Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Digital Ecosystem" sebagai bentuk apresiasi terhadap industri ekosistem digital yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital Tanah Air, sertifikasi dan penguatan standar keandalan dan daya tahan data center di Indonesia menjadi salah satu hal penting yang harus terus didorong di era Artificial Intelligence (AI) saat ini.

Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then menyebutkan standarisasi data center yang dikembangkan Uptime Institute berkontribusi besar terhadap pengembangan digital ekonomi dan industri teknologi informasi.

Melalui klasifikasi tingkat keandalan data center yang dibagi dalam TIER I, TIER II, TIER III dan TIER IV yang dikembangkan oleh Uptime Institute telah menjadi standar data center yang dibangun oleh pemerintah, industri dan swasta.

Sertifikasi data center menjadi hal penting untuk mendorong kepercayaan bagi nasabah maupun investor dalam memilih pusat data yang akan digunakan. Sertifikasi ini juga mampu meningkatkan status Indonesia sebagai pusat data center di kawasan sehingga mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke Tanah Air.

Seperti apa peran Uptime Institute mendorong peningkatan standarisasi data center di Indonesia? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Digital Ecosystem" sebagai bentuk apresiasi terhadap industri ekosistem digital yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then memaparkan strategi dan peran Uptime Institute sebagai lembaga asal Amerika Serikat yang mengeluarkan sertifikasi data center dan infrastruktur Teknologi Informasi.

Uptime Institute membagi tingkat keandalan dan ketersediaan pusat data ke dalam klasifikasi TIER I, TIER II, TIER III dan TIER IV. Sebagai otoritas infrastruktur digital global, sertifikasi Uptime Institute telah menjadi standar bagi kinerja infrastruktur digital terkait design, konstruksi dan operasional ribuan data senter di lebih dari 118 negara.

Seperti apa standar data center yang menjadi fokus sertifikasi Uptime Institute? Selengkapnya simak paparan Sales Director Indonesia Uptime Institute, Laurensius Susanto Then dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada Selasa pagi (21/10/2025).

Dalam kunjungannya, Purbaya menjelaskan dirinya ingin melihat secara langsung kesiapan "intelijen IT" milik Kementerian Keuangan tersebut.

"Melihat kesiapan, Saya belum tahu sistemnya seperti apa. Kan Saya pikir udah kayak di film-film itu Saya lihat ujung, langsung ke ujung langsung saya bandingin ketahuan semuanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan.

Menurutnya, masih banyak data dan sistem dalam LNSW yang belum siap. Terdapat beberapa data yang masih belum terintegrasi.

Seperti yang diketahui, LNSW berfungsi untuk mengintegrasikan antara lain dokumen perizinan ekspor dan impor di Indonesia. Ini juga memberi kemudahan akses informasi bagi para eksportir UMKM Indonesia ke depannya.

"Menurut saya itu LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa barang keluar apa saya bisa bandingin melihatnya dimana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat, mengembangkan dimana memperbaikinya," ujarnya.

LNSW melibatkan banyak instansi, salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya akan melakukan perbaikan dan integrasi antar unit sehingga LNSW bisa berjalan dengan baik.

"Nanti yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, import-export. Sehingga kebocoran Seperti under-invoicing yang disebutkan kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada Selasa pagi (21/10/2025).

Dalam kunjungannya, Purbaya menjelaskan dirinya ingin melihat secara langsung kesiapan "intelijen IT" milik Kementerian Keuangan tersebut.

"Melihat kesiapan, Saya belum tahu sistemnya seperti apa. Kan Saya pikir udah kayak di film-film itu Saya lihat ujung, langsung ke ujung langsung saya bandingin ketahuan semuanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan.

Menurutnya, masih banyak data dan sistem dalam LNSW yang belum siap. Terdapat beberapa data yang masih belum terintegrasi.

Seperti yang diketahui, LNSW berfungsi untuk mengintegrasikan antara lain dokumen perizinan ekspor dan impor di Indonesia. Ini juga memberi kemudahan akses informasi bagi para eksportir UMKM Indonesia ke depannya.

