Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung fokuskan penanganan bencana banjir, selain pembangunan infrastruktur fisik baru, normalisasi aliran sungai secara juga dimasifkan.

Langkah ini diambil menyusul temuan tumpukan sampah yang menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air di sejumlah titik vital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan cuaca ekstrem belakangan ini diperparah oleh penyumbatan saluran air. Berdasarkan data lapangan, volume sampah yang menyumbat aliran sungai mencapai angka mengkhawatirkan, yakni hampir 300 meter kubik dalam satu hari pengangkutan.

“Banjir kemarin itu selain karena cuaca ekstrem juga karena saluran pembuangan banyak tersumbat sampah. Jumlahnya sangat besar,” kata Farhan.

Farhan menegaskan infrastruktur pengendali banjir eksisting, seperti kolam retensi, sebenarnya beroperasi dengan optimal. Namun, kapasitas tampung tersebut menjadi tidak berarti ketika aliran sungai menuju kolam terhambat oleh sedimentasi dan tumpukan limbah domestik.

“Kolam retensi berfungsi tapi yang meluap itu sungainya. Karena rata-rata tersumbat sampah,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Bandung memprioritaskan evakuasi sampah dari badan sungai guna mengembalikan kapasitas aliran. Farhan mencatat, penurunan muka air berlangsung cukup signifikan segera setelah penyumbatan dibersihkan, yang mengindikasikan bahwa sistem drainase kota masih memadai jika aliran tidak terganggu.

Guna memperkuat strategi ini, Pemkot Bandung berencana merevitalisasi peran petugas kebersihan di lapangan. Skema penguatan personel akan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih kompetitif dalam APBD untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan sungai.

“Kita akan berdayakan gober ditambah tugasnya dan tentu kita upayakan ada penambahan insentif. Ini sedang kita hitung dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan penambahan kolam retensi baru belum menjadi prioritas utama dalam jangka pendek. Ia menilai efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada manajemen aliran sungai yang bersih dan terjaga.

“Percuma bikin kolam retensi sebanyak mungkin kalau sungainya tidak dikelola. Air tetap meluap karena pendangkalan dan sampah,” katanya.

Melalui rencana revitalisasi sungai secara menyeluruh, Pemkot Bandung berharap dapat menekan risiko banjir secara sistemik. Farhan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah kita lakukan bisa mengurangi risiko banjir dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun. Adapun, pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki penyebab banjir yang melanda AcehTamiang.

TKP yang diselidiki Bareskrim itu berlokasi d Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kuala Simpang. Area ini oleh dipenuhi oleh temuan gelondongan kayu.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan penyelidikan ini dimulai dengan proses identifikasi kayu di area pesantren itu.

"Kami mencocokkan atau mengidentifikasi kayu-kayu yang ada di Darul Mukhlisin. Kemudian kami cocokkan ke daerah hulu, itu sumbernya dari mana," ujar Irhamni kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, gelondongan kayu itu berasal dari kegiatan pembalakan di Hutan Lindung Serba Jadi dan Hutan Lindung Simpang Jernih.

Selanjutnya, penyelidik menemukan adanya endapan lumpur di TKP diduga disebabkan oleh sedimentasi dan longsoran dari aliran sungai di Tamiang.

"Di Kuala Simpang masyarakat bisa kita lihat rumahnya masuk itu lumpur-lumpur yang dari hulu ini dan di sungai terjadi sedimentasi yang sangat tinggi sehingga banjir," imbuhnya.

Lebih jauh, Irhamni mengungkapkan sedimentasi ini menjadi parah karena disebabkan adanya ketidaktaatan saat kegiatan pembukaan lahan oleh pihak tertentu.

Pembukaan lahan itu juga diduga tidak memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

"Sedimentasi itu disebabkan adanya tidak taatan pada saat pembukaan lahan apalagi kalau ilegal tentunya tidak ada UKL-UPL. Tapi kalau itu legal tentunya dia harus taat kepada UKL-UPL," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencatat ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Komandan Satgas (Dansatgas) Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto mengatakan puluhan perusahaan itu berkaitan langsung dengan daerah aliran sungai. Misalnya, di Aceh ada sembilan perusahaan.

"Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS, itu ada 9 PT," ujar Dody di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, di DAS Sumatra Utara (Sumut) ada delapan subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan pihak dari pemegang hak atas tanah alias PHT. Delapan subjek itu berasal dari DAS di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga dan Langkat. Di wilayah ini telah terjadi bencana banjir dan longsor.

"Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT," imbuhnya.

Sementara itu, kata Dody, sisanya yakni 14 berasal dari subjek hukum yang merupakan perusahaan lokal di wilayah DAS, Sumatra Barat.

"Untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

"Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat," ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

"Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit," imbuhnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

Pemerintah sudah mengevaluasi kaidah-kaidah pertambangan Martabe, namun belum bisa mengungkapkan hasilnya saat ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda publikasi hasil kajian tambang ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

“Sudah. Kami sudah kaji. Kami sudah kaji. Tapi itu bukan, kami belum bisa menyampaikan produk itu,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae ketika ditemui setelah pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, Senin.

Jeffri menyampaikan hasil kajian tersebut belum bisa dipublikasi untuk menjadi bahan perbincangan publik, sebab pemerintah ingin masyarakat fokus terhadap misi kemanusiaan di daerah terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Meskipun demikian, Jeffri sempat menyinggung soal keberadaan tambang emas Martabe yang santer dibicarakan pascabanjir bandang.

“Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana DAS (daerah aliran sungai)-nya itu, bagaimana Martabe itu, jaraknya berapa dan sebagainya. Kami sudah buat kajian,” kata dia.

Ketika dimintai keterangan lebih jauh, Jeffri menegaskan bahwa pemerintah sudah mengevaluasi kaidah-kaidah pertambangan Martabe, namun belum bisa mengungkapkan hasilnya saat ini.

“Kaidah-kaidah tambangnya kami evaluasi, tetapi itu tidak akan menjadi produk untuk diperbincangkan di dalam kondisi di mana persoalan-persoalan kemanusiaan belum selesai di sana,” ujar Jeffri.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim untuk mengevaluasi kembali izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara setelah adanya banjir bandang dan longsor di Sumatera minggu lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (4/12), menegaskan pemerintah tak ragu mencabut IUP perusahaan-perusahaan tambang manakala mereka terbukti melanggar ketentuan.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan pengecekan dan evaluasi itu masih berlangsung untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sementara untuk wilayah Sumatera Barat, Bahlil memastikan banjir bandang di provinsi tersebut tidak disebabkan oleh tambang.

Seiring dengan pengecekan itu, Bahlil juga menyebut tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, juga tidak beroperasi pascabencana.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai mengusut peristiwa kerusakan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tim PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat untuk mengusut dugaan pengerusakan hutan di lokasi.

"Nah ini sedang bergerak, dari mulai kemarin sudah bergerak di tiga wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan lokasi yang telah didatangi tim PKH buatan Presiden Prabowo Subianto itu.

Anang hanya mengatakan Satgas PKH telah mengunjungi sejumlah lokasi di tiga provinsi yang terdampak banjir untuk membuat terang peristiwa yang diduga merusak hutan tersebut.

"Ya intinya, yang jelas sudah di beberapa tiga wilayah itu, di tiga provinsi itu," imbuhnya.

Dia menambahkan, selain mengusut dugaan perusakan hutan yang dilakukan baik dilakukan perusahaan maupun perorangan. Pasalnya, Satgas PKH juga turut menyelidiki gelondongan kayu yang ditemukan pascabanjir dahsyat di Sumatra.

"Yang jelas tim Satgas PKH, termasuk apa yang terjadi, mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak, itu akan didalami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan, rentan menghadapi risiko bencana saat curah hujan yang tinggi melanda kawasan kota. Bencana banjir yang terjadi di beberapa titik kota disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, permasalahan kapasitas infrastruktur drainase yang belum memadai.

Hal tersebut diungkapkan dosen Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (UNAIR) Dio Alif Hutama. Ia menyebut bahwa risiko banjir bandang yang berpotensi terjadi perlu diantisipasi lebih dini, terlebih puncak musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada Januari dan Februari 2026 berdasarkan prakiraan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya.

Dio membeberkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan. Permukaan tanah yang tertutup oleh beton serta saluran drainase yang diterpa sedimentasi dan penyempitan kapasitas disebutnya menjadi faktor utama banjir di Surabaya.

“Fenomena banjir yang muncul di beberapa wilayah Surabaya menunjukkan kapasitas infrastruktur drainase perkotaan Surabaya masih belum memadai, khususnya menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap terjadi. Permukaan tanah yang banyak tertutup beton membuat air tidak bisa meresap optimal, sementara saluran air di beberapa titik mengalami sedimentasi dan keterbatasan kapasitas,” ungkap Dio, Senin (17/11/2025).

Dirinya juga mengungkap penyebab utama banjir yang acap kali terjadi pada musim penghujan berasal dari kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.

Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat melebihi kapasitas saluran drainase, apalagi bila drainase mengalami penyumbatan oleh sampah atau sedimentasi. Pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat juga dapat memperparah kondisi tersebut.

“Makin banyaknya beton dan aspal di kawasan kota juga membuat air hujan tidak dapat meresap ke tanah secara alami sehingga mengalir langsung ke permukiman atau jalan. Terlebih di wilayah pesisir seperti Surabaya terdapat risiko banjir rob akibat gelombang pasang di wilayah Selat Madura dapat memperparah kondisi banjir,” tegasnya.

Dio menyebutkan tindakan preventif yang dapat dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani permasalahan banjir adalah memastikan seluruh fasilitas penunjang pengendalian banjir bekerja secara optimal, terutama sebelum memasuki puncak musim penghujan.

Pemerintah, sebut Dio, dapat melakukan normalisasi saluran, pompa air, pintu air, hingga pintu laut yang menuju ke wilayah muara, serta memastikan berbagai proyek drainase yang sedang dikerjakan dapat segera diselesaikan secara cermat.

“Tata kelola kota yang baik untuk mengantisipasi banjir di Surabaya perlu dilakukan secara terpadu. Tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran, tetapi juga pada pengelolaan ruang kota secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan resapan seperti ruang terbuka hijau dan lahan basah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan Pemkot Surabaya wajib melakukan optimalisasi bozem atau kolam retensi di titik-titik rawan genangan dapat berfungsi sebagai penampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau laut.

Tidak kalah penting, penegakan tata ruang harus dibarengi dengan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah.

“Penanganan banjir di Surabaya harus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur pengendali banjir agar berfungsi optimal dan tata ruang kota dijalankan secara konsisten, sementara masyarakat juga harus berperan aktif menjaga lingkungan. Harapannya dengan sinergi yang baik dapat mewujudkan tata kota Surabaya yang nyaman,” pungkasnya.