Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kemungkinan kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal III dan IV tahun 2025.

Ini menyusul efektivitas penyaluran BSU pada kuartal II yang dianggap sukses menjaga daya beli masyarakat.

“BSU kelihatannya lanjut karena kita efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” ujar Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Riznaldi Akbar, di sela acara International Battery Summit, dilansir Antara, Rabu, 6 Agustus 2025.

BSU merupakan bantuan tunai langsung yang diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta sebagai bentuk perlindungan daya beli di tengah tantangan ekonomi, seperti tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan.

Berapa besaran BSU dan siapa saja yang sudah menerima?

Pada kuartal II-2025, BSU diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Dana ini disalurkan sekaligus dengan total bantuan Rp600 ribu per penerima.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10,72 triliun untuk menyalurkan bantuan ini kepada 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer.

“BSU yang triwulan II sudah pencairan, yang triwulan III kami sedang mendesain,” lanjut Riznaldi.

Fokus menjelang Natal dan Tahun Baru 2026

BSU bukan satu-satunya strategi. Kemenkeu juga tengah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk menjaga konsumsi domestik tetap kuat, terutama menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Kami ingin menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5 persen. Salah satu alatnya adalah melalui stimulus fiskal, insentif fiskal,” jelas Riznaldi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelontorkan stimulus tambahan senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III-2025.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) di kuartal II-2025. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat mencapai Rp5.947 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tercatat 5,12 persen secara tahunan dibanding kuartal II 2024. Angka pertumbuhan secara kuartalan 4,04 persen dibanding kuartal sebelumnya," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dilansir Antara, Selasa, 5 Agustus 2025.

Angka ini bukan hanya berhasil melampaui ekspektasi pasar, tapi juga menjadi capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Ungguli Malaysia, Singapura, dan Thailand

Dibanding negara tetangga, performa Indonesia cukup menonjol. Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen yoy di kuartal II-2025, berdasarkan pembacaan awal.

Singapura tumbuh 4,3 persen yoy, sedikit meningkat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,1 persen. Sementara Thailand tertinggal jauh dengan proyeksi pertumbuhan hanya 2,3 persen.

Singapura sendiri mengakui adanya tantangan global ke depan. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura mengingatkan bahwa ketidakpastian dan risiko penurunan yang signifikan masih membayangi paruh kedua tahun ini, utamanya karena ketidakjelasan arah kebijakan tarif Amerika Serikat.

Tertinggal dari Vietnam dan Filipina?

Meski unggul dari beberapa negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dan kemungkinan juga dari Filipina.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi impresif sebesar 7,96 persen yoy di kuartal II-2025. Ini jadi yang tertinggi sejak kuartal III-2023.

Sementara Filipina belum merilis datanya, namun proyeksi pasar memperkirakan pertumbuhan 5,5 persen.

Industri, pertanian, dan perdagangan dorong PDB

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Empat sektor terbesar penyumbang PDB nasional adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Keempatnya berkontribusi sebesar 63,59 persen terhadap total PDB nasional di kuartal II-2025.

Dari sisi pengeluaran, mayoritas komponen tumbuh positif, kecuali belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi naik 6,99 persen, ekspor melonjak 10,67 persen, kontribusi konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan menyumbang 2,64 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di kuartal II.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menunjukkan penurunan.

Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 2,38 juta orang, menurun 0,40 juta orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024.

“Dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85 persen atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024, atau jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang lalu turun 0,41 persen poin,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, dilansir Antara, Jumat, 25 Juli 2025.

Apa itu miskin ekstrem?

Menurut penjelasan Ateng, penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah 2,15 dolar AS (PPP 2017) per hari, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Dunia. Ini jauh lebih rendah dibanding garis kemiskinan biasa yang digunakan secara umum.

Sebagai perbandingan, penduduk miskin biasa adalah mereka yang pengeluarannya per bulan di bawah garis kemiskinan nasional, yang pada Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 2,34 persen dari September 2024.

Sejalan dengan Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Turunnya angka miskin ekstrem ini juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam Inpres ini, BPS ditugaskan menyelenggarakan survei dan menghitung capaian pengentasan kemiskinan.

