Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kinerja lesu pasar saham domestik, langkah berhati-hati sembari mengintip peluang akumulasi, menjadi strategi utama yang ditetapkan oleh para pelaku pasar.

Managing Director PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. (AMOR) Arief Wana mengaku pihaknya mengadopsi pendekatan hati-hati namun tetap oportunistis dalam memandang pasar saham Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurut Arief, tekanan terhadap pasar saham domestik masih cukup besar seiring lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, arus keluar dana asing, hingga risiko perlambatan pertumbuhan laba emiten.

“Ada dua filosofi yang kami adopsi sekarang yaitu cautious dan opportunistic. Jadi saya tidak bisa dengan lantang bicara bahwa saya sangat positif dan sangat optimistis karena situasi yang kita alami sekarang terlalu banyak ketidakpastian,” ujar Arief dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan harga minyak dunia telah melonjak sejak Februari lantaran dipicu konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertahan lebih lama karena perubahan lanskap geopolitik global.

Ashmore memperkirakan harga minyak akan sulit kembali ke level US$50 hingga US$60 per barel dalam waktu dekat. Berdasarkan simulasi perusahaan terhadap sejumlah episode oil shock dalam 45 tahun terakhir, normalisasi harga minyak biasanya membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh bulan.

Dia menilai kenaikan harga minyak menjadi salah satu risiko terbesar bagi pasar saham Indonesia karena dapat menekan pertumbuhan laba perusahaan.

Dalam simulasi Ashmore, pertumbuhan laba emiten atau earnings per share (EPS) pada 2026 berpotensi turun dari proyeksi 12,2% menjadi flat apabila harga minyak terus meningkat hingga US$100 per barel.

Meski demikian, Arief melihat masih terdapat peluang di sejumlah sektor tertentu. Sektor energi dan basic materials dinilai dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas.

“Tapi di situasi seperti ini, kami juga melihat bahwa kesempatan yang memberikan EPS lebih besar itu ada. Kalau kita melihat sektor energi atau sektor basic materials, itu dengan naiknya harga minyak, mereka tumbuhnya lebih cepat,” tambahnya.

Selain faktor harga minyak, Ashmore juga mencermati tekanan arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia. Arief menyebut keluarnya sejumlah saham dari indeks MSCI turut meningkatkan tekanan terhadap indeks domestik dalam beberapa waktu terakhir.

Meski pasar masih bergejolak, Arief menilai rebalancing MSCI justru dapat membuat pasar saham Indonesia menjadi lebih kredibel untuk diinvestasikan. Menurutnya, dari sisi valuasi, transparansi, dan tata kelola, pasar modal Indonesia kini dinilai lebih menarik dibandingkan sebelumnya.

Karena itu, Ashmore memilih mengombinasikan strategi jangka pendek yang lebih teknikal dengan pendekatan investasi jangka panjang berbasis fundamental.

“Long term itu biarkan mungkin tertinggal 10%-20%, tapi kita melihat outlook fundamentalnya lebih clear dibandingkan sekarang,” ujar Arief.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR akhirnya mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 31/2000 tentang Desain Industri setelah regulasi tersebut dinilai tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pembaruan aturan desain industri menjadi kebutuhan mendesak lantaran undang-undang yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade dan memunculkan berbagai persoalan hukum dalam praktiknya.

Menurutnya, perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), hingga teknologi 3D printing menuntut hadirnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pendesain.

“Undang-undang ini sudah hampir 26 tahun. Karena itu kita mau memformulasi kembali penyesuaian terhadap mekanisme pendaftaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian artificial intelligence,” ujar Supratman usai rapat pembahasan RUU Desain Industri di Gedung DPR, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan awal bersama DPR, pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi beleid tersebut. Salah satunya yaitu percepatan proses pendaftaran desain industri melalui sistem digital berbasis AI.

Jika sebelumnya proses pendaftaran dapat memakan waktu hingga 11 bulan, pemerintah menargetkan proses tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 33 hari. “Di undang-undang ini akan kita ubah jadi 33 hari,” tegasnya.

Menurut Supratman, penggunaan AI akan mengurangi pemeriksaan manual sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan administrasi. Adapun reformasi layanan digital yang mulai diterapkan pemerintah sejak 2025, diketahui telah menekan jumlah keberatan terhadap keputusan administrasi desain industri secara signifikan.

Dia menyebut jumlah perkara yang masuk ke komisi banding turun dari sekitar 1.200 kasus pada 2024 menjadi sekitar 500 kasus pada 2025.

Selain percepatan layanan, pemerintah juga mengusulkan penghapusan komisi banding desain industri. Nantinya, pihak yang keberatan terhadap hasil keputusan dapat langsung menggugat ke pengadilan niaga.

Pemerintah bahkan membuka opsi agar putusan pengadilan niaga bersifat tingkat pertama dan terakhir guna mempercepat kepastian hukum. “Orang yang tidak puas silahkan lari ke pengadilan niaga. Dan nanti pengadilan itu tidak perlu lagi banding sampai kasasi,” jelas Supratman.

Pokok pembahasan lain dalam revisi aturan tersebut mencakup pembaruan definisi desain industri dan penyempurnaan ruang lingkup perlindungan hak desain industri.

Pemerintah juga mengatur perlindungan desain industri tanpa pendaftaran, penguatan hak eksklusif pemegang hak desain industri, hingga penerapan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran desain. Lalu, revisi beleid juga memuat perlindungan bagi pihak yang telah lebih dulu menggunakan suatu desain industri sebelum desain yang sama didaftarkan pihak lain.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah memasukkan pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan. Menurut Supratman, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat komersialisasi HKI, khususnya bagi UMKM dan pelaku industri kreatif.

“Seluruh hak kekayaan intelektual nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” sebutnya.

RUU Desain Industri turut membuka mekanisme pendaftaran internasional melalui kerja sama dengan World Intellectual Property Organization sehingga pendesain domestik dapat mendaftarkan perlindungan desain ke sejumlah negara sekaligus melalui Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan keberpihakan terhadap UMKM tetap menjadi perhatian dalam pembahasan revisi aturan tersebut. Saat ini, tarif pendaftaran desain industri untuk UMKM dipatok Rp200.000, lebih rendah dibandingkan tarif umum sebesar Rp800.000.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak berniat mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027.

Artinya, tarif cukai rokok tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun depan.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, bahwa pemerintah saat ini memilih untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.

“(Tarif cukai rokok) Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” kata Purbaya.

Alih-alih merencanakan perubahan tarif cukai rokok, Purbaya lebih berfokus menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok

Strategi itu dilakukan untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau. Di samping itu, digitalisasi pengawasan tersebut juga bertujuan untuk menekan praktik rokok ilegal.

Bendahara negara akan memantau perkembangan penerimaan usai strategi itu diterapkan, yang nantinya menjadi basis pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan cukai ke depan.

“Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” ujarnya.

Adapun kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai secara umum menunjukkan kinerja positif. Per April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp100,6 triliun, setara 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh 0,6 persen.

Penerimaan dari sisi cukai terhimpun sebesar Rp74,8 triliun, tumbuh 2,2 persen yang didorong oleh peningkatan produksi rokok pada triwulan I.

Setoran bea masuk juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen dengan nilai Rp16,4 triliun. Kinerja bea masuk masih terjaga berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.

Sementara penerimaan bea keluar terkontraksi 17,5 persen dengan nilai Rp9,3 triliun. Meskipun terkontraksi, performa bea keluar disebut mulai mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat realisasi throughput hingga April 2026 sukses mencapai 1.159.575 TEUs, meningkat 6,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1.086.766 TEUs.

“Optimalisasi dan efisiensi layanan terus kami pertahankan guna mendukung kelancaran arus barang serta menjaga daya saing logistik nasional,” ujar Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Peningkatan throughput IPC TPK sejalan dengan tren pertumbuhan perdagangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia periode Januari–Maret 2026 tumbuh 10,05 persen secara tahunan, sementara neraca perdagangan nasional masih mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS.

Di sisi lain, di tengah dinamika rantai pasok global yang masih menghadapi tantangan, termasuk meningkatnya biaya logistik serta ketidakpastian jalur pelayaran internasional akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas pengiriman laut global dan mendorong penyesuaian pada sejumlah rute maritim internasional.

Meski demikian, IPC TPK tetap menjaga keandalan layanan dan efisiensi operasional guna memastikan kelancaran arus barang tetap terjaga.

Secara year-on-year, peningkatan kinerja pada bulan April 2026 sangat signifikan, yakni 26,78 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada bulan April 2026, kinerja operasi tercatat sebesar 308.810 TEUs, meningkat pesat dibandingkan dengan April 2025 yang mencapai 243.579 TEUs.

Peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Tanjung Priok, terutama di IPC TPK Area Tanjung Priok 2 yang tumbuh 36,7 persen serta Area Tanjung Priok 1 sebesar 24,3 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tambahan layanan ad hoc dan peningkatan volume dari sejumlah shipping line.

Sementara itu, IPC TPK Area Palembang turut mencatat pertumbuhan sebesar 18,7 persen seiring meningkatnya aktivitas ekspor dan impor sejumlah komoditas seperti karet, produk kayu, kelapa, hingga metal box.

Menurut Daniel, perusahaan akan terus fokus menjaga stabilitas operasional dan kesiapan infrastruktur guna mengantisipasi dinamika industri logistik ke depan.

“Kami terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan standarisasi layanan di seluruh terminal agar tetap mampu menjaga kelancaran arus barang di tengah dinamika logistik global yang terus berkembang,” kata Daniel.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026