"Menurut saya itu LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa barang keluar apa saya bisa bandingin melihatnya dimana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat, mengembangkan dimana memperbaikinya," ujarnya.

LNSW melibatkan banyak instansi, salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya akan melakukan perbaikan dan integrasi antar unit sehingga LNSW bisa berjalan dengan baik.

"Nanti yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, import-export. Sehingga kebocoran Seperti under-invoicing yang disebutkan kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Kheng Hong kembali menambah kepemilikan sahamnya di PT ABM Investama Tbk. (ABMM) sebanyak 2,19 juta lembar.

Lo Kheng Hong, pria yang dijuluki Warren Buffett Indonesia itu terpantau memborong saham ABMM pada pekan ke-2 Oktober 2025.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Selasa (21/10/2025), Lo Kheng Hong mengakumulasi 2.190.500 lembar saham ABMM pada 17 Oktober 2025.

Setelah transaksi, jumlah saham ABMM yang dipegang oleh Lo Kheng Hong bertambah menjadi 153.500.100 lembar atau setara dengan 5,58% dari sebelumnya 151.309.600 lembar atau setara 5,50% hak suara.

Sebelumnya, berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per 31 Juli 2025, Lo Kheng Hong tercatat menguasai 151,18 juta saham ABMM atau setara 5,49%. Kepemilikan Pak Lo, sapaan akrabnya, naik dari posisi sebelumnya yakni 150,84 juta.

Pemegang saham mayoritas ABMM sendiri, berdasarkan data per 30 September 2025, masih dipegang PT Tiara Marga Trakindo dengan porsi kepemilikan 53,55%. Di bawahnya, terdapat Valle Verde Pte Ltd yang menggenggam 25,51% saham perseroan dan publik sebesar 15,17%. Secara keseluruhan, ABMM memiliki 2,75 miliar saham beredar.

Kinerja ABMM Semester I/2025

Dari sisi kinerja keuangan, ABMM membukukan penyusutan laba bersih sepanjang semester I/2025 menjadi US$27,74 juta atau setara Rp450,04 miliar (kurs Jisdor 30 Juni 2025 Rp16.231 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, realisasi laba bersih itu merosot 69,59% year on year (YoY) dari capaian laba periode yang berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ABMM sepanjang Semester I/2024 yang tercatat sebesar US$91,24 juta atau setara Rp1,48 triliun.

Menyusutnya laba bersih emiten kontraktor batu bara itu sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga melandai. Pendapatan ABMM dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar US$506,89 juta atau turun 11,68% YoY dari torehan periode sama 2024 yang sebesar US$573,90 juta.

Pendapatan ABMM ini terbagi menjadi beberapa pos, yakni pendapatan kontraktor tambang dan tambang batu bara sebesar US$363,17 juta, pendapatan jasa yang terdiri dari jasa logistik dan sewa kapal senilai US$65,75 juta, jasa divisi site services dan repabrikasi sebesar US$25,29 juta, dan sewa mesin pembangkit tenaga listrik US$130,66 ribu.

Lalu pendapatan dari pabrikasi senilai US$15,32 juta, dan pendapatan dari perdagangan bahan bakar sebesar US$37,20 juta.

Berdasarkan pelanggannya, ABMM membukukan pendapatan senilai US$259,88 juta dari PT Borneo Indobara senilai US$131,11 juta atau setara 25,87% pendapatan, PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua menyumbang US$107,03 juta atau setara 21,12% dan PT Multi Harapan Utama berkontribusi 13,81% atau setara US$56,22 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Asia-Pasifik berada di zona hijau. Para investor mencermati sejumlah data ekonomi terbaru China. Hal itu juga berhasil membawa indeks saham Jepang ditutup pada rekor tertingginya.

Mengutip CNBC Internasional, PDB RRT naik 4,8% pada periode Juli-September 2025 secara tahunan. Capaian tersebut juga sesuai dengan ekspektasi para analis yang disurvei oleh Reuters.

Negara terbesar di Asia ini juga mempertahankan suku bunga pinjaman. Hal itu juga selaras dengan ekspektasi pelaku pasar dengan suku bunga pinjaman satu tahun di 3%.

