JAKARTA - Banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan Jakarta kembali menegaskan pentingnya penguatan tata kelola air perkotaan yang berbasis pendekatan ilmiah, adaptif, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Peneliti pengelolaan air perkotaan, Erbi Setiawan menyatakan, kejadian ini merupakan hasil interaksi antara faktor hidrometeorologis ekstrem dan keterbatasan sistem infrastruktur serta tata kelola lingkungan.

“Curah hujan dengan intensitas ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir saat ini. Namun demikian, fenomena tersebut sebelumnya telah diproyeksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga secara prinsip terdapat landasan ilmiah yang cukup untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih terencana,” ujar Erbi, Selasa (5/5/2026).

Analisis menunjukkan bahwa karakteristik genangan di berbagai titik lebih didominasi oleh keterbatasan sistem drainase perkotaan dalam mengelola limpasan air hujan (pluvial flooding), dibandingkan oleh luapan sungai (fluvial flooding). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas infrastruktur eksisting dengan intensitas curah hujan yang semakin meningkat.

“Penguatan kapasitas drainase konvensional tetap penting, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis ekosistem,” lanjut peneliti doktoral di Belanda ini.

Namun demikian, banjir akibat luapan sungai bukan berarti dapat diabaikan. Erbi menekankan bahwa tata kelola sempadan sungai juga memegang peranan penting dalam mengurangi risiko banjir.

“Perlu disadari bahwa kondisi sempadan sungai yang tidak tertata dengan baik, ditambah dengan faktor sedimentasi, turut berkontribusi terhadap menurunnya kapasitas tampung sungai dan meningkatkan potensi luapan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan sempadan sungai harus menjadi bagian integral dari perencanaan perkotaan, meskipun saat ini kewenangannya sebagian masih berada di bawah institusi seperti Balai Wilayah Sungai (BWS),” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Erbi menekankan pentingnya penerapan konsep blue-green infrastructure, yaitu integrasi antara sistem pengelolaan air dan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota. Pendekatan ini memungkinkan kota untuk meningkatkan kapasitas dalam menyerap, menahan, dan mengalirkan air secara lebih alami.

“Ruang terbuka hijau multifungsi—seperti taman kota yang berfungsi sebagai area retensi saat hujan—merupakan solusi yang tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap banjir, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial,” jelasnya. Konsep seperti sponge city juga menjadi referensi penting dalam memperkuat daya serap kawasan perkotaan terhadap air hujan.

Selain aspek teknis dan perencanaan, Erbi juga menyoroti dimensi sosial yang tidak kalah penting dalam pengelolaan risiko banjir. Ia menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Dari sisi sosial, penting untuk dipahami bahwa sistem drainase perkotaan saat ini juga terbebani oleh tingginya volume sampah. Banyak saluran air yang tersumbat, sehingga kapasitas alirannya menurun secara signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan pola dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, merupakan prasyarat penting dalam menjaga fungsi infrastruktur drainase. Tanpa itu, peningkatan kapasitas teknis sekalipun tidak akan optimal,” tambahnya.

Fenomena banjir yang berulang di kawasan dengan curah hujan tinggi seperti Bogor dan Jakarta, lanjut Erbi, seharusnya menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pengendalian air menuju pengelolaan air yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif. Penataan ruang yang mengedepankan fungsi resapan air, pengelolaan sempadan sungai yang berkelanjutan, serta perilaku masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, harus menjadi fondasi utama pembangunan kota ke depan,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kota terhadap risiko hidrometeorologis, sekaligus mendorong terciptanya sistem perkotaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah.

BOGOR - Banjir dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi dalam durasi cukup lama terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (18/4/2026). Fenomena itu kemudian menyebabkan peningkatan debit air sungai hingga meluap dan merendam permukiman warga di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data sementara yang dikantongi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir berdampak pada lima kecamatan dan tujuh desa, yaitu Desa Barengkok dan Pangaur di Kecamatan Jasinga, Desa Dago dan Jagabaya di Kecamatan Parung Panjang, Desa Kampung Sawah di Kecamatan Rumpin, Desa Ciomas di Kecamatan Tenjo dan Desa Rengasjajar di Kecamatan Cigudeg.

“Total warga terdampak mencapai 469 kepala keluarga atau 1.614 jiwa. Sebanyak 23 jiwa dari 6 KK sempat mengungsi, sementara 6 jiwa dari 2 KK berada dalam kondisi terancam, dan dilaporkan 1 orang mengalami luka ringan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).



Pria yang akrab disapa Aam ini menuturkan, kerugian materiil tercatat meliputi 467 unit rumah terdampak, 2 unit rumah terancam, 2 fasilitas pendidikan terdampak, 4 jembatan terdampak, serta 3 titik tembok penahan tanah (TPT) mengalami kerusakan. Hingga Minggu (19/4/2026), kondisi banjir dilaporkan berangsur surut dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing.

“Namun demikian, sebagian warga di Desa Rengasjajar masih mengungsi di Masjid Al-Kautsar karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Akses jalan dan jembatan saat ini sudah dapat dilalui,” tuturnya.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrem, masyarakat diminta untuk rutin memantau informasi cuaca, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda bahaya lainnya.

“Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan jalur evakuasi juga perlu dipastikan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.