JAKARTA, KOMPAS.com – PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026) malam.

Gangguan cuaca diduga menjadi pemicu awal yang kemudian menimbulkan efek berantai hingga mengganggu sistem kelistrikan di berbagai daerah.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, indikasi awal menunjukkan gangguan terjadi pada ruas transmisi 275 kilovolt (kV) antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai, Jambi.

“Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca,” ujar Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Gangguan pada jalur transmisi tersebut membuat sistem keluar dari jaringan kelistrikan Sumatera. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan pasokan dan beban listrik di sejumlah wilayah.

PLN menjelaskan, sebagian pembangkit mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply) karena aliran daya terputus. Kondisi tersebut memicu kenaikan frekuensi dan tegangan sehingga sistem proteksi bekerja otomatis.

“Pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau dalam istilah publik pembangkitnya otomatis padam,” kata Darmawan.

Di sisi lain, wilayah yang kehilangan suplai pembangkit justru menghadapi kekurangan pasokan listrik. Frekuensi dan voltase turun hingga akhirnya pembangkit lain ikut keluar dari sistem.

PLN menyebut kondisi itu memicu efek domino yang meluas ke berbagai daerah.

“Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah,” ujar Darmawan.

Gangguan tersebut berdampak pada sistem ketenagalistrikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Sejumlah wilayah lain seperti Sumatera Selatan juga terdampak.

Berbeda dari gangguan akibat bencana

PLN menegaskan pemadaman kali ini berbeda dengan gangguan listrik yang sebelumnya pernah terjadi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Menurut Darmawan, pada peristiwa sebelumnya kerusakan dipicu putusnya transmisi dan robohnya menara listrik akibat bencana.

Namun, gangguan kali ini tidak disebabkan kerusakan fisik infrastruktur.

“Ini kondisi yang sangat berbeda dalam bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh pada waktu itu,” kata Darmawan.

PLN menyebut gardu induk dan sistem transmisi telah berhasil dipulihkan.

“Hari ini kami menyampaikan bahwa gardu induk dan sistem transmisi kami sudah pulih,” ujar dia.

KOMPAS.COM/ORYZA PASARIBU Kondisi Kota Padangsidimpuan saat terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba (Blackout), Jumat (23/6/2026). Sudah lima jam, sejak padam pada pukul 18.45 – 01.00 WIB, listrik belum juga kunjung menyala. ORYZA PASARIBU/KOMPAS.COM

PLN bergerak sejak pukul 18.44 WIB

PLN menyatakan langsung melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem sejak gangguan mulai terjadi pada Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB.

Ratusan personel diterjunkan dan bekerja selama 24 jam di berbagai wilayah terdampak, mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.

Darmawan mengatakan, proses pemulihan jaringan transmisi berhasil dilakukan dalam waktu sekitar dua jam.

“Alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 jam, seluruh sistem gardu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan,” ujar dia.

Setelah jaringan transmisi kembali normal, PLN memprioritaskan penyalaan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak gangguan.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan tetap menjaga keamanan sistem kelistrikan.

PLN menjelaskan pembangkit berbasis hidro dan gas dapat lebih cepat kembali menyuplai listrik untuk mendukung pemulihan awal.

Sementara itu, pembangkit berbasis thermal seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan waktu lebih panjang.

Menurut Darmawan, proses menghidupkan kembali PLTU memerlukan tahapan pemanasan, sinkronisasi, hingga operasi penuh.

“Harus dinyalakan satu per satu, kemudian harus kami sambungkan dan kami sinkronkan, dan ini membutuhkan waktu,” kata dia.

PLN memperkirakan proses penyalaan PLTU membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 jam sejak start-up hingga kembali beroperasi penuh.

Adapun pemulihan sistem dilakukan secara simultan, mencakup transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sumatera Mati Listrik, PLN: Gangguan Cuaca, Lalu Pembangkit PadamdanPLN Sebut Gangguan Listrik Sumatera Berbeda dari Dampak Bencana Aceh

KOMPAS.com - Setelah delapan hari sebelumnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan, kemarin, Jumat (22/5/2026) pasar modal Indonesia rebound, menghijau.

Ketika ditutup, IHSG menguat 1,10 persen, naik 67.10 poin ke level 6.162,04.

Selama perdagangan kemarin, indeks bergerak di angka 5.966 hingga 6.171.

Dikutip dari Kontan dan data Bursa Efek Indonesia (BEI) via Stockbit, tren positif perdagangan kemarin belum mampu sepenuhnya bangkit karena IHSG masih di zona negatif, pelemahan sebesar 8,35 persen.

Total perdagangan IHSG di BEI mencapai 40,28 miliar saham lalu nilai transaksinya di angka Rp 21,56 triliun.

Terdapat 449 saham menguat, 251 saham melemah, serta 118 saham stagnan.

Ketika IHSG rebound, Jumat (22/5/2026), investor asing jual bersih (net sell) 10 jenis saham senilai total Rp 309,45 miliar.