Data-data ekonomi tersebut membawa indeks Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 2,52%, sementara indeks CSI 300 China naik 0,53% menjadi 4.538,22.

Kemudian, indeks Nikkei 225 Jepang melonjak 3,37% dan ditutup pada rekor tertinggi baru di 49.185. Sementara Topix naik 2,46% dan mengakhiri hari perdagangan di 3.248,45 setelah Partai Demokratik Liberal Jepang dan Partai Restorasi Jepang secara efektif mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi.

Lalu, indeks Kospi Korea Selatan naik 1,76% dan ditutup pada 3.814,69 setelah mencapai rekor tertinggi selama tiga hari berturut-turut pada hari Jumat lalu.

Sedangkan indeks Kosdaq yang berkapitalisasi kecil naik 1,89% dan mengakhiri hari perdagangan pada 875,77.

Selain itu, indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,41% menjadi ditutup pada 9.031,9.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025.

Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun. Dana Pemda yang mengendap ini disebabkan oleh belanja Pemda yang tidak maksimal.

Namun, terkait dengan angka ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan sanggahan kepada Purbaya. Menurutnya, simpanan daerah di perbankan tidaklah setinggi data Purbaya yang diambil dari catatan Bank Indonesia (BI).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang rutin dilaksanakan tiap awal pekan, dan kini dihadiri Purbaya, Tito mulanya mengungkapkan BI mencatat simpanan Pemda di perbankan per September 2025 senilai Rp 233,97 triliun.

Namun, Per September 2025, Tito mencatat, dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

"Jadi itu musti diinvestigasi ke mana yang selisih Rp 18 triliun itu. Tapi enggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu sudah bagus untuk menggerakkan ekonomi daerah, jadi kuncinya di situ. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan ditaruh di Bank Jakarta," ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Balas dendam China kepada Amerika Serikat (AS) berhasil. Larangan pemerintah tahun 2023 akhirnya menutup bisnis salah satu raksasa chip asal AS di negaranya.

Laporan dua orang sumber menyebutkan raksasa AS, Micron, berencana akan menghentikan pasokan chip server ke pusat data China. Bisnis perusahaan gagal pulih setelah mendapat larangan untuk infrastruktur penting di China.

Sumber menyebutkan Micron hanya akan menjual chip-nya pada dua pelanggan China yang memiliki operasi pusat data signifikan di luar negara itu. Salah satunya adalah raksasa produsen laptop, Lenovo, dikutip dari Reuters, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Micron juga akan terus menjual chip pada pelanggan di sektor otomotif dan telepon seluler China.

Micron telah mengeluarkan pernyataan terkait laporan itu. Menurut perusahaan, divisi bisnis pusat data telah terdampak larangan China dua tahun lalu.

Micron memastikan pula akan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat perusahaan menjalankan bisnisnya.

Analis Emarketer, Jacob Bourner mengatakan kemungkinan Micron akan mencari pelanggan di luar China. Misalnya negara lain di Asia, Eropa hingga Amerika Latin.

"China adalah pasar penting. Namun kami melihat perluasan pusat data secara global karena didorong permintaan AI, membuat Micron yakin bisa menutupi kerugian bisnis di pasar lain," jelasnya.

AS diketahui memberikan serangkaian pembatasan untuk menghambat kemajuan teknologi di industri semikonduktor China. Termasuk menuding adanya risiko keamanan nasional hingga menjantuhkan sanksi bagi Huawei.

Untuk membalas dendam, Beijing juga melakukan hal serupa. Beberapa perusahaan asal AS dipersulit berbisnis di China.

Micron jadi salah satu sasaran pertama untuk dilumpuhkan China. Selain itu Nvidia dan Intel juga menghadapi tuduhan soal risiko keamanan dari otoritas dan kelompok industri negara tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya dirinya bersyukur angka kemiskinan Indonesia turun ke 8,47% pada Maret 2025. Ini adalah rekor angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah.

