Kementerian Perhubungan membuka ruang kenaikan biaya tambahan tiket pesawat atau fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas menyusul lonjakan harga avtur dalam beberapa waktu terakhir.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) akibat fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan penyesuaian fuel surcharge dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai di tengah kenaikan harga bahan bakar penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan," ujar Lukman dalam keterangan resmi, Rabu (14/5).

Dalam aturan tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditentukan penyedia bahan bakar penerbangan. Persentasenya berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, tergantung kondisi harga avtur yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026, rata-rata harga avtur tercatat mencapai Rp29.116 per liter. Dengan kondisi itu, maskapai penerbangan domestik diperbolehkan mengenakan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan.

Ketentuan tersebut mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026.

Meski demikian, Kemenhub menegaskan komponen fuel surcharge bukan tarif dasar tiket pesawat, melainkan biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan.

Karena itu, maskapai wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah dari tarif dasar (basic fare) agar penumpang dapat melihat rincian biaya tiket secara transparan.

Lukman juga menegaskan maskapai tetap wajib menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat meski terdapat penyesuaian biaya tambahan akibat kenaikan harga avtur.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan tidak memberatkan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

Dengan berlakunya aturan baru ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang fuel surcharge resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah isu yang beredar terkait Indonesia menghentikan sementara penerbangan ke luar negeri imbang perang Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran.

"Menanggapi pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait dihentikannya seluruh penerbangan internasional karena terdampak dinamika situasi di kawasan Timur Tengah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan bahwa berita tersebut tidak benar," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.

Lukman menjelaskan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus memantau secara intensif perkembangan operasional penerbangan internasional yang terdampak dinamika situasi di kawasan Timur Tengah.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berupaya memastikan penanganan penumpang berjalan dengan baik, aman, dan terkoordinasi.

"Hingga tanggal 17 Maret 2026 pukul 10.30 WIB, terdapat dua pesawat yang masih berstatus stranded di Indonesia, masing-masing 1 (satu) unit di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan 1 (satu) unit di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang keduanya dioperasikan oleh Qatar Airways," ucap Lukman.

Seiring dengan mulai dibukanya kembali wilayah udara Uni Emirat Arab, sejumlah maskapai telah mengoperasikan penerbangan secara terbatas. Emirates telah melaksanakan penerbangan terbatas dari dan menuju Jakarta dan Denpasar.

Meski begitu, Kemenhub mengakui operasional sempat terdampak oleh gangguan pada fasilitas fuel farm di Bandar Udara Dubai pada Senin (16/3) yang menyebabkan keterlambatan dan penyesuaian jadwal penerbangan.

"Penanganan penumpang terdampak terus dilakukan, termasuk melalui pengangkutan penumpang stranded secara bertahap," tutur Lukman.

Etihad Airways jadi maskapai lain yang mengoperasikan penerbangan terbatas dan merencanakan peningkatan frekuensi penerbangan sebagai bagian dari langkah kontinjensi, khususnya untuk rute Jakarta dan Denpasar menuju Abu Dhabi.

Sementara itu, Qatar Airways telah melaksanakan penerbangan repatriasi sejak 8 Maret 2026 dan secara bertahap membuka kembali layanan penerbangan terbatas dari Jakarta.

"Penanganan penumpang terdampak, termasuk jemaah umrah, telah dilakukan melalui mekanisme pengembalian dana, penjadwalan ulang, maupun pengalihan ke maskapai lain. Per tanggal 16 Maret 2026, tidak terdapat lagi penumpang stranded di Jeddah yang ditangani oleh Qatar Airways," kata Lukman.

Di sisi lain, sejumlah maskapai yang melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi seperti Saudi Arabian Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Flyadeal tetap beroperasi normal dan tidak terdampak konflik. Selain itu, penerbangan tidak langsung melalui negara ketiga yang dioperasikan oleh berbagai maskapai internasional juga telah kembali berjalan normal dan siap mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas penerbangan sipil, operator bandara, dan maskapai, guna memastikan kelancaran operasional penerbangan serta memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada seluruh penumpang," ujar Lukman.

"Masyarakat diimbau untuk senantiasa memantau informasi resmi dari maskapai dan otoritas terkait serta menyesuaikan rencana perjalanan sesuai dengan perkembangan situasi terkini."

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan kronologi jatuhnya pesawat charter pengangkut BBM Pelita Air di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis (19/2).

"Pesawat jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA tahun pembuatan 2013, nomor seri 802-0494, yang dioperasikan oleh Pelita Air Service khusus untuk pengangkutan BBM ke daerah terpencil, dilaporkan mengalami kecelakaan dalam penerbangan rute Long Bawan - Tarakan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa dalam keterangan resmi.

Lukman mengungkapkan pesawat nahas itu berangkat dari Bandar Udara Long Bawan pada pukul 04.10 UTC (12.10 WITA) menuju Bandar Udara Tarakan dengan membawa muatan BBM Pertamina dengan estimasi waktu kedatangan di Tarakan pada pukul 05.15 UTC (13.15 WITA).

"Pilot menyampaikan kepada petugas ATC Tarakan waktu perkiraan pesawat Abeam Malinau pada pukul 04.24 UTC (12.24 WITA), namun pada pukul 04.20 UTC (12.20 WITA), diterima sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) dari pesawat tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data awal, penyebab kejadian kecelakaan pesawat yang mengangkut 1 (satu) orang crew yaitu pilot saat ini masih dalam penyelidikan.

"Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Dari sisi kelaikudaraan, sambung Lukman, pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026. Adapun total pemeriksaan jam terbang pesawat mencapai 3.303 jam.