Sementara, selama sepekan terakhir, net sell investor asing capai Rp 2,03 triliun.

Berikut 10 saham net sell terbesar yang dilakukan investor asing pada Jumat (22/5/2026).

• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 322,37 miliar
• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 287,86 miliar
• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 156,4 miliar
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) Rp 156,32 miliar
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 152,17 miliar
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Rp 151,75 miliar
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp 99,69 miliar
• PT Astra International Tbk (ASII) Rp 54,05 miliar
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp 37,2 miliar
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp 34,3 miliar

Di lain kesempatan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini IHSG bisa tembus ke leve 8.000.

Target tembus level 8.000

Purbaya meyakini IHSG bakal meroket, sebab fundamental ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.

"Pada akhirnya pergerakan harga saham itu tergantung kepada fundamental perusahaan sendiri kan. Itu akan dipengaruhi fundamental perekonomian," ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Ketika perekonomian menguat, maka tingkat profit perusahaan ikut naik.

Akhirnya, tercipta sentimen positif bagi pasar saham.

"Kalau ekonominya bagus, profitability-nya juga meningkat," jelasnya.

Pemerintah selalu memperbaiki dan memajukan kondisi ekonomi nasional melalui kebijakan tepat sasaran.

Pelaku pasar tak perlu khawatir berlebihan mengenai hal ini.

"Jadi enggak usah takut, masalah-masalah kita akan perbaiki terus ekonomi ke depan, makin cepat, makin cepat, makin cepat lagi," ujar Purbaya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Asing Net Sell Saat IHSG Rebound Jumat (22/5), Saham-Saham Ini Banyak Dijual" dan "Purbaya Yakin IHSG Bisa Tembus 8.000, Sebut Saham Banyak yang Undervalued"

KOMPAS.com-Sebanyak 27 negara mulai menyiapkan akses cepat ke dana Bank Dunia sejak perang Iran pecah pada 28 Februari 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk merespons dampak ekonomi perang. Dampaknya mencakup lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, serta tertahannya pengiriman pupuk penting ke negara berkembang.

Informasi itu berasal dari dokumen internal Bank Dunia yang dilihat Reuters.

Dokumen tersebut tidak menyebut nama 27 negara itu. Dokumen juga tidak mencantumkan total dana yang berpotensi diajukan.

Bank Dunia menolak berkomentar.

Menurut dokumen tersebut, tiga negara sudah menyetujui penggunaan instrumen krisis baru sejak konflik Timur Tengah dimulai.

Negara lain masih menyelesaikan proses administratif.

Instrumen tersebut memungkinkan negara anggota mengakses pendanaan secara cepat dari program Bank Dunia yang sudah ada.

Kenya dan Irak cari bantuan cepat

Pejabat Kenya dan Irak mengonfirmasi negara mereka sedang mencari dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia.

Kenya terdampak kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu, Irak menghadapi penurunan tajam pendapatan minyak.

Perang Iran telah mengguncang pasar energi global.

Harga bahan bakar naik. Biaya logistik meningkat. Rantai pasok komoditas penting juga terganggu.

Dampak paling berat dirasakan negara berkembang yang bergantung pada impor energi, pangan, dan pupuk.

Sebanyak 27 negara tersebut merupakan bagian dari 101 negara yang sudah memiliki akses ke instrumen pembiayaan darurat Bank Dunia.

Dari jumlah itu, 54 negara telah menandatangani Rapid Response Option atau Opsi Respons Cepat.

Skema tersebut memungkinkan negara menggunakan hingga 10 persen dari pembiayaan Bank Dunia yang belum dicairkan untuk kebutuhan darurat.

Bank Dunia siapkan dana besar

Presiden Bank Dunia Ajay Banga sebelumnya mengatakan instrumen krisis lembaga itu memungkinkan negara anggota mengakses dana kontingensi, saldo proyek yang sudah berjalan, dan fasilitas pencairan cepat.

Menurut Banga, nilai dana yang bisa diakses mencapai sekitar 20 miliar dollar AS hingga 25 miliar dollar AS.

Nilai tersebut setara sekitar Rp 354,4 triliun hingga Rp 443 triliun, dengan kurs Rp 17.721 per dollar AS.

Banga juga mengatakan Bank Dunia bisa mengalihkan sebagian portofolionya.

Langkah tersebut bisa membuat total dukungan naik menjadi 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.063 triliun dalam enam bulan.

Perubahan jangka panjang dapat membuat total dukungan berpotensi mencapai sekitar 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.772 triliun.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, sebelumnya memperkirakan hingga selusin negara akan meminta bantuan jangka pendek dari IMF.

Nilainya diperkirakan mencapai 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 354,4 triliun hingga Rp 886 triliun.

Namun, tiga sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan permintaan ke IMF sejauh ini masih terbatas.

"Negara-negara jelas berada dalam mode menunggu dan melihat," kata salah satu sumber yang meminta namanya tidak disebutkan.