Prabowo menuturkan dengan capaian tersebut, dia meminta agar jajaran menterinya tidak boleh puas. Selain itu, dia juga mengungkapkan capaian tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,76% pada Februari 2025. Pencapaian ini juga merupakan yang terendah sejak krisis 1998

"Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama," kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran ini artinyaada lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Prabowo mengaku paham bahwa tingkat pengangguran ini menjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat yang butuh pekerjaan. Oleh karena itu, dia menghimbau masalah perkembangan dunia teknologi yang memicu disrupsi dalam produksi dan industri.

Mengutip Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tersebut, generasi Z (Gen Z) tercatat sebagai golongan dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran kalangan Gen Z mencapai 16%.

Secara pendidikan, menurut survei ini, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang angka pengangguran tertinggi. Pengangguran lulusan SMK mencapai 8% lebih tinggi dibanding lulusan SMA yang sebesar 6,35. Namun, keduanya menjadi yang paling tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Adapun, lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 tercatat 6,23% dan Diploma I/II/III sebesar 4,84%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi China melambat 4,8% di kuartal-III (Q3) 2025 ini, dibanding kuartal-II (Q2) 2025 5,2%, merujuk data Biro Statistik Nasional (NBS), Senin (20/10/2025). Hal ini menjadi laju pertumbuhan terlambat Tirai Bambu meski masih dalam batas garis negeri itu.

Pertumbuhan tertahan penjualan ritel, yang hanya tumbuh menjadi 3% di September. Angka ini turun dari Agustus dan merupakan laju paling lambat sejak November.

Padahal pemerintah telah mengeluarkan program subsidi konsumen. Pengangguran turun sedikit tetapi tetap mendekati level tertinggi enam bulan di bulan Agustus.

Namun, output industri tumbuh pada laju tercepatnya dalam tiga bulan menjelang Golden Week, hari libur panjang China. Perdagangan, ekspor dan impor, mengalahkan perkiraan karena perusahaan-perusahaan yang terhadang perang tarif Presiden AS Donald Trump, bisa mengalihkan ke pasar-pasar baru, ditambah lagi naiknya permintaan domestik didorong oleh belanja liburan.

NBS memperingatkan bahwa risiko dan hambatan eksternal masih ada, dengan fondasi pemulihan yang masih rapuh. Namun, disebutkan bahwa pertumbuhan 5,2% dalam sembilan bulan pertama memberikan "fondasi yang kuat" untuk memenuhi target tahunan sebesar sekitar 5%.

"Saya rasa kita tidak bisa menstimulasi permintaan domestik tanpa menstabilkan pasar perumahan terlebih dahulu," ujar analis Eurasia Group, Dan Wang kepada CNBC International, merujuk masalah lain China yakni krisis properti yang belum juga pulih.

"China harus meningkatkan upayanya di bidang teknologi, tetapi kami juga sangat yakin bahwa apa yang disebut ekonomi lama akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian di masa mendatang," ujar Kepala Ekonom Tiongkok Nomura, Ting Lu, dalam sebuah catatan pekan lalu.

"Beijing harus membereskan kekacauan di sektor properti pada 2026-2030 karena beberapa alasan," tambahnya lagi mencatat bahwa real estat tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah ekspor terhadap PDB China menyumbang sekitar 18% dari pendapatan pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 20 Oktober 2025 menjadi satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski stabilitas sektor keuangan relatif terjaga, industri keuangan non-bank tetap menghadapi tantangan sekaligus penyesuaian.

Misalnya saja tiga subsektor industri keuangan non-bank yang meliputi pembiayaan (multifinance), asuransi, dan pinjaman daring (pindar) terus berjuang menavigasi tekanan daya beli masyarakat hingga perubahan regulasi.

Berikut kinerja dari setiap industri yang telah Bisnis rangkum berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode November 2024 hingga data terbaru Agustus 2025.

Industri Pembiayaan (Multifinance)

Menilik data OJK sejak November 2024 hingga Agustus 2025, rata-rata piutang pembiayaan sebesar Rp504,625 triliun. Adapun, piutang pembiayaan dengan nominal terbanyak ada pada Maret 2025 yang mencapai Rp510,97 triliun, tumbuh 4,60% secara (year on year/YoY).