Lukman memastikan Ditjen Hubud Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik.

Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi berwenang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan mengimbau semua pihak untuk menunggu informasi resmi yang terverifikasi," ujar Lukman.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperkuat keamanan penerbangan perintis di wilayah Papua, pasca insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah (TMH) - Danawage/Koroway Batu (DNW) pada 11 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menegaskan bahwa penerbangan perintis merupakan layanan vital dalam mendukung konektivitas masyarakat Papua sehingga perl dibeikan perhatian serius.

"Khususnya untuk akses kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta mobilitas dasar masyarakat di wilayah terpencil, sehingga keamanannya sangat krusial dan harus dijaga," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Menyikapi kejadian penembakan pesawat Smart Cakrawala Aviation tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan bahwa ada tiga poin utama yang akan dilakukan ke depannya. Pertama, operator yang menghentikan penerbangan karena alasan keamanan tidak akan dikenakan sanksi.

Kedua, penerbangan perintis tetap dapat dilaksanakan dengan memastikan kondisi keamanan bandara tujuan terpenuhi, dan ketiga, operator diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penilaian keamanan dan memutuskan keberlanjutan operasional demi keselamatan.

Lukman memastikan akan terus berkoordinasi dengan para operator penerbangan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam operasional di daerah rawan keamanan, mengingat kondisi saat ini termasuk dalam kategori risiko ekstrem.

Guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, saat ini Ditjen Hubud telah menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 (sebelas) bandara/satpel/lapter yang rawan keamanan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," ujar Lukman.

Daftar bandara yang dihentikan sementara operasionalnya adalah:

• ⁠Satpel Koroway Batu• ⁠⁠Bandara Bomakia• ⁠⁠Satpel Yaniruma• ⁠⁠Satpel Manggelum• Lapter Kapiraya• ⁠⁠Lapter Iwur• ⁠⁠Lapter Faowi• Lapter Dagai• ⁠⁠Lapter Aboy• ⁠⁠Lapter TerapluLapter Beoga

Selain itu, terdapat 5 (lima) bandara dengan situasi rawan terkendali, namun terdapat pengamanan dari aparat TNI/Polri sehingga operasional penerbangan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi daerahnya, yaitu:

• ⁠Bandara Kiwirok• ⁠⁠Bandara Moanamani• ⁠Satpel Sinak di Ilaga• ⁠⁠Satpel Agandugume di Ilaga- Bandara Illu.

Pasca kejadian penembakan, Ditjen Hubud Kemenhub juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis, berupa:

1. Penyampaian surat resmi kepada TNI/Polri guna peningkatan pengamanan di wilayah tertentu;2. Instruksi kepada seluruh Koordinator Wilayah penerbangan perintis untuk melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan;3. Integrasi isu keamanan dalam safety assessment tahunan di wilayah Papua;4. Review klausul kontrak angkutan udara perintis, termasuk penguatan klausul force majeure terkait kondisi keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan inspeksi kesiapan operasional bandar udara dalam rangka penyelenggaraan angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di 257 bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan inspeksi bandar udara ini dilakukan oleh inspektur Bandar Udara kantor pusat bersama dengan inspektur bandar udara Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) I sampai X.

Lukman mengatakan inspektur Bandar Udara kantor pusat melaksanakan inspeksi di 12 bandar udara (Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Lede Kalumbang, Bandar Udara Betoambari, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Depati Amir, Bandar Udara Silampari, Bandar Udara Kalimarau, Bandar Udara Sultan Babullah, dan Bandar Udara H.Asan Sampit). Lukman mengatakan inspektur Bandar Udara Kantor OBU melaksanakan inspeksi di 245 bandar udara pada masing-masing wilayah kerjanya.

"Unsur utama pelaksanaan inspeksi difokuskan pada sisi udara (Runway, Taxiway, Apron, Alat Bantu Visual, sistem kelistrikan dan pelayanan darurat termasuk juga pemeriksaan sistem dan fasilitas drainase) serta pemeriksaan sisi darat (terminal penumpang), selain itu kesiapan inspektur juga menjadi unsur penting pelaksanaan inspeksi," ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Lukman menyebut hasil evaluasi dari inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur Bandar Udara nantinya akan rekap dan diserahkan kepada Direktur Bandar Udara dan Kepala Kantor OBU. Lukman menyampaikan hasil dari inspeksi para inspektur ini harus ditindaklanjuti oleh unit penyelenggara bandar udara terkait, sehingga pada saat pelaksanaan Nataru semua berjalan dengan lancar, aman dan selamat.

"Untuk kewaspadaan cuaca ekstrem dan bencana alam, Ditjen Hubud telah memberikan arahan dan kebijakan kepada Kepala OBU, Kepala UPBU dan stakeholders penerbangan," sambung Lukman.

Lukman menyampaikan pihaknya meminta pejabat terkait meningkatkan kewaspadaan operasional terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam; menyampaikan informasi perubahan cuaca, kondisi runway, dan informasi keselamatan penerbangan kepada pilot; melakukan pengamatan runway secara berkala, mencegah dan membersihkan potensi bahaya (FOD/condaminants); berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan penerbangan.

Lukman meminta para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, bencana alam dan keadaan darurat demi menjaga keselamatan, keamanan dan pelayanan; berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait apabila terjadi bencana alam untuk penanganan cepat dan teratur; melaporkan segera kepada Dirjen Hubud dan jajaran apabila terjadi incident/accident/serious accident atau kejadian signifikan lainnya.

"Kami berharap pelaksanaan angkutan udara Nataru kali ini dapat memberikan kesan yang baik, perjalanan yang nyaman, selamat dan aman," kata Lukman.