Data yang dirilis berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilakukan pada Februari 2025. Survei ini mencakup 345 ribu rumah tangga dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Kenapa dilakukan Februari? Karena Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan yang bisa mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Total penduduk miskin juga turun

BPS juga melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin secara umum per Maret 2025 tercatat 23,85 juta orang, atau sekitar 8,47 persen dari total populasi. Angka ini menurun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024.

“Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan,” tambah Ateng.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) dan Indonesia Strategic Management Society (ISMS), Danantara Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam membangun institusi yang kuat, akuntabel, dan selaras dengan praktik terbaik global.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia, Mohamad Al-Arief, menyampaikan Indonesia tengah berada dalam fase penting untuk menyelaraskan manajemen kekayaan negara dengan standar internasional yang berbasis integritas dan transparansi.

"Kita tidak sedang membangun lembaga untuk mengelola dana dan aset saja, tapi juga institusi kepercayaan. Dan untuk itu, semua proses harus mencerminkan praktik terbaik yang diakui secara global.” tegas dia dikutip Sabtu, 19 Juli 2025.

Ia menambahkan proses pembelajaran dari sejumlah sovereign wealth fund dunia telah memberi banyak masukan terhadap bagaimana desain kelembagaan Danantara Indonesia terus diperkuat. Hal ini termasuk dalam aspek pengambilan keputusan, fungsi pengawasan, serta transparansi publik yang menjadi pondasi tata kelola modern.

“Ketika bicara governance, bukan hanya laporan keuangan yang harus baik, tapi juga struktur pengambilan keputusan, pengawasan independen, dan dampak nyata bagi masyarakat yang perlu dikedepankan,” lanjut Al-Arief.

Transformasi jangka panjang

Sebagai lembaga pengelola aset negara dengan mandat langsung dari Presiden, Danantara Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi jangka panjang. Sejumlah inisiatif seperti konsolidasi entitas BUMN, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta penyesuaian struktur insentif dan pengawasan tengah disiapkan sebagai bagian dari proses institusionalisasi yang lebih kuat dan efisien.

Meskipun belum diumumkan secara formal, para peserta diskusi sepakat bahwa pembaharuan kelembagaan harus dilakukan dengan berlandaskan kebutuhan nasional dan konvergensi terhadap standar global.

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh akademisi dari Harvard Business School dan Indonesia Investment Authority (INA), muncul kesadaran bersama Indonesia perlu memperkuat kredibilitas kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.

“Kita dalam tahap membangun fondasi agar investasi yang kita kelola benar-benar memberikan hasil terbaik untuk bangsa,” ujar Al-Arief.

Dalam konteks ini, peran Danantara menjadi semakin penting bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Strategi investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek ganda bagi masyarakat, seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan.

"Pembangunan ekonomi harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Investasi harus membuka ruang usaha, memperluas akses kerja, pendidikan, kesehatan dan memastikan pemerataan dampak bagi semua,” tutup Al-Arief.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Washington: IMF mengatakan pada Kamis, 10 Juli 2025 waktu setempat bahwa pihaknya memantau dengan cermat pengumuman tarif baru AS.

Lembaga keuangan internasional itu menyatakan ketidakpastian tentang prospek ekonomi global tetap tinggi dan mendesak negara-negara untuk bekerja secara konstruktif guna memfasilitasi lingkungan perdagangan yang stabil.

Melansir Channel News Asia, Jumat, 11 Juli 2025, IMF mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut saat merilis pembaruan Laporan Prospek Ekonomi Global April pada akhir Juli, sebelum batas waktu negosiasi perdagangan baru pada 1 Agustus.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu memperluas perang dagang global dengan tarif 50 persen baru untuk impor tembaga AS dan bea masuk 50 persen untuk barang dari Brasil, keduanya berlaku mulai 1 Agustus. Ia juga mengumumkan tarif lebih tinggi untuk 21 negara lain.

“Perkembangan terkait perdagangan terus berkembang dan ketidakpastian tetap tinggi,” kata juru bicara IMF menanggapi pertanyaan dari Reuters.

“Negara-negara harus terus bekerja secara konstruktif untuk memfasilitasi lingkungan perdagangan yang stabil dan mengatasi tantangan bersama," imbuhnya.