Tren pertumbuhan YoY piutang pembiayaan semasa Prabowo-Gibran memimpin di industri pembiayaan mengalami kontraksi dari November 2024 ke Agustus 2025 sebesar 82,67%.

Adapun, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) multifinance terus terjaga lantaran selalu di bawah ambang batas 5%. NPF gross perusahaan pembiayaan per Agustus 2025 tercatat 2,51%.

Sementara itu, OJK juga menegaskan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Lebih jauh, hingga kini ada 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar.

Hampir setahun terakhir ini, tekanan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan piutang pembiayaan di industri multifinance hanya bisa tumbuh tipis.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebut hal ini karena masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan cenderung menjaga pembeliannya untuk kebutuhan pokok, sehingga untuk hal lain seperti membeli kendaraan ditunda dulu. Hal ini tercermin dari kinerja industri otomotif yang juga menurun.

Padahal, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan pembiayaan untuk kendaraan masih menjadi penopang industri multifinance, yang mana 40%—50% lebih portofolio besarnya di pembiayaan mobil dan motor, baik yang baru maupun bekas.

Selain hal itu, OJK pernah menyampaikan ada keluhan dari perusahaan pembiayaan soal debitur yang meminta perlindungan ormas agar kendaraan terhindar dari penarikan leasing. Kemudian, ada juga dugaan banyak LSM yang mengajak debitur untuk tidak melakukan pembayaran angsuran dan melakukan intimidasi kepada perusahaan pembiayaan.

Menyikapi itu, OJK menegaskan oknum yang berperilaku seperti itu merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Dia menekankan bahwa hubungan antara perusahaan multifinance dan debitur harus didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan tanggung jawab hukum.

Industri Perasuransian

Dalam pembagian jenisnya, dunia asuransi terbagi menjadi dua yakni asuransi komersial dan non-komersial. Asuransi komersial memuat asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi, baik yang konvensional maupun syariah.

Menilik data OJK semasa satu tahun Prabowo-Gibran dalam asuransi komersial, nilai premi asuransi komersial terus terkontraksi selama tiga bulan pertama pada 2025. Januari 2025 misalnya turun 4,10% secara (year on year/YoY) atau senilai Rp34,76 triliun.

Meski begitu, pada April 2025 nilai premi asuransi komersial kembali pulih lantaran tercatat tumbuh 3,27% YoY menjadi Rp116,44 triliun. Adapun, hingga Agustus 2025 pertumbuhan premi masih konsisten terjadi meski melambat yakni 0,44% YoY menjadi Rp219,52 triliun.

Merinci asuransi komersial, premi asuransi jiwa sejak Mei 2025 hingga Agustus 2025 terus terkontraksi, yang mana per Agustus 2025 ini turun 1,21% YoY menjadi Rp117,51 triliun. Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi sempat terkontraksi pada tiga bulan pertama 2025, tetapi per Agustus 2025 sudah pulih kembali dengan tumbuh 2,42% YoY menjadi Rp102,01 triliun.

Adapun, klaim asuransi komersial sejak Mei 2025 hingga Agustus 2025 tercatat terus menurun. Pada Agustus 2025 klaimnya sebesar Rp141,65 triliun atau turun sebesar 5,33% YoY.

Sementara itu, asuransi non-komersial mencakup Taspen (JKK, JKM), Asabri (JKK,JKM), BPJS Kesehatan (Badan, JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan, JKK, JKM, JKP). Per Agustus 2025, nilai premi asuransi ini mencapai Rp127,19 triliun, tumbuh 5,71% YoY. Sementara itu, nilai klaimnya melebihi pendapatan premi yakni Rp130,61 triliun.

Sebagai informasi, pada Agustus 2025 ini masih ada 35 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026. Besaran ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016.

Dalam industri perasuransian, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan sepanjang semester I/2025 naik 3,2% YoY menjadi Rp12,2 triliun. Dijelaskan bahwa hal ini dipicu oleh inflasi biaya medis.

Adapun, teranyar regulator sedang menggodok POJK baru yang menggantikan SEOJK No.7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan yang sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026 dan akhirnya ditunda.

