awal 2026 bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan tambang diminta untuk menerapkan standar internasional yang dinilai memiliki kriteria lebih tinggi sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan seperti bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII) Jalal mengatakan pemerintah memang sudah menerapkan aturan standardisasi tata kelola sektor pertambangan, namun standar internasional memiliki kriteria yang lebih tinggi, sehingga menjadi acuan pengelolaan tambang yang lebih baik.

Menurut dia, implementasi standar internasional bisa menjadi insentif bagi perusahaan tambang yang pembeli produknya menetapkan syarat tata kelola yang ketat, atau bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan maupun investor dengan cost of capital yang lebih murah.

"Itu bisa menjadi iming-iming bagi perusahaan yang menerapkan tata kelola standar internasional,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun demikian, tambahnya, tidak semua perusahaan tambang memiliki kepentingan dengan insentif tersebut sebab ada perusahaan yang pembeli atau kreditornya tidak memberikan syarat tata kelola yang ketat sehingga banyak perusahaan mengambil langkah untuk tidak mau repot-repot mengikuti standar internasional.

"Di sinilah sebenarnya peran pemerintah untuk meminta perusahaan menegakkan aturan. Misalnya melalui adopsi standar internasional yang lebih tinggi," katanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa standar yang digunakan oleh sektor tambang di Indonesia, di antaranya standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI).

Salah satu standar Indonesia yang banyak diadopsi di Indonesia adalah ISO 14001, yang merupakan standar internasional terkait sistem manajemen lingkungan untuk memastikan perusahaan mengelola dampak operasional secara bertanggung jawab.

TCFD & IFRS Sustainability Standards yang menjadi kerangka global terkait transparansi dalam pelaporan risiko dampak lingkungan dan keberlanjutan keuangan.

Sementara itu salah satu standar dalam praktik pertambangan global yakni The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang merupakan lembaga audit independen dengan standar tertinggi dalam praktik pertambangan secara sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, implementasi standar IRMA sudah mulai dijalankan oleh industri nikel. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengajukan diri untuk diaudit IRMA. Langkah perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi ini kemudian diikuti oleh Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako.

Jalal mengatakan adopsi standar internasional oleh perusahaan tambang memang belum menjadi ketentuan yang mengikat.

Namun, tambahnya, belajar dari kejadian bencana di Sumatera yang masih dalam proses audit oleh pemerintah, implementasi standar internasional bisa menjadi salah satu jalan untuk memastikan operasional tambang dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, maupun biodiversity dengan lebih ketat.

"Karena itu, awal 2026 ini bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia sedang bergerak perlahan ke utara menuju Asia dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Penelitian menunjukkan benua Australia bergeser sekitar 7 cm per tahun ke arah utara, kecepatan yang setara dengan pertumbuhan kuku manusia.

Meskipun pergerakan ini tampak tidak signifikan dalam jangka pendek, dalam jutaan tahun ke depan, hal tersebut akan memicu perubahan geologis besar yang dapat membentuk ulang lanskap, iklim, serta keragaman hayati benua tersebut dengan cara yang berdampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, pergeseran Australia ke arah Asia merupakan proses geologis yang akan membentuk ulang tidak hanya benua itu sendiri, tetapi juga wajah alam maupun teknologi dunia.

Penemuan mengenai pergerakan Australia ke utara sebenarnya bukan hal baru. Pada 2009, Zheng-Xiang Li, ahli geologi dari Curtin University, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari siklus alami di mana benua-benua bergerak saling menjauh dan pada akhirnya bertabrakan.

Ini adalah fenomena yang berulang dalam sejarah Bumi, dan tabrakan Australia dengan Asia hanyalah salah satu episode dalam sejarah geologi purba tersebut. "Suka atau tidak, benua Australia akan bertabrakan dengan Asia," ujar Li, dikutip dari India Times, Selasa (18/11/2025). Artinya pergerakan ini tidak dapat dihentikan.

Australia telah bergerak ke utara selama sekitar 50 juta tahun di atas Lempeng Indo-Australia. Dalam jangka sangat panjang, tabrakan antara lempeng ini dan Lempeng Eurasia akan memicu sejumlah perubahan besar, termasuk gempa bumi, pembentukan pegunungan baru, serta aktivitas vulkanik.

Efeknya juga akan dirasakan pada ekosistem. Indonesia, sebagai wilayah yang berada tepat di antara kedua lempeng tersebut, diprediksi akan mengalami perubahan besar dalam keragaman hayati.