Negara lebih pilih Bank Dunia daripada IMF

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher, mengatakan banyak negara lebih nyaman mencari bantuan Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

Alasannya, program IMF umumnya disertai syarat pengetatan anggaran.

Kebijakan semacam itu berisiko memperburuk ketegangan sosial, terutama di negara yang sudah menghadapi tekanan biaya hidup tinggi.

Kenya menjadi salah satu contoh. Negara itu dalam beberapa waktu terakhir sudah menghadapi keresahan sosial akibat tekanan ekonomi.

Gallagher menilai akses cepat ke dana Bank Dunia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi banyak negara karena tidak selalu mensyaratkan penghematan fiskal seketat program IMF.

KOMPAS.com – Sejumlah masyarakat mulai mempertanyakan alasan bansos PKH dan BPNT tidak cair pada Mei 2026. Padahal sebelumnya, bantuan sosial rutin diterima setiap periode pencairan.

Pemerintah memastikan, penghentian bansos bukan dilakukan secara acak. Penyaluran bantuan kini diperketat agar lebih tepat sasaran dan hanya diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Dalam proses pembaruan data terbaru, sebanyak 11.014 penerima bansos diketahui dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perubahan data penerima ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terus diperbarui secara berkala.

Kenapa bansos Mei 2026 tidak cair?

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menjelaskan, ada ribuan penerima bansos yang dinilai sudah tidak lagi layak menerima bantuan pemerintah.

“Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang,” ujar Amalia pada April 2026.

Kondisi tersebut dikenal sebagai inclusion error, yakni situasi ketika seseorang masih menerima bantuan meski kondisi ekonominya sudah membaik.

Akibatnya, nama penerima bisa dihapus dari daftar bansos PKH maupun BPNT tahap 2 tahun 2026.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos Kemensos di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cara cek penerima bansos Kemensos.

Penyebab nama dicoret dari bansos PKH dan BPNT

Ada beberapa faktor yang membuat bansos tidak lagi cair pada Mei 2026. Berikut penjelasannya:

1. Kondisi ekonomi dianggap sudah meningkat

Penerima bansos yang masuk kategori ekonomi menengah ke atas berpotensi dicoret dari daftar bantuan.

Pemerintah kini memprioritaskan bantuan untuk masyarakat yang berada pada kelompok paling rentan secara ekonomi.

Jika hasil pendataan menunjukkan penerima masuk desil 6 hingga desil 10, maka bantuan umumnya dihentikan.

2. Data bansos terus diperbarui

Data penerima bansos bersifat dinamis. Artinya, ada masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan namun kini dicoret, sementara warga lain justru masuk sebagai penerima baru.

Perubahan ini terjadi karena pemerintah rutin melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

3. Hasil verifikasi terbaru tidak sesuai syarat

Pemerintah juga melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara berkala.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data, alamat tidak ditemukan, atau kondisi ekonomi dianggap sudah berubah, maka bansos bisa dihentikan.

Pixabay/IqbalStock Ilustrasi uang, bansos. Penyebab tidak dapat bansos. Penyebab bansos tidak cair.

Indikator penyebab bansos tidak cair

Saat ini penyaluran bansos mengacu pada DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sistem tersebut terhubung dengan NIK dan Kartu Keluarga, sehingga kondisi finansial penerima bisa dianalisis lebih detail.

Berikut sejumlah indikator yang bisa membuat bansos dihentikan atau penyebab tidak dapat bansos:

- Memiliki pinjaman atau kredit aktif

Beberapa aktivitas finansial yang dapat menjadi perhatian pemerintah antara lain:

• Cicilan kendaraan
• Kredit bank atau koperasi
• Penggunaan paylater
• Riwayat kredit yang tercatat di OJK

- Memiliki aset dan pengeluaran tertentu

Penerima bansos juga bisa dievaluasi dari kepemilikan aset maupun pola konsumsi, seperti:

• Rumah atau tanah bersertifikat
• Pajak kendaraan aktif
• Tagihan listrik tinggi

- Status pekerjaan dianggap sudah mapan

Bansos umumnya tidak diberikan kepada masyarakat dengan pekerjaan tertentu, misalnya:

• ASN
• TNI atau Polri
• Pegawai BUMN dan BUMD

Kondisi keuangan dan kepesertaan layanan

Beberapa faktor lain yang ikut diperhatikan meliputi:

• Kepesertaan BPJS mandiri kelas 1 atau 2
• Kepemilikan saldo tabungan tertentu
• Catatan keuangan pada BI Checking

Aktivitas transaksi tertentu

Pemerintah juga dapat menelusuri aktivitas transaksi keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan profil penerima bansos, termasuk transaksi mencurigakan seperti judi online.

Apa itu desil bansos?

Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari kelompok paling miskin hingga paling mampu.

Berikut pembagian desil bansos:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Hampir miskin
• Desil 4: Rentan miskin
• Desil 5: Ekonomi pas-pasan
• Desil 6–10: Kelas menengah ke atas

Pemerintah memprioritaskan:

• Desil 1–4 untuk penerima PKH
• Desil 1–5 untuk BPNT dan bantuan sosial lainnya

Karena itu, masyarakat yang masuk desil 6–10 berpotensi tidak lagi menerima bansos.

