Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memantapkan arah pembangunan daerah untuk periode 2027 dengan menitikberatkan pada sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.
Langkah ini diambil guna menjadikan kedua sektor tersebut sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru.
"Infrastruktur sudah [siap sejak 2025], dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/05/2026).
Sektor pariwisata menjadi prioritas lantaran pertumbuhannya yang begitu signifikan pada 2025, yaitu sebesar 10,60%. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah selama periode 2022-2025 juga memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten.
Secara terperinci, kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah tercatat sebesar 3,29% pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 3,40% pada tahun 2023. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 3,56%, hingga akhirnya menyentuh angka 3,74% pada tahun 2025.
Selain kontribusi PDRB, indikator kesuksesan juga tercermin dari volume kunjungan wisatawan yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 46,6 juta orang, dan melonjak drastis hingga mencapai 74,4 juta orang pada tahun 2025. Kenaikan akumulatif sebesar 59,73% ini membuktikan daya tarik Jawa Tengah yang sangat kompetitif di tingkat nasional.
Menurut Luthfi, modalitas ekonomi pariwisata Jawa Tengah sangatlah melimpah. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam, wisata kuliner, hingga industri wastra. Kekayaan budaya ini kian diperkuat oleh pengakuan resmi dari lembaga internasional UNESCO terhadap berbagai produk budaya lokal.
Adanya pengakuan dari UNESCO harus dijadikan pemicu utama bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan wisata ramah muslim atau pariwisata syariah. Potensi pengembangan ini tersebar luas di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap yang kaya akan potensi wisata alam serta agro. Kendati demikian, pemetaan komprehensif masih perlu dilakukan agar seluruh potensi tersebut dapat tergarap secara optimal dan terintegrasi.
Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan kembali desa-desa wisata yang sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Langkah intervensi ini diperlukan agar desa wisata tidak sekadar menjadi objek formalitas, melainkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh di Jawa Tengah.
Merespons cetak biru tersebut, lima kepala daerah yang hadir menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan peta jalan provinsi. Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus mengoptimalkan destinasi wisata zona dua di Kawasan Pegunungan Dieng yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Wilayah ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar namun belum tersentuh intervensi secara maksimal.
Amalia menambahkan bahwa karakteristik geografis Banjarnegara yang menyerupai Wonosobo dan Purbalingga memberikan keunggulan komparatif dalam pengembangan wisata alam. Optimalisasi desa wisata di kawasan pegunungan tersebut ditargetkan mampu menjadi magnet ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Pihaknya optimistis penyelarasan ini akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah pasca-pembangunan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa daerahnya saat ini telah memiliki 19 desa wisata yang dikelola secara mandiri. Namun, destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap baru mencakup satu objek, yakni pemandian Cipari, yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, Pemkab Cilacap berencana melakukan penataan ulang secara menyeluruh guna mewujudkan destinasi yang berkelanjutan.
Cilacap juga membidik revitalisasi kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan. Ammy menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan wisata syariah dan penguatan sektor ekonomi syariah secara paralel sesuai dengan arahan provinsi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas pangsa pasar pariwisata Jawa Tengah ke segmen yang lebih spesifik dan potensial.