Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang berupaya memasarkan proyek industri fatty acid (asam lemak) senilai Rp3,77 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proyek hilirisasi oleokimia tersebut.

"Proyek ini adalah langkah konkret mempercepat hilirisasi kelapa sawit nasional. DPMPTSP Bontang memastikan siap memberikan pengawalan maksimal bagi investor yang masuk, baik dari sisi kemudahan perizinan maupun fasilitasi insentif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, pabrik bernilai triliunan rupiah itu direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Dari sisi lahan, proyek ini menyiapkan area pabrik pengolahan seluas 5 hektar serta area penyimpanan bahan baku dan produk jadi seluas 15 hektar.

Dia menyebutkan, kapasitas produksi dirancang mencapai 91.200 ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) sebesar 45.000 ton per tahun.

Menurutnya, kebutuhan ini relatif mudah dipenuhi mengingat produksi CPO di wilayah ini mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun.

Aspian menjelaskan, asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global yang terus menanjak.

"Produk ini menjadi bahan baku vital bagi berbagai industri manufaktur, mulai dari kosmetik, sabun, deterjen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi," jelasnya.

Dia menyebutkan proyeksi pertumbuhan konsumsi produk turunan oleokimia mencapai 7% per tahun, terutama didorong oleh ekspansi pasar di kawasan Asia dan Eropa.

Adapun, dia menuturkan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan perizinan telah disiapkan sebagai karpet merah bagi para pemodal, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor.

"Kehadiran industri ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi ke pasar global," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) menggandeng PT Humpuss untuk menjajaki pengembangan lima proyek energi dan industri dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai US$1,5 miliar atau sekitar Rp25,5 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua perusahaan terkait pengembangan proyek energi dan industri di Indonesia.

Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Ray Gerungan mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat portofolio investasi berbasis energi berkelanjutan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi strategis antara kompetensi, jaringan, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing pihak, sekaligus membuka peluang pengembangan proyek-proyek energi dan industri yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, BIPI dan Humpuss akan menjajaki pengembangan lima proyek strategis, yakni reaktivasi catalytic polymerization unit (CPU), proyek reformate addition, kilang crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng, mini liquefied natural gas (LNG), serta pembangkit listrik panas bumi dan data center di Pulau Sabang, Aceh.

Ray Gerungan menilai kolaborasi itu mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem energi nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, proyek berbasis energi bersih seperti mini LNG dan geothermal-powered data center juga dinilai sejalan dengan strategi transformasi bisnis perseroan menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Ray Gerungan menjelaskan nota kesepahaman tersebut masih bersifat non-binding dan menjadi landasan awal bagi kedua pihak untuk melakukan studi kelayakan, evaluasi teknis, penjajakan komersial, hingga pembahasan struktur investasi untuk masing-masing proyek.

BIPI dan Humpuss juga membuka peluang pembentukan entitas usaha patungan atau joint venture dengan prinsip partisipasi setara dalam setiap proyek yang akan dikembangkan bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPI Danantara Indonesia menggerakkan investasi hilirisasi senilai tujuh miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung melalui pelaksanaan enam proyek hilirisasi fase I di 13 lokasi di Indonesia.

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi tersebut secara serentak sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Proyek-proyek fase I ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menilai hilirisasi memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional. “Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” kata Rosan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Rosan menempatkan proyek-proyek hilirisasi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Danantara mengelola proyek-proyek prioritas tersebut secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam, untuk memperkuat daya saing industri nasional.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan mitra strategis menjadi kerangka utama agar investasi hilirisasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik bernilai tambah tinggi.

Pada sektor mineral dan logam, MIND ID bersama anggota holding, INALUM dan ANTAM, meresmikan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini menjadi bagian dari implementasi hilirisasi fase I yang berada dalam koordinasi Danantara Indonesia.

Fasilitas tersebut mencakup pembangunan smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 metrik ton aluminium per tahun serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase II berkapasitas satu juta metrik ton alumina per tahun. Infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung pasokan bahan baku bagi industri manufaktur nasional.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menilai proyek tersebut memperkuat kemampuan produksi aluminium nasional sekaligus menekan ketergantungan impor. “Hadirnya fasilitas ini menunjukkan Indonesia semakin mampu mengurangi ketergantungan impor aluminium dan memperkuat cadangan devisa negara,” ujar Maroef.

Ia menjelaskan, hilirisasi bauksit hingga aluminium mendorong lonjakan nilai tambah yang signifikan. Harga bauksit mentah berada di kisaran 40 dolar AS per metrik ton, meningkat menjadi sekitar 400 dolar AS per metrik ton setelah diolah menjadi alumina, lalu melonjak hingga sekitar 2.800–3.000 dolar AS per metrik ton saat diproses menjadi aluminium.

