#30 tag 24jam
Prabowo Panggil CTO Danantara ke Istana usai Hadiri Perayaan Hari Buruh
Presiden Prabowo Subianto memanggil pejabat tinggi Danantara ke Istana Kepresidenan. [141] url asal
#prabowo #danantara #cto #sigit-puji-santosa
(IDX-Channel - Economics) 01/05/26 18:45
v/208775/
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil pejabat tinggi Danantara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026), usai hadir dan memberikan orasi di perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas).
Dari pantauan IDXChannel, Presiden Prabowo tampak memanggil CTO Danantara Sigit Puji Santosa.
"Diskusi membahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara dan lain-lain," ujar Sigit saat ditemui awak media usai bertemu Presiden Prabowo.
Sigit mengatakan bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan brainstorming bersama sejumlah pakar terkait sejumlah solusi.
Dia membantah mereka membahas perihal alutsista, mengingat Sigit juga berstatus Dirut Pindad.
"Program-program kita, program R&D, program edukasi, edukasional, dan lain-lain," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo ikut merayakan Hari Buruh. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kado kepada buruh, mulai dari Perpres Ojol, Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188, hingga penyelesaian UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. (Wahyu Dwi Anggoro)
Pembiayaan Flexi Mitra Mabrur Bank Mega Syariah Melonjak 180 Persen
Bank Mega Syariah mencatat pembiayaan haji khusus, yakni Flexi Mitra Mabrur hingga akhir 2025 melonjak lebih dari 180 persen. [304] url asal
#bank-mega-syariah #flexi-mitra-mabrur #pembiayaan-haji #bank #bank-mega #mitra-mabrur #benadicto #alvonzo-ferary #flexi-mitra-mabrur #haji #pengurusan #noa #coverage #ibadah #mabrur #khusus #jangk
(CNN Indonesia - Ekonomi) 11/02/26 21:20
v/133793/
Bank Mega Syariah mencatat pembiayaan haji khusus, yakni Flexi Mitra Mabrur per 31 Desember 2025 melonjak lebih dari 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah (number of accounts/NoA) sebesar lebih dari 168 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Digital Business & Product Management Division Head Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan pertumbuhan signifikan pada produk Flexi Mitra Mabrur mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap solusi pembiayaan tanpa agunan untuk porsi Haji Khusus.
"Pertumbuhan hingga 180 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat Flexi Mitra Mabrur sebagai solusi untuk mengatur cash flow dalam mempersiapkan ibadah haji khusus secara terencana. Dengan skema yang sesuai prinsip syariah dan proses yang dimudahkan, nasabah dapat mengamankan porsi haji tanpa harus menunggu dana terkumpul utuh di awal," ujar Benadicto dalam keterangan resmi, Rabu (11/2).
Benadicto menjelaskan bahwa keunggulan utama Flexi Mitra Mabrur terletak pada kemudahannya, di mana nasabah mendapatkan jasa pengurusan pendaftaran porsi Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) rekanan yang aman dan terpercaya.
Selain itu, produk ini menawarkan limit pembiayaan hingga Rp65 juta per porsi dengan jangka waktu yang fleksibel hingga 36 bulan.
"Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas kami. Oleh karena itu, kami memberikan coverage asuransi jiwa 100 persen bagi nasabah pembiayaan ini. Kami juga bekerja sama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan untuk memastikan proses pendaftaran porsi Haji Khusus berjalan lancar sesuai regulasi," tambah Benadicto.
Ke depan, Bank Mega Syariah optimis segmen pembiayaan jasa ini akan terus tumbuh positif. Melalui akad Ijarah Multijasa, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah dalam mewujudkan niat ke Tanah Suci dengan cara yang sesuai prinsip syariah.
"Kami melihat kebutuhan akan layanan Haji Khusus tetap tinggi. Dengan sinergi ekosistem yang kuat dan layanan yang transparan, kami berharap dapat membantu lebih banyak masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam mereka," tutupnya.
Pertimbangan Hakim PN Jaksel Tak Terima Gugatan Praperadilan
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos karena penangkapan dilakukan otoritas Singapura, bukan KPK, sehingga tidak sesuai KUHAP. [347] url asal
#hakim-pn-jaksel #gugatan-praperadilan #paulus-tannos #penangkapan-singapura #hakim-tunggal #halida-rahardhini #error-in-objecto #kasus-korupsi-e-ktp #permohonan-praperadilan #kpk #hukum-acara #pengadi
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/12/25 17:05
v/58294/
Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjelaskan pertimbangan terkait vonis tidak dapat menerima gugatan praperadilan Paulus Tannos.
Hakim Tunggal, Halida Rahardhini menjelaskan bahwa dirinya berpendapat penangkapan dan penahanan Paulus Tannos dilakukan otoritas Singapura.
"Bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia KPK atau termohon menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP," ujar Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2024).
Dia menambahkan, gugatan yang diajukan oleh Paulus ditetapkan tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana aturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, gugatan praperadilan ini dinyatakan error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Menimbang karena permohonan praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima," pungkasnya.
Di samping itu, tim Biro Hukum KPK, Indah menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan dari hakim PN Jaksel yang menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos.
Dia juga membenarkan bahwa memang Paulus ditangkap oleh otoritas Singapura, bukan KPK. Dengan demikian, proses hukum acara yang ada di Singapura tidak berdasarkan hukum acara di Tanah Air.
"Kami menghargai dan terima kasih terhadap keputusan hakim pra-peradilan yang telah menolak permohonan dari pemohon. Karena dari tadi pertimbangannya kan karena pemohon itu memang belum ditangkap [KPK] sehingga penangkapan oleh otoritas Singapura itu bukan berdasarkan KUHAP," ujarnya usai sidang, Selasa (2/12/2025).
Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.
"Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).
Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur. Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.
"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," pungkasnya.
Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.
Tok! PN Jaksel Putuskan Tak Terima Praperadilan Paulus Tannos
PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Paulus Tannos terkait kasus korupsi e-KTP, menyatakan permohonan prematur dan error in objecto. [193] url asal
#paulus-tannos #praperadilan-paulus-tannos #kasus-korupsi-e-ktp #pn-jakarta-selatan #hakim-halida-rahardhini #putusan-praperadilan #error-in-objecto #kasus-e-ktp #tersangka-kpk #interpol-singapura #sid
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/12/25 15:40
v/58125/
Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.
Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.
"Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).
Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur.
Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.
"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," pungkasnya.
Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.
Dia sempat berstatus DPO dan mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.
Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.
Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap.
Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Tannos kini tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)