Satwa khas Australia seperti kanguru dan wombat bisa saja berinteraksi dengan fauna Asia, menciptakan kompetisi baru antarspesies. Beberapa hewan mungkin mampu beradaptasi, sementara yang lain berpotensi punah.

Para peneliti menyebut peristiwa ini berpotensi menjadi "titik balik biodiversitas" di kawasan Asia-Australia.

Dampak pergeseran Australia tidak hanya berlaku di masa depan. Pada 2016, ilmuwan menemukan bahwa pergerakan benua ini telah menggeser koordinat GPS Australia hingga 1,5 meter dari posisi sebenarnya. Pemerintah setempat bahkan harus mengubah koordinat resmi negara sebesar 1,8 meter agar tetap akurat.

Ke depan, sistem navigasi, peta satelit, hingga infrastruktur yang bergantung pada akurasi posisi harus diperbarui secara berkala. Sektor-sektor seperti mobil otonom, penerbangan, hingga pertanian presisi sangat rentan terhadap kesalahan posisi meski dalam skala kecil.

Meski dampaknya dirasakan secara bertahap, pergerakan Australia menuju Asia menjadi salah satu proses geologi besar yang akan mengubah bentuk wilayah, kehidupan alam, dan teknologi di kawasan Asia termasuk Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para ahli menemukan gletser di Antartika Timur menyusut dengan sangat cepat dalam sejarah. Penelitian dari Universitas Colorado yang diterbitkan di Nature Geoscience melaporkan gletser itu memiliki luas 300 kilometer persegi. .

Dalam pengamatan para peneliti, gletser telah menyusut mencapai 25 km selama Januari 2022-Maret 2023. Termasuk 8 km hanya pada November hingga Desember 2022.

Meski berukuran kecil, para peneliti mencatat mencairnya Gletser Hektoria tetap berdampak besar. Karena akan membuat kenaikan permukaan air laut secara global.

"Gletser Hektoria memang kecil berdasarkan standar Antartika, namun penyusutan cepat serupa pada gletser di Antartika lebih besar bisa menimbulkan implikasi bencana untuk kenaikan muka air laut global," kata para peneliti, dikutip dari ABC, Selasa (18/11/2025).

Sejumlah gletser, termasuk Hektoria, diketahui mengalir ke lapisan Larsen B. Namun gletser-gletser itu mencair dengan sangat cepat selama satu dekade, hingga lajunya melambat karena es laut yang membeku sepanjang pantai.

Kemudian es laut itu terlepas. Membuatnya gletser mencair lebih cepat, khususnya pada musim panas tahun 2022 lalu.

Kecepatan mencair Hektoria, para peneliti mencatat karena gletser itu berada di atas dataran es. Di sana gletser hanya sedikit menempel.

"Penyusutan disebabkan proses pemisahan dataran es, bukan kondisi atmosfer atau samudera seperti yang diduga sebelumnya," jelas para peneliti.

"Ini menyiratkan gletser yang berakhir di laut dengan geometeri lapisan dataran es bisa dengan mudah tidak stabil".

Jakarta, CNBC Indonesia - Laporan iklim PBB 2023 lalu menegaskan Asia menjadi episentrum krisis iklim dunia. Badan Meteorologi Dunia (WMO) dalam laporan bertajuk State of the Climate in Asia mencatat pemanasan yang semakin cepat, gelombang panas ekstrem, hingga banjir besar membuat kawasan Asia masuk kategori berisiko tinggi, termasuk di Tanah Air.

Dokumen tersebut memotret kondisi iklim tahun sebelumnya yang ditandai percepatan kenaikan suhu, mencairnya gletser, dan permukaan air laut yang terus meninggi. WMO juga menegaskan, tren pemanasan di Asia berlangsung hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global yang menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin sering, lebih parah, dan semakin mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

"Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita," kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia.

WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023. Ini pun bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut tentu berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Laporan Emergency Events Database mencatat, pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi di Asia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung. Panas ekstrem juga menjadi laporan lain.

Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

"Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional, contohnya topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir menghantam Bangladesh dan Myanmar," jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

"Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016 menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis baru menghantam Iran, khususnya ibu kota Tehran. Wilayah tersebut mengalami kekeringan karena menurunnya curah hujan ke rekor terendah. Waduk air dikatakan hampir kosong.

Warga diminta untuk menghemat penggunaan air, seiring krisis yang kian parah. Bahkan Presiden Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan soal dampak yang berpotensi terjadi.

Ia mengatakan penghematan air saja tak cukup untuk mencegah bencana. Jika hujan tak juga turun, ada kemungkinan warga harus dievakuasi.