Ketidakpastian bagi pabrik AS, Asia, dan Eropa

Kekhawatiran tentang tarif AS di masa depan mengaburkan prospek pabrik-pabrik di sebagian besar AS, Asia, dan Eropa, menurut survei yang dirilis pada Selasa, meskipun beberapa di antaranya mampu mengabaikan ketidakpastian dan terus tumbuh.

Analis mengatakan kelemahan mendasar dalam survei menyoroti tantangan yang dihadapi bisnis dan pembuat kebijakan saat mereka berusaha menavigasi langkah-langkah Trump untuk mengguncang tatanan perdagangan global.

Pejabat administrasi Trump berargumen bahwa tarif yang diberlakukan sejauh ini tidak memicu inflasi, dan mengatakan undang-undang pemotongan pajak yang disetujui pekan lalu akan lebih dari cukup untuk mengimbangi dampak negatif sementara dari tarif tambahan yang diberlakukan pada perdagangan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi

IMF pada April memangkas proyeksi pertumbuhannya untuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan sebagian besar negara, mengutip dampak tarif AS yang kini mencapai level tertinggi dalam 100 tahun dan memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan yang meningkat akan semakin memperlambat pertumbuhan.

Aktivitas ekonomi telah meningkat sejak saat itu di tengah penimbunan barang sebelum tarif diberlakukan, dan AS dan Tiongkok telah mengurungkan tarif balasan yang tajam, yang dapat menandakan revisi naik yang sedikit, meskipun sementara. Para ekonom mengatakan ketidakpastian tetap tinggi dan tarif yang lebih tinggi akan berdampak lebih berat pada paruh kedua tahun ini.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus menggeber berbagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah taktis untuk menggerakkan perekonomian, mulai dari penguatan sisi permintaan dan penawaran, percepatan investasi, hingga dorongan terhadap ekspor dan hilirisasi industri.

Jaga daya beli, dorong konsumsi lewat program prioritas

Menurut Bendahara Negara, salah satu pilar utama pertumbuhan adalah konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kami menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan berbagai program prioritas seperti Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI dilansir Antara, Jumat, 4 Juli 2025.

Danantara jadi senjata tarik investasi

Untuk mendorong investasi, Sia menekankan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai katalis sektor strategis. Ia juga menilai, keberhasilan Danantara dalam menggaet investor swasta akan menentukan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

“Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya.

Dorong ekspor lewat hilirisasi dan diversifikasi pasar

Ekspor juga menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang akan diperkuat. Pemerintah akan fokus pada hilirisasi komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit, serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Langkah lain termasuk diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor, demi menciptakan sumber pertumbuhan baru dari luar negeri.

Perkuat pertanian, energi, dan proyek strategis

Di sisi penawaran, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penguatan rantai pasok dan hilirisasi. Program MBG dan biodiesel B40 diharapkan mampu memberikan nilai tambah.

Sementara itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan rakyat, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi juga akan dikawal ketat untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang agresif di beberapa sektor utama. Berikut rincian targetnya:

Pertanian: 5,9-6,5 persen
Manufaktur: 4,7-5,3 persen
Perdagangan: 5,1-5,7 persen
Konstruksi: 5,2-5,4 persen

Sementara dari sisi pengeluaran:

Konsumsi rumah tangga: 5,0-5,5 persen
Investasi (PMTB): 5,0-5,9 persen
Ekspor: 5,8-6,5 persen

“Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

Anggaran 2026

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Sri Mulyani menyebutkan pendapatan negara: 11,71-12,22 persen dari PDB, belanja negara: 14,19-14,75 persen dari PDB, dan defisit anggaran: 2,48-2,53 persen dari PDB

Semua kebijakan diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas pembangunan seperti ketahanan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi-UMKM, dan peningkatan investasi dan perdagangan global.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 hanya akan berada di angka 5 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar 5,2 persen.

Kondisi ini tak lepas dari tekanan global yang membuat sejumlah lembaga internasional ikut menurunkan prediksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis dan berupaya menjaga laju pertumbuhan dengan berbagai langkah strategis.

