Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyebut lebih dari 100 investor telah mendaftar dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tahap kedua di berbagai daerah.

“Tahap kedua akan kita buka sebentar lagi. Sudah 100 lebih kok yang mendaftar,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan proyek PSEL tidak sepenuhnya dibiayai Danantara, namun dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dari pemenang tender.

“Enggak (semua dibiayai Danantara), kan ada partner-nya juga, ada investor lain yang masuk,” ujarnya.

Pandu mengatakan mitra yang terlibat akan dipilih berdasarkan teknologi terbaik untuk pengolahan sampah.

Ia menjelaskan total nilai pengembangan proyek PSEL yang tengah disiapkan pemerintah mencapai sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp87 triliun.

Menurut dia, nilai tersebut mencakup total sekitar 33 proyek PSEL di berbagai daerah.

“Total proyek itu 5 miliar dolar AS untuk semuanya,” ucap Pandu.

Ia mengatakan setiap proyek diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun.

Pandu menambahkan PT Danantara Investment Management bersama anak perusahaan, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), akan ikut berpartisipasi dalam seluruh proyek PSEL tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah bersama Danantara dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam kesepakatan percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi.

Enam lokasi tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Bogor Raya 2, dan Kabupaten Bekasi.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ini menjadi tonggak penting bagi PLN IP dalam mengintegrasikan pengembangan PLTS dengan skema monetisasi karbon global

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mengintegrasikan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan skema monetisasi karbon global.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya memperkuat langkah transformasi bisnis melalui penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) bersama DevvStream Inc.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi bagian dari pengembangan solusi energi bersih berbasis solar PV solution dalam portofolio beyond kWh.

"Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi PLN IP dalam mengintegrasikan pengembangan PLTS dengan skema monetisasi karbon global," katanya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Bernardus Sudarmanta dan CEO DevvStream Corp Sunny Trinh di Jakarta, Selasa (5/2).

PLTS yang dikembangkan dalam kerja sama ini merupakan PLTS off-grid, yang digunakan untuk kebutuhan sendiri, sehingga tidak terhubung ke jaringan listrik utama dan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku di sektor lingkungan hidup dan pasar karbon.

Melalui skema ini, lanjutnya, PLN IP akan menghasilkan sertifikat penurunan emisi Verified Emission Reduction (VER) dari proyek-proyek PLTS di berbagai lokasi di Indonesia, yang kemudian dipasarkan melalui DevvStream sebagai mitra global.

Bernadus juga menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengembangkan model bisnis baru yang lebih berkelanjutan.

"Pengembangan solar PV solution berbasis off-grid ini merupakan bagian dari inovasi PLN Indonesia Power dalam menghadirkan solusi energi bersih di sisi operasional sekaligus membuka peluang monetisasi karbon. Ini adalah wujud nyata transformasi kami menuju bisnis beyond kWh yang lebih bernilai tambah," ujarnya.

Ia menambahkan konsep beyond kWh yang diusung PLN IP tidak hanya berfokus pada penjualan listrik, tetapi juga mencakup layanan energi terintegrasi, termasuk penyediaan pembangkit energi terbarukan, pengelolaan emisi karbon, serta optimalisasi aset energi pelanggan.

Dalam implementasinya, proyek PLTS off-grid ini dirancang untuk mendukung kebutuhan energi pelanggan secara mandiri, meningkatkan efisiensi energi, serta memberikan kontribusi langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu sistem kelistrikan eksisting.

Sementara, Sunny Trinh mengatakan kolaborasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan proyek karbon berbasis energi terbarukan dari Indonesia.

"Kami melihat potensi besar dari model solar PV off-grid, yang dikembangkan PLN Indonesia Power. Ini merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru melalui pasar karbon global," ujarnya.

Selain mendukung agenda dekarbonisasi nasional, kerja sama ini juga mempertegas peran PT PLN Indonesia Power sebagai pelopor dalam pengembangan solusi energi berbasis pelanggan di Indonesia.

Ke depan, tambah Bernadus, PLN IP akan terus memperluas implementasi solar PV solution sebagai bagian dari strategi transisi energi, sekaligus mengoptimalkan peluang dari pasar karbon untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai program-program pemerintah terkait pengembangan energi hijau dan energi baru-terbarukan (EBT) menjadi daya tarik bagi investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia.

“Ini sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang punya dampak positif terhadap kehidupan dan environment ke depannya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite investasi mereka, sehingga (minat investasi terkait energi bersih di Indonesia) semakin meningkat,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) 2060 ke tahun 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan pengembangan energi bersih terus diupayakan.

