Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama Direction Generale de l'Aviation Civile (DGAC) Prancis memperkuat kerja sama teknis penerbangan sipil melalui penandatanganan Annex V.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan penandatanganan Annex V merupakan langkah strategis dalam memperbarui dan memperkuat kerangka kerja sama teknis antara Indonesia dan Prancis, sejalan dengan dinamika kebutuhan sektor penerbangan sipil yang terus berkembang.

"Annex V ini menjadi wujud nyata komitmen kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil melalui penguatan kapasitas pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran keahlian dan praktik terbaik," kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan Annex V dilakukan secara sirkular, di mana Direktur Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia menandatangani dokumen tersebut pada 3 Desember 2025 di Jakarta, dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Prancis pada 17 Desember 2025 di Paris, Prancis.

Annex V merupakan turunan dari Technical Cooperation Agreement (TCA) yang telah disepakati pada 2019 dan berfungsi sebagai kerangka kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan teknis di bidang penerbangan sipil antara kedua negara.

"Dengan diberlakukannya Annex V, maka Annex IV yang sebelumnya menjadi dasar kerja sama teknis dinyatakan tidak berlaku lagi," ujar Lukman.

Ruang lingkup kerja sama dalam Annex V mencakup antara lain penguatan sistem pengawasan keselamatan penerbangan sipil, peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbangan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Ditjen Hubud Indonesia dan DGAC Prancis.

Kerja sama itu juga mendukung implementasi standar dan rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing penerbangan sipil nasional, sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang sejalan dengan praktik terbaik global," tambah Lukman.

Annex V berlaku untuk jangka enam bulan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua otoritas penerbangan sipil dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Melalui kerja sama ini, Ditjen Hubud menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan internasional yang strategis guna mewujudkan sistem penerbangan sipil Indonesia yang selamat, aman, andal, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan inspeksi kesiapan operasional bandar udara dalam rangka penyelenggaraan angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di 257 bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan inspeksi bandar udara ini dilakukan oleh inspektur Bandar Udara kantor pusat bersama dengan inspektur bandar udara Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) I sampai X.

Lukman mengatakan inspektur Bandar Udara kantor pusat melaksanakan inspeksi di 12 bandar udara (Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Lede Kalumbang, Bandar Udara Betoambari, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Depati Amir, Bandar Udara Silampari, Bandar Udara Kalimarau, Bandar Udara Sultan Babullah, dan Bandar Udara H.Asan Sampit). Lukman mengatakan inspektur Bandar Udara Kantor OBU melaksanakan inspeksi di 245 bandar udara pada masing-masing wilayah kerjanya.

"Unsur utama pelaksanaan inspeksi difokuskan pada sisi udara (Runway, Taxiway, Apron, Alat Bantu Visual, sistem kelistrikan dan pelayanan darurat termasuk juga pemeriksaan sistem dan fasilitas drainase) serta pemeriksaan sisi darat (terminal penumpang), selain itu kesiapan inspektur juga menjadi unsur penting pelaksanaan inspeksi," ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Lukman menyebut hasil evaluasi dari inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur Bandar Udara nantinya akan rekap dan diserahkan kepada Direktur Bandar Udara dan Kepala Kantor OBU. Lukman menyampaikan hasil dari inspeksi para inspektur ini harus ditindaklanjuti oleh unit penyelenggara bandar udara terkait, sehingga pada saat pelaksanaan Nataru semua berjalan dengan lancar, aman dan selamat.

"Untuk kewaspadaan cuaca ekstrem dan bencana alam, Ditjen Hubud telah memberikan arahan dan kebijakan kepada Kepala OBU, Kepala UPBU dan stakeholders penerbangan," sambung Lukman.

Lukman menyampaikan pihaknya meminta pejabat terkait meningkatkan kewaspadaan operasional terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam; menyampaikan informasi perubahan cuaca, kondisi runway, dan informasi keselamatan penerbangan kepada pilot; melakukan pengamatan runway secara berkala, mencegah dan membersihkan potensi bahaya (FOD/condaminants); berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan penerbangan.

Lukman meminta para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, bencana alam dan keadaan darurat demi menjaga keselamatan, keamanan dan pelayanan; berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait apabila terjadi bencana alam untuk penanganan cepat dan teratur; melaporkan segera kepada Dirjen Hubud dan jajaran apabila terjadi incident/accident/serious accident atau kejadian signifikan lainnya.

"Kami berharap pelaksanaan angkutan udara Nataru kali ini dapat memberikan kesan yang baik, perjalanan yang nyaman, selamat dan aman," kata Lukman.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan darurat untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat terdampak.