"Jika distribusi air tidak efektif, kita mungkin harus mengevakuasi Tehran," dikutip dari BBC International, Senin (10/11/2025).

Komentar Pezeshkian mendulang kritik di media sosial dan organisasi media Iran. Mantan Wali Kota Tehran Gholamhossein Karbaschi mengatakan ide Presiden sebagai guyonan dan tidak masuk akal.

Lembaga meteorologi Iran mengatakan hujan kemungkinan tak akan turun hingga 10 hari ke depan. Sementara itu, krisis air sudah berdampak ke kehidupan sehari-hari masyarakat Tehran.

"Saya berencana memberi tangki air untuk penggunaan di toilet dan kebutuhan lain," kata seorang warga kepada BBC Persian.

Pada pertengahan tahun ini, rapper Iran Vafa Ahmadpoor mengunggah video di media sosial yang menunjukkan keran dapur kering tanpa air mengalir.

"Ini sudah terjadi 4-5 jam," kata dia kala itu. "Saya terpaksa membeli air botol kemasa hanya untuk pergi ke toilet," ia menuturkan.

Pengelola Bendungan Latian, salah satu sumber air utama Teheran, mengatakan bendungan itu kini hanya mampu menampung kurang dari 10% kapasitasnya. Bendungan Karaj di dekatnya, yang memasok air ke Provinsi Teheran dan Alborz, berada dalam kondisi yang sama buruknya.

"Saya tak pernah melihat bendungan ini sekosong ini sejak lahir," kata seorang warga lokal kepada TV nasional Iran.

Menurut pengelola Bendungan Karaj, Mohammad-Ali Moalle, curah hujan menurun drastis dibandingkan tahun lalu.

"Penurunan hujan mencapai 92% dibandingkan tahun lalu. Kita hanya memiliki 8% air di waduk, dan sebagian besarnya tidak dapat digunakan dan dianggap sebagai 'air mati'," ia menjelaskan.

Pemerintah berharap hujan akan turun di akhir musim gugur. Namun, ramalan cuaca berkata beda. Menteri Energi Iran, Abbas Ali Abadi, memperingatkan situasi ini sebentar lagi akan memaksa otoritas untuk memangkas suplai air.

"Beberapa malam kami mungkin akan menurunkan aliran air hingga kosong," kata dia. Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk menghukum rumah tangga dan bisnis yang mengonsumsi air dalam jumlah besar.

Perang Israel Jadi Penyebab

Lebih lanjut, Abbas Ali Abadi mengatakan krisis air di Tehran bukan cuma karena minimnya curah hujan. Menurutnya, kebocoran air yang disebabkan infrastuktur air yang sudah tua menjadi faktor pendukung. Selain itu, perang 12-hari dengan Israel juga disebut berpengaruh pada krisis air.

Selama konflik berlangsung, Israel menargetkan wilayah utara Tehran. Video-video yang beredar kala itu menunjukkan banjir berat di area tersebut.

Kepala Pusat Nasional Manajemen Krisis Iklim dan Kekeringan Iran, Ahmad Vazifeh, telah memperingatkan bahwa selain Teheran, bendungan di banyak provinsi lain, termasuk Azerbaijan Barat, Azerbaijan Timur, dan Markazi, juga berada dalam "kondisi mengkhawatirkan", dengan tingkat air dalam persentase satu digit.

Di kota terbesar kedua Iran, Mashhad, pemerintah setempat juga menggaungkan peringatan serupa.

Gubernur Provinsi Khorasan Razavi di timur laut Iran mengatakan cadangan air di bendungan Mashhad telah turun menjadi kurang dari 8%, dan memperingatkan bahwa provinsi tersebut menghadapi tantangan besar kekeringan.

CEO perusahaan air di Mashhad, Hossein Esmaeilian, bahkan mengumbar angka persediaan air yang lebih kecil. Menurutnya, waduk air utama di kota tersebut level penyimpanannya di bawah 3%.

"Hanya 3% dari total kapasitas 4 bendungan penyedia air Mashhad, yakni Torogh, Kardeh, Doosti, dan Ardak, yang tersisa. Selain Bendungan Doosti, tiga bendungan lainnya sudah tidak beroperasi," ia menuturkan.

Krisis air di Iran sudah terjadi selama beberapa dekade. Bahkan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah berulang kali mengakui ancaman tersebut.

Ia berbicara tentang kekurangan air dalam pidato Nowruz pada tahun 2011 dan pada kesempatan lain di tahun-tahun berikutnya. Namun, tetap saja tak ada perubahan dan upaya nyata yang dilakukan.