Selain faktor ekonomi, bansos juga bisa berhenti karena:

• Data kependudukan belum diperbarui
• Alamat tidak ditemukan saat survei
• Penerima meninggal dunia

Pemerintah menegaskan bahwa bansos tidak bersifat permanen dan dapat dihentikan jika penerima dinilai sudah mandiri secara ekonomi.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian desil di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cek desil. Cara cek desil 2026. Penyebab bansos tidak cair. Cara cek desil bansos Kemensos 2026.

Apa yang harus dilakukan jika bansos dihentikan?

Jika nama Anda tidak lagi muncul sebagai penerima bansos Mei 2026, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Cek status bansos secara online melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos.
• Ajukan perbaikan data ke RT, RW, kelurahan, atau dinas sosial setempat.
• Gunakan fitur “Usulan” pada aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan kembali data penerima.
• Hubungi layanan pengaduan Kemensos melalui call center 121 atau WhatsApp 08877171171.

Cara cek penerima bansos Mei 2026 online

Masyarakat bisa mengecek status penerima bansos secara online melalui situs resmi Kemensos. Berikut cara cek bansos Kemensos:

• Buka situs htpps://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK KTP
• Isi kode captcha
• Klik tombol “Cari Data”

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi penerima bansos, mulai dari nama, jenis bantuan, status pencairan, hingga kategori desil.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan agar status bansos tetap sesuai kondisi terbaru.

JAKARTA, KOMPAS.com – Standar seleksi saham Indonesia di indeks global kian ketat. FTSE Russell, penyedia indeks saham global milik London Stock Exchange Group (LSEG), kembali menyingkirkan sejumlah emiten domestik dalam hasil quarterly review Mei 2026.

Dalam evaluasi terbaru tersebut, FTSE Russell mencoret empat saham Indonesia dari kelompok indeksnya. Perubahan akan direalisasikan melalui rebalancing pada 19 Juni 2026 dan efektif berlaku mulai 22 Juni 2026.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menjadi nama terbesar yang terdampak. Emiten Grup Sinar Mas itu dikeluarkan dari kelompok FTSE Large Cap.

FTSE Russell menilai struktur kepemilikan saham DSSA terlalu terkonsentrasi atau masuk kategori high shareholding concentration (HSC).

“Failed High Shareholding Concentration,” demikian keterangan FTSE Russell dalam pengumuman June 2026 Quarterly Review.

DSSA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, energi baru dan terbarukan, teknologi, serta bahan kimia.

Selain DSSA, FTSE Russell juga menghapus PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) dari kelompok micro cap.

Perusahaan perdagangan batu bara dan nikel tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan minimum saham beredar di publik (minimum free float requirement).

“Failed Minimum Free Float Requirement,” tulis FTSE Russell.

Persyaratan free float menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan lembaga indeks global karena berkaitan dengan tingkat likuiditas dan aksesibilitas saham di pasar.

Saham pengawasan khusus ikut terdampak

FTSE Russell juga mengeluarkan PT Hillcon Tbk (HILL) dan PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) dari indeks.

HILL merupakan perusahaan induk sekaligus kontraktor pertambangan nikel dan batu bara. Sementara MLIA bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi produk industri kaca.

Kedua emiten itu dicoret karena masuk daftar pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) atau surveillance stocks screen.

FTSE Russell menilai saham yang masuk pengawasan otoritas bursa tidak memenuhi standar kelayakan untuk tetap berada dalam indeks global.

“Failed Surveillance Stocks Screen,” demikian keterangan FTSE Russell.

Keputusan FTSE Russell tersebut menunjukkan perubahan arah seleksi indeks global yang kini semakin menitikberatkan kualitas perdagangan saham, struktur kepemilikan, serta tingkat likuiditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai langkah FTSE Russell sejalan dengan pendekatan yang lebih dulu diterapkan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurut dia, saham dengan kapitalisasi pasar besar tidak otomatis menarik apabila porsi saham publik terbatas.

Likuiditas yang rendah membuat harga saham lebih mudah bergerak ekstrem dan rentan terhadap praktik manipulasi.

“FTSE mengikuti langkah MSCI yang sangat disiplin terkait high shareholder concentration list. Tentunya ini menjadi sinyal bagi pasar modal Indonesia mengenai pentingnya kualitas likuiditas di market,” ujar Nafan.

FTSE Russell sendiri telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan sejak Februari 2026.

Pengetatan seleksi tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kapitalisasi pasar kini bukan lagi satu-satunya faktor utama dalam penilaian indeks global.

Struktur kepemilikan saham, porsi saham publik, hingga kualitas perdagangan semakin menentukan posisi emiten di panggung pasar modal internasional.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul FTSE Russell Coret 4 Emiten Indonesia pada Review Juni 2026

PEMERINTAH berencana menata ulang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui penunjukan BUMN sebagai eksportir utama untuk sejumlah komoditas strategis.

