Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji usulan penambahan alokasi anggaranbeasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sempat mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

"Tadi kami diminta oleh Bapak Presiden untuk mengkaji bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Sesneg," ujar Brian kepada wartawan setelah mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Usulan mengenai penambahan beasiswa tersebut sebelumnya mengemuka dalam forum sarasehan yang diikuti para rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Selain beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, kalangan perguruan tinggi juga mengusulkan perluasan program beasiswa untuk dosen yang akan melanjutkan studi doktoral (S3) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peneliti di perguruan tinggi.

Meski demikian, Brian belum memerinci besaran tambahan anggaran maupun skema beasiswa yang akan disiapkan pemerintah. Menurut dia, seluruh usulan tersebut masih akan dikaji bersama kementerian terkait sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden untuk diputuskan.

“Nanti kami akan sampaikan setelah itu kepada Bapak Presiden,” tandas Brian.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang doktoral (S3) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air sekitar Rp2 miliar per orang.

Sementara itu, untuk program magister (S2), nilai pengembalian berada di bawah Rp1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

Sudarto menjelaskan besaran pengembalian bergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh awardee.

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," katanya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sudarto menyebut total delapan orang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana karena tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau pengabdian setelah menyelesaikan studi.

"Delapan orang yang disampaikan tadi sama-sama tidak berkontribusi (melakukan kewajiban bekerja atau mengabdi)," ujarnya.

Secara keseluruhan, LPDP telah meneliti lebih dari 600 penerima beasiswa. Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 44 orang masuk dalam daftar penindakan.

"Yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Sudarto menegaskan setiap awardee telah memahami konsekuensi aturan sejak awal karena memegang buku pedoman serta menandatangani perjanjian.

Selain itu, LPDP juga memastikan seluruh kasus diproses secara objektif dan proporsional demi menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengatakan bahwa beasiswa LPDP menjadi langkah guna memastikan generasi muda mampu bersaing di kancah global melalui dukungan finansial negara.

Brian menjelaskan bahwa setiap tahunnya Indonesia mencetak sekitar 1,7 juta lulusan dari berbagai bidang strategis, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial. Menurutnya, potensi besar ini harus dikelola dengan serius agar menjadi modal utama daya saing bangsa.

"Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten terus melahirkan talenta unggul. Untuk tahun ini, kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru," ungkap Brian, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/1/2026)..

Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S1), 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis. Brian menekankan bahwa fokus pemberian beasiswa S2 dan S3 kali ini akan lebih spesifik.

"Program S2 dan S3 akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang dicanangkan Bapak Presiden dalam Asta Cita. Kita butuh tenaga ahli yang sesuai dengan arah pembangunan nasional," tambahnya.

Selain LPDP, pemerintah juga terus memperkuat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Saat ini, terdapat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif yang biaya hidup dan SPP-nya ditanggung sepenuhnya oleh negara dengan total anggaran mencapai Rp16 triliun per tahun.

Dengan penguatan ini, diharapkan tidak ada lagi anak bangsa yang terkendala biaya untuk mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin) turut memperingati Hari Ulang tahun (HUT) Muhammadiyah ke-113 dengan menyerahkan dukungan pendidikan berupa beasiswa program doktoral (S3) kepada Muhammadiyah Scholarship Agency (MSA) di Universitas Muhammadiyah Bandung, Senin (17/11).

Program beasiswa ini merupakan wujud kontribusi Bank Aladin Syariah dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya melalui penguatan kapasitas riset di tingkat pendidikan tinggi. Dukungan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Bank Aladin Syariah, Arief Satrio Putra, dan diterima oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti.

Direktur Bank Aladin Syariah, Arief Satrio Putra, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pendidikan dan riset merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan, yang sejalan dengan tema HUT Muhammadiyah ke-113, yakni Memajukan Kesejahteraan Indonesia.

Melalui dukungan ini, Bank Aladin Syariah berharap dapat mendorong lahirnya berbagai penelitian akademik yang relevan, aplikatif, serta memiliki nilai kebermanfaatan luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

"Investasi terbesar bagi kemajuan bangsa adalah menyiapkan pemikir dan peneliti yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia. Melalui dukungan beasiswa S3 ini, Bank Aladin Syariah turut serta memperkuat ekosistem akademik, dan juga mendorong lahirnya riset yang dapat menggerakkan perubahan nyata-ekonomi, sosial, dan kemanusiaan," ujar Arief.

Direktur Muhammadiyah Scholarship Agency, Ahmad Romadhoni Surya Putra, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis bersama Bank Aladin Syariah. Menurutnya, dukungan ini akan memperkuat kapasitas mahasiswa program doktoral dalam menghasilkan riset yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan persoalan masyarakat.

Romadhoni menilai, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kontribusi persyarikatan menuju Indonesia Berkemajuan.

Bank Aladin Syariah menyatakan akan melanjutkan komitmen untuk berperan aktif dalam mendorong pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang modern, andal, dan berkelanjutan.