Saat ini, Tehran, Karaj, dan Mashhad yang merupakan 'rumah' bagi 16 juta orang, menghadapi ancaman kekeringan yang serius.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para ilmuwan berupaya mencari solusi dari permasalahan pemanasan global yang melanda Bumi. Beberapa ahli mengusulkan untuk menebarkan 5 juta ton debu berlian ke langit.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters oleh sekelompok pakar klimatologi dan ilmu Bumi ETH Zurich menyarankan menyemprotkan debu berlian ke arah atmosfer. Ternyata debu langit berfungsi untuk mendinginkan Bumi.

Penelitian itu dilakukan untuk membuat model iklim 3D, untuk mengeksplorasi dampak aerosol pada lingkungan. Termasuk mengurangi panas selama 45 tahun.

Para peneliti melakukan penelitian pada tujuh zat. Ternyata debu berlian ditemukan jadi yang paling efektif dalam memerangi pemanasan global.

Debu berlian dilaporkan bisa memantulkan sinar Matahari dan panas. Selain itu dapat bertahan di udara lebih lama tanpa menggumpal, yang penting untuk mengurangi efek retensi panas.

Para peneliti juga menemukan debu berlian tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Termasuk tak aktif secara kimia, dan tidak akan menyebabkan hujan asam dan efek lainnya.

Menurut para peneliti, melepas 5 juta ton debu berlian bisa mengurangi suhu 1,6 derajat celcius dalam 45 tahun.

Meski begitu, temuan itu butuh biaya sangat besar. Diperkirakan biaya latihan mencapai US$200 triliun atau sekitar 2.400 kali lebih besar dari menyebar sulfur dioksida sebagai aerosol.

Sebagai informasi, penggunaan aerosol terinspirasi dari letusan gunung berapi. Letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 yang menunjukkan dampak sulfur bisa menurunkan suhu global.

Namun aerosol bukan metode yang inovatif dan baik untuk lingkungan. Beberapa dampak penggunaannya seperti hujan asam hingga degradasi lapisan ozon.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malapetaka bisa datang kapan saja. Hingga kini, kapan 'kiamat' terjadi juga masih menjadi misteri yang tak terpecahkan.

Kendati demikian, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi memberikan manusia kemampuan untuk memprediksi petaka tanda kiamat.ksi bencana yang datang.

Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan mitigasi untuk mereduksi dampak yang terjadi. Beberapa saat lalu, Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengumumkan pihaknya mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi fenomena luar angkasa yang terjadi di masa depan.

Bahkan, NASA mengklaim bisa memberikan peringatan 30 menit sebelum 'kiamat' menghantam Bumi. Dengan memanfaatkan AI, NASA bisa menganalisa dan memprediksi badai Matahari dahsyat.

Peringatan dini akan mendeteksi lebih awal saat fenomena besar terjadi dan berpotensi menghancurkan wilayah tertentu. Cahaya bisa bergerak dari material yang disemburkan Matahari saat badai berlangsung.

NASA akan mendapatkan data dari sejumlah satelit, seperti ACE, WIND, IMP-8, dan Geotail. Tugasnya adalah mengembangkan cara untuk mengetahui secara presisi kapan badai matahari terjadi dan dampak yang ditimbulkan.

Dikutip dari Science Alert, para ilmuwan melatih model pembelajaran yang dinamakan DAGGER. Berbeda dengan algoritma prediktif lainnya, model ini memiliki peningkatan kecepatan.

Tim peneliti mengungkapkan bisa memprediksi tingkat keparahan dan arah peristiwa kurang dari satu detik. Setiap menitnya, DAGGER juga bisa membuat prediksi.

Beberapa kejadian badai Matahari memang berdampak besar pada sejumlah wilayah di Bumi. Misalnya pada 35 tahun lalu, saat wilayah Quebec tidak bisa teraliri listrik selama berjam-jam.

Kerusakan besar juga terjadi pada peristiwa Carrington 150 tahun lalu. Saat itu infrastruktur listrik dan komunikasi rusak parah akibat badai.

Sebelumnya, algoritma butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memprediksi atau bahkan memberi peringatan saat badai akan menghantam Bumi.

Namun, dengan bantuan AI, pengumpulan data dan analisa data terjadi lebih cepat dan bisa memberikan prediksi yang lebih dini.

Di tengah maraknya bencana-bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia, penting untuk memperkuat sistem peringatan dini sembari terus berupaya menyelamatkan lingkungan.