Salah satu hal yang dibahas adalah penurunan tanggungan peserta asuransi kesehatan dalam skema co-payment, yang tadinya 10% menjadi 5% dari total pengajuan klaim. Selain itu, co-payment diubah nama menjadi risk sharing.

Selain mengenai asuransi kesehatan, pemerintah bersama industri perasuransian dan reasuransi sedang menyiapkan produk asuransi parametrik bencana alam yang ditargetkan akan rilis 2026. Produk ini disebut memiliki keunggulan bisa dicairkan dalam waktu 7-14 hari.

Industri Pinjaman Daring (Pindar)

Berdasarkan data OJK pada periode November 2024 hingga Agustus 2025 rata-rata total nilai pinjaman atau outstanding pembiayaan di industri pindar mencapai Rp81,05 triliun. Outstanding pembiayaan terbanyak ada pada Agustus 2025 sebesar Rp87,61 triliun atau tumbuh 21,62% secara (year on year/YoY).

Bila menilik pertumbuhan outstanding pembiayaan di pindar, paling besar terjadi pada Februari 2025 yang mencapai 31,06% atau senilai Rp80,07 triliun. Sementara itu, pertumbuhan terkecil terjadi pada data anyar yakni Agustus 2025. Meski begitu, tren ini konsisten tumbuh setiap bulannya.

Kemudian, selama setahun periode Prabowo-Gibran ini tingkat wanprestasi (TWP90) alias kredit macet di fintech lending selalu dalam kondisi terjaga atau jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 5%.

Adapun, per Agustus 2025 TWP90 di industri pindar berada di level 2,60%. Sementara itu, paling rendah pernah terjadi di November 2025 dan Januari 2025 sebesar 2,52%, sedangkan yang terbesar terjadi pada Mei 2025 yakni 3,19%.

Di lain sisi, hingga kini masih ada 9 dari 96 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan modal Rp12,5 miliar sebagaimana tercantum dalam POJK No.40/2024. Kesembilan perusahaan ini disebut telah menyampaikan action plan kepada regulator.

Lebih jauh, sejak 2017 hingga saat ini OJK telah menghentikan atau memblokir 13.229 entitas ilegal, yang mana 11.166 di antaranya merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal. Bila dirincikan lagi, semasa era Prabowo-Gibran pada awal tahun ini hingga 30 September 2025, OJK telah menghentikan 1.556 pinjol ilegal.

Tak sampai di situ, pada 26 September 2025 kemarin OJK beserta stakeholder terkait berhasil menangkap dan memulangkan buronan mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya Adrian Gunadi ke Indonesia. Sebagai informasi, Adrian melakukan penghimpunan dana masyarakat Rp2,7 triliun di platform pinjol investree dengan melanggar ketentuan. Dengan begitu, dia menjadi tahanan OJK yang ditahan di Bareskrim Polri.

Teranyar, dunia pindar kini ramai lagi dengan dugaan gagal bayar. OJK menyampaikan pihaknya sedang mengawasi ketat PT Dana Syariah Indonesia, terkait dengan dugaan permasalahan kesulitan penarikan dana oleh lender.

Direktur Utama Dana Syariah Taufiq Aljufri mengungkapkan penundaan pengembalian dana kepada lender disebabkan oleh kondisi bisnis yang membuat para peminjam (borrower) kesulitan membayar, sehingga ketersediaan dana untuk pengembalian kepada lender terbatas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait perbedaan data dana mengendap perbankan di daerah dengan Bank Indonesia (BI) malah menimbulkan kecurigaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan, perbedaan data yang ditunjukkan Tito justru menggambarkan adanya kesalahan Pemda dalam melakukan pencatatan kasnya sendiri, karena BI sebetulnya mencatat data uang di perbankan sudah sesuai dengan sistem seluruh bank.

Per September 2025, Tito mengatakan, dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun, sedangkan berdasarkan catatan BI mencapai Rp 233 triliun lebih, yang berarti ada selisih sekitar Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

"Jadi itu musti diinvetigasi ke mana yang selisih Rp 18 triliun itu. Tapi enggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu sudah bagus untuk menggerakkan ekonomi daerah, jadi kuncinya di situ. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan ditaruh di Bank Jakarta," ucap Purbaya.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)