Bisnis.com, SURABAYA – Potensi bencana banjir masih senantiasa menghantui Kota Surabaya, yang diprakirakan memasuki curah hujan ekstrem pada Februari 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun berupaya melakukan penambahan rumah pompa air dan memperkuat kapasitas drainase di sejumlah titik yang rawan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 138 titik banjir yang masih menjadi masalah menahun yang belum terselesaikan. Namun jumlah tersebut telah berhasil ditekan dari yang sebelumnya tercatat sekitar 220 titik banjir pada tahun 2021.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan sejumlah rumah pompa baru di beberapa kawasan strategis, seperti di kawasan Semolowaru dan Nginden. Selain itu, rumah pompa juga akan dibangun di kawasan utara Kota Pahlawan, yakni di sekitar Jalan Teluk Kumai, tepatnya di Teluk Betung.

"Jumlah rumah pompa kita di Surabaya akan bertambah lima unit dari total sebelumnya sebanyak 85 unit. Bulan ini dan bulan depan kita lelang," ungkap Hidayat, Selasa (3/2/2026).

Hidayat menegaskan penambahan rumah pompa menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Surabaya. Selain pembangunan infrastruktur baru, pihaknya juga tetap mengandalkan normalisasi saluran sebagai solusi utama untuk menjaga kelancaran aliran air.

"Ini sedang kami lakukan sekarang. Jadi kami lakukan [normalisasi saluran] dengan pakai alat, juga dengan tenaga-tenaga Satgas," jelasnya.

Hidayat menerangkan salah satu upaya normalisasi telah dilakukan di kawasan Simo Kalangan, yang memiliki tingkat sedimentasi cukup tinggi. Satgas di tingkat kecamatan juga turut dilibatkan untuk menormalisasi saluran-saluran di lingkungan warga.

"Nah itu selokan-selokan warga yang mengurus teman-teman dari Satgasnya kecamatan. Jadi [Satgas] Kecamatan juga turun," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita menjelaskan kondisi sistem drainase di Surabaya secara terus-menerus dievaluasi pihaknya dan disesuaikan dengan perubahan pola curah hujan.

Adi menyebut sejumlah saluran yang sebelumnya dirancang dengan kapasitas tertentu saat ini perlu diperbesar untuk dapat menampung intensitas air hujan yang semakin tinggi.

"Jadi memang ada beberapa sistem drainase yang memang kami rasa harus menyesuaikan intensitas curah hujan," kata Adi.

Selama tahun 2026, Adi menuturkan pihaknya berencana melakukan intervensi terhadap 12 dari total 30 sistem drainase. Intervensi tersebut mencakup peningkatan kapasitas saluran drainase, termasuk pembesaran long storage yang dinilai menjadi kebutuhan mutlak.

Meski demikian, beberapa lokasi rawan di antaranya Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Simo Kalangan hingga Margo Mulyo, masih menjadi pekerjaan rumah yang masuk dalam perencanaan penanganan lima tahun ke depan.

"Yang namanya genangan, itu tiga parameter yang kita kendalikan. Yakni, terkait dengan tinggi genangannya, lama genangannya, sama luas genangannya," ungkap Adi.

Menghadapi puncak musim hujan Februari 2026, Pemkot Surabaya memprioritaskan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara masif. Kegiatan tersebut meliputi pengerukan saluran secara rutin untuk mengurangi sedimentasi yang dapat menghambat aliran air.

Pihaknya mengakui ketidakpastian cuaca menjadi tantangan, meski perencanaan telah didasarkan pada hasil analisis hidrologi jangka panjang. Oleh sebab itu, di samping memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pemkot juga menekankan pentingnya edukasi terkait sampah kepada masyarakat.

"Otomatis kita ikhtiarnya adalah sarana prasarana, sembari dengan edukasi masalah sampah hal yang mungkin sangat kita harus intens di situ," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan proses pembebasan lahan guna menjalankan pembangunan flyover Taman Pelangi telah rampung sepenuhnya. Warga Kampung Taman Pelangi telah menerima pembayaran ganti rugi terhadap 29 persil melalui mekanisme konsinyasi.