Menteri Rosan mencontohkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas PLTS hingga 100 GW.

Selain itu, ada pula proyek-proyek terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal yang baru-baru ini ia sebut menarik minat investor dari Jepang.

“Hal-hal seperti ini, selain stabilitas pemerintah, juga program-program prioritas pemerintah juga sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.

Ia berharap, dengan meningkatnya minat investor global untuk ikut menanamkan modal dan mengembangkan proyek terkait energi ramah lingkungan, dapat berdampak lebih luas termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan potensi pemberian berbagai kemudahan dan stimulus bagi investor yang berkomitmen pada pengembangan energi hijau dan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan dalam negeri.

“Kalau investasi di bidang renewable, penyerapan tenaga kerja tinggi, kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita, insentif itu diberikan tidak semata-mata nilai investasi yang besar, tapi yang kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan yang juga CEO Danantara itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Clarion Events bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) resmi meluncurkan ajang tahunan Enlit Asia – Electricity Connect 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 September mendatang. Forum internasional ini diproyeksikan menjadi pusat transaksi teknologi dan investasi guna menjawab kebutuhan pendanaan sektor ketenagalistrikan nasional yang mencapai lebih dari USD500 miliar demi mengejar target Net Zero Emission (NZE).

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar. Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar Abdurrahim dalam acara Launching Enlit Asia - Electricity Connect 2026 di Kantor Pusat PLN, Jumat (17/4/2026).

Wanhar menambahkan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memastikan ketersediaan energi bersih bagi industri masa depan. Hal ini termasuk merespons lonjakan kebutuhan listrik sektor pusat data (data center) di tanah air dan kawasan ASEAN yang diprediksi tumbuh secara eksponensial hingga 20 persen per tahun.

Penyelenggaraan tahun ini menonjolkan sejumlah area prioritas, mulai dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi jaringan, hingga peran energi nuklir dalam transisi energi. Agenda ini didukung penuh oleh Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) sebagai langkah konkret memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan arahan kebijakan (Policy Direction) yang jelas dalam menerjemahkan peta jalan pemerintah menjadi hasil nyata. PLN fokus pada akselerasi proyek energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan sistem kelistrikan yang andal.

"Kami hadir untuk menunjukkan berbagai Quick Wins melalui digitalisasi jaringan (smart grid) dan penguatan sistem yang tangguh. Kami mengundang kolaborasi lintas batas untuk membangun infrastruktur yang mampu menjadi tulang punggung bagi kedaulatan ekonomi Indonesia dan ASEAN," kata Darmawan.

Selain fokus pada proyek skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS), PLN juga tetap memprioritaskan aspek sosial melalui penguatan Program Listrik Desa (Lisdes). Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketahanan energi dan pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

Ketua Umum MKI, Suroso Isnandar, menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam ajang ini mencerminkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan sektor energi kawasan. Peran asosiasi industri dianggap krusial untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah, kesiapan industri, dan inovasi teknologi terkini.

Suroso menekankan bahwa Electricity Connect, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, merupakan wadah strategis bagi Indonesia untuk membangun kemandirian energi jangka panjang. Ajang ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog produktif antara pembuat kebijakan dan penyedia teknologi global.

CEO Clarion Events Asia, Richard Ireland, mengumumkan bahwa pendaftaran untuk peserta dan eksibitor telah resmi dibuka mulai hari ini. Dengan target kehadiran lebih dari 11.000 peserta dan 280 eksibitor global, acara ini diposisikan lebih dari sekadar pameran dagang.

"Acara ini merupakan pusat transaksi teknologi dan investasi energi. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi nyata menuju sistem energi ASEAN yang lebih tangguh dan berkelanjutan," tutur Richard.

Electricity Connect 2026 diharapkan mampu mengulang kesuksesan tahun-tahun sebelumnya yang telah menarik puluhan ribu peserta. Kehadiran para inovator dunia di Jakarta ini diyakini akan mempercepat adopsi teknologi bersih dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi hijau di Asia Tenggara.

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai, skema atap surya dan power wheeling menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Dengan penerapan dua skema tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," kata Lead Researcher SUSTAIN Adila Isfandiari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan atap surya oleh rumah tangga serta pemanfaatan skema power wheeling oleh sektor industri dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung realisasi proyek tersebut.

"Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujarnya.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 megawatt (MW).

Sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85 persen.

Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dibandingkan tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sekitar 1.025 MW per tahun.

