi sendiri, jadi itu bagian saya pajak dan bea cukai," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Di bawah kepemimpinannya, Purbaya memastikan akan melanjutkan proses reformasi di dua otoritas utama penerimaan negara tersebut.

Upaya ini dilakukan dengan memastikan sistem pengumpulan pajak dan cukai berjalan lebih efektif serta efisien.

"Karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak," kata dia.

Melalui reformasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Purbaya optimistis dapat meningkatkan rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio sekitar 0,5 persen pada tahun depan dari posisi saat ini yang berada di kisaran 10 persen.

"Ke depan saya harap sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil, tax ratio-nya naik otomatis itu setengah persen, ada tambahan income Rp110 triliun lebih, mudah-mudahan itu terjadi," ujar Purbaya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga menyambut baik program dari pemerintah terkait pemanfaatan Bioetanol sampai dengan 10 persen.

Sebab, selain sudah menjadi best practice di negara-negara maju, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk Green Energy serta salah satu upaya menuju Kemandirian Energi.

"Kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM. Kami menyambut baik pabrikan otomotif juga telah mengantisipasi dengan teknologi kendaraan yang mampu menggunakan Bioetanol sebagai bahan bakarnya, hal ini tentunya membuka ruang kepada kami selaku penyedia layanan BBM untuk bersama-sama pabrikan otomotif, akademisi dan praktisi dalam melakukan edukasi publik untuk mendukung program pemerintah," ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Terkait kerja sama dengan Badan Usaha Non Pertamina (swasta), kata dia, saat ini proses negosiasi Business to Business (B2B) masih terus berjalan dengan skema win-win solution serta mengedapankan semangat saling menghormati dan memahami internal prosedur masing-masing perusahaan agar layanan kepada masyarkat secara luas dapat segera terlayani dengan baik.

Dia menegaskan, Pertamina Patra Niaga terbuka atas masukan dan saran dari segenap lapisan masyarakat dan berkomitmen terus melakukan perbaikan. Hal ini dinilai tidak mudah, namun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini kami mengakselerasi perbaikan layanan di sektor ritel SPBU melalui Program Retail Make Over, di antaranya dengan terus melakukan perbaikan dan penataan toilet dan mushala, kepastian kualitas BBM dan house keeping SPBU agar dapat memberikan kenyamanan konsumen selama di SPBU," kata dia.

Selain itu, untuk memberikan apresiasi kepada konsumen, Pertamina Patra Niaga juga memberikan program undian MyPertamina Tebar Hadiah dimana masyarakat dapat mengikuti dengan menukar poin MyPertamina sampai dengan akhir Oktober 2025.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat atas kepercayaan, kepedulian dan masukan yang diberikan kepada kami, baik secara langsung melalui Contact Center 135 atau tidak langsung untuk kebaikan perusahaan," ujar Mars Ega.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun hampir 20 persen hingga September 2025 setelah BUMN tak lagi menyetorkan dividen ke kas negara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, setoran PNBP baru mencapai Rp344,9 triliun atau turun 19,8 persen dibanding realisasi tahun lalu yang sebesar Rp430,3 triliun.

“Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN, tapi ada sebab lainnya, yakni termasuk harga minyak yang lebih rendah,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, capaian PNBP tersebut sudah memenuhi 72,3 persen dari perkiraan setoran hingga akhir tahun. Rinciannya, penerimaan dari sumber daya alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp73,3 triliun atau 64 persen dari target, sementara SDA nonmigas mencapai Rp86,3 triliun atau 74,7 persen.

Untuk setoran kekayaan negara yang dipisahkan (KND), yang sebelumnya ditargetkan di atas Rp80 triliun, hingga September 2025 terealisasi Rp11,8 triliun.

Angka ini sudah dianggap mencapai 100 persen dari perkiraan penerimaan karena dividen BUMN kini disalurkan ke Danantara.

“Sehingga KND ini kita sudah anggap penerimaannya sudah 100 persen, karena tidak lagi ke APBN, tapi ke Danantara,” kata Suahasil.

Sementara itu, penerimaan dari PNBP lainnya tercatat Rp103,3 triliun atau 76 persen, sedangkan yang berasal dari badan layanan umum (BLU) mencapai Rp70,2 triliun atau 70,7 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan perombakan besar terkait mekanisme penyaluran subsidi energi. Komoditas itu mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, perombakan ini akan memanfaatkan basis data yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya supaya penyaluran subsidi bisa tepat sasaran kepada penerima manfaat.

"Saya dari awal berdiskusi terus sama Ibu Widy (Kepala BPS), kita mungkin perlu 1-2 putaran lagi (rapat) baru kemudian kita pakai. Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik, nanti Ibu Widy yang punya kepentingan," ujar Bahlil dalam acara penandantanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah mengumpulkan data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Dia berharap basis data tersebut bisa selesai 2026, sehingga bisa menjadi rujukan untuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

"Insyaallah agar bisa lebih cepat lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat tapi datanya tidak akurat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kolaborasi dengan Kementerian ESDM merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem statistik nasional agar dapat menopang perumusan kebijakan publik yang berbasis data.

"Kolaborasi ini adalah untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis bukti," ujar Widy.

Dia menambahkan, pembangunan sistem statistik nasional membutuhkan langkah terpadu lintas lembaga. Visi BPS adalah menghasilkan data yang berkualitas dan berkemanfaatan.

"Untuk itu, kami membutuhkan data dari berbagai sumber, sehingga kami bisa memastikan data yang disajikan BPS adalah data yang andal dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh kementerian, termasuk Kementerian ESDM," katanya.

(Rahmat Fiansyah)