Struktur rantai pasok sawit rakyat dinilai belum siap menghadapi regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Peneliti Mitra INDEF Afaqa Hudaya menyebut sistem perdagangan sawit rakyat yang masih informal dan minim transparansi membuat produk mereka berisiko tereliminasi dari pasar Eropa.

Dalam diskusi publik INDEF bertema “Memperkuat Daya Saing Petani Kecil dalam Kerangka EUDR untuk Sawit Berkelanjutan”, Afaqa menjelaskan bahwa lebih dari 76% petani sawit kecil di Indonesia masih menjual tandan buah segar (TBS) melalui perantara, bukan langsung ke pabrik pengolahan. Pola ini menyebabkan rantai pasok tidak terdokumentasi dengan baik sehingga asal-usul produk sulit dilacak.

“Dalam konteks EUDR, sistem yang tidak transparan akan menjadi masalah serius. Produk tanpa catatan asal-usul yang jelas tidak akan diterima di pasar Eropa,” ujar Afaqa, dikutip Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, sekitar 41% produksi sawit nasional berasal dari petani kecil, sehingga ketidaksiapan segmen ini berpotensi mengganggu keberlanjutan ekspor Indonesia.

EUDR menuntut setiap produk sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa memiliki data geolokasi, legalitas lahan, serta sertifikasi keberlanjutan untuk memastikan produk tidak berasal dari aktivitas deforestasi.

Berdasarkan survei INDEF di delapan daerah penghasil sawit, hanya sekitar 10% petani kecil yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan, baik ISPO maupun RSPO. Sementara tujuh dari sepuluh petani belum memiliki data spasial kebun, padahal ketelusuran geolokasi menjadi syarat utama EUDR.

“Mayoritas petani sawit kecil belum memiliki kemampuan teknologi, akses pembiayaan, maupun dokumen legal dasar seperti STDB. Kondisi ini membuat mereka rentan tersingkir dari rantai pasok ekspor,” ujarnya.

Afaqa menilai, tanpa reformasi struktur pasok dan peningkatan kapasitas digital, petani kecil akan terus terjebak dalam lingkaran informalitas.

Ia mendorong pemerintah mempercepat pemetaan spasial, sertifikasi berbasis kelompok atau koperasi, serta pengembangan platform digital traceability yang inklusif agar data petani dapat diverifikasi secara kolektif.

“EUDR bisa menjadi momentum memperbaiki tata kelola sawit rakyat, tapi harus disertai dukungan kebijakan, pembiayaan, dan pendampingan yang memadai,” kata Afaqa.

Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mendorong langkah diplomasi kolektif Indonesia dan Malaysia untuk menghadapi penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Regulasi tersebut dinilai berpotensi menyingkirkan petani kecil dari rantai pasok global jika tidak diantisipasi melalui kebijakan bersama dan sistem ketelusuran yang inklusif.

Wakil Sekjen CPOPC Musdhalifah Machmud menjelaskan, EUDR yang semula akan berlaku pada 1 Januari 2026 telah ditunda menjadi 1 Januari 2027, memberi waktu satu tahun bagi negara produsen memperkuat kesiapan nasional.

Menurutnya, penundaan ini merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi data lahan, sistem geolokasi, dan sertifikasi nasional agar produk sawit tetap bisa diterima di pasar Eropa.

“Penundaan ini adalah waktu emas bagi kita. Dalam setahun ke depan, kita harus memastikan sistem ketelusuran dan legalitas lahan petani kecil benar-benar siap. Kalau tidak, mereka bisa tereliminasi dari rantai pasok,” ujar Musdhalifah dalam diskusi publik INDEF bertema Memperkuat Daya Saing Petani Kecil dalam Kerangka EUDR untuk Sawit Berkelanjutan, dikutip Rabu (15/10/2025).

CPOPC, yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Honduras, Papua Nugini, dan Kongo, mewakili lebih dari 80% produksi sawit dunia. Organisasi ini menjadi wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara produsen di tengah tekanan regulasi dan persepsi negatif terhadap sawit di pasar global.

Menurut Musdhalifah, Indonesia dan Malaysia telah membentuk joint task force dengan Uni Eropa untuk membahas lima isu utama, yaitu inklusivitas petani kecil, traceability system, country benchmarking, sertifikasi nasional (ISPO/MSPO), serta perlindungan data pribadi.

Melalui diplomasi kolektif ini, Indonesia diharapkan dapat mengimbangi ketentuan EUDR dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah dan keberlanjutan sosial.

“Negara produsen harus bersatu menghadapi regulasi yang berpotensi tidak adil. Tanpa pendekatan bersama, yang paling terdampak justru petani kecil yang belum memiliki kapasitas teknis dan legalitas lahan yang lengkap,” ujarnya.

Musdhalifah juga mengungkapkan, dari sekitar 2,7 juta petani kecil sawit di Indonesia, baru sebagian kecil yang sudah terintegrasi dalam sistem pelacakan (traceability) industri besar.

Beberapa perusahaan besar telah memulai inisiatif pelacakan rantai pasok dan menggandeng sekitar 70 ribu petani kecil, namun jumlah itu masih jauh dari cukup.

“Baru sebagian kecil industri yang aktif membantu petani membangun sistem traceability dari kebun ke pabrik, padahal ketelusuran ini akan menjadi syarat utama di pasar global,” katanya.

Kesenjangan ini, lanjutnya, menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan asosiasi seperti Apkasindo untuk memperluas pendampingan, pembiayaan, dan pendataan lahan.

Jika tidak segera dilakukan, sebagian besar petani kecil berisiko tertinggal dari rantai pasok ekspor.

Untuk memperkuat daya saing nasional, Musdhalifah menegaskan perlunya sinergi antara Kementerian Pertanian, BPDPKS, pemerintah daerah, dan industri sawit dalam mendanai serta mempercepat pemetaan lahan dan digitalisasi data petani.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga terus diperjuangkan agar dapat diakui secara internasional sebagai dasar pemenuhan standar keberlanjutan.

“Negara produsen sudah punya sertifikasi nasional, tapi kita perlu dorong agar ISPO diakui sebagai standar global. Dengan begitu, biaya kepatuhan akan berkurang dan posisi ekspor kita lebih kompetitif,” tegasnya

Dengan tambahan waktu satu tahun sebelum penerapan EUDR, Indonesia diharapkan dapat mempercepat seluruh tahapan persiapan, mulai dari pendataan geolokasi, digitalisasi sistem traceability, hingga pendampingan petani kecil.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan komoditas unggulan senilai lebih dari USD 25 miliar per tahun tetap memiliki akses ke pasar utama dunia.

“Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini, yang akan tertinggal adalah petani kecil. Industri bisa menyesuaikan, tapi petani kecil akan kesulitan jika tidak dibantu secara sistemik,” tutup Musdhalifah.

Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan kondisi faktual di lapangan terkait penguasaan kembali lahan kelapa sawit.

Hingga 1 Oktober 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 3.404.522,67 ha. Dari lahan tersebut, Satgas PKH telah menyerahkan 1.507.591,9 hektare lahan kelapa sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Ketika Satgas PKH mengumumkan keberhasilan “menguasai kembali” jutaan hektare lahan sawit yang diklaim Jaksa Agung bernilai Rp150 triliun dan telah dilaporkan kepada Presiden, publik tentu berasumsi bahwa negara benar-benar telah merebut kembali aset produktif yang besar nilainya.

Namun, data yang muncul dari Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Agrinas Palma Nusantara pada tanggal 23 September 2025 justru menyingkap kenyataan yang berbeda. Dari total 833.413 hektare lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dalam Tahap I-III, hanya 61% yang tertanam sawit, sementara 39% sisanya hanyalah lahan kosong.

“Temuan itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali data yang dilaporkan Satgas PKH. Tidak semua lahan yang dikuasai kembali benar-benar berbentuk kebun sawit. Bahkan Agrinas Palma sendiri telah mengonfirmasi di hadapan DPR bahwa banyak data versi Satgas tidak akurat,” ujar Muhamad Zainal Arifin, Direktur PUSTAKA ALAM.

Berdasarkan Kajian PUSTAKA ALAM terhadap data Penyerahan Tahap IV dari Satgas PKH ke PT Agrinas Palma Nusantara, dari total luas lahan penguasaan kembali sebesar 674.178,44 Ha, ada sebagian besar lahan merupakan lahan kosong yang tidak tertanam.

Contoh paling mencolok penguasaan kembali di Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT AKL, yang dari total lahan penguasaan kembali seluas 8.696,09 hektar, secara mengejutkan hanya 2,33 hektar yang tertanam. Kondisi serupa terjadi PT KHS dilakukan penguasaan kembali 1.357, 91 ha dengan luas yang tertanam hanya 15 ha. Kemudian, ada PT ISA lahan yang dikuasai kembali 1.156,26 ha, akan tetapi yang tertanam 8,89 ha. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat PT KSG dengan dilakukan penguasaan kembali 1.452,41 ha akan tetapi tertanam hanya 8,38 ha dan masih banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama.

“Jika data ini dijadikan dasar laporan kepada Presiden, maka Presiden disesatkan oleh angka-angka yang tidak mencerminkan realitas lapangan. Negara tampak seolah merebut aset besar, padahal sebagian lahan yang diklaim hanyalah lahan kosong, semak, rawa bahkan kawasan High Conservation Value (HCV),” kata Zainal.

Menurut PUSTAKA ALAM, perbedaan angka ini membuka dua kemungkinan. Pertama, sebagian lahan yang diklaim Satgas PKH bukanlah kebun sawit aktif. Padahal Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa luas pelanggaran hanya mencakup lahan yang benar-benar diubah

fungsinya. Artinya, lahan kosong tidak bisa dijadikan dasar penguasaan kembali. Fokus pemberian sanksi administratif hanya untuk kegiatan usaha yang telah terbangun.

Kedua, terdapat indikasi pembesaran data oleh Satgas PKH dalam memenuhi target kinerja. Lahan milik pihak lain atau lahan kosong dilakukan penguasaan kembali. Dalam beberapa berita acara penguasaan kembali, ditemukan pula perusahaan diminta menyerahkan lahan yang bukan miliknya.

“Itu pelanggaran terhadap asas nemo plus juris, yang berarti seseorang tidak bisa menyerahkan hak atas tanah yang bukan miliknya. Negara seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan asas hukum ini, bukan justru mengabaikannya demi pencapaian statistik,” tegas Zainal.

Selain itu, kajian PUSTAKA ALAM juga menemukan bahwa sebagian lahan penguasaan kembali oleh Satgas PKH justru berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang masih berlaku. Banyak dari HGU tersebut telah diterbitkan berdasarkan keputusan resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada banyak temuan di mana lahan berstatus HGU ikut dilakukan penguasaan kembali. Padahal, selama hak tersebut belum dicabut sesuai prosedur, negara tidak bisa begitu saja merampas lahan yang sudah bersertifikat. Situasi ini mengingatkan pada Bremen Tobacco Case tahun 1959, yang berawal dari nasionalisasi perusahaan tembakau Belanda di Sumatera Timur. Pemerintah Indonesia saat itu digugat di Pengadilan Bremen, Jerman, karena dianggap melakukan pengambilalihan tanpa kompensasi dan melanggar prinsip prompt, effective, and adequate,” jelas Zainal.

Ketidakakuratan data Satgas PKH juga berdampak langsung terhadap besaran denda administratif yang dikenakan kepada perusahaan. Dalam suatu kasus, perusahaan yang seharusnya hanya dituduh melanggar seluas 2,33 hektare justru dijatuhi denda untuk area seluas 8.696,09 hektare. Ironisnya, situasi serupa juga dapat menimpa Kementerian Kehutanan. Jika di dalam Surat Keputusan sanksi administratif yang diterbitkan, luas areal pelanggaran ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang justru lebih kecil dari klaim Satgas PKH, maka malah dituding melakukan korupsi tata kelola hutan dengan alasan dianggap mengurangi potensi penerimaan negara.

“Kita sudah sampai pada situasi absurd, di mana kebenaran data hanyalah versi Satgas. Jika lembaga lain menggunakan angka yang lebih kecil dari klaim Satgas, malah bisa dicap korupsi,” ungkap Zainal.

PUSTAKA ALAM memperingatkan bahwa angka-angka fantastis dalam data penguasaan kembali yang dibesar-besarkan ini dapat menyesatkan kebijakan nasional. Jika dijadikan dasar untuk perencanaan target CPO dan program B50, perhitungan aset negara dan BUMN maupun perhitungan target PNBP, maka kesalahan data akan menjelma menjadi kesalahan kebijakan.

“Negara harus berhati-hati, karena keputusan yang didasarkan pada data yang keliru dapat menimbulkan salah kelola kebijakan. Oleh karena itu, data yang disusun Satgas PKH maupun kinerja lembaganya perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar setiap langkah penataan benar-benar mencerminkan keadilan, bukan sekadar angka untuk pencitraan keberhasilan,” tutup Zainal.

Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (KADIN Sumut) mendukung pameran industri kelapa sawit, PALMEX Medan 2025 digelar.

Pameran yang berlangsung dari tanggal 7-9 Oktober 2025 di Santika Dyandra Premiere & Convention Hotel ini diharapkan dapat berfungsi sebagai platform yang dinamis bagi penyedia teknologi, pemilik perkebunan, penyulingan, dan pemangku kepentingan industri untuk berjejaring, bertukar wawasan, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru.

Pameran yang dibuka secara resmi oleh Ketua KADIN Sumut, Firsal Dida Mutyara, tersebut turut dihadiri CEO of Fireworks Trade Media Group, Mr. Kenny Yong; Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec. selaku Chairman of the Board of Trustees Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI); Dr. M. Windrawan Inantha selaku Deputy Director - Market Transformation (Indonesia), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kemudian Sahat M. Sinaga, Chairman Indonesian Palm Oil Board (IPOB); Ernest Gunawan, Secretary General Indonesia Biofuel Producer Association (APROBI); para delegasi perusahaan dan undangan lainnya.

Ketua KADIN Sumut, Firsal Dida Mutyara, dalam sambutannya mengatakan, sektor perkebunan budidaya kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar dalam pergerakan perekonomian di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Hal ini terlihat dari data tahun 2023 mengenai provinsi yang menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Seperti Riau dengan volume produksi sebesar 8,79 juta ton, sekitar 18,7% dari total produksi nasional; Kalimantan Tengah dengan volume produksi 8,55 juta ton (18,2%);

Kemudian Kalimantan Barat dengan volume produksi 5,29 juta ton (11,3%); Sumatera Utara dengan volume produksi 5,02 juta ton (10,7%); Kalimantan Timur dengan volume produksi 4,22 juta ton (9%); Sumatera Selatan dengan volume produksi 4,12 juta ton (8,8%); Jambi dengan volume produksi 2,53 juta ton (5,4%); Sumatera Barat dengan volume produksi 1,42 juta ton (3%); Kalimantan Selatan dengan volume produksi 1,33 juta ton (2,8%) dan Aceh dengan volume produksi 1,01 juta ton atau sekitar 2,1% dari total produksi nasional.

"Kepedulian dan komitmen kami akan sektor pertumbuhan serta perkembangan kelapa sawit sangat tinggi. Karena kami yakin bahwa sektor perkebunan budidaya kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar dalam pergerakan perekonomian di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara," jelasnya.

Firsal mengatakan, praktik yang lebih berkelanjutan dalam produksi minyak sawit yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial perlu untuk didukung.

"Prinsip yang berkelanjutan serta energi terbarukan terus kami sampaikan kepada para pengusaha di Sumatera Utara khususnya dari kalangan pengusaha kelapa sawit agar target pemerintah net zero carbon dapat tercapai," tuturnya.

Firsal mengatakan, pameran PALMEX Medan 2025 perlu didukung, karena pameran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri kelapa sawit dan peran pentingnya dalam perekonomian regional.

"KADIN Sumut mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan berharap seluruh organisasi pengusaha terutama dari kalangan kelapa sawit dapat bergabung bersama KADIN sebagai mitra pemerintah dalam memajukan kelapa sawit di Sumatera Utara," tegasnya.

KADIN Sumut juga berharap bahwa PALMEX Medan 2025 dapat menjadi wadah bagi para pelaku industri kelapa sawit untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terbaru.

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Sumatera Utara dan Indonesia.

"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh panitia PALMEX Medan 2025 untuk mempromosikan dan mengembangkan industri ini. Kami berharap PALMEX Medan 2025 yang ke-15 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja industri kelapa sawit di Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

KADIN Sumut juga memberikan apresiasi kepada PT Fireworks Indonesia yang telah menginisiasi pameran tersebut. "Semoga acara ini dapat menjadi sukses besar dan memberikan manfaat bagi semua peserta," harapnya.

Tahun ini, PALMEX Medan 2025 mengambil tema "Technology. Traceability. Transformation: Future-Proofing Palm Oil in North Sumatra".

Acara tahun ini mempertemukan lebih dari 250 peserta pameran dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, India, Korea, Cina, dan sekitarnya, menampilkan inovasi mutakhir untuk rantai nilai minyak sawit global.

PALMEX Medan telah berkembang menjadi pertemuan internasional, menarik 6.000 pengunjung bisnis dari seluruh Asia dan terutama pengambil keputusan di wilayah Sumatera Indonesia.

Adapun sorotan utama dari acara ini meliputi konferensi "Mempercepat Perubahan di Seluruh Rantai Nilai Minyak Sawit Asia". Kegiatan ini mempertemukan asosiasi terkemuka seperti RSPO, DMSI, APROBI, PASPI, dan Kementerian Perindustrian.

Kemudian seminar teknologi kelapa sawit Indonesia yang menampilkan presentasi berwawasan ke depan dari penyedia teknologi global dan inovator yang mendorong kancah teknologi di industri kelapa sawit.

"Melalui PALMEX Medan 2025, kami bertujuan untuk memperkuat kemitraan dan menyoroti gelombang teknologi berikutnya - khususnya solusi AI dan Industri 5.0 - yang akan membantu industri kelapa sawit Sumatera Utara mencapai efisiensi yang lebih besar, memperluas kapasitas produksi, dan mengadopsi praktik berkelanjutan untuk tetap kompetitif secara global," kata Kenny Yong dalam sambutannya.

Adapun tiket masuk gratis untuk pengunjung bisnis berusia 18 tahun ke atas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembayaran subsidi dan kompensasi energi tahun anggaran 2024.

Menurut Purbaya, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Keuangan, seluruh kewajiban subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero) sudah dilunasi.

“Cuman saya respon sedikit terhadap tadi, klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidi belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah konfirm sama tim kami di sini, 2024 subsidi-nya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Purbaya menekanpan, dirinya tidak tahu menahu kemana aliran dana tersebut, namun, apabila terjadi permasalahan dengan dana yang belum masuk ke rekening maka Purbaya akan melakukan pengecekan Kembali.

“Jadi harusnya sudah clear Pak itu, saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya dimana, tapi di tempat kami sudah kami kirim,” tuturnya.

Purbaya juga mengatakan dirinya akan memanggil direksi BUMN untuk melakukan klarifikasi apabila ada data yang menunjukkan pembayaran belum diterima.

“Setahu saya sampai saat sekarang ya di 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi data yang kita miliki seperti itu,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengakui bahwa pembayaran kompensasi untuk tahun 2025 memang masih ada yang tertunda, khususnya untuk triwulan I dan II. Ia memastikan proses pembayaran sesuai prosedur yang berlaku dan ditargetkan selesai pada Oktober 2025.

“Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan. Tribuan pertama, kedua. Tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang.

Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang tribuan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Silahkan dilanjutkan. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan hasil rapat dengan BUMN pada Senin (29/9) malam. Ia mengungkapkan masih ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

Menurut data yang disampaikan Misbakhun, kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN sebesar Rp27,6 triliun belum dibayarkan, sebagian di antaranya berasal dari tagihan 2024. Selain itu, masih terdapat diskon listrik Rp13,6 triliun dan kekurangan subsidi dalam DIPA 2024 sebesar Rp3,82 triliun untuk PLN.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung kegiatan 5th Indonesia Palm Oil Smallholders Conference, Expo & Field Trip (IPOSC) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 24-26 September 2025.

Rangkaian kegiatan IPOSC ke-5 meliputi diskusi, pameran, lomba angkat TBS petani Sawit dan kunjungan lapangan. Diskusi terbagi dalam 6 sesi terkait tema kemitraan dalam pengembangan kelapa sawit, membangun keberlanjutan sawit Indonesia, Pengembangan SDM Perkebunan sawit, Program PSR, Sarpras, Hilirisasi dan Inovasi sawit serta smart farming untuk Petani sawit. Kunjungan lapangan di lakukan ke Koperasi Produsen Jasa usaha Sempurna di Kubu Raya.

Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalimantan Barat, Heronimus Hero menyampaikan, 20 persen PDRB Kalimantan Barat berasal dari pertanian dengan dominasi dari perkebunan sawit.

“Ada 368 perusahaan perkebunan kelapa sawit, konsesi yang diberikan 3 juta hektar yang sudah ditanam 1,7 juta hektar. Pemprov berharap konsesi yang sudah diberikan untuk dimanfaatkan terlebih dahulu, rencana Pemprov untuk sawit adalah 3,9 juta hektar,” ungkap Heronimus Hero.

Dalam konferensi 5th IPOSC 2025, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah menyampaikan, program yang dimiliki oleh BPDP ditujukan untuk memperkuat para pekebun sawit melalui dukungan Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana Prasarana Perkebunan, Beasiswa SDM Sawit, Pelatihan bagi para Petani sawit termasuk dukungan penguatan UMKM Sawit.

“Selain terus memperkuat aspek hulu, para petani sawit juga dapat mendiversifikasi pendapatan selain dari TBS (Tandan Bush Segar) dengan memanfaatkan produk sawit dan turunannya untuk diusahakan di skala UMKM. beberapa produk dari perwakilan Asosiasi Petani Sawit saat ini sudah ada di katalog 100 Produk UMKM sawit dan turunannya,” ungkap Helmi Muhansah.

Lebih lanjut dikatakan Helmi Muhansah, “Diharapkan para petani sawit di Kalimantan Barat juga dapat mengembangkannya. Selain bermanfaat untuk memperluas stream pendapatan bagi petani sawit, hal ini juga untuk mendukung program presiden Prabowo Subianto, untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen, lewat peningkatan konsumsi dalam negeri melalui barang-barang yang berasal dari UMKM sawit.”.

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 25 stand pameran yang terdiri dari produsen kecambah, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, jasa perkebunan, hingga organisasi. Selain itu, tercatat, sebanyak 800 orang hadir yang merupakan petani sawit, pekebun, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti konferensi hingga pameran selama tiga hari penyelenggaraan kegiatan 5th IPOSC. BPDP menampilkan berbagai produk UKMK Sawit yang terkurasi dalam katalog 100 Produk UMKM Sawit serta berbagai program-program BPDP untuk mendukung petani sawit.

Selain menampilkan produk-produk turunan sawit, BPDP juga mengenalkan pemanfaatan sawit dan produk turunannya dalam kehidupan sehari-hari kepada pengunjung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan edukatif. Kegiatan ini diikuti lebih dari 250 pengunjung yang berpartisipasi secara langsung di booth BPDP.

Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Gubernur Riau Abdul Wahid meninjau kembali izin pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Karina Persada Sejahtera (KPS) di Desa Merempan, Siak.

Permintaan ini dilontarkan Afni karena aktivitas perusahaan dianggap meresahkan warga lantaran mencemari lingkungan di desa tersebut.

“Akibat pembuatan kanal perusahaan, air sungai di desa itu menjadi keruh. Warga kini terkena penyakit kulit. Air sungai ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari dan mencari ikan,” kata Afni, Senin (29/9).

Afni pun menyayangkan tindakan perusahaan yang mendirikan PKS tanpa memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Apalagi sungai merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Merempan, sehingga jika tercemar akan berdampak langsung pada warga.

"Keberadaan investor memang penting, tetapi harus berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan. Kita akan surati Pak Gubernur agar izin perusahaan ditinjau ulang. Jangan diberikan izin PKS ini sampai semuanya selesai dan tidak berdampak buruk bagi warga,” tegas Afni.

Pada prinsipnya, kata Afni, Pemkab Siak sangat mendukung setiap investor yang ingin membuka usaha di Siak, termasuk pembangunan PKS.

Namun, dukungan itu diberikan dengan catatan semua regulasi ditaati serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Kepala Desa Merempan, Sumarlan tidak menampik bahwa sebelumnya perusahaan telah melakukan konsultasi ke masayarakat dengan melibatkan berbagai unsur perangkat desa.

“Menurut kami keterwakilan sudah ada semua. Di Desa ada BPD, Kepala Dusun, Bapekam, jadi sudah mewakili masyarakat. Jadi yang pertama kemarin menurut kami sudah cukup,” ujarnya.

Menurutnya munculnya gejolak dari saat ini menandakan adanya aspirasi warga yang belum tersalurkan.

“Kalau terjadi gejolak seperti ini di luar prediksi kami, harapan kami memang harus ada konsultasi publik lagi. Kalau Bupati menyarankan, itu tergantung perusahaan. Kami siap kapan saja,” jelasnya.

Sumarlan mengaku, pada pertemuan pertama antara perusahaan dengan pemerintah desa, pihaknya hanya menerima informasi rencana investasi PKS.

“Kalau memang izinnya sudah mereka urus semua ya silakan. Lahan pun mereka beli sendiri. Desa tidak ada rekomendasi apa-apa terkait itu,” tegasnya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) turut berpartisipasi dalam Pameran Halal Indo 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian pada 25-28 September 2025.

