Saat ini sistem kelistrikan Aceh belum stabil, yang berdampak pada jaringan distribusi ke pelanggan di sejumlah daerah padam

Banda Aceh (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan sejumlah wilayah di Aceh mengalami pemadaman menyusul pemulihan sistem kelistrikan di wilayah Sub Sistem Aceh saat ini belum stabil.

"Saat ini sistem kelistrikan Aceh belum stabil, yang berdampak pada jaringan distribusi ke pelanggan di sejumlah daerah padam," kata Manajer Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim di Banda Aceh, Senin malam.

Ia menjelaskan sebagai langkah penanganan cepat, saat ini PLN terus mengoptimalkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk membantu menopang beban kelistrikan.

"​Kami berkomitmen untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dengan menerjunkan tim siaga yang dikerahkan 24 jam penuh di lapangan agar sistem kelistrikan dapat segera pulih sepenuhnya," katanya.

Menurut dia, untuk penormalan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pulihnya sistem kelistrikan sub wilayah Aceh secara keseluruhan.

Pihaknya juga menyampaikan ​permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang pelanggan alami atas gangguan tersebut.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut konversi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti gas dan diesel ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berpotensi menekan biaya pembangkitan listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu menjelaskan efisiensi tersebut diperoleh dari perbandingan biaya pembangkitan antara PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS) dengan pembangkit listrik tenaga gas dan diesel yang selama ini masih digunakan, terutama di sejumlah wilayah.

“Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di bagian timur maupun di Jawa-Bali juga cukup besar,” kata Jisman dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW dalam kurun waktu 2026-2028 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Jisman menyebut untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.

Di sisi lain, pengembangan PLTS juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.

Proyek ini diperkirakan mampu menyerap hingga 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi serta 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja di sektor manufaktur.

Tak hanya itu, pengembangan PLTS 100 GW juga berpotensi menekan impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, serta berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS.

Meski demikian, Jisman mengakui pengembangan PLTS skala besar masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi infrastruktur transmisi listrik.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan jaringan transmisi supergrid mencapai 48.000 kilometer untuk memastikan distribusi listrik dari energi terbarukan dapat berjalan optimal.

Menurut dia, pengembangan supergrid menjadi kunci dalam mendukung transisi energi, khususnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat permintaan listrik.

Ia menjelaskan bahwa pusat beban listrik saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan justru banyak tersebar di luar Jawa.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW.

Dari jumlah tersebut, sebesar 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru terbarukan, dengan dukungan sistem penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai program-program pemerintah terkait pengembangan energi hijau dan energi baru-terbarukan (EBT) menjadi daya tarik bagi investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia.

“Ini sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang punya dampak positif terhadap kehidupan dan environment ke depannya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite investasi mereka, sehingga (minat investasi terkait energi bersih di Indonesia) semakin meningkat,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) 2060 ke tahun 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan pengembangan energi bersih terus diupayakan.

Menteri Rosan mencontohkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas PLTS hingga 100 GW.

Selain itu, ada pula proyek-proyek terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal yang baru-baru ini ia sebut menarik minat investor dari Jepang.

“Hal-hal seperti ini, selain stabilitas pemerintah, juga program-program prioritas pemerintah juga sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.

Ia berharap, dengan meningkatnya minat investor global untuk ikut menanamkan modal dan mengembangkan proyek terkait energi ramah lingkungan, dapat berdampak lebih luas termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan potensi pemberian berbagai kemudahan dan stimulus bagi investor yang berkomitmen pada pengembangan energi hijau dan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan dalam negeri.

“Kalau investasi di bidang renewable, penyerapan tenaga kerja tinggi, kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita, insentif itu diberikan tidak semata-mata nilai investasi yang besar, tapi yang kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan yang juga CEO Danantara itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengganti ribuan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dibayangi sejumlah tantangan. Kompleksitas teknis energi terbarukan yang berisiko memperlambat realisasi hingga kebutuhan investasi yang besar menjadi segelintir tantangan yang harus dihadapi.

PLN telah berencana untuk mengganti sebanyak 2.396 unit PLTD pada 741 lokasi dengan pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan (EBT).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan langkah ini ditempuh di tengah tingginya ketergantungan PLTD terhadap BBM impor yang berbiaya mahal. PLN menilai kondisi tersebut tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, baik dari sisi keekonomian maupun transisi energi.

"Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip Selasa (14/4/2026).

Darmawan mengatakan, seluruh unit PLTD yang telah dipetakan tersebut memiliki total kapasitas gabungan sekitar 1,07 gigawatt (GW).

Menurutnya, PLN akan mengoptimalkan potensi energi terbarukan di setiap lokasi. Dia menuturkan, perseroan akan memprioritaskan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga pikohidro (PