Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan mendorong digitalisasi koperasi dan pedagang pasar, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor pasar tradisional.

Sejumlah program telah disiapkan mulai dari layanan perbankan digital, digitalisasi retribusi pasar, hingga penyaluran pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang anggota koperasi.

Selain itu, BTN membuka peluang penyaluran pembiayaan lain, termasuk kredit produktif bagi pedagang pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis pasar tradisional.

"Melalui kolaborasi dengan Inkoppas, BTN tidak hanya menghadirkan layanan transaksi digital, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi pedagang anggota koperasi agar kapasitas usaha mereka meningkat secara berkelanjutan," kata Nixon.

Sementara itu, Ketua Umum Inkoppas, Yudianto Tri mengatakan bahwa digitalisasi dan akses pembiayaan kini menjadi kebutuhan utama pedagang pasar di tengah transformasi ekonomi digital.

Melalui kemitraan ini, Inkoppas berharap anggota koperasi dan pedagang pasar mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari pembayaran digital, pengelolaan transaksi, hingga pembiayaan usaha.

Kerja sama BTN dan Inkoppas juga mencakup digitalisasi pengelolaan pasar di antaranya digitalisasi retribusi dan integrasi sistem pembayaran agar transaksi lebih transparan, efisien, serta terdokumentasi dengan baik.

Rekam jejak transaksi digital tersebut dinilai penting karena dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur kepada pedagang.

Inisiatif yang disiapkan meliputi pemasangan QRIS Bale Merchant dan mesin EDC untuk memudahkan pembayaran. Selain itu, akan dibuka Bale Agen di koperasi maupun pengelola pasar guna memperluas layanan perbankan.

BTN juga menyiapkan layanan community apps bagi anggota koperasi dan pedagang pasar, yang diharapkan dapat menunjang aktivitas usaha sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berbasis komunitas.

Melalui kerja sama ini, BTN dan Inkoppas akan terus mengeksplorasi berbagai peluang pengembangan, mulai dari digitalisasi koperasi hingga penyediaan layanan keuangan yang lebih komprehensif.

Menurut kedua belah pihak, sinergi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pasar tradisional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi jutaan pedagang di Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah telah digunakan oleh 267 pemerintah daerah (pemda) dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar sejak diluncurkan pada 2022.

Sebagai informasi, KKI merupakan instrumen pembayaran yang diperuntukkan bagi unit kerja pemerintahan untuk melakukan transaksi belanja barang atau jasa dengan sumber dana berasal dari anggaran negara (APBN/APBD).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa KKI merupakan salah satu inovasi sistem pembayaran yang memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Selain KKI, ia mencatat berbagai Pemda juga telah memanfaatkan QRIS untuk mendorong penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Peran Pemda dinilai sangat penting dalam implementasi transformasi digital di daerah agar berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Untuk itu, BI bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) terus mendorong peningkatan kapasitas Pemda dalam memperkuat implementasi ETPD, sekaligus mendorong digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu inisiatif yang ditempuh adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD).

BI menyampaikan, KATALIS P2DD merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

KATALIS P2DD dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama antar Pemda di mana pada tahun ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan kapasitas dan literasi sumber daya manusia (SDM) pemda, penguatan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antardaerah, serta standardisasi sistem guna mendorong interoperabilitas dan mencegah layanan digital yang belum terintegrasi.

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD Ferry Irawan menyampaikan bahwa sepanjang 2025, kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

Hal ini tecermin dari 511 Pemda (93,6 persen) yang telah memperluas kanal pembayaran digital pajak, retribusi, dan belanja melalui pemanfaatan QRIS, uang elektronik, serta kerja sama dengan e-commerce.

Ke depan, kebijakan P2DD 2026 diarahkan untuk memperkuat ekosistem digital daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan, serta mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak.

“Forum Katalis P2DD diharapkan dapat mewujudkan berbagai upaya kolaboratif, langkah strategi yang implementatif, dan menjadi forum knowledge sharing untuk pertukaran praktik baik dalam rangka pengawalan program-program prioritas Pemerintah,” kata Ferry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tata kelola yang kuat, sinergi lintas sektor, inovasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi.

Hal itu disampaikan Perry di hadapan perwakilan dari 56 negara anggota Islamic Development Bank (IsDB) dalam forum IsDB Townhall Strategic Lecture on Digital Transformation di Jeddah, Arab Saudi.

Perry, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat, menjelaskan bahwa transformasi sistem pembayaran Indonesia melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) telah membawa perubahan nyata.

Penguatan QRIS, BI-FAST, serta konektivitas pembayaran lintas batas mendorong transaksi yang lebih cepat dan efisien sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat.

Ke depan, BI terus melangkah menuju Integrated Digital Central Bank melalui pemanfaatan data dan kecerdasan artifisial, digitalisasi proses pengambilan keputusan, serta penguatan tata kelola dan budaya kerja digital guna menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan operasional yang semakin efisien.

