JEMBER - Majelis Kehormatan DPPPartai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi lantaran merokok dan bermain gim saat rapat. Achmad Syahri menyatakan, akan menaati putusan tersebut.

"Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Partai," ujar Syahri usai jalani sidang etik di DPP Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

Kendati demikian, Syahri pun mengaku menyesali perbuatannya yang merokok dan bermain gim saat rapat. Ia pun meminta maaf pada publik. "Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih," katanya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As-Siddiq. Sanksi itu diberikan atas perbuatan Syahri yang merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung.

Keputusan itu diberikan dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang digelar di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Lihat video: Usai Viral Main Game & Merokok Saat Rapat, Anggota DPRD Jember Minta Maaf!



"Mengadili. Menyatakan saudara Achmad Syahri As-Siddiq selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra," kata pimpinan sidang Fikrah Auliurrahman saat baca amar putusan.

Fikrah menyatakan, pihaknya memberi teguran keras dan terakhir terhadap Syahri. Bahkan, Gerindra tak akan segan memberi sanksi pemberhentian terhadap Syabri bila melakukan pelanggaran lagi.

"Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Achmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember," ujar Fikrah.

"Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," katanya.

JAKARTA - Majelis Kehormatan Partai Gerindra memanggil anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sidiqi pada Jumat (15/5/2026). Syahri dipanggil buntut tingkahnya yang bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat (RDP Komisi D membahas stunting di DPRD Jember.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Syahri akan disidang oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

"Iya disidang hari jumat di DPP di Mahkamah Partai," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2026).

Kendati demikian, Habiburokhman tak menjelaskan lebih detil terkait sikap partai. Ia berkata, pihaknya hanya telah memanggil Syahri pada lusa mendatang di DPP Partai Gerindra.

"Iya makanya disidang di mahkamah partai," terangnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur menjadi sorotan publik karena bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi ketika Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas penanganan stunting, salah satu persoalan kesehatan prioritas di Kabupaten Jember.

Dalam video yang beredar, anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi terlihat asyik memainkan handphone (HP) saat rapat berlangsung. Dia juga diduga merokok di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Aksi legislator tersebut menuai kecaman dari warganet karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggotanya.

Ahmad Halim menegaskan bahwa DPRD Jember akan mengambil langkah tegas secara kelembagaan terhadap anggota dewan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta attitude maupun etika ketika di ruang rapat," ujar Ahmad Halim.

BALI - Perluasan lubang penampungan bahan kompos di kawasan zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menuai sorotan. Di tengah pengerjaan lubang keempat, material yang ditimbun ternyata bercampur sampah plastik.

“Saat kami observasi menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses pemilahan di lokasi pencacahan. Pengawasan di hilir juga lemah karena material yang masih mengandung plastik langsung ditimbun,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung Putu Tika Winawan, Selasa (12/5/2026).

Temuan tersebut muncul saat inspeksi mendadak Komisi I DPRD Klungkung di kawasan zona penyangga PKB, Jumat lalu. Plastik utuh maupun serpihan plastik tercacah ditemukan bercampur dalam material kompos.

Persoalan itu, kata Tika, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sejak proses pencacahan hingga penimbunan material. Dia mendorong Pemprov Bali memperketat pengawasan baik di hulu maupun hilir agar material yang masuk benar-benar berbahan organik.

Legislator Partai Perindo ini juga mengingatkan agar Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Klungkung konsisten terhadap komitmen awal agar material yang dikirim ke kawasan zona penyangga PKB benar-benar berbahan organik murni.

Lihat video: Polemik Proyek Lift Kaca, Bupati Klungkung Serahkan Kaji Ulang ke Tim Gubernur

Sementara di lapangan, alat berat masih terus mengerjakan lubang penampungan baru meski sebagian lubang sebelumnya belum terisi penuh. Lubang-lubang tersebut dibuat berukuran sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman mencapai 3-4 meter.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung Dewa Komang Aswin mengatakan, pembuatan lubang penampungan akan terus dilakukan selama pengiriman material dari Denpasar masih berlangsung.

“Selama masih ada kiriman bahan kompos, tentu lubang penampungan akan terus dibuat. Karena lahannya sekitar lima hektare, kami juga belum bisa memperkirakan nanti total ada berapa lubang,” tuturnya.

Seluruh aktivitas di kawasan zona penyangga tersebut, lanjut Aswin, berada di bawah kewenangan Pemprov Bali sehingga pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait teknis pengawasan maupun jumlah armada pengangkut yang masuk setiap hari.

Pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyatakan tertarik mempelajari konsep pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut konsep pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal," ujar Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, Selasa, ketika menjelaskan tujuan kunjungan kerja ke ibu kota baru Indonesia di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Juga tertarik mempelajari konsep pelestarian budaya dan penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di IKN," tambahnya.

DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang menggarap rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan lahan kritis, lanjut Sri Hartini, sehingga dapat belajar dan bertukar pikiran dengan Otorita IKN.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, ibu lota baru Indonesia diarahkan menjadi destinasi pariwisata unggulan kelas dunia melalui pengembangan wisata ramah lingkungan dan retret kebugaran yang mencerminkan kearifan lokal.

Konsep tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, jelas Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.

Otorita IKN telah menyediakan peta kunjungan (visitasi) wisata melalui aplikasi IKNOW yang menyajikan informasi layanan dan destinasi wisata secara interaktif, juga memuat layanan transportasi umum dan panduan perjalanan (travel guidebook) yang dapat diakses pengunjung atau masyarakat.

"Pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Sejumlah potensi destinasi dan fasilitas wisata tengah dikembangkan di IKN, antara lain pusat konvensi (convention center), fasilitas kesehatan, pusat budaya Islam, pusat informasi wisatawan, pusat kuliner, kebun raya/kebun botani (botanical garden), serta pusat kebudayaan Nusantara.

Kemudian, beberapa destinasi atau tujuan wisata di wilayah delineasi IKN yang telah menjadi daya tarik dan dapat dikunjungi masyarakat meliputi Gunung Parung, Sungai Hitam Bekantan, Mangrove Mentawir, Goa Tapak Raja, dan Bukit Bangkirai.

Ibu kota baru Indonesia bakal menjadi superhub ekonomi Indonesia dari barat ke timur, IKN akan mendongkrak ekonomi Indonesia, demikian Bimo Adi Nursanthyasto.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM - Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, ditilang usai video dirinya mengendarai motor gede (moge) tanpa mengenakan helm viral di media sosial. Dalam kasus tersebut, Iman dikenakan denda tilang sebesar Rp500.000.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan pihak kepolisian telah melakukan penindakan terhadap Ketua DPRD Batam yang viral di media sosial karena mengendarai motor gede (moge) tanpa mengenakan helm di kawasan Simpang Rosedele, Batam.

Menurut Anggoro, penindakan dilakukan oleh personel Satlantas Polresta Barelang pada Kamis, 7 Mei 2026, saat petugas tengah melakukan pengaturan lalu lintas di Pos 908 Simpang Rosedele.

“Yang bersangkutan sudah dilakukan penindakan tilang oleh personel kami. Jadi di sini semua warga negara sama kedudukannya, termasuk dalam hal pelanggaran lalu lintas,” kata Anggoro , Senin 11 Mei 2026.

Dia menjelaskan, saat diberhentikan petugas, Ketua DPRD Kepri tersebut tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) ketika dilakukan pemeriksaan.

“Pada saat kami hentikan, yang bersangkutan tidak membawa SIM, tetapi membawa STNK. Karena tidak bisa menunjukkan SIM saat pemeriksaan, maka STNK yang diamankan petugas,” ujarnya.

Dia menyebut kendaraan yang digunakan merupakan motor gede yang seharusnya menggunakan SIM C2. Namun, hingga kini layanan pencetakan SIM C2 disebut belum tersedia di Batam.

“Untuk jenis SIM-nya SIM C2. Tetapi memang belum semua daerah bisa memproduksi atau mencetak SIM C2, termasuk Batam yang saat ini belum tersedia,” kata Anggoro.