Pameran yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang ini menjadi ajang internasional yang mempertemukan berbagai pelaku industri halal, mulai dari produsen makanan-minuman, kosmetik, fashion, hingga lembaga keuangan syariah.

Tidak hanya sebagai ajang komunikasi dan edukasi mengenai sawit, kehadiran BPDP menjadi dukungan terhadap UMKM untuk masuk ke ekosistem industri halal global. Hal ini merupakan wujud komitmen mendorong hilirisasi dan memperluas akses pasar produk berbasis sawit.

Dalam pameran ini, BPDP menghadirkan booth edukasi yang diisi oleh 6 UMKM mitra binaan, yaitu Smart Batik, Jayanti Batik, Rumah Tamadun, Cambiacraft, Kopontren Ponpes Al-Amin Dumai, dan Politeknik LPP Yogyakarta. Para UMKM ini menampilkan berbagai produk inovatif berbasis sawit, mulai dari kerajinan, fashion, hingga produk turunan pangan halal.

Salah satu UMKM mitra binaan BPDP yaitu CV Smart Batik Yogyakarta, berhasil meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh penghargaan pada ajang Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 sebagai Perusahaan Industri Halal/Apparel Halal Terbaik kategori Kecil dan Menengah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai bentuk pengakuan terhadap konsistensi Smart Batik dalam mengembangkan produk fashion halal berbasis inovasi.

Selain menghadirkan showcase produk, BPDP juga menyelenggarakan workshop kerajinan dan batik baik di booth maupun di panggung utama.

Aktivitas ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa UMKM sawit dapat melahirkan karya dan inovasi kreatif, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan industri halal nasional.

Kepala Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP, Aida Fitria, menegaskan bahwa partisipasi BPDP dalam Pameran Halal Indo 2025 adalah langkah strategis untuk mendorong UMKM sawit agar semakin dikenal di kancah industri halal.

“Partisipasi BPDP di Pameran Halal Indo 2025 bukan hanya untuk memperkenalkan program kami, tetapi juga memberikan panggung bagi UMKM sawit. Kami ingin menunjukkan bahwa UMKM mitra binaan BPDP mampu menghasilkan inovasi, memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kontribusi sawit dalam mendukung industri halal Indonesia,” ujar Aida.

Melki Kadiwaru bertekad untuk mengeduk ilmu sebanyak-banyaknya dan kemudian pulang kampung untuk menjadi pengusaha sawit bersama teman-temannya.

Siang itu suasana kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) di kawasan jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara, tampak begitu hidup. Di sisi utara lapangan futsal yang berdekatan dengan asrama anak-anak mahasiswa baru itu, sejumlah mahasiswa nampak ngariung. Macam-macam aktifitas mereka.

Ada yang diskusi, baris berbaris yang diselingi sorakan, ada pula yang berlatih silat. Khusus kegiatan yang satu ini, terpusat di arena futsal tadi. Pesertanya tak banyak. Hanya tiga orang; dua orang murid sisanya pelatih. Seorang lelaki berkulit legam namun tegap, nampak memimpin pemanasan.

Dia lah Melkianus Kadiwaru, mahasiswa semester 5. Dua tahun lalu pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ini terbang dari Kampung Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa penerima beasiswa sawit program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Anak ke-6 dari 11 bersaudara ini langsung tersenyum ramah saat wartaekonomi menjambanginya. Tak butuh waktu lama suasana akrab langsung berpendar saat duduk meleseh sambil berbincang di lantai semen lapangan futsal itu.

Cerita tentang kuliahnya, kisah hidupnya yang penuh warna, tentang sawit di kampungnya, masa kecil, keluarga, hingga cita-cita nya untuk membangun tanah kelahiran pun mulai mengalir.

Tadinya jebolan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Keerom ini tak tahu apa-apa soal penyakit tanaman kelapa sawit meski sejak kecil dia sudah terbiasa dengan tanaman asal Mauritius, Afrika Barat itu.

Tapi setelah kuliah di ITSI, Melki pun paham apa itu hama, penyakit dan seperti apa mengendalikannya supaya tanaman sawit tumbuh optimal, ilmunya sudah dia lahap. “Saya sudah sering praktek. Kebetulan di kampus ini ada kebun kelapa sawit yang kami jadikan tempat praktek,” terangnya sambil menunjuk rerimbunan pohon kelapa sawit di sisi timur lapangan futsal itu.

Kalau saja tidak ada informasi dari Koperasi Sawit di Keerom itu, dan bantuan seorang ibu yang baik hati, bisa jadi Melki tidak sampai ke Deli Serdang dan bahkan tidak pernah akan menikmati beasiswa sawit.

Pada 2023 lalu, disuruhlah Melki mengisi sejumlah formulir dan satu formulir khusus yang bertuliskan Orang Asli Papua (OAP). Setelah semua formulir terisi, si ibu tadi selanjutnya yang mengurusi semua.

Jauh di lubuk hati Melki yang paling dalam, sebenarnya dia ingin menjadi tentara. Namun lantaran beasiswa itu sudah disodorkan dan ternyata kemudian lulus pula, hasratnya untuk menjadi tentara tadipun dia kubur dalam-dalam.

Ada yang unik dalam pemilihan jurusan. Kebetulan di Arso sedang musim replanting tanaman sawit yang dulu digawangi oleh PT. Perkebunan Nusantara. Kalau sudah ditanam tanaman baru, tentu butuh ilmu perawatan. Sementara orang yang bisa diharapkan untuk itu tidak seberapa. Pastinya, kuranglah. Menengok kenyataan inilah kemudian Melki memilih jurusan proteksi tanaman.

Dari Mengutip Berondolan Hingga Memanen

Jauh sebelum Melki lahir, perkebunan kelapa sawit sudah ada di Keerom. Dibawa oleh perusahaan pelat merah, PTPN II. Kebun sawit itu, sebahagian menjadi inti dan sebahagian lagi plasma untuk penduduk asli, maupun warga transmigrasi.

Lantaran itulah dari kecil Melki sudah akrab dengan sawit. Dari kelas 6 SD dia malah sudah terbiasa memungut berondolan yang berjatuhan di sekitar pohon kelapa sawit milik ayahnya, Robert Kadiwaru.

“Waktu SMP, saya sudah coba-coba angkat Tandan Buah Segar (TBS), tapi ternyata masih hanya bisa mengangkut ke gerobak. Setelah saya SMA baru lah mulai nekat kerja keras, angkat sawit hingga memanen,” sumringah lelaki ini mengenang.