Optimisme di tengah koreksi proyeksi global

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen meski tekanan global semakin nyata.

Sejumlah lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia.

“Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5 persen,” kata Sri Mulyani, dikutip Antara, Rabu, 2 Juli 2025.

Sebagai informasi, Bank Dunia memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi RI dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen untuk 2025.

IMF pun mengikuti langkah serupa, dengan memangkas prediksi dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Jurus pemerintah, belanja besar di tengah ekonomi melambat

Guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, pemerintah akan mengandalkan kebijakan fiskal countercyclical artinya pemerintah siap menggelontorkan belanja negara lebih besar ketika ekonomi melambat. Tujuannya menjaga momentum dan mendorong konsumsi serta investasi.

Beberapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan menjadi ujung tombak strategi ini, antara lain:

- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
- Koperasi Merah Putih
- Sekolah Rakyat

Program-program ini mulai digerakkan secara penuh pada semester II tahun 2025 dan diharapkan punya efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi nasional.

Inflasi tetap dijaga, investasi diupayakan

Selain belanja fiskal, Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya menjaga inflasi tetap rendah agar daya beli masyarakat tidak terganggu.

Stabilitas harga diyakini menjadi pondasi utama untuk memacu konsumsi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan tetap fokus menjaga arus investasi dan ekspor agar tetap tumbuh positif meskipun lingkungan global tidak terlalu bersahabat.

Akankah target 5 persen tercapai?

Dengan segala strategi yang dipaparkan, harapan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5 persen masih terbuka.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga pertengahan 2025, laju inflasi Indonesia masih berada dalam rentang aman sesuai target pemerintah.

Tapi, jangan lengah dulu! Sebab, krisis global dan lonjakan harga beberapa komoditas bisa jadi tantangan di paruh kedua tahun ini.

Inflasi masih aman di semester pertama

Berdasarkan data resmi BPS, inflasi hingga Juni 2025 tercatat sebesar 1,38 persen secara year-to-date (ytd). Angka ini masih sesuai dengan sasaran inflasi pemerintah tahun ini, yaitu 2,5 persen ±1 persen.

“Jadi, sampai dengan bulan Juni ini, inflasi masih berada di rentang target sasaran pemerintah,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta yang dilansir Antara, Selasa, 1 Juli 2025.

Tantangan global bisa ubah arah

Meski angka inflasi terlihat stabil, proyeksi ke depan tetap membutuhkan perhatian ekstra.
Pudji menjelaskan beberapa faktor global seperti krisis geopolitik di Timur Tengah serta percepatan target pertumbuhan ekonomi bisa ikut memicu gejolak harga di dalam negeri.

“Krisis di Timur Tengah dan akselerasi pada target pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap dinamika harga di dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah pun diyakini akan terus melakukan manuver strategis untuk menjaga stabilitas harga, menjaga nilai tukar rupiah, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Emas hingga beras jadi penyumbang inflasi

Satu fakta menarik dari data inflasi semester I-2025 adalah komoditas emas perhiasan yang konsisten menyumbang inflasi sejak September 2023.

Selain emas, beras, ikan segar, dan tarif angkutan udara juga menjadi kontributor utama kenaikan harga.

Jika ditinjau dari sisi komponennya, harga bergejolak (volatile food) masih menjadi penyumbang utama inflasi, baik secara bulan ke bulan (month-to-month/mtm) maupun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Catatan inflasi Juni 2025

Untuk bulan Juni sendiri, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen (mtm), sedangkan secara tahunan inflasi berada di angka 1,87 persen (yoy).

Angka ini mengindikasikan bahwa harga-harga masih cukup terkendali, meski tekanan dari sektor tertentu mulai terasa.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Bank Indonesia resmi mempertahankan suku bunga acuan di 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini. Keputusan mempertahankan BI-Rate itu demi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Suku bunga acuan BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility di 4,75 persen, dan Lending Facility di 6,25 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,50 persen," kata Perry dalam konferensi pers, Rabu, 18 Juni 2025.

Keputusan ini diambil karena inflasi 2025 dan 2026 masih sesuai target 2,5 ± 1 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah stabil sesuai fundamental dan ketidakpastian global masih tinggi. Di samping itu, ekonomi domestik perlu tetap tumbuh sehat.