Tujuannya jelas: memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, mencegah praktik under invoicing, mengendalikan transfer pricing, serta memastikan manfaat ekonomi sumber daya alam lebih besar kembali kepada negara.

Sebagai praktisi hukum dan perpajakan yang menangani sengketa pajak, transaksi lintas negara, dan isu transfer pricing, penulis dapat memahami kekhawatiran tersebut.

Praktik manipulasi harga ekspor bukanlah isu baru. Demikian pula penggunaan entitas perdagangan di luar negeri yang dalam kondisi tertentu dapat menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

Namun, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah tujuan kebijakan tersebut benar. Hampir tidak ada yang menolak upaya negara meningkatkan penerimaan dan menjaga devisa hasil ekspor.

Pertanyaannya adalah: apakah perubahan struktur perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut?

Dalam berbagai pemeriksaan pajak maupun sengketa transfer pricing yang pernah penulis tangani, persoalan utama sesungguhnya tidak pernah terletak pada siapa yang menandatangani kontrak ekspor atau menerbitkan invoice.

Yang menjadi fokus adalah bagaimana harga dibentuk, fungsi ekonomi dijalankan, risiko dialokasikan, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya.

OECD Transfer Pricing Guidelines secara konsisten menekankan pentingnya melihat substansi ekonomi transaksi, bukan sekadar bentuk formalnya.

Karena itu, mengganti eksportir swasta menjadi BUMN tidak otomatis menghilangkan risiko transfer pricing apabila mekanisme pembentukan harga dan substansi ekonominya tetap sama.

Logika yang sama berlaku terhadap under invoicing. Persoalannya bukan terletak pada siapa eksportirnya, melainkan apakah nilai transaksi yang dilaporkan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya.

Jika transparansi harga dan sistem pengawasan tidak diperkuat, perubahan struktur ekspor berpotensi hanya memindahkan titik administrasi transaksi tanpa menyentuh akar persoalan.

Padahal, negara saat ini sesungguhnya telah memiliki instrumen pengawasan yang jauh lebih kuat dibandingkan satu dekade lalu.

Data ekspor tersedia pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data pembayaran berada dalam sistem perbankan dan pengawasan Bank Indonesia melalui mekanisme DHE. Data perpajakan berada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk transaksi afiliasi, wajib pajak juga diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing yang semakin rinci dari tahun ke tahun.

Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah yang dibutuhkan saat ini perubahan struktur perdagangan, atau justru integrasi dan pemanfaatan data yang telah dimiliki negara?

Dari perspektif pelaku usaha, terdapat aspek lain yang menurut penulis juga perlu dipertimbangkan.

Dalam perdagangan komoditas internasional, perusahaan perdagangan (commodity trader) tidak selalu hanya berfungsi sebagai perantara yang mengambil margin.

Dalam banyak transaksi, mereka menyediakan fungsi yang cukup penting bagi produsen, mulai dari akses pembiayaan perdagangan, pengelolaan risiko harga, jaringan pembeli internasional, hingga kemampuan melakukan negosiasi kontrak yang fleksibel sesuai kondisi pasar. Hal ini sering kali luput dari perdebatan publik.

Dalam praktiknya, banyak transaksi komoditas bernilai besar bergantung pada fasilitas trade finance, letter of credit, maupun skema pembiayaan lain yang disediakan melalui jaringan perbankan internasional.

Bagi industri yang padat modal, termasuk sektor hilirisasi, aspek pembiayaan kadang sama pentingnya dengan harga jual komoditas itu sendiri.

Pasar komoditas juga bergerak sangat cepat. Formula harga dapat berubah mengikuti pergerakan pasar internasional. Jadwal pengiriman dapat berubah. Mekanisme pembayaran dapat berbeda antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.

Dalam kondisi seperti itu, fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi bagian dari daya saing.

Karena itu, ketika muncul gagasan untuk menempatkan satu entitas sebagai eksportir utama, menurut penulis pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana pengawasannya akan menjadi lebih kuat.

Yang tidak kalah penting adalah apakah struktur baru tersebut mampu memberikan fleksibilitas, akses pembiayaan, dan efisiensi yang selama ini dibutuhkan pelaku usaha?

Di sisi lain, sentralisasi transaksi juga memerlukan perhatian dari sisi tata kelola. Semakin besar kewenangan ekonomi yang dipusatkan pada satu institusi, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Apalagi yang dikelola adalah komoditas strategis dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Pengawasan yang kuat menjadi syarat agar tujuan kebijakan tidak bergeser menjadi sekadar penambahan lapisan birokrasi.

Ronald Coase dalam "the nature of the firm" pernah mengingatkan bahwa setiap lapisan tambahan dalam suatu transaksi akan menimbulkan biaya transaksi (transaction cost).

Biaya tersebut tidak selalu berbentuk uang. Ia dapat hadir dalam bentuk proses yang lebih panjang, tambahan prosedur approval, atau berkurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar.