Maroef menuturkan, saat smelter aluminium baru beroperasi, cadangan devisa diperkirakan meningkat 394 persen, dari sekitar Rp 11 triliun menjadi Rp 52 triliun per tahun. Kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri juga memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Peresmian proyek turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, anggota DPR RI Komisi XII, Bupati Mempawah, Raja Mempawah XIV, Dewan Adat Dayak, serta jajaran direksi dan komisaris MIND ID, ANTAM, Bukit Asam, INALUM, dan PT Borneo Alumina Indonesia.

Danantara Indonesia bersama BUMN memastikan proyek-proyek hilirisasi prioritas direalisasikan secara disiplin dan tepat waktu. Investasi bernilai besar ini diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi nyata sekaligus memperkuat struktur industri nasional dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri permesinan nasional menilai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurai hambatan perizinan yang selama ini mengganggu realisasi investasi dan proyek industri.

Ketua Umum Gabungan Industri Mesin dan Alat Berat Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin mengatakan karakter industri permesinan yang padat modal, berbasis teknologi tinggi, serta memiliki waktu produksi panjang membuat kepastian perizinan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha.

“Bagi industri permesinan nasional, pembentukan Satgas P2SP merupakan langkah yang sangat relevan dan mendesak karena industri ini sangat sensitif terhadap keterlambatan dan ketidakpastian perizinan,” ujar Dadang kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha bukan hanya lamanya proses perizinan, melainkan ketidakselarasan antar-izin yang melibatkan banyak instansi, mulai dari izin lokasi, lingkungan, hingga sertifikasi teknis dan kelayakan operasi.

“Hambatan terbesar justru muncul karena izin-izin tersebut tidak selaras satu sama lain dan ditangani oleh banyak institusi berbeda,” jelasnya.

Menurut Dadang, kehadiran Satgas P2SP dipandang sebagai upaya memutus mata rantai birokrasi yang terfragmentasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi sumber keterlambatan.

Terlebih, pemerintah juga telah melakukan peluncuran kanal pengaduan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) usai Lapor Pak Purbaya Oktober lalu.

“Dari perspektif pengusaha manufaktur, keberadaan Satgas P2SP merupakan sinyal kuat adanya political will pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui dampak langsung satgas belum sepenuhnya dirasakan luas karena masih relatif baru. Namun, pelaku industri mulai melihat adanya jalur komunikasi dan eskalasi yang lebih jelas ketika menghadapi hambatan perizinan strategis.

Dadang menuturkan, pelaku industri permesinan berharap layanan pengaduan Satgas P2SP tidak sekadar mempercepat proses administratif, tetapi memberikan kepastian keputusan yang dapat diandalkan dalam perencanaan bisnis.

“Keterlambatan izin bukan hanya soal waktu, tetapi bisa berdampak pada gagalnya jadwal pengiriman mesin, meningkatnya biaya produksi, dan hilangnya peluang substitusi impor,” tegasnya.

Keyakinan dunia usaha akan tumbuh apabila layanan pengaduan memiliki executing power, ditangani secara cepat dan transparan, serta memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas dan terukur.

“Tanpa kewenangan koordinatif yang kuat, layanan pengaduan berisiko hanya menjadi forum konsultasi, bukan solusi nyata,” katanya.

Di sisi lain, GAMMA mengingatkan percepatan perizinan di sektor permesinan tetap harus menjaga standar keselamatan, mutu, dan keandalan produk, mengingat mesin dan peralatan industri berkaitan langsung dengan keselamatan kerja dan efisiensi energi.

Menurutnya, percepatan yang tidak diimbangi tata kelola yang baik berisiko menurunkan kualitas evaluasi teknis, memunculkan inkonsistensi standar antar-daerah, serta menciptakan ketidakadilan antara produsen dalam negeri dan produk impor.

Oleh karena itu, GAMMA menekankan Satgas P2SP harus berperan sebagai problem solver dan koordinator melalui harmonisasi regulasi dan penguatan sistem digital perizinan, bukan menggantikan fungsi teknis kementerian dan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RusiaVladimir Putin menyampaikan sambutan hangat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Kremlin, Rabu (10/12/2025).

Putin menegaskan bahwa Rusia sangat berbahagia dapat menerima Prabowo di Moskow dan siap memperkuat seluruh aspek kemitraan strategis kedua negara.

Putin mengingat kembali pertemuan mereka sebelumnya di China dalam rangka peringatan berakhirnya Perang Dunia II dan menekankan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan kerja sama intensif.

“Kami berterima kasih, Bapak pernah ikut Forum Ekonomi di St. Petersburg pada Juni tahun ini,” kata Putin.

Dia menambahkan bahwa hubungan Indonesia–Rusia berkembang secara konsisten, terutama pada tahun peringatan 75 tahun hubungan diplomatik.

Menurut Putin, komisi bersama bidang ekonomi bekerja efektif dan mendorong peningkatan perdagangan bilateral. Dalam sembilan bulan pertama 2025, nilai perdagangan kedua negara naik 17 persen.