Dengan begitu, umat manusia bisa mempersiapkan diri menghadapi dampak bencana di Bumi. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!

Jakarta, CNBC Indonesia - Peningkatan suhu global merubah Gurun Sahara yang berada di Afrika Utara. Dari tempat yang kering di dunia hingga menjadi lebih basah.

Tercatat curah hujan di sana hanya 7,5 cm per tahun. Namun pada paruh kedua abad ke-21 curah hujannya melonjak 75% dari yang pernah tercatat sebelumnya.

"Perubahan pola curah hujan akan berdampak pada miliaran orang, di dalam atau luar Afrika. Kita harus mulai merencanakan menghadapi perubahan ini dari pengelolaan banjir hingga tanaman tahan kekeringan," jelas peneliti iklim dan penulis utama penelitian Thierry Ndetatsin Taguela, dikutip dari Eureka Alert, Selasa (28/10/2025).

Memahami kenaikan suhu dan dampaknya pada curah hujan, dia menjelaskan bisa membantu dalam pengembangan strategi di masa depan.

Studi itu menggunakan 40 model iklim untuk melakukan simulasi curah hujan musim panas di Afrika selama periode paruh kedua abad ke-21 (2050-2099) dibandingkan 1965 hingga 2014.

Untuk penelitiannya, Taguela melakukan analisa dalam dua skenario iklim yakni simulasi emisi gas rumah kaca sedang dan tinggi. Dari keduanya diketahui curah hujan di Afrika akan mengalami peningkatan pada abad ke-21, dengan beberapa variasi pada regional.

Khususnya untuk Gurun Sahara, diperkirakan peningkatan mencapai 75%, sedangkan Afrika bagian tenggara mencapai 25% dan bagian selatan-tengah sebesar 17%.

Para peneliti memperkirakan wilayah barat daya menjadi lebih kering. Di sana hanya akan ada curah hujan sebanyak 5% saja.

"Sahara diperkirakan hampir menggandakan tingkat curah hujan historisnya, ini mengejutkan pada wilayah dengan klimatologis kering," jelasnya.

Taguela mengatakan masih ada ketidakpastian soal berapa banyak curah hujan yang diperkirakan nantinya. Ini membutuhkan penyempurnaan model lagi.

"Meski sebagian besar model sepakat dengan tren umum kondisi lebih basah, masih ada ketidakpastian cukup besar soal berapa banyak curah hujan yang diproyeksikan. Penyempurnaan model sangat penting untuk membangun keyakinan soal proyeksi regional," ucap dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dampak perubahan iklim akibat "kiamat" pemanasan global mulai tampak di berbagai penjuru dunia. Perubahan perilaku hewan menjadi salah satu tanda bahwa kondisi Bumi tengah tidak stabil.

Salah satu contohnya adalah kemunculan paus pembunuh (orca) di perairan lepas pantai Afrika Selatan.

Mamalia laut berukuran besar ini kini diketahui aktif memburu dan memangsa hiu putih raksasa. Para ilmuwan menilai perilaku tidak biasa tersebut menandakan adanya gangguan serius pada ekosistem laut, yang kemungkinan besar dipicu oleh krisis iklim global.

"Meskipun kami tidak memiliki bukti kuat mengenai penyebab spesifiknya, kedatangan pasangan paus pembunuh dapat dikaitkan dengan perubahan ekosistem yang lebih luas," kata Alison Towner, penulis utama studi tersebut dan peneliti di Universitas Rhodes.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas manusia yang menyebabkan "kiamat" perubahan iklim dan industri penangkapan ikan membuat ekosistem laut terganggu.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan di African Journal of Marine Science, memerinci peristiwa pembantaian hiu putih oleh orca yang terjadi pada Juni 2023 di lepas pantai Afrika Selatan.

Tim peneliti menyaksikan seekor paus pembunuh jantan yang dinamakan sebagai Starboard mendekati hiu putih. Kemudian, paus tersebut mencengkeram sirip dada kiri dan mendorong hiu tersebut beberapa kali sebelum akhirnya mengoyak isi perutnya.

"Hebatnya, waktu yang dibutuhkan orca untuk menangkap hiu di bagian siripnya hingga mengeluarkan isi perutnya hanya kurang dari 2 menit," kata dia.

Tak lama setelah serangan, para peneliti di kapal lain mengambil foto Starboard yang menunjukkan sepotong hati berwarna peach di mulutnya.