Karena itu, setiap perubahan struktur perdagangan perlu diuji secara sederhana: apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.

Pada akhirnya, negara tentu memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Namun, pengawasan yang efektif tidak selalu identik dengan sentralisasi transaksi. Dalam banyak kasus, penguatan transparansi harga, integrasi data lintas instansi dan kementrian serta penegakan hukum yang konsisten justru dapat menghasilkan tujuan yang sama tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara mendasar.

Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukanlah berapa banyak transaksi yang berhasil dipusatkan dalam satu entitas.

Yang lebih penting adalah apakah penerimaan negara meningkat, devisa lebih terjaga, praktik penyimpangan berkurang, dan industri nasional tetap mampu bersaing di pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama AirNav Indonesia menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di kantor pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Jumat (22/5/2026).

Agenda tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional.

Kunjungan juga digunakan untuk mengevaluasi implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di fasilitas New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memimpin kunjungan tersebut.

Agenda diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan langsung ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan New JATSC.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, mengatakan modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas layanan.

Modernisasi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, efisiensi operasional, serta ketahanan pengelolaan lalu lintas udara nasional.

Lukman menjelaskan, implementasi modernisasi ATMAS di wilayah Jakarta ditargetkan beroperasi penuh pada Juni 2026.

Sistem serupa sebelumnya telah diterapkan di Medan, Pontianak, dan Balikpapan.

Penerapan tersebut menjadi bagian dari pengembangan bertahap sistem navigasi penerbangan nasional.

“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Lukman juga menjelaskan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada April 2026.

Operasional penerbangan tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis terrestrial.

Sistem tersebut meliputi Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring Equipment (DME), dan VHF Omnidirectional Range (VOR).

Operasional juga didukung radar vector oleh petugas Air Traffic Controller (ATC).

Ditjen Perhubungan Udara bersama AirNav Indonesia kemudian meningkatkan koordinasi lintas instansi.

Keduanya juga menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM), melaporkan kejadian kepada International Civil Aviation Organization (ICAO) Asia Pacific Regional Office, serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2026.

Surat edaran tersebut mengatur pelaporan dan penanganan GNSS RFI.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengapresiasi langkah cepat Ditjen Perhubungan Udara bersama AirNav Indonesia dalam menangani gangguan tersebut.

“Berbagai langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan nasional,” ujar Ridwan.

Lukman memastikan pelayanan navigasi penerbangan terus dijaga agar berjalan optimal.

“Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan berkelanjutan,” tegas Lukman.

KOMPAS.com - Kabar soal gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 mulai menjadi perhatian banyak masyarakat menjelang pertengahan tahun.

Para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) kini menunggu kepastian jadwal pencairan sekaligus besaran dana yang akan diterima.

Pencarian terkait kapan gaji ke-13 pensiunan PNS cair 2026 pun terus meningkat, terutama karena tambahan penghasilan ini biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, biaya rumah tangga, hingga tabungan keluarga.

Pemerintah sendiri telah memastikan pencairan gaji ke-13 tahun 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan paling cepat pada Juni 2026.

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” bunyi Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026.

Ketentuan ini juga berlaku bagi pensiunan PNS dan penerima pensiun lainnya.

Kapan gaji ke-13 pensiunan 2026 cair?

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026, jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS diperkirakan mulai Juni 2026.

Meski pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan secara rinci, pembayaran dipastikan dilakukan paling cepat pada bulan tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan gaji ke-13 umumnya dilakukan menjelang tahun ajaran baru sekolah. Karena itu, tambahan penghasilan ini sering dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak maupun cucu.

SHUTTERSTOCK/PRAMATA Ilustrasi uang, gaji ke-13 2026, gaji ke-13 pensiunan 2026. Gaji ke-13 pensiunan PNS 2026.

Besaran gaji ke-13 pensiunan PNS 2026

Besaran gaji ke-13 pensiunan PNS diberikan sebesar uang pensiun bulanan yang diterima penerima pensiun setiap bulan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2026 yang berbunyi:

“Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan sebesar pensiun bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun yang diterima 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, nominal gaji ke-13 yang diterima pensiunan akan mengikuti besaran pensiun pokok masing-masing golongan.

Sementara itu, dasar besaran pensiun pokok masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024.

Lantas, berapa gaji ke-13 pensiunan 2026?

Rincian gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 per golongan

Berikut perkiraan besaran gaji ke-13 pensiunan PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

• IA: Rp 1.748.100-Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100-Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100-Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700

Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100-Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100-Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100-Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800

Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100-Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100-Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100-Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600

Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100-Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100-Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100-Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100-Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100

Kepastian pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 menjadi kabar baik bagi para penerima pensiun yang tengah menanti tambahan pemasukan pada pertengahan tahun.

Dengan jadwal pencairan yang diperkirakan dimulai pada Juni 2026, para pensiunan kini bisa mulai memperkirakan nominal dana yang akan diterima sesuai golongan masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya terasa pada aktivitas sektor riil.

