#30 tag 24jam
Prabowo Dapat Laporan, Ada Temuan Uang Koruptor Rp39 Triliun
Presiden Prabowo mengungkap temuan Rp39 triliun dana koruptor di bank, diduga ditinggal kabur ke luar negeri. Satgas PKH setorkan Rp10,27 triliun ke kas negara. [402] url asal
#prabowo-laporan-koruptor #uang-koruptor-39-triliun #koruptor-kabur-luar-negeri #satgas-pkh-denda #penguasaan-kawasan-hutan #denda-administrasi-hutan #uang-koruptor-rekening #dana-koruptor-indonesia
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/05/26 19:03
v/220600/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap laporan bahwa terdapat sekitar Rp39 triliun milik koruptor atau pelaku kriminal di rekening perbankan. Pemilik dana tersebut diduga kabur ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.
Prabowo mengaku senang terkait setoran Satgas PKH sebesar Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara. Dia pun menjelaskan bahwa dapat bisikan bahwa bulan depan, Satgas PKH pun akan menyetor Rp11 triliun dari denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan.
"Saya juga dapat laporan bahwa ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal," katanya.
Dia menjelaskan bahwa para koruptor meninggalkan dananya itu dan lari dari Indonesia.
"Itu mungkin entah [koruptor] sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya enggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut sudah sekian tahun tidak diurus," jelasnya.
Menurutnya, sudah sekian tahun dana koruptor tidak diurus. Koruptor pun tidak datang. Alhasil, pemerintah pun memindahkan dana tersebut untuk keperluan rakyat.
Sementara itu, dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.
"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Uang 10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.
Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.
Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.
"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.
Prabowo Sebut Banyak Pihak Tak Suka Satgas PKH Setelah Setor Denda Rp10,27 Triliun
Satgas PKH, dibentuk sejak 2025, menyetor Rp10,27 triliun ke kas negara dari denda penguasaan hutan, meski banyak pihak tidak menyukainya. Prabowo apresiasi. [390] url asal
#prabowo-satgas-pkh #satgas-pkh-denda #denda-triliun-satgas #penguasaan-kawasan-hutan #satgas-pkh-2025 #prabowo-apresiasi-satgas #satgas-pkh-tidak-disukai #denda-administrasi-hutan #jaksa-agung-burhanu
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/05/26 16:33
v/220409/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menilai banyak pihak tidak menyukai keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas yang dibentuk sejak 2025 tersebut telah menyetorkan dana triliunan rupiah ke kas negara dari hasil penagihan denda.
Terbaru, Satgas PKH kembali menyetorkan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.
Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Menurutnya, satgas tersebut dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari penguasaan yang tidak sah.
Namun, seiring meningkatnya nilai denda yang berhasil ditarik, Prabowo menilai keberadaan Satgas PKH justru tidak disukai oleh sejumlah pihak.
"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit-bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH, Rabu (13/5/2026), di Kejaksaan Agung RI.
Meski demikian, Prabowo menilai dana yang disetor Satgas PKH saat ini baru sebagian kecil dari kekayaan negara yang berhasil diselamatkan.
"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa dana Rp10,27 triliun yang disetorkan bukan sekadar bagian dari seremoni, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH dalam menjaga kepentingan nasional.
"Pada hari ini tumpukan uang ini di depan kita bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Burhanuddin.
Dana Rp10,27 triliun tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.
Selain penagihan denda, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali lahan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Pada sektor perkebunan sawit, luas lahan yang dikuasai kembali mencapai 5,88 juta hektare, sedangkan di sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.
Dari hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH menyerahkan lahan kawasan hutan tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan total luasan mencapai 2,37 juta hektare.
"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)