Pengalaman transformasi digital BI, termasuk pengembangan QRIS dan BI-FAST, diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara anggota IsDB untuk direplikasi untuk mendorong penguatan proses dan organisasi yang lebih agile.

Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser mengapresiasi kepemimpinan Indonesia, khususnya BI, dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah global.

Apresiasi tersebut tercermin dalam pengembangan sejumlah proyek prioritas IsDB di Indonesia, terutama di sektor kesehatan.

Dalam pertemuan, IsDB juga menyatakan komitmennya untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang serta mendukung pengembangan konektivitas sistem pembayaran.

Adapun rangkaian kegiatan selama di Jeddah diawali dengan pertemuan bilateral antara Gubernur Perry selaku Alternate Governor IsDB dari Indonesia dan Presiden IsDB guna memperkuat kerja sama kedua institusi.

Dalam pertemuan tersebut, Perry menegaskan komitmen Indonesia sebagai mitra strategis IsDB, termasuk melalui peran Indonesia sebagai salah satu pemegang investasi sukuk IsDB dan kontributor modal terbesar.

Kerja sama ini akan terus diperkuat melalui kolaborasi yang lebih konkret dalam mendorong transformasi digital dan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan kemaslahatan bersama bagi negara-negara anggota.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Hal ini memudahkan siapa pun, termasuk yang ingin memulai usaha sampingan di bulan Ramadhan, untuk menerima pembayaran nontunai secara cepat, aman, dan praktis,

Jakarta (ANTARA) - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group, kode emiten: GOTO) memberikan kemudahan kepada nasabah, khususnya pelaku usaha, untuk membuat QRIS pembayaran melalui aplikasi GoPay agar mereka dapat menerima transaksi nontunai dari konsumen.

Para pelaku usaha sebelumnya hanya dapat membuat QRIS melalui aplikasi GoPay Merchant, tidak bisa menggunakan aplikasi GoPay. Dengan kemudahan tersebut, mereka tidak perlu lagi mengunduh dua aplikasi berbeda untuk bisa menerima pembayaran dari pelanggan.

“Hal ini memudahkan siapa pun, termasuk yang ingin memulai usaha sampingan di bulan Ramadhan, untuk menerima pembayaran nontunai secara cepat, aman, dan praktis,” ujar Head of GoPay Merchant Services Haryanto Tanjo di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, sejak diluncurkan dua tahun lalu, aplikasi GoPay Merchant telah digunakan oleh lebih dari 4 juta nasabah.

Ia mengatakan, fitur ‘QRIS buat Jualan’ yang dikembangkan oleh pihaknya tersebut mendukung efisiensi pengelolaan usaha para nasabah dengan pendaftaran yang cepat, kemampuan untuk menerima pembayaran dari semua bank dan e-wallet tanpa biaya, serta pencairan dana setiap jam untuk menjamin kelancaran arus kas usaha.

Haryanto menuturkan, nasabah bisa mendapatkan ‘QRIS buat Jualan’ dengan sangat mudah, yakni pengguna hanya perlu mendaftar melalui aplikasi GoPay, melengkapi data usaha, dan menjalani proses verifikasi.

Setelah terverifikasi, QRIS siap digunakan untuk berjualan. Pengguna juga dapat langsung melihat riwayat transaksi dan ringkasan pendapatan, sehingga lebih mudah dalam mengelola dan memantau bisnis.

“Setelah mengaktifkan fitur ini di aplikasi GoPay, pengguna akan memiliki dua dompet terpisah untuk kebutuhan personal dan usaha, sehingga pengelolaan keuangan lebih rapi dan mudah,” ucap Haryanto Tanjo.

Upaya GoTo Group untuk mendorong inklusivitas teknologi finansial agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui inovasi ‘QRIS buat Jualan’ tersebut sejalan dengan program Bank Indonesia (BI).

Pada 2026, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menargetkan peningkatan digitalisasi pembayaran hingga mencapai 17 miliar transaksi digital dengan 60 juta pengguna QRIS, yang 45 juta pengguna di antaranya berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC), Kamis (30/10/2025).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan teknologi finansial, khususnya dalam menghadirkan kemudahaan layanan transaksi lintas negara.

Melalui kerja sama ini, nasabah bank-bank di Korea Selatan akan dapat melakukan penarikan tunai tanpa kartu di jaringan ATM Bank Woori Saudara, hanya dengan kode OTP yang dihasilkan dari aplikasi mobile banking nasabah.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem transaksi lintas negara yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi, sejalan dengan tren digitalisasi sistem pembayaran global.

Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang inovatif, inklusif, dan aman, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional.

"Ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung digitalisasi dan kenyamanan di industri perekonomian dan pariwisata, sekaligus turut memberdayakan masyarakat di era digital," kata Armand, dikutip Minggu (2/11/2025).

Sementara itu, CEO Bank Woori Saudara Kim Eungchul mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi jembatan hubungan baik antara Indonesia dengan Korea Selatan.

'Kami berharap layanan ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi serta memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan," katanya.