Terkait video yang viral di media sosial dan diduga dibuat untuk kebutuhan konten, polisi menegaskan fokus utama tetap pada pelanggaran lalu lintas yang ditemukan di lapangan. Atas pelanggaran tersebut, Ketua DPRD Kepri dikenakan sanksi tilang dengan denda sebesar Rp500 ribu.

“Apakah itu konten atau bukan, kami tidak berbicara ke sana. Yang kami temukan adalah adanya pelanggaran lalu lintas, itu yang kami tindak,” katanya.

SITARO - Penanganan anggaran bencana kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan korupsi dalam proses penanggulangan erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Perkara ini dinilai tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas penggunaan dana publik di daerah rawan bencana.

Penetapan Bupati Sitaro sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memunculkan perhatian luas masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga Sitaro. Proses hukum tersebut dinilai menjadi ujian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan independen.

Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Sitaro Normans Luntungan mengatakan, penetapan tersangka tersebut mengejutkan sebagian besar masyarakat. “Kejati telah menetapkan ibu bupati sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Gunung Ruang. Hal ini sangat mengejutkan sebagian besar masyarakat Sitaro,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Sebagai politikus Partai Perindo, dia meminta publik tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik. Pengelolaan anggaran negara harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pada situasi kebencanaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Biar supaya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk jangan sekali-sekali bermain dengan uang negara,” katanya.

Dia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Normans turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas penanganan perkara tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala dan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah bekerja pagi, siang, dan malam untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gunung Ruang,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - ​Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kota Surabaya sisa masa jabatan 2024–2029.

Syaifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (6/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah yang memimpin sidang menyampaikan bahwa pelantikan tersebut berlandaskan dua keputusan Gubernur Jawa Timur, keduanya tertanggal 4 Mei 2026.

Selain itu, ia menambahkan pelaksanaan sidang juga mengacu pada hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya yang digelar pada 4 Mei 2026.

Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan pascameninggalnya Ketua DPRD sebelumnya, Dominikus Adi Sutarwijono, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sumpah jabatan Syaifuddin dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh anggota DPRD Surabaya.

Dalam sambutannya, Syaifuddin menyatakan siap melanjutkan kerja-kerja kerakyatan yang telah dirintis pendahulunya. Ia mengakui tanggung jawab yang diemban semakin besar seiring jabatan barunya.

"Beban kerja tentu semakin banyak. Saya harus mampu melanjutkan apa yang telah dilakukan almarhum, khususnya dalam kerja-kerja kerakyatan," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antaranggota DPRD Surabaya yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.

"Perbedaan partai harus disatukan dalam satu tujuan, yakni kepentingan rakyat. Itu yang paling utama," katanya.

Selain itu, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.

Ke depan, ia berencana memperkuat komunikasi dengan seluruh anggota dewan serta menjalin silaturahmi dengan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh masukan komprehensif dalam pembangunan kota.

Kini, palu pimpinan telah resmi berada di tangan, Syaifuddin Zuhri membuka babak baru penuh harapan di Jalan Yos Sudarso.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi dan pembangunan kota yang semakin dinamis, publik Surabaya optimistis nakhoda baru ini mampu menerjemahkan semangat “kerja kerakyatan” menjadi kebijakan nyata yang berdampak luas, selamat bertugas Syaifuddin Zuhri.

JAKARTA - Beban pengeluaran pendidikan di tengah tekanan ekonomi masyarakat kembali menjadi sorotan. Selain biaya akademik, pungutan kegiatan sekolah dinilai mulai membebani orang tua siswa, terutama menjelang kelulusan ketika sejumlah sekolah menggelar agenda perpisahan dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Situasi tersebut dinilai berpotensi menekan ekonomi keluarga dan mendorong munculnya praktik pungutan yang memberatkan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPRD Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata, meminta Dinas Pendidikan Kota Medan segera menerbitkan surat edaran larangan pungutan uang perpisahan bagi siswa yang baru lulus.

"Pada prinsipnya, kami meminta Disdik segera membuat surat edaran yang berisi larangan bagi sekolah melakukan pungutan uang perpisahan, apalagi jika dilakukan dengan paksaan," ujar Binsar, Rabu (6/5/2026).