“Kami turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, kami mengirimkan bantuan langsung ke lokasi terjadinya bencana," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, obat-obatan, hingga alat personal hygiene. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat King Air registrasi PK-CAQ dan PK-CAN milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

"Penyaluran bantuan itu dilakukan sejak 29 November hingga 1 Desember 2025," ujarnya.

Bantuan disalurkan melalui tiga UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Ditjen Hubud yakni UPBU Malikussaleh, UPBU Rembele, dan UPBU Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

Selain mengirimkan bantuan, pesawat milik BBKFP juga sekaligus menjemput pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah II - Medan yang terisolasi akibat banjir dan jalan yang terputus saat bertugas di Lhokseumawe, Aceh.

Tidak hanya dari kantor pusat, KOBU Wilayah II - Medan dan UPBU di wilayah kerja OBU II juga turut mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam di wilayah Sibolga dan Lhokseumawe menggunakan pesawat milik BBKFP.

Pada kesempatan itu, PLN Kota Medan juga turut mengirimkan bantuan bagi para pegawainya di wilayah kerja yang terdampak bencana alam.

Selain KOBU Wilayah II - Medan, KOBU Wilayah VI - Padang juga turut melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pakaian layak pakai dan sembako kepada korban bencana alam di wilayah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatra Barat.

Sebelumnya Kantor UPBU Kelas III Aek Godang juga turut peduli terhadap masyarakat Sipirok-Tapanuli Selatan yang terdampak bencana alam dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial berupa pemberian makanan.

Kegiatan itu, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan menjadi penguat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini, Ditjen Hubud tengah mendata seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Hubud khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah II - Medan dan Wilayah VI - Padang yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk dapat dikirimkan bantuan.

“Semoga bantuan kecil yang kami kirimkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami berharap hal ini juga mendorong pihak lainnya untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan,” kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti arahan Kelaikudaraan Darurat (Emergency Airworthiness Directive/EAD) yang dikeluarkan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) terkait software komputer Aileron Elevator (ELAC) "layak pakai" yang harus dimiliki pesawat Airbus 320 yang beroperasi di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa Menyampaikan Ditjen Hubud telah melakukan pemeriksaan dan downgrade software ELAC B 104 pada pesawat Airbus 320.

"Ditjen Hubud sudah menerbitkan perintah kelaikudaraan (Airworthiness Directives) dalam rangka menjaga keselamatan penerbangan khususnya pesawat Airbus A320 yang beroperasi di indonesia dan memastikan pesawat telah memiliki komputer kendali Aileron Elevator (ELAC) yang "layak beroperasi" sebelum melaksanakan penerbangan berikutnya" ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Lukman menambahkan pihak maskapai sudah melakukan tindakan perbaikan terhadap pesawat A320 yang terdampak EAD. Evaluasi/pemeriksaan terhadap hasil perbaikan juga telah dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan (Airworthiness Inspector) dan Inspektur Operasi Pesawat udara (Flight Operation Inspector) Ditjen Hubud, dengan hasil telah memenuhi keselamatan penerbangan.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan apresiasi kepada maskapai yang terdampak atas penyelesaian masalah ini dengan baik tanpa mengganggu operasional penerbangan nasional," kata Lukman.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melaporkan, seluruh pesawat A320 yang terdampak recall Airbus telah seluruhnya tuntas diperbaiki.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, pihaknya telah menindaklanjuti arahan Kelaikudaraan Darurat (Emergency Airworthiness Directive/EAD) yang dikeluarkan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA).

Hal tersebut terkait software atau perangkat lunak komputer Aileron Elevator (ELAC) 'laik pakai' yang harus dimiliki pesawat Airbus 320 yang beroperasi di Indonesia

“Ditjen Hubud memastikan pesawat telah memiliki ELAC yang laik beroperasi sebelum melaksanakan penerbangan berikutnya" ujar Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

Lukman menjelaskan, dalam prosesnya Ditjen Hubud telah melakukan pemeriksaan dan downgrade softwareELAC B 104 pada pesawat Airbus 320.

Pihak maskapai pun sudah melakukan tindakan perbaikan terhadap pesawat A320 yang terdampak EAD.

Evaluasi/pemeriksaan terhadap hasil perbaikan juga telah dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan (Airworthiness Inspector) dan Inspektur Operasi Pesawat udara (Flight Operation Inspector) Ditjen Hubud, dengan hasil telah memenuhi keselamatan penerbangan.

Ditjen Hubud sudah menerbitkan perintah kelaikudaraan (Airworthiness Directives) dalam rangka menjaga keselamatan penerbangan khususnya pesawat Airbus A320 yang beroperasi di Indonesia.

Perbaikan ini pun dilakukan dengan baik tanpa mengganggu operasional penerbangan nasional.

Pada Sabtu (29/11/2025), sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320.