Dengan mempertahankan suku bunga ini, BI ingin menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Apakah BI akan menurunkan BI Rate?

Bank Indonesia tetap mencermati ruang penurunan suku bunga di masa depan, selama inflasi dan nilai tukar terkendali. Jadi, kalau kamu nunggu bunga KPR atau kredit turun, harap sabar dulu ya!

Strategi BI bukan cuma soal BI Rate

BI juga punya banyak strategi buat menjaga kestabilan ekonomi, antara lain:

1. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
2. Penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.
3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)-(Lampiran).
4. Perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara.
5. Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Kabar gembira buat masyarakat! Pemerintah akan segera menggulirkan enam stimulus ekonomi pada kuartal II-2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Paket kebijakan ini menyasar sektor konsumsi masyarakat, terutama menjelang libur sekolah Juni-Juli dan pencairan gaji ke-13 bagi ASN.

Langkah ini disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat, 23 Mei 2025.

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Sabtu, 24 Mei 2025.

Fokus pada daya beli dan mobilitas warga

Menurut Airlangga, momentum kuartal kedua sangat penting karena sudah melewati masa Natal dan Tahun Baru yang biasanya mendorong konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen melalui peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat.

Pemerintah berharap stimulus ini tak hanya memicu belanja rumah tangga, tapi juga menghidupkan sektor transportasi, energi, dan pariwisata lokal.

Ini daftar lengkap 6 stimulus pemerintah kuartal II-2025

Berikut enam paket stimulus yang siap dikucurkan mulai 5 Juni 2025, yang difokuskan untuk mendongkrak konsumsi masyarakat:

1. Diskon tiket transportasi umum

Akan ada diskon khusus tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut selama masa libur sekolah. Tujuannya? Mendorong masyarakat untuk bepergian dan menggerakkan sektor pariwisata.

2. Potongan tarif tol nasional

Diskon tarif tol juga disiapkan bagi sekitar 110 juta kendaraan. Diskon ini berlaku pada Juni dan Juli 2025, khususnya untuk mendukung mobilitas selama liburan panjang.

3. Diskon tagihan listrik

Rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA akan mendapat potongan tarif listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, dengan sasaran sekitar 79,3 juta rumah tangga.

4. Tambahan bantuan sosial

Program kartu sembako dan bantuan pangan diperluas untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), demi memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah tekanan harga.

5. Bantuan subsidi upah (BSU)

Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer akan menerima BSU tambahan, untuk memperkuat daya beli kalangan menengah ke bawah.

6. Diskon iuran JKK untuk pekerja padat karya

Stimulus terakhir berupa perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya, guna menjaga ketahanan industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Dorong aktivitas liburan dan pariwisata lokal

Tak berhenti di stimulus fiskal, pemerintah juga mendorong Pemda untuk menggencarkan event lokal, wisata keluarga, dan hiburan agar perputaran ekonomi dalam negeri makin terasa.

“Diharapkan dapat terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat agar stimulus ini tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pemerintah mencatat belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp43,6 triliun per 30 April 2025.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Angka ini setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025, dilansir Antara, Sabtu, 24 Mei 2025.

Realisasi ini naik Rp4,7 triliun dibanding bulan Maret (Rp38,9 triliun). Namun, dibanding lonjakan bulan sebelumnya (Februari ke Maret naik Rp13 triliun), laju penyaluran bansos April terbilang melambat.

PBI JKN jadi penyerapan terbesar

Kenaikan paling signifikan datang dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Hingga April 2025, PBI JKN telah menyerap Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta. Angka ini naik Rp3,8 triliun dibanding realisasi Maret.

Bantuan ini penting untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS Kesehatan. Semakin cepat disalurkan, makin cepat pula masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

KIP Kuliah bertambah Rp700 miliar

Selain PBI JKN, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga menunjukkan peningkatan. Realisasi per April naik sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun. Dana ini disalurkan kepada 798,2 ribu mahasiswa, membantu mereka menuntaskan pendidikan tinggi.