Binsar menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Kebijakan pendidikan, menurut dia, tidak seharusnya menambah tekanan terhadap ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.

"Jika tetap dilakukan, kegiatan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak boleh diseragamkan kepada seluruh siswa," tegasnya.

Selain pungutan perpisahan, Binsar juga meminta sekolah tidak mewajibkan kegiatan tamasya ke luar daerah apabila berpotensi membebani orang tua murid secara finansial. Binsar menyarankan kegiatan perpisahan diarahkan pada program yang lebih sederhana dan memiliki nilai sosial, seperti sedekah buku nonpelajaran atau penanaman pohon.

Lihat video: Angela Tanoesoedibjo Kunjungi Kantor DPW Partai Perindo Sumut



"Kami minta tidak ada kutipan yang memberatkan. Kalaupun ada kesepakatan, harus ada pengecualian bagi siswa yang tidak mampu," katanya.

Binsar juga mengingatkan agar sekolah tidak melakukan intimidasi terhadap siswa yang tidak membayar biaya kegiatan, termasuk menahan ijazah maupun rapor.

"Kita harus memastikan tidak ada orang tua murid yang sampai berutang hanya untuk membiayai acara perpisahan sekolah," ujarnya.

Sebagai langkah pengawasan, dia meminta Dinas Pendidikan Kota Medan menyediakan hotline pengaduan pungutan liar terkait kegiatan perpisahan sekolah yang dapat diakses wali murid. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas pendidikan sekaligus melindungi masyarakat dari pungutan yang berdampak pada ekonomi keluarga.

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya memacu percepatan pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai hub logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Upaya memperkuat peran kawasan timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terus didorong. Salah satunya melalui sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya," kata Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M Palesang di Makassar, Senin.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Papua Barat Daya ke Kantor Pelindo Regional 4 di Makassar membahas langkah strategis menjadikan Pelabuhan Sorong sebagai simpul logistik utama di KTI.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik F A Marlissa, bersama Ketua Komisi III, Max A Hehanussa.
Fredrik Marlissa menegaskan posisi strategis Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan.

“Pelabuhan Sorong memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangannya menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab meningkatnya aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Max Hehanussa menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pelindo menjadi faktor kunci agar pengembangan pelabuhan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini semakin kuat sehingga program pengembangan dapat terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata,” katanya.

Sementara itu, Yusida mengungkapkan komitmen Pelindo untuk terus melakukan pengembangan secara bertahap, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan operasional.

Menurut dia, sejumlah rencana strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, hingga penguatan sistem operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat Hilal Hilmawan mengungkap dugaan praktik tidak wajar dalam sistem akademik di salah satu perguruan tinggi Jawa Barat. Temuan ini mencuat setelah adanya laporan mahasiswa yang mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur akademik yang jelas.

Dalam keterangan persnya di Bandung, Rabu (29/4/2026), Hilal menyebut mahasiswa tersebut mengaku aktif mengikuti perkuliahan, tidak pernah menerima surat peringatan, serta tidak pernah dipanggil secara resmi oleh pihak kampus sebelum akhirnya dinyatakan dikeluarkan.

“Ini harus dikonfirmasi secara objektif ke pihak kampus agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Namun jika benar ini adalah persoalan serius dalam tata kelola pendidikan tinggi,” ujar politikus Partai Golkar ini, Rabu (29/4/2026).

Hilal mengungkap adanya indikasi praktik di luar prosedur resmi kampus, termasuk dugaan perkuliahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia menyebut sejumlah mahasiswa tetap membayar SPP dan mengikuti kegiatan seperti KKN, namun tidak memiliki data akademik yang lengkap dan valid.

Dia juga menyoroti kemungkinan pihak tertentu yang memfasilitasi proses perkuliahan tidak resmi, termasuk skema yang menyerupai “kelas karyawan” tanpa dasar kebijakan institusi yang sah.