Eri memastikan bahwa segenap bangunan yang berdiri di kawasan itu akan diratakan dalam waktu maksimal dua hari sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

"Semua bangunan yang ada di Taman Pelangi ini sudah dikonsinyasi dan [warga] sudah menerima uang [ganti rugi]," ujar Eri saat meninjau lokasi, Kamis (15/1/2026)

Dirinya menyebut, pemerintah kota juga akan secara rutin melapor kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) berkaitan dengan proses survei dan pembangunan yang direncanakan akan dimulai pada triwulan I atau II 2026 dan berlangsung hingga 2027.

"Semoga dengan percepatan ini sudah bisa dikerjakan di triwulan kedua, atau triwulan pertama, di akhir triwulan pertama sudah bisa mulai ada proses terhadap Taman Pelangi untuk overpass-nya [flyover]. Sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya karena di sini [Taman Pelangi] simpulnya macet, dan ini juga simpulnya banjir," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan flyover Taman Pelangi akan dilaksanakan secara multiyears. Flyover Taman Pelangi juga direncanakan memiliki dua hingga dua setengah lajur, dengan biaya pengerjaan yang dihabiskan sekitar Rp400 miliar menggunakan APBN.

Oleh sebab itu, Eri membeberkan bahwa proyek tersebut sepenuhnya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2027 mendatang.

"Jadi [berjalan] multiyears karena selesainya di awal 2027. Hari ini dilakukan perencanaan DED (Detail Engineering Design), setelah itu langsung dilakukan pelelangan dan pekerjaan, sehingga [pembangunan rencana] sampai di awal Januari 2027," tegasnya.

Selain diharapkan dapat mengurai kemacetan, proyek tersebut juga berfungsi untuk mempercepat penanganan banjir di kawasan simpul Taman Pelangi. Langkah yang akan dilakukan pemkot adalah dengan melebarkan saluran drainase yang dinilai belum bekerja optimal.

"Dengan robohnya bangunan ini, maka untuk percepatan penanganan banjir, maka saluran yang ada ini kita akan lebarkan karena selama ini saluran yang ada tidak bisa loose karena salurannya itu putus, patah, dan itu mempengaruhi laju air," paparnya.

Mengenai perencanaan teknis infrastruktur itu Eri menyebut bahwa desain flyover Taman Pelangi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian PU sejak tahun sebelumnya.

"Jadi pada tahun kemarin sebelum pembongkaran, kami sudah berdiskusi dengan kementerian untuk menentukan desainnya. Bagaimana desainnya sudah kita tentukan, sehingga hari ini adalah proses perencanaan, sekaligus langsung bisa dilakukan pelelangan," bebernya.

Karena itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan flyover di simpul Taman Pelangi menjadi prioritas pihaknya untuk mengatasi kemacetan di wilayah Surabaya selatan.

"Yang terpenting di titik ini segera bisa dilakukan pembangunan, sehingga kemacetan yang ada di simpul yang paling parah ini itu bisa terselesaikan di tahun ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih harus menyelesaikan sebanyak 250 titik banjir yang masih menjadi momok di kawasan urban. Menurutnya, catatan tersebut telah berkurang dari sebelumnya yang mencapai 350 titik.

Eri Cahyadi pun mengeklaim bahwa tidak ada titik banjir baru yang terbentuk. Untuk itu, Eri menegaskan bahwa dirinya beserta jajaran terkait akan berupaya keras untuk menangani ratusan titik banjir yang masih tersisa.

"Kita kan punya 350 titik banjir, yang sudah bisa kita selesaikan 100 titik banjir. Masih ada 250 titik banjir," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Eri menyebut, pada tahun 2021 ada sebanyak 350 titik banjir yang terdapat di wilayah kerjanya tersebut. Sejak masa awal periode kepemimpinannya, Eri menyatakan bahwa 100 titik banjir telah berhasil diselesaikan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun menyebut bahwa permasalahan banjir di Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota semata. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Timur.

"Salah satunya adalah kemarin yang jalan Jemursari, kita juga minta bantuan kepada pemerintah provinsi. Untuk membuat saluran. Saluran Jemursari itu yang panjang. Itu kan sudah saluran alam. Kita akan buatkan pelengsengan," katanya.