Peristiwa tersebut mungkin terjadi karena ukuran mangsanya yang lebih kecil, yaitu seekor hiu putih besar yang masih remaja. Hiu putih besar dewasa memiliki panjang maksimum 6,5 meter dan massa 2,5 ton.

Kecepatan serangan mencerminkan keterampilan dan efisiensi Starboard sebagai predator, yang mungkin merupakan respons terhadap stres karena menghabiskan waktu berburu di dekat garis pantai di daerah yang banyak dihuni manusia.

"Kami tidak dapat berspekulasi bahwa paus pembunuh ini telah menjadi lebih canggih, tetapi rentang waktu yang cepat saat ia membunuh hiu tersebut menunjukkan keterampilan dan kemahiran yang luar biasa," ujarnya.

Starboard sebelumnya juga telah terlihat berburu hiu putih. Namun biasanya, Starboard berburu secara berpasangan dengan Port. Studi tersebut mengatakan saat pembantaian, Port terlihat namun dari jarak yang agak jauh, dan Starboard itu melancarkan sendiri aksinya berburu hiu putih.

Para peneliti mengatakan masih banyak yang belum diketahui mengenai implikasi ekosistem apa yang lebih besar dari perburuan hiu putih oleh paus pembunuh.

Perilaku yang ditunjukkan oleh Starboard bertentangan dengan perilaku berburu orca yang biasanya selalu berkelompok. Serangan terhadap hiu putih besar yang sebelumnya diamati melibatkan antara dua hingga enam paus orca dan memakan waktu hingga dua jam.

"Ini adalah wawasan inovatif mengenai perilaku predator spesies ini," kata Towner.

"Kehadiran paus pembunuh pemburu hiu ini mungkin terkait dengan dinamika ekosistem yang lebih luas. Perkembangan pesat dalam fenomena ini menyulitkan ilmu pengetahuan untuk mengimbanginya," imbuhnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah laporan besar terbaru mengenai dampak krisis iklim terhadap kesehatan global mengungkapkan baru sekaligus kerugian finansial yang masif akibat ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Laporan itu dinamai Lancet Countdown on Health and Climate Change edisi 2025 dan dirilis Rabu (29/10/2025).

Laporan komprehensif yang disusun oleh 128 pakar dari lebih dari 70 institusi akademik dan badan PBB ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu global kini secara rata-rata membunuh satu orang per menit di seluruh dunia. Antara tahun 2012 hingga 2021, rata-rata kematian terkait panas mencapai 546.000 per tahun, meningkat 23% sejak tahun 1990-an.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa kekeringan dan gelombang panas merusak tanaman dan ternak, menyebabkan 123 juta orang lebih menderita kerawanan pangan pada tahun 2023 dibandingkan rata-rata tahunan 1981-2010. Kebakaran hutan, yang dipicu oleh kondisi semakin panas dan kering, menyebabkan rekor 154.000 kematian pada tahun 2024.

Selain korban jiwa serta kerusakan di hutan dan hasil ternak, pemanasan global menimbulkan kerugian ekonomi yang setara dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan bahan bakar fosil.

Laporan tersebut menyoroti paradoks fiskal yang mendalam. Pemerintah global memberikan subsidi langsung sebesar US$2,5 miliar (Rp41,55 triliun) per hari kepada perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2023.

Di sisi lain, secara total, paparan suhu tinggi mengakibatkan kerugian tenaga kerja mencapai rekor 639 miliar jam pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan kerugian PDB nasional sebesar 6% di negara-negara kurang berkembang.

Secara tahunan, jumlah subsidi bahan bakar fosil langsung yang disediakan oleh pemerintah dunia pada tahun 2023 mencapai US$956 miliar (Rp15.885,12 triliun). Angka ini jauh melampaui janji bantuan iklim sebesar US$300 miliar (Rp4.986 triliun) per tahun yang dijanjikan pada KTT iklim PBB Cop29 tahun 2024 untuk negara-negara yang paling rentan terhadap iklim.

Beberapa negara juga menghabiskan lebih banyak uang untuk subsidi bahan bakar fosil dibandingkan anggaran kesehatan nasional mereka, termasuk Arab Saudi, Mesir, Venezuela, dan Aljazair. Sementara itu, Inggris memberikan subsidi US$28 miliar (Rp465,36 triliun) dan Australia mengalokasikan US$11 miliar (Rp182,82 triliun) pada tahun 2023.