“Yang lebih memprihatinkan, ada dugaan mahasiswa hanya mengikuti UTS, UAS, lalu diarahkan untuk mendapatkan ijazah tanpa proses akademik yang benar. Praktik seperti ini yang sering disebut sebagai mahasiswa gaib harus dihentikan,” tegasnya.

Hilal menambahkan langkah penertiban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi momentum membersihkan praktik menyimpang di dunia pendidikan tinggi.

Menurut dia, pihak rektorat memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas akademik yang mengatasnamakan institusi. Karena itu, penyelesaian kasus harus dilakukan secara transparan dan adil baik bagi mahasiswa yang dirugikan maupun demi menjaga integritas dunia pendidikan.

“Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik ilegal. Ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar ke depan tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan maupun sistem yang disalahgunakan,” ujar Hilal.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada kendaraan listrik. Saat ini kebijakan terkait pajak kendaraan listrik tersebut masih disusun.

Kenaikan pajak kendaraan listrik ini mengemuka setelah sejumlah gubernur mempertimbangkan untuk memungut pajak berupa PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan (BBNKB) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan mengatakan, pemberlakuan pajak harus diterapkan secara proporsional. Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta dibebaskan dari pajak dan aturan ganjil genap.

"Tentunya apa yang akan diatur oleh Pemprov DKI ini bentuk kebijakan yang berkaitan dengan azas proporsionalitas. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil," ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Syafi juga memberikan pentingya pelayanan bagi pelaku industri mobil listrik khusus bagi pemenuhan energi terbarukan. "Meskipun insentif pajak dikurangi, pemerintah mesti mendorong pengembangan infrastruktur pengisian daya untuk energi terbarukan, sebagi bagian dari transisi energi bersih," ucapnya.

Pajak kendaraan listrik kini menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kebijakan baru menyusul terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar penyesuaian pungutan kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai yang selama ini menikmati berbagai keringanan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen menata ulang regulasi tersebut secara proporsional. Pramono menyampaikan hal itu dalam acara Jakarta Budget Talks di Balai Kota Jakarta.

"Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta dibebaskan dari pajak dan aturan ganjil genap. Namun dengan adanya regulasi baru, pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil," ujarnya.

Kayong Utara: Dukungan terhadap investasi PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) terus menguat. DPRD Kabupaten Kayong Utara menilai kehadiran proyek strategis nasional tersebut telah memberikan dampak nyata, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara yang dikelola PT Dharma Inti Bersama merupakan pusat pengolahan dan pemurnian bijih bauksit untuk produksi alumina dan aluminium yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ketua Pansus, Ishak ST, mengungkapkan hingga saat ini sekitar 1.800 tenaga kerja lokal telah terserap dalam proyek tersebut.

“DPRD berterima kasih kepada PT DIB karena sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal. Namun kami juga mendorong agar kompetensi mereka terus ditingkatkan, baik hard skill maupun soft skill, sehingga bisa naik ke level yang lebih tinggi,” ujarnya pada Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2027, Selasa (23/4/2026).

Selain itu, ujarnya, DPRD mencatat keberadaan tenaga kerja asing masih dibutuhkan untuk mengisi posisi teknis tertentu. Ke depan diharapkan transfer pengetahuan dapat memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal.

Anggota DPRD lainnya, Abdul Rani, memberikan apresiasi kepada PT DIB karena meskipun belum memasuki tahap produksi, perusahaan telah memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat.

“Belum produksi tapi sudah memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan masyarakat kepulauan,” katanya.

DPRD Kayong Utara pun optimistis, seiring dengan percepatan operasional KIPP, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat.

Perwakilan manajemen PT DIB menegaskan bahwa kehadiran KIPP telah mulai menciptakan efek berganda (multiplier effect) di berbagai sektor. Aktivitas proyek mendorong peningkatan perputaran ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan permintaan bahan baku dari wilayah sekitar, termasuk desa-desa penyangga seperti Pelapis.

Komitmen terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mulai dari bantuan kebutuhan pokok, dukungan energi, hingga kontribusi terhadap pengembangan infrastruktur dasar di wilayah sekitar kawasan industri.

(SAW)