Sejumlah layanan jasa kepelabuhanan justru menghadapi perlambatan dan kenaikan biaya operasional.

Kinerja beberapa pelabuhan utama mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah kondisi alat bongkar muat yang belum optimal.

Situasi itu berdampak pada produktivitas pelayanan pelabuhan. Proses bongkar muat kapal menjadi lebih lama dan memicu antrean kapal untuk bersandar.

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menjadi salah satu contoh. Waktu tunggu kapal untuk bersandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam.

Permintaan layanan yang tinggi belum mampu diimbangi kapasitas bongkar muat peti kemas yang tersedia.

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3, Wahyu Jatmiko, mengakui kapasitas layanan di TPK Berlian Surabaya masih berada di bawah kebutuhan pengguna jasa pelabuhan.

“Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam,” kata Wahyu dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

“Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” ujar Wahyu.

Kondisi serupa terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus.

Waktu tunggu kapal mencapai 4 sampai 6 hari.

Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal juga sempat melonjak hingga 90 persen. Angka itu jauh melampaui batas aman 65 persen.

Masalah tidak hanya dipicu lonjakan volume. Struktur pasar yang kurang kompetitif turut memperburuk situasi.

Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, H Sunarno HS, mengeluhkan minimnya pilihan terminal di Semarang dibandingkan pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi tersebut membuat perbaikan layanan sulit terdorong secara organik.

Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah dilakukan hanya menambal masalah jangka pendek.

Langkah tersebut antara lain mengalihkan kontainer ke lini dua dan melakukan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai pada hari Sabtu.

“Tahun ini minimal naik 10 persen lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30 persen dari kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” kata Teguh.

Teguh mengingatkan infrastruktur pelabuhan harus segera diperluas, bukan hanya diperbaiki.

Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter perlu segera dilakukan.

Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba juga perlu segera dioperasikan sesuai rencana, yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.

Teguh menjelaskan, kapal yang tertahan di anchorage selama berhari-hari tetap harus menyalakan mesin.

Akibatnya, konsumsi bahan bakar terus berjalan.

Biaya bahan bakar minyak yang terbuang selama masa antrean menjadi beban nyata bagi pelaku usaha pelayaran.

Biaya tersebut langsung menggerus margin perusahaan.

Kebutuhan angkutan logistik darat juga ikut meningkat akibat pengalihan rute.

Sunarno mengatakan keterlambatan tersebut menimbulkan dampak berantai.

Menurut dia, biaya yang muncul bisa sulit dihitung karena kapal tujuan Jakarta, Surabaya, dan Semarang harus menunggu.

“Kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.

Teguh menilai dampaknya tidak berhenti di atas kapal.

Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak untuk menghindari penumpukan di Semarang.

Namun, solusi tersebut membuat biaya logistik bertambah.

“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Teguh.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan YOR kini sudah turun ke sekitar 60 persen.

Lini dua juga sudah difungsikan kembali.

“Pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh,” ujar Ade.

Wahyu menambahkan, implementasi berthing window dan booking priority sedang disiapkan.

Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan kepastian jadwal sandar kapal dan mengoptimalkan deployment sumber daya.

Pola operasional tersebut mengikuti dua terminal peti kemas lain di Surabaya, yaitu TPK Lamong dan TPK Nilam, yang telah berjalan baik.

“Optimalisasi penggunaan lapangan juga dilakukan melalui pengaturan jadwal open stack maupun late coming container yang disepakati bersama perusahaan pelayaran guna meningkatkan kelancaran arus peti kemas dan kualitas layanan terminal,” ujar Wahyu.

“Pengelola terminal juga terus memperkuat kompetensi SDM, khususnya di bidang safety serta peningkatan pemahaman terhadap best practice operasional terminal petikemas modern guna mendukung pelayanan yang lebih aman, produktif, dan andal,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan waktu 5 hingga 15 jam untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik yang padam di Sumatera.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan, proses menghidupkan, menyambungkan, dan menyinkronkan pembangkit listrik berbasis energi hidro (PLTA) dan gas (PLTG) bisa lebih cepat.

“Dalam hal ini adalah berkisar antara 5 sampai 15 jam,” kata Darmawan dalam konferensi pers sebagaimana dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara membutuhkan waktu lebih lama.

Sebab, petugas harus memanaskan air terlebih dahulu dan menyalakan satu per satu.

“Kemudian harus kami sambungkan dan kami sinkronkan, dan ini membutuhkan waktu,” ujar Darmawan.

Adapun pembangkit-pembangkit listrik di Sumatera itu padam karena terkena efek domino dari kerusakan transmisi di wilayah Jambi.

Gangguan membuat transmisi terputus, mengakibatkan sejumlah daerah mengalami over supply hingga kenaikan frekuensi dan tegangan listrik.

“Pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya di dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam,” tutur Darmawan.

Saat ini, PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk memulihkan kembali jaringan listrik di Sumatera.

PLN menghidupkan kembali PLTA dan PLTG secara sistematis sehingga jaringan listrik sejumlah daerah di Sumatera kembali tersambung.