Selain bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, Eri menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dalam usaha pengentasan banjir di Surabaya.

"Kita juga menyampaikan bantuan kepada pemerintah pusat, Kementerian PU ya. Untuk yang di Jalan Kalianak keluar dari Gresik, Jalan Gresik karena tidak ada saluran di kanan-kiri juga. Itu yang kita lakukan hari ini," tutur dia.

Eri menegaskan bahwa pihaknya tahun ini akan fokus menyelesaikan sejumlah titik banjir yang krusial. Seperti di kawasan Simo, khususnya Jalan Simokalangan yang disebut-sebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014.

"Insya Allah 2026 kita selesaikan di Simokalangan, Simohilir, Simorejo 1A 1B, Margorejo, dan Tanjung Sari. Itu fokus kita tahun ini," ucap Eri.

Bisnis.com, SURABAYA – Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan, rentan menghadapi risiko bencana saat curah hujan yang tinggi melanda kawasan kota. Bencana banjir yang terjadi di beberapa titik kota disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, permasalahan kapasitas infrastruktur drainase yang belum memadai.

Hal tersebut diungkapkan dosen Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (UNAIR) Dio Alif Hutama. Ia menyebut bahwa risiko banjir bandang yang berpotensi terjadi perlu diantisipasi lebih dini, terlebih puncak musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada Januari dan Februari 2026 berdasarkan prakiraan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya.

Dio membeberkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan. Permukaan tanah yang tertutup oleh beton serta saluran drainase yang diterpa sedimentasi dan penyempitan kapasitas disebutnya menjadi faktor utama banjir di Surabaya.

“Fenomena banjir yang muncul di beberapa wilayah Surabaya menunjukkan kapasitas infrastruktur drainase perkotaan Surabaya masih belum memadai, khususnya menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap terjadi. Permukaan tanah yang banyak tertutup beton membuat air tidak bisa meresap optimal, sementara saluran air di beberapa titik mengalami sedimentasi dan keterbatasan kapasitas,” ungkap Dio, Senin (17/11/2025).

Dirinya juga mengungkap penyebab utama banjir yang acap kali terjadi pada musim penghujan berasal dari kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.

Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat melebihi kapasitas saluran drainase, apalagi bila drainase mengalami penyumbatan oleh sampah atau sedimentasi. Pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat juga dapat memperparah kondisi tersebut.

“Makin banyaknya beton dan aspal di kawasan kota juga membuat air hujan tidak dapat meresap ke tanah secara alami sehingga mengalir langsung ke permukiman atau jalan. Terlebih di wilayah pesisir seperti Surabaya terdapat risiko banjir rob akibat gelombang pasang di wilayah Selat Madura dapat memperparah kondisi banjir,” tegasnya.

Dio menyebutkan tindakan preventif yang dapat dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani permasalahan banjir adalah memastikan seluruh fasilitas penunjang pengendalian banjir bekerja secara optimal, terutama sebelum memasuki puncak musim penghujan.

Pemerintah, sebut Dio, dapat melakukan normalisasi saluran, pompa air, pintu air, hingga pintu laut yang menuju ke wilayah muara, serta memastikan berbagai proyek drainase yang sedang dikerjakan dapat segera diselesaikan secara cermat.

“Tata kelola kota yang baik untuk mengantisipasi banjir di Surabaya perlu dilakukan secara terpadu. Tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran, tetapi juga pada pengelolaan ruang kota secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan resapan seperti ruang terbuka hijau dan lahan basah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan Pemkot Surabaya wajib melakukan optimalisasi bozem atau kolam retensi di titik-titik rawan genangan dapat berfungsi sebagai penampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau laut.

Tidak kalah penting, penegakan tata ruang harus dibarengi dengan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah.

“Penanganan banjir di Surabaya harus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur pengendali banjir agar berfungsi optimal dan tata ruang kota dijalankan secara konsisten, sementara masyarakat juga harus berperan aktif menjaga lingkungan. Harapannya dengan sinergi yang baik dapat mewujudkan tata kota Surabaya yang nyaman,” pungkasnya.