Putin menyoroti besarnya peluang kerja sama energi, termasuk energi nuklir. Dia mengaku memahami rencana Indonesia terkait pengembangan energi tersebut.

“Kalau Indonesia memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap membantu,” tegasnya.

Selain energi, Putin menyebut adanya banyak proyek potensial di bidang industri serta pertanian. Dia mencatat bahwa Indonesia bahkan mencatat kelebihan neraca dalam perdagangan pertanian dengan Rusia.

Meski begitu, kata Putin, Rusia, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Penurunan pasokan gandum dari Rusia ke Indonesia juga akan menjadi topik pembahasan dalam dialog hari itu.

Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra tradisional Rusia dalam kerja sama militer-teknis. Dia menyatakan bahwa hubungan antar–kementerian pertahanan berlangsung sangat aktif dan berada pada level profesional yang baik.

Dia juga menyebutkan bahwa banyak personel militer Indonesia menjalani pendidikan di lembaga pendidikan tinggi militer Rusia.

“Kami siap untuk menaikkan jumlah ini,” ucapnya.

Putin menyoroti peningkatan interaksi antar-masyarakat kedua negara, termasuk bertambahnya jumlah wisatawan dari Rusia dan Indonesia. Hal ini, kata Putin, didukung oleh rute penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa.

“Penerbangan langsung akan membantu kedua negara dan dala hal ini juga mengenai kebebasan visa,” kata Putin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul 'harta karun' baru yang kini jadi rebutan perusahaan teknologi raksasa, yakni lahan untuk membangun pusat data (data center).

Kendati demikian, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik tersembunyi di balik proyek-proyek ini justru memicu keresahan dan tudingan pelanggaran transparansi publik.

Kisah ini bermula di Mason County, Kentucky, Amerika Serikat. Seorang petani bernama Dr. Timothy Grosser menolak tawaran fantastis sebesar US$10 juta atau sekitar Rp160 miliar untuk lahan pertaniannya seluas 100 hektar yang telah ia kelola selama hampir empat dekade.

Tawaran itu disebut berasal dari perwakilan sebuah "perusahaan Fortune 100" yang ingin membeli tanah tersebut untuk proyek industri berskala besar.

Namun, perwakilan itu menolak mengungkapkan nama perusahaan, jenis industrinya, bahkan identitas dirinya. Sebagai gantinya, ia meminta Grosser menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) sebelum mendapat informasi lebih lanjut.

"Kami menolak menandatanganinya," ujar Grosser dikutip dari NBC News, Rabu (29/10/2025). "Saya tidak akan menjual lahan saya berapa pun harganya," imbuhnya.

Beberapa bulan kemudian, pejabat daerah setempat mengumumkan bahwa Mason County sedang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan pusat data baru, salah satu infrastruktur utama yang menopang bisnis AI global.

Fenomena seperti yang dialami Grosser kini semakin sering terjadi di Amerika Serikat. Dalam laporan NBC News, banyak proyek pusat data bernilai miliaran dolar yang mengharuskan pejabat daerah dan penjual tanah menandatangani NDA, membatasi mereka untuk berbicara kepada publik mengenai detail proyek tersebut.

Lonjakan permintaan layanan AI membuat perusahaan berlomba membangun fasilitas baru di berbagai negara bagian AS.

Data center berskala besar (hyperscale) ini menampung ribuan server dan sistem komputasi untuk memproses data AI dalam jumlah masif.

Namun, percepatan pembangunan ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Proyek-proyek pusat data kerap menimbulkan konsumsi listrik dan air yang sangat tinggi, serta dampak lingkungan yang signifikan.

Warga di beberapa wilayah seperti Loudoun County (Virginia) dan South Memphis (Tennessee) melaporkan gangguan suara dari mesin pendingin, polusi udara dari turbin gas, serta potensi krisis air akibat kebutuhan operasional yang besar.

Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang (shell company) dan kontrak rahasia membuat masyarakat sulit mengetahui siapa sebenarnya pengembang di balik proyek-proyek tersebut.

Menurut Pat Garofalo, Direktur Kebijakan di American Economic Liberties Project, praktik ini berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi.

"Pejabat publik seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan rahasia yang membuat kesepakatan di balik layar," tegasnya.

Meski diklaim sebagai strategi untuk menjaga kerahasiaan bisnis dari pesaing, penggunaan NDA dalam proyek data center dinilai semakin menutup ruang keterbukaan publik dan memicu ketidakpercayaan warga.

Sementara itu, keenam perusahaan teknologi besar yang disebut tengah berlomba membangun data center di seluruh AS, Amazon, Microsoft, xAI, Google, Meta, dan Vantage Data Centers, menolak memberikan komentar atau tidak menanggapi pertanyaan media terkait praktik penggunaan NDA tersebut.