Sebanyak enam maskapai Indonesia—Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia AirAsia, Pelita Air, dan Transnusa—mengoperasikan total 207 pesawat A320. Dari jumlah itu, 143 unit sedang beroperasi. Sebanyak 38 pesawat atau sekitar 26 persen dari armada yang beroperasi terdampak instruksi ini.

Perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang.

Kami menyiapkan rencana operasi khusus untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan operasi khusus guna mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat menjelang angkutan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta memastikan layanan aman, selamat, dan nyaman.

"Kami menyiapkan rencana operasi khusus untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, posko pemantauan Natal dan tahun baru akan dibuka mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, di Kantor Pusat Kemenhub, yang memantau kegiatan di 257 bandara seluruh Indonesia.

“Kami memperkirakan jumlah penumpang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, baik untuk rute domestik dan internasional,” ujar Lukman.

Untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Ditjen Hubud memproyeksikan kebutuhan 326 pesawat terdiri dari 286 pesawat jet dan 40 pesawat propeller.

Saat ini, total armada pesawat udara di Indonesia mencapai 560 unit, dengan 366 pesawat siap beroperasi dan 194 dalam perawatan. Maskapai dengan jumlah armada terbanyak, antara lain Lion Air (97 unit), Wings Air (77 unit), dan Garuda Indonesia (81 unit).

Puncak arus keberangkatan Natal diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025, sementara arus balik terbesar akan terjadi pada 3-4 Januari 2026.

Bandara tersibuk diprediksi meliputi Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), dan Juanda (Surabaya). Untuk rute internasional, pergerakan tertinggi akan terjadi dari dan menuju Singapura dan Kuala Lumpur.

Lukman juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh operator penerbangan dan bandara dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta pelayanan penumpang.

“Kami sudah menyiapkan contingency plan dan pedoman bandara siaga bencana untuk menghadapi kondisi darurat,” katanya menegaskan.

Selain itu, pemerintah bersama operator penerbangan juga memberikan berbagai insentif untuk menekan tarif tiket pesawat selama periode Natal dan tahun baru, termasuk diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket ekonomi, pengurangan biaya layanan bandara, dan penurunan harga avtur di 37 bandara.

“Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026 dan periode penerbangan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Semoga ini menjadi kado terbaik bagi para penumpang di musim liburan kali ini,” kata Lukman pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan keselamatan transportasi udara melalui sosialisasi tata cara pelaporan mandatory occurrence report (MOR) dan voluntary reporting system (VRS) bagi seluruh penyedia jasa penerbangan nasional.

"Aspek keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar," kata Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Gali Sarjono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menekankan hal itu saat membuka Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Mandatory Occurrence Report (MOR) dan Voluntary Reporting System (VRS) bagi penyedia jasa penerbangan di Indonesia periode ke-II Tahun 2025, yang diselenggarakan pada 30–31 Oktober 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Gali mengatakan komitmen dalam penguatan keselamatan transportasi udara diwujudkan melalui penerapan state safety programme (SSP) yang menjadi mandat dari International Civil Aviation Organisation (ICAO) kepada setiap negara anggotanya, termasuk Indonesia.

"Melalui program ini, pemerintah memastikan seluruh penyedia jasa penerbangan menerapkan safety management system (SMS) secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Gali.

Lebih lanjut, Gali menjelaskan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan SSP adalah tersedianya sistem pelaporan keselamatan yang efektif dan dapat dipercaya.

Ia mengatakan MOR merupakan sistem pelaporan wajib atas kejadian yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, mulai dari insiden, insiden serius, hingga kecelakaan yang membutuhkan tindak lanjut untuk menjaga keselamatan operasi penerbangan.

Sementara itu, VRS memberikan kesempatan kepada personel penerbangan untuk melaporkan secara sukarela potensi bahaya dan penyimpangan prosedur yang berisiko terhadap keselamatan penerbangan.

"Kedua sistem ini saling melengkapi, MOR berfungsi sebagai sarana korektif, sedangkan VRS berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan," kata Gali.

Sosialisasi Tata Cara Pelaporan MOR dan VRS bagi penyedia jasa penerbangan di Indonesia dihadiri 111 peserta secara hibrid (luring dan daring) oleh perwakilan-perwakilan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - X, seluruh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Bandara Khusus.

Selain itu, Water Aerodrome, Heliport, Perum LPPNPI, maskapai penerbangan, penyelenggara bandara, sekolah penerbangan, Badan Usaha Pemeliharaan Pesawat Udara, serta penyedia layanan teknis penanganan pesawat udara di darat.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga turut hadir sebagai narasumber bersama beberapa Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

"Saya berharap kita memiliki pemahaman yang sama dan semangat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keselamatan serta membangun sistem pelaporan yang terbuka dan berorientasi pada penguatan budaya keselamatan secara berkelanjutan," kata Gali.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025