Sementara itu, sektor keuangan juga dikritik keras karena terus mendukung ekspansi bahan bakar fosil. 40 pemberi pinjaman terbesar di dunia kepada sektor bahan bakar fosil secara kolektif menginvestasikan tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar US$611 miliar (Rp10.155,82 triliun) pada tahun 2024. Sementara itu, pinjaman mereka untuk sektor hijau lebih rendah, yaitu US$532 miliar (Rp8.842,64 triliun).

Marina Romanello dari University College London (UCL), yang memimpin analisis tersebut, menegaskan bahwa krisis iklim tidak terhindarkan dan memiliki konsekuensi kesehatan yang parah.

"Laporan ini melukiskan gambaran yang suram dan tak terbantahkan mengenai dampak buruk kesehatan yang menghantam setiap penjuru dunia. Kerusakan terhadap kehidupan dan mata pencaharian akan terus meningkat hingga kita mengakhiri kecanduan kita pada bahan bakar fosil," kata Romanello, sebagaimana dikutip The Guardian.

"Jika kita terus mendanai bahan bakar fosil dan memungkinkan ekspansi bahan bakar fosil ini, kita tahu bahwa masa depan yang sehat tidak mungkin terjadi."

Profesor Ollie Jay dari University of Sydney, yang merupakan bagian dari tim analisis, menekankan kengerian dari data kematian. Ia meramalkan adanya kenaikan angka kematian dalam waktu mendatang.

"Itu kira-kira satu kematian terkait panas setiap menit sepanjang tahun. Itu adalah angka yang benar-benar mengejutkan dan angkanya terus meningkat," ujarnya.

CEO firma hukum lingkungan ClientEarth, Laura Clarke, menyoroti pergeseran fokus pada akuntabilitas. Menurutnya, dunia sudah perlu mempertimbangkan kembali dampak perubahan iklim yang semakin lama semakin muncul di tengah masyarakat dunia.

"Kita sedang menjalani era konsekuensi iklim. Gelombang panas, banjir, kekeringan, dan penyakit bukan lagi peringatan yang jauh-itu sudah terjadi sekarang. Namun, akuntabilitas atas dampak iklim bukan lagi pertanyaan 'jika' tapi 'kapan'," tegas Clarke.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang masih berlangsung kembali menjadi sorotan asing. Berbagai tantangan masih mengadang proyek yang telah dimulai sejak 3 tahun tersebut.

Dalam laporan khusus The Guardian yang dirilis Rabu (29/10/2025), IKN Nusantara disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengoptimalkan anggaran yang berkurang jauh dari sebelumnya, di samping investasi asing yang masih belum sesuai harapan.

Pendanaan pemerintah untuk proyek ini memang menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Namun, Otorita IKN menegaskan bahwa komitmen negara untuk melanjutkan proyek tetap kuat, dengan fokus pada efisiensi dan realokasi anggaran agar tepat sasaran.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan bahkan lebih cepat.

"Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada," katanya. "Mengapa kita harus meragukannya?" imbuh Basuki, sebagaimana dikutip Guardian.

Di sisi lain, Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, mengatakan proyek tersebut dikhawatirkan menjadi "kota hantu".

"Secara politis, ia tidak mau mati, tidak mau hidup," ujarnya.

Adapun hingga saat ini, sejumlah infrastruktur utama seperti apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah berdiri. Sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi kini tinggal di kawasan tersebut, yang ditargetkan dapat menampung 1,2 juta penduduk pada 2030.

Meski sebagian area masih dalam tahap konstruksi, pemerintah menyebut progres pembangunan terus meningkat. Kawasan inti pusat pemerintahan diproyeksikan siap menjadi tempat aktivitas resmi pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang.

Di sekitar kawasan, geliat ekonomi masyarakat sempat melonjak tajam saat masa awal pembangunan. Namun kini, sebagian pelaku usaha kecil mengaku situasinya lebih landai dibanding sebelumnya.

Dewi Asnawati, pemilik toko dan penginapan, misalnya, mengatakan kondisi saat ini tidak seramai seperti awal pembangunan IKN. Hal tersebut cukup berdampak pada pendapatannya.

Hal senada disampaikan Syarariyah, seorang pengusaha laundry. "Awalnya, laundry kami penuh setiap hari," ujarnya. "Tapi ketika para pekerja pulang, semuanya berhenti. Banyak teman yang menutup usaha mereka. Orang-orang khawatir ini bisa menjadi kota hantu," tuturnya.

Sementara itu, para pekerja konstruksi mengaku aktivitas di lapangan tetap berjalan. Bejo, contohnya, mengungkapkan pembangunan masih berlanjut, hanya dengan jam kerja lebih sedikit.