SUSTAIN menilai percepatan pengembangan EBT penting guna memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, skema atap surya dan power wheeling dinilai bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan secara cepat tanpa mengandalkan pembiayaan negara.

Melalui skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pelanggan PLN non-subsidi, khususnya segmen rumah tangga R-2 dan R-3 yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan, agar terdorong menggunakan energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.

Ia menambahkan, partisipasi pelanggan non-subsidi berpotensi menjadi katalis utama dalam percepatan penambahan kapasitas EBT, sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

"Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk atap surya serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia.

Protokol tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bersama Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Vladimir Illichev.

“Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Protokol itu memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas kedua negara.

Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam mengimplementasikan hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.

Adapun substansi kerja sama mencakup berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi baru dan terbarukan, serta sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada sektor industri prioritas, meliputi farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur.

Kedua negara turut mendorong kolaborasi berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Edi menambahkan, momentum penandatanganan protokol ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang berjalan, serta pengembangan proyek prioritas yang implementatif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Ini sejalan dengan kebijakan internasional, meningkatkan ketahanan dan mengembangkan energi yang bersih. Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih. Pendekatannya seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun pemerintah dipastikan tengah bersiap untuk menghentikan operasional PLTD secara bertahap sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada pengembangan PLTS berkapasitas hingga 100 gigawatt.

Dadan menilai, konversi energi yang dilakukan bertahap dan beriringan dengan penyelesaian proyek PLTS itu perlu didukung dengan pemanfaatan energi alternatif eksisting di masing-masing wilayah, seperti energi surya hingga panas bumi.

“Kalau bisa energinya dibangkitkan dari (wilayah) setempat. PLTD ini, kan, berlokasi jauh, di tempat-tempat yang remote. Itu, kan, bawa BBM-nya juga susah, harganya juga mahal. Jadi digeser saja dengan pemanfaatan energi yang ada di situ, misalnya ada panas bumi, dan yang pasti ada (energi) surya,” kata dia.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menginisiasi program dedieselisasi yang difokuskan ke daerah terpencil.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mempercepat transisi ke energi bersih di Indonesia.

“Kita sebetulnya ini kan sudah dirintis cukup lama ya, dulu namanya dedieselisasi, dan sekarang sudah berjalan, ada beberapa juga yang pendekatannya ke gas, ada beberapa yang pendekatannya kepada surya atau yang lainnya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Maret lalu mengatakan penghentian PLTD ini akan dilakukan secara paralel dengan penyelesaian proyek PLTS untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

Selain itu, konversi PLTD ke PLTS ini juga merupakan langkah efisiensi pemerintah di tengah tingginya harga minyak.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.

Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.

Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff.

Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.

"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.

Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.

Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.

Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan



METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.

Beberapa program unggulan METI untuk tiga tahun ke depan, seperti program 100 GW yakni memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi terbarukan di seluruh Indonesia. Desa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lalu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor industri dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi.

Dalam peta jalan transisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai tulang punggung yang paling siap. Selain kapasitasnya yang besar dan tarif yang kompetitif, PLTA memiliki tingkat keandalan tinggi sebagai baseload untuk menggantikan pembangkit fosil.

METI juga aktif mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) beserta regulasi turunannya. Konsistensi regulasi jangka panjang dianggap kunci utama untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Christine.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mendorong percepatan transisi energi di Asia Tenggara.

"Kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen di kawasan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kolaborasi dengan mitra internasional di Asia Tenggara, seperti Vietnam Electricity (EVN) merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global.

Pada Kamis (2/4/2026), PLN IP melalui Hydrogen Center Senayan menerima kunjungan delegasi EVN dalam rangka kegiatan benchmarking sebagai bagian dari Exchange and Learning Program between EVN-PLN Indonesia and Its Subsidiaries dengan tema "Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants".

Bernadus menambahkan kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi regional, khususnya dalam pengembangan inovasi energi dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

"Kegiatan ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power dalam memperkuat sinergi global, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan efisiensi pembangkit guna mendukung sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan," jelasnya.

Delegasi EVN yang hadir antara lain Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Le Vu Trung dan Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Nguyen Xuan Hai.

Sementara, dari PLN Group turut hadir Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero) Ricky Cahya Andrian dan Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Ricky Cahya mengatakan pengembangan hidrogen merupakan bagian penting dari strategi PLN dalam mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

"PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia," ujarnya.

Sementara, Ary Rachmat menyampaikan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar kedua perusahaan.

"Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026