“Sebagian sistem di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, baik Sumatera Utara maupun Aceh, mulai dari tadinya padam total, mulai muncul titik-titik di mana listrik sudah mulai menyala,” ucap darmawan.

Sementara itu, kondisi sejumlah PLTU batu bara masih membutuhkan persiapan untuk bisa dinyalakan kembali.

“Kami masih membutuhkan waktu untuk memulihkan agar seluruh pembangkit bisa menyala, bisa menyambung, dan bisa sinkron dengan sistem ketenagalistrikan di Sumatera bagian selatan, tengah, maupun Sumatera bagian utara,” tuturnya.

Sebelumnya, sebagian besar wilayah Sumatera mengalami mati listrik pada Jumat malam.

Jaringan listrik terputus disebut terjadi sejak pukul 18.44 WIB.

Menghadapi situasi ini, PLN kemudian menerjunkan seluruh timnya untuk memulihkan kembali jaringan listrik Sumatera.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan waktu 5 hingga 15 jam untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik yang padam di Sumatera.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan, proses menghidupkan, menyambungkan, dan menyinkronkan pembangkit listrik berbasis energi hidro (PLTA) dan gas (PLTG) bisa lebih cepat.

“Dalam hal ini adalah berkisar antara 5 sampai 15 jam,” kata Darmawan dalam konferensi pers sebagaimana dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara membutuhkan waktu lebih lama.

Sebab, petugas harus memanaskan air terlebih dahulu dan menyalakan satu per satu.

“Kemudian harus kami sambungkan dan kami sinkronkan, dan ini membutuhkan waktu,” ujar Darmawan.

Adapun pembangkit-pembangkit listrik di Sumatera itu padam karena terkena efek domino dari kerusakan transmisi di wilayah Jambi.

Gangguan membuat transmisi terputus, mengakibatkan sejumlah daerah mengalami over supply hingga kenaikan frekuensi dan tegangan listrik.

“Pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya di dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam,” tutur Darmawan.

Saat ini, PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk memulihkan kembali jaringan listrik di Sumatera.

PLN menghidupkan kembali PLTA dan PLTG secara sistematis sehingga jaringan listrik sejumlah daerah di Sumatera kembali tersambung.

“Sebagian sistem di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, baik Sumatera Utara maupun Aceh, mulai dari tadinya padam total, mulai muncul titik-titik di mana listrik sudah mulai menyala,” ucap darmawan.

Sementara itu, kondisi sejumlah PLTU batu bara masih membutuhkan persiapan untuk bisa dinyalakan kembali.

“Kami masih membutuhkan waktu untuk memulihkan agar seluruh pembangkit bisa menyala, bisa menyambung, dan bisa sinkron dengan sistem ketenagalistrikan di Sumatera bagian selatan, tengah, maupun Sumatera bagian utara,” tuturnya.

Sebelumnya, sebagian besar wilayah Sumatera mengalami mati listrik pada Jumat malam.

Jaringan listrik terputus disebut terjadi sejak pukul 18.44 WIB.

Menghadapi situasi ini, PLN kemudian menerjunkan seluruh timnya untuk memulihkan kembali jaringan listrik Sumatera.

KOMPAS.com – Cara cek bansos Kemensos kembali banyak dicari masyarakat pada Mei 2026. Pengecekan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah nama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kini, proses cek bansos bisa dilakukan secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Masyarakat dapat mengeceknya melalui aplikasi resmi maupun situs milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Layanan cek bansos Kemensos tersebut digunakan untuk melihat status penerima berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, hingga PBI-JKN.

Selain itu, pengecekan secara berkala juga disarankan karena data penerima bantuan dapat berubah mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lalu, bagaimana cara cek bansos Kemensos Mei 2026?

Cara cek bansos Kemensos lewat HP

- Cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik tombol “Cari Data”

Setelah pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bantuan, kategori desil, hingga periode pencairan bansos.

- Cara cek bansos Kemensos lewat situs resmi cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi
• Klik “Cari Data”

Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi terkait jenis bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui status pencairan BPNT dan PKH Mei 2026 tanpa perlu datang langsung ke kantor desa atau kelurahan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos Kemensos di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cara cek penerima bansos Kemensos.

Daftar bansos yang cair Mei 2026

Pemerintah melalui Kemensos masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial reguler tahap 2 pada Mei 2026. Berikut daftar bansos yang cair Mei 2026:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bansos kini mengacu pada data DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil pemutakhiran data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda tergantung jenis program bansos yang didapatkan. Berikut besaran bansos 2026:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap
• PKH: disesuaikan dengan kategori penerima
• Bantuan beras pangan: 20 kilogram per bulan
• PBI-JKN/BPJS PBI: iuran Rp 42.000 per orang per bulan (dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan)

Pencairan bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta kantor pos di sejumlah daerah.

Masyarakat disarankan rutin memantau layanan cek bansos Kemensos agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan PKH, BPNT, maupun bantuan sosial lainnya.