"Kami masih bekerja, tapi lemburnya lebih sedikit dan uangnya lebih sedikit," ujarnya.

Guardian juga menyoroti dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat. Menurut media asal Inggris tersebut, IKN membawa perubahan besar di sekitar Sungai Sepaku.

Arman, seorang warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, menuturkan bahwa aktivitas proyek membuat daerahnya lebih ramai. Namun, ia berharap masyarakat lokal dapat terus dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintah tetap memperhatikan dampak lingkungannya.

Adapun pemerintah menegaskan bahwa prinsip pembangunan IKN adalah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya sekitar 25% dari total 252.000 hektare lahan yang akan dikembangkan. Sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau dan konservasi.

Otorita IKN juga memastikan keterlibatan masyarakat setempat terus menjadi perhatian, termasuk dalam hal kompensasi lahan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi baru.

Meski sejumlah organisasi lingkungan menyoroti dampak pembangunan terhadap ekosistem, pemerintah menegaskan mitigasi lingkungan menjadi bagian dari rencana induk kota. Tujuannya agar pembangunan dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan.

Dalam keterangan resmi Otorita IKN, pembangunan Nusantara disebut menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Pemerintah telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 senilai Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul 'harta karun' baru yang kini jadi rebutan perusahaan teknologi raksasa, yakni lahan untuk membangun pusat data (data center).

Kendati demikian, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik tersembunyi di balik proyek-proyek ini justru memicu keresahan dan tudingan pelanggaran transparansi publik.

Kisah ini bermula di Mason County, Kentucky, Amerika Serikat. Seorang petani bernama Dr. Timothy Grosser menolak tawaran fantastis sebesar US$10 juta atau sekitar Rp160 miliar untuk lahan pertaniannya seluas 100 hektar yang telah ia kelola selama hampir empat dekade.

Tawaran itu disebut berasal dari perwakilan sebuah "perusahaan Fortune 100" yang ingin membeli tanah tersebut untuk proyek industri berskala besar.

Namun, perwakilan itu menolak mengungkapkan nama perusahaan, jenis industrinya, bahkan identitas dirinya. Sebagai gantinya, ia meminta Grosser menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) sebelum mendapat informasi lebih lanjut.

"Kami menolak menandatanganinya," ujar Grosser dikutip dari NBC News, Rabu (29/10/2025). "Saya tidak akan menjual lahan saya berapa pun harganya," imbuhnya.

Beberapa bulan kemudian, pejabat daerah setempat mengumumkan bahwa Mason County sedang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan pusat data baru, salah satu infrastruktur utama yang menopang bisnis AI global.

Fenomena seperti yang dialami Grosser kini semakin sering terjadi di Amerika Serikat. Dalam laporan NBC News, banyak proyek pusat data bernilai miliaran dolar yang mengharuskan pejabat daerah dan penjual tanah menandatangani NDA, membatasi mereka untuk berbicara kepada publik mengenai detail proyek tersebut.

Lonjakan permintaan layanan AI membuat perusahaan berlomba membangun fasilitas baru di berbagai negara bagian AS.

Data center berskala besar (hyperscale) ini menampung ribuan server dan sistem komputasi untuk memproses data AI dalam jumlah masif.

Namun, percepatan pembangunan ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Proyek-proyek pusat data kerap menimbulkan konsumsi listrik dan air yang sangat tinggi, serta dampak lingkungan yang signifikan.

Warga di beberapa wilayah seperti Loudoun County (Virginia) dan South Memphis (Tennessee) melaporkan gangguan suara dari mesin pendingin, polusi udara dari turbin gas, serta potensi krisis air akibat kebutuhan operasional yang besar.

Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang (shell company) dan kontrak rahasia membuat masyarakat sulit mengetahui siapa sebenarnya pengembang di balik proyek-proyek tersebut.

Menurut Pat Garofalo, Direktur Kebijakan di American Economic Liberties Project, praktik ini berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi.

"Pejabat publik seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan rahasia yang membuat kesepakatan di balik layar," tegasnya.

Meski diklaim sebagai strategi untuk menjaga kerahasiaan bisnis dari pesaing, penggunaan NDA dalam proyek data center dinilai semakin menutup ruang keterbukaan publik dan memicu ketidakpercayaan warga.

Sementara itu, keenam perusahaan teknologi besar yang disebut tengah berlomba membangun data center di seluruh AS, Amazon, Microsoft, xAI, Google, Meta, dan Vantage Data Centers, menolak memberikan komentar atau tidak menanggapi pertanyaan media terkait praktik penggunaan NDA tersebut.