Hanya saja, hasil kerja keras tadi sempat juga nyerempet ke hal-hal yang tak lazim. “Kalau sudah gajian kita minum-minum. Kalau sudah mabuk, malak di jalan. Truk sawit, truk kayu kita berhentikan. Minta rokok. Kalau enggak ada rokok, kita minta uang. Uangnya kita pakai beli rokok atau minuman ditambah lagi,” malu-malu Melki mengenang.

Kini, semua itu sudah jadi kenangan. Yang selalu terbayang adalah pesan Robert agar Melki baik-baik di perantauan, pandai membawa diri. “Sempat berat juga saya meninggalkan Bapak. Akan sendirian mengurusi kebun. Kalau saya ada di sana, saya yang selalu membantu,” suara lelaki ini terdengar lirih.

Mengingat pesan bapaknya itu pula lah Melki benar-benar serius kuliah. Dia sadar pula, kuliah gratis ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Enggak boleh lagi kayak sekolah dulu, yang seenaknya saja bolos.

“Di sini kita ditekankan untuk bertanggung jawab. Jangan sampai absen ada yang bolong. Tiga kali enggak hadir, tidak bisa ikut ujian. Saya ikuti aturan itu semua. Saya harus bertanggungjawab sampai saya lulus,” tegasnya.

Tekad itu nampaknya tidak sekadar isapan jempol. Buktinya indeks prestasi Melki berada di angka 3,29. “Saya akan tingkatkan lagi nilai itu. Tentu dengan belajar yang lebih serius lagi,” tekadnya.

Pinang, Sirih, dan Kerinduan

Meski jauh dari kampung, Melky tetap membawa kebiasaan khas tanah kelahirannya; makan pinang. Di asrama kampus, ada pohon pinang yang sengaja ditanam oleh pihak kampus. Melki sering meminta izin untuk mengambil buahnya.

“Lantaran tidak ada kayu untuk menjolok, terpaksa saya memanjat sendiri. Habis ambil mayang, baru kita gantungkan dibahu, kasi turun pelan-pelan,” terkekeh Melki bercerita.

Hanya saja, makan pinang di ‘tanah rantau’, tidak seenang di kampungnya. Sebab di sana, biasanya Melki mengunyah pinang itu campur kapur kering seperti bedak. “Tapi di sini, kapurnya cair. Kalau berlebihan, akan berasa panas dan mulut akan kayak terbakar,” katanya.

Mendapati yang tak lazim itulah makanya Melki selalu rindu akan kampung halamannya. Mau sering menelepon Robert, Melki tak bisa. Sebab Robert tak pandai memakai android. Jadilah kalau rindu, Melki menelepon saudara untuk diteruskan kepada bapaknya itu.

Inspirasi dari Sumatera

Semenjak merantau ke Sumatera Utara, pandangan Melki tentang sawit drastis berubah. Ia takjub melihat petani mandiri yang bisa mengolah hasil sawit hingga menjadi produk rumah tangga.

“Saya lihat ada yang bisa buat Crude Palm Oil (CPO) rumahan. Jadi sabun, sampai jadi minyak goreng. Itu luar biasa. Di Papua belum ada,” katanya.

Menengok semua itu, Melki semakin bersemangat untuk pulang kampung membawa banyak ilmu. “Mau cari ilmu banyak, cari kenalan di sini. Nanti rangkul kawan-kawan, sama-sama kembangkan usaha sawit di sana. Usaha bersama,” wajah lelaki ini nampak semangat.

Bagi Melki, sawit tidak lagi hanya sekadar sumber penghasilan, tetapi juga jalan perubahan. Dari kecil memungut brondol, sempat terseret kenakalan remaja, hingga kini menjadi mahasiswa penerima beasiswa. Semua itu adalah perjalanan panjang yang membentuknya.

“Pokoknya tiap bulan pasti ada duit. Di Sumatera saya lihat sawit bisa bikin orang bangun rumah, beli kendaraan, hidup sejahtera. Itu yang bikin saya yakin, sawit bisa kasih ekonomi lebih bagus di kampung saya,” pungkasnya.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mendorong PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjalankan mandat pengelolaan lahan sawit negara secara optimal dan akuntabel. Dorongan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan jajaran direksi serta komisaris PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Anggia menegaskan, Agrinas Palma Nusantara dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka merealisasikan tiga agenda besar nasional, yakni swasembada pangan, swasembada energi, serta penyaluran subsidi yang tepat dan bebas dari korupsi.

"Agrinas Palma Nusantara dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan periode 2024–2029, yang menekankan tiga agenda besar: swasembada pangan, swasembada energi, serta penyaluran subsidi yang tepat dan bebas korupsi," ujar Anggia.

Transformasi PT Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2025. Status baru ini juga diperkuat dengan surat penugasan dari Kementerian BUMN dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 21 Februari 2025.

"Dengan mandat baru ini, Agrinas Palma Nusantara bertugas mengelola lahan perkebunan sawit negara sekaligus mendukung produksi energi terbarukan, khususnya biodiesel," tambah Anggia.

Saat ini, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima lahan seluas 1,5 juta hektare yang tersebar di 15 provinsi. Anggia menekankan, seluruh pengelolaan harus mengacu pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP) demi keberlanjutan dan efisiensi.

"Agrinas Palma Nusantara harus hadir untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama bidang perkebunan yang merupakan penugasan yang diembannya," jelas Anggia.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat posisi sebagai pengelola perkebunan profesional.

Sejak mendapatkan penugasan pengelolaan lahan, perusahaan langsung menggenjot produktivitas melalui berbagai strategi, seperti penambahan karyawan kebun, normalisasi dan rehabilitasi lahan, perbaikan infrastruktur, serta revitalisasi pabrik kelapa sawit (PKS).

"Saya mewakili manajemen PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat. Khususnya, Komisi VI yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan perkembangan dan kinerja perusahaan dalam mengelola perkebunan sawit," ungkap Agus.

Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan sangat berkomitmen meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan dengan tetap menerapkan prinsip GAP dalam setiap tahapan pengelolaan.

"PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) hingga saat ini mendapatkan penugasan dari negara dengan mengelola lahan perkebunan seluas 1,5 juta hektare yang tersebar di 15 provinsi dan akan terus bertambah jumlahnya," ujarnya.

Hingga Agustus 2025, Agrinas Palma Nusantara membukukan kinerja positif. Dalam enam bulan terakhir sejak Maret 2025, perusahaan mencatatkan konsolidasi keuangan senilai Rp2,4 triliun, dengan gross profit Rp1,2 triliun. Selain itu, perusahaan telah menyetorkan pajak senilai Rp111 miliar ke negara dan menyetorkan sharing net profit ke rekening escrow Kejaksaan Agung sebesar Rp325 miliar.