PKH, Kartu Sembako, dan PIP Masih Stagnan

Berbeda dengan PBI JKN dan KIP Kuliah, tiga program besar lainnya belum ada tambahan anggaran sejak Maret, yaitu:

- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp7,3 triliun
- Kartu Sembako: Rp10,9 triliun
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp1,5 triliun

Kenapa belum jalan? Ternyata pemerintah masih menunggu proses validasi data penerima berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Langkah ini diambil agar bansos benar-benar jatuh ke tangan yang tepat dan tidak salah sasaran.

APBN masih surplus, tapi belanja perlu dikebut

Total realisasi belanja negara per April tercatat Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN 2025. Angka ini naik Rp185,9 triliun dibanding Maret (Rp620,3 triliun).

Rinciannya sebagai berikut:

- Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp546,8 triliun (20,2 persen)
- Melalui kementerian/lembaga: Rp253,6 triliun (21,9 persen)
- Non-K/L: Rp293,1 triliun (19 persen)
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp259,4 triliun (28,2 persen)

Di sisi lain, pendapatan negara sudah menyentuh Rp810,5 triliun. Dengan begitu, APBN mencatat surplus Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB per April 2025.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar pada 20-21 Mei 2025 memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Tak hanya itu, suku bunga Deposit Facility juga diturunkan menjadi 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi menjaga kestabilan ekonomi nasional.

"Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu, 21 Mei 2025.

Ia menambahkan ke depan, arah kebijakan moneter akan tetap menjaga inflasi dan stabilitas Rupiah, sambil membuka ruang pertumbuhan ekonomi jika kondisi global dan domestik memungkinkan.

Apa saja dampak positif penurunan BI Rate?

Merangkum laman Deposito BPR, penurunan BI Rate bukan cuma jadi kabar baik untuk pelaku ekonomi makro, tapi juga punya dampak nyata bagi kamu dan masyarakat luas. Ini beberapa manfaat yang bisa dirasakan:

1. Suku bunga kredit lebih ringan

BI Rate turun, bunga pinjaman dari bank pun ikut turun. Artinya, kamu bisa ambil KPR, kredit usaha, atau cicilan kendaraan dengan bunga lebih ringan. Ini bisa jadi peluang emas buat kamu yang selama ini nunda-nunda ambil pinjaman.

2. Modal usaha lebih terjangkau

Pelaku UMKM dan pengusaha bisa napas lega. Dengan bunga kredit yang makin bersahabat, biaya modal usaha pun menurun. Ini bisa memicu ekspansi usaha, penambahan produksi, hingga pembukaan lapangan kerja baru.

3. Investasi bakal tumbuh

Cost of capital yang turun bikin Indonesia makin menarik bagi investor. Selain itu, investasi domestik juga bisa meningkat karena pinjaman lebih murah dan ekspektasi imbal hasil yang menarik.

4. Beban cicilan jadi lebih ringan

Kalau kamu punya utang berbunga mengambang seperti KPR atau kredit usaha, kabar ini jelas menyenangkan. Cicilan bisa lebih ringan dan sisa uangnya bisa dialihkan ke kebutuhan lain atau tabungan.

5. Inflasi lebih terkendali

Turunnya suku bunga mendorong konsumsi, tapi secara terkontrol. Hal ini bisa membantu menjaga inflasi dalam target Bank Indonesia, sambil tetap menggerakkan ekonomi.

6. Peluang kerja meningkat

Lebih banyak modal, lebih banyak investasi, lebih banyak usaha yang berkembang. Semua ini membuka potensi terciptanya lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran.

Tetap ada risiko yang perlu diwaspadai

Meski banyak dampak positif, penurunan suku bunga acuan juga bisa membuat imbal hasil instrumen keuangan seperti deposito ikut turun.

Tapi, Bank Indonesia memastikan tetap memantau kondisi ekonomi dan melakukan evaluasi berkala agar kebijakan tetap tepat sasaran.

Arah kebijakan BI selanjutnya

Bank Indonesia menegaskan, kebijakan makroprudensial akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini termasuk mendorong pertumbuhan kredit, memperkuat sistem pembayaran digital, hingga mendorong UMKM lewat perluasan ekosistem pembayaran digital.

"Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik," tegas Perry.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)