"Kinerja perusahaan hingga Agustus 2025 tercatat senilai Rp2,4 triliun atas pendapatan nilai kontrak termasuk pajak, dengan gross profit senilai Rp1,2 triliun, dan telah menyetorkan sharing net profit pada rekening escrow Kejaksaan Agung senilai Rp325 miliar. Tentunya ini menjadi suatu hal yang akan kami kelola produktivitasnya secara berkelanjutan," pungkas

Sempat gagal di psikotes, Mutiara Cahyani kini telah semester 7 jurusan Sistim Teknologi Informasi. Bagi dia ilmu semacam ini telah teramat penting bagi petani sawit.

Gang kecil di kawasan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) itu nampak lengang pada Selasa pagi pekan lalu saat wartaekonomibertandang ke salah satu rumah kos sederhana yang tak jauh dari kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), di jalan Williem Iskandar itu.

Layaknya kos-kos-an di gang kota besar, tentu tak ada yang kelihatan istimewa. Hanya saja di salah satu kamar yang berukuran sekitar 3x3 meter itu, tinggal seorang mahasiswi yang justru sedang menyiapkan langkah besar dalam hidupnya. Namanya Mutiara Cahyani.

Perempuan kelahiran Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 22 tahun lalu bukan mahasiswi reguler, tapi salah seorang penerima Beasiswa Sawit angkatan 2022.

Beasiswa sawit ini adalah salah satu program unggulan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.

“Besok saya magang ke Kalimantan Utara (Kaltara), Pak. Insya allah hingga Desember,” sambil memberesi sejumlah peralatan yang akan dibawa magang, Mutiara tersenyum membuka percakapan.

Putri pasangan Sardi Djannama dan Juharisa Haerul ini tak pernah menyangka akan terbang ke daratan yang berbatasan langsung dengan jiran Malaysia itu, dan berbulan-bulan pula di sana. “Dari ITSI kami berangkat 4 orang, kebetulan saya kebagian di kantor perkebunan sawit di sana,” tambahnya.

Sama seperti ke Kaltara tadi, perempuan yang karib dipanggil Tia ini juga tak pernah menyangka akan lulus beasiswa sawit. Soalnya empat tahun lalu dia sudah sempat gagal di psikotes. Waktu itu, dia ikut seleksi bersama saudara sepupunya; Chairil Aswad yang kemudian lolos diploma tiga di Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).

Lebih jauh Tia cerita, cikal bakal dia dan sepupunya ikut seleksi beasiswa sawit ini berhembus dari mulut saudaranya yang tergabung di Kelompok Sandua Jaya. Sardi yang mendengar info itu sontak mendukung Tia untuk ikut seleksi.

“Hidup kita dari sawit, ambil saja beasiswa itu, dalami ilmunya,” begitulah Sardi yang punya kebun kelapa sawit sekitar dua hektar itu, menyemangati putrinya. Selain jadi petani sawit, Sardi juga berprosesi sebagai pengusaha mebel kecil-kecilan.

Hanya saja itu tadilah. “Sedih juga sih waktu itu, tapi saya tidak menyerah. Tahun berikutnya saya coba ikut seleksi lagi, alhamdulillah akhirnya saya lolos,” perempuan ini sumringah sambil mempermainkan ujung jilbabnya.

Waktu itu kata Mutiara, kampus pilihan pertamanya adalah Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, lalu ITSI Medan. Soalnya keduanya menyodorkan jurusan yang berbau teknologi.

Yang berbau teknologi ini sengaja dipilih Tia lantaran dia melihat situasi sekarang sudah serba mengandalkan teknologi. Ini berarti pula, masyarakat Luwu Utara yang sudah beralih dari tanaman coklat ke sawit, musti dicekoki teknologi. Biar hasil sawit mereka semakin bagus. “Membayangkan semua itulah makanya saya mengambil jurusan yang berbau teknologi. Alhamdulillah saya diterima di ITSI,”katanya.

Tia lulus, dua tahun kemudian adiknya, Enfiq Hadiansyah, merasakan hal yang sama; lulus diploma satu di Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY). Kini Enfiq telah bekerja di PT. Astra Agro Lestari kebun Kalimantan. “Kami sama-sama penerima beasiswa, keluarga kami benar-benar sangat terbantu,” katanya.

Kalau Pertama ‘Merantau’

Hijrah dari Luwu Utara ke Deli Serdang, adalah pengalaman pertama Tia meninggalkan keluarga, lintas pulau pula. Dan… kali pertama pula naik pesawat. “Excited banget, mana tiket dan semua biaya ditanggung BPDP lagi. Benar-benar kayak mimpi saja,” Tia tertawa.

Perempuan cantik ini tak menampik kalau semula, sang mama, Juharisa, sangat keberatan anak sulungnya jauh pergi ke seberang pulau. Tapi setelah Tia meyakinkan bahwa dia pergi untuk mengejar cita-cita, akhirnya sang mama memberi restu. Adanya saudara mereka di Medan juga semakin membikin hati Juharisa lebih tenang.

Di ‘perantauan’ Tia benar-benar menghadapi tantangan baru. Dia malah sempat mengalami culture shock. “Di sini terkenal keras. Waktu dengar orang-orang ngomong, saya kaget, saya pikir mereka marah. Rupanya begitulah kebiasaan cara ngomong mereka. Lama-lama saya menjadi terbiasa,” ujarnya.

Perjuangan Tia di bangku kuliah juga tak bisa dibilang ringan meski indeks prestasinya terus menanjak dari yang tadinya di semester awal 3,3 sekarang sudah 3,6. “Alhamdulillah meningkat terus, ini membikin saya bertambah semangat,” katanya.

Sebagai sulung dan perempuan pula, di sela aktifitasnya yang tergolong padat, kerinduan Tia pada kampung halaman selalu membuncah. Kenangan masa-masa membantu orang tuanya di kebun, terus berseliweran. “Saya sering bantu panen, walau hanya ngutip brondolan atau angkut hasil. Kadang juga bantu di usaha mebel,” rada tercekat suara Tia bercerita.

Menatap Masa Depan

Tak terasa Tia sudah semester tujuh. Seminar proposal, bahan skripsi menjadi hari-harinya di samping dia musti ikut magang ke Kaltara tadi. “Magang ini penting buat saya, karena akan menambah pengalaman sebelum benar-benar masuk dunia kerja,” ujarnya.

Lalu apa mimpi Tia setelah lulus, apakah akan kembali ke kampung halaman seperti permintaan Bupati Luwu Utara yang sempat memberi wejangan kepada anak-anak beasiswa sawit angkatannya sebelum berangkat ke kampus tujuan masing-masing?

“Pikiran untuk kembali ke kampung halaman itu tentu ada. Apalagi bila ada peluang bagi saya untuk mempraktekkan ilmu yang telah saya dapatkan, saya tentu memilih kembali ke Luwu Utara. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang sesuai jurusan dan menjanjikan, tentu saya ambil juga,” bijak Tia menjawab.

Terlepas dari apa yang telah dia bilang sedari awal, Tia benar-benar sangat berterimakasih kepada BPDP dan Ditjen Perkebunan yang telah memberikan dia dan adiknya kesempatan menjadi mahasiswi dan mahasiswa penerima beasiswa sawit.

“Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak petani sawit yang bisa kuliah lewat program ini. Karena beasiswa ini betul-betul membuka jalan bagi kami, terlebih kepada petani yang penghasilannya masih pas-pasan,” Tia berterus terang.

Zia Fauzia sudah bertekad untuk pulang kampung, mempraktekkan ilmu dan teknologi yang dia pahami di perkebunan sawit rakyat.

Sore itu, suasana di depan perpustakaan Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), di kawasan jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara, terasa tenang. Beberapa mahasiswa tampak sibuk keluar masuk membawa buku.

Di antara mereka, seorang mahasiswi berhijab sederhana berjalan sambil membawa catatan dan beberapa referensi. Namanya Zia Fauzia, mahasiswi semester tujuh jurusan Sistem dan Teknologi Informasi.

Anak pertama dari dua bersaudara ini adalah satu dari sederet penerima Beasiswa Sawit program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di angkatannya. Dia berasal dari Tawan Jaya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Zia bukan mahasiswi biasa. Di balik senyum ramahnya, tersimpan tekad besar untuk membanggakan orang tua dan membuktikan bahwa anak kebun sawit pun bisa menembus bangku perguruan tinggi bergengsi.

Dari Desa ke Bangku Kuliah

Perjalanan Zia untuk sampai ke ITSI bukanlah hal mudah. Lahir dan besar di keluarga transmigran, sejak kecil dia sudah terbiasa membantu orang tuanya di kebun kelapa sawit. “Kalau lagi pemupukan, panen, atau bersih-bersih pelepah, saya sering ikut bapak,” kenangnya.

Meski perempuan, Zia tidak canggung turun ke kebun. Ia tahu betul bagaimana keringat orang tuanya menetes demi menyekolahkan anak-anaknya. Pengalaman itu pula yang membuatnya semakin menghargai kesempatan ketika mendengar kabar adanya Beasiswa Sawit tadi.

“Awalnya saya tahu dari saudara yang kerja di koperasi sawit. Katanya ada beasiswa khusus untuk anak kebun. Karena biayanya full dan fokus ke dunia sawit, saya sangat tertarik,” ujarnya.

Dengan tekad kuat, Zia pun mendaftar. Hasilnya, ia diterima di ITSI pada jurusan yang tidak lepas dari latar belakang ilmunya lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. “Saya memang suka komputer. Kebetulan di ITSI ada jurusan itu, jadi langsung pilih ke sini,” katanya.

Antara Bangga dan Rindu

Bagi keluarga Zia, keberhasilan putri sulung mereka mendapat beasiswa tentu menjadi kebanggaan besar. Namun di balik itu, ada rasa haru sekaligus cemas karena anak perempuannya harus merantau jauh ke Sumatera Utara (Sumut).

“Orang tua saya bangga, tapi juga khawatir. Dari Palangkaraya harus transit dua kali, ke Jakarta dulu baru ke Medan. Apalagi saya anak pertama, perempuan pula,” suara Zia terdengar pelan, bergetar.

Selama tiga tahun kuliah, Zia hanya beberapa kali pulang, biasanya saat Lebaran. Ia mengaku hal yang paling dirindukan dari rumah adalah masakan ibunya. “Paling suka sambal goreng petai buatan mama. Kalau di sini, sering bingung mau makan apa,” perempuan cantik ini tersenyum simpul.

Selain itu, ia juga rindu bercanda dengan adiknya yang kini masih duduk di kelas lima SD. “Lucunya, setiap pulang pasti berantem sama adik. Tapi itu justru yang paling dikangenin,” tambahnya.

Mimpi Besar untuk Sawit di Kampung Halaman

Meski sedang sibuk menyelesaikan skripsinya, Zia sudah punya rencana besar setelah lulus nanti. Ia ingin mencari pengalaman kerja lebih dulu di luar daerah, lalu kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan perkebunan sawit masyarakat.

“Saya pengen bawa ilmu teknologi ke perkebunan. Di kampung, masih banyak yang manual dan gaptek. Padahal sekarangkan eranya teknologi,” jelasnya.

Skripsi yang tengah ia susun pun berkaitan dengan itu. Zia memilih topik tentang sensus perkebunan otomatis menggunakan drone. Dengan cara itu, petani bisa tahu luas kebun, jumlah pohon, hingga memantau kondisi tanaman secara lebih akurat.

“Sering terjadi tanah milik orang diaku-aku orang lain. Dengan pemetaan yang jelas, masalah semacam ini akan bisa teratasi, minimal berkurang jauhlah. Jadi perkebunan lebih tertib,” paparnya.

Harapan untuk Orang Tua dan Beasiswa Sawit

Ketika berbicara soal orang tua, suara Zia terdengar bergetar. Malah matanya mulai berkaca-kaca. “Saya ingin sekali membanggakan orang tua. Mereka sudah berjuang luar biasa membesarkan saya. Harapan mereka, saya bisa jadi orang sukses, dan saya akan berusaha sekuat mungkin untuk itu,” ucapnya penuh haru.

Tak lupa, ia juga menyampaikan terima kasih untuk BPDP sebagai penyelenggara beasiswa. “Beasiswa ini sangat membantu anak-anak kebun. Semoga ke depan lebih banyak lagi yang bisa diterima, dan kami bisa memenuhi harapan yang dititipkan melalui program ini,” ujarnya.

Zia Fauzia adalah potret semangat generasi muda sawit yang tak mudah menyerah. Dari desa kecil di Kalimantan Tengah, ia kini menapaki jalan panjang pendidikan dengan mimpi besar: membawa perubahan bagi petani sawit di kampungnya.

Meski perempuan dan jauh dari rumah, Zia membuktikan bahwa tekad dan doa orang tua bisa menjadi kekuatan besar. “Buat saya, semua ini bukan hanya tentang kuliah, tapi tentang masa depan, orang tua, kampung, dan sawit Indonesia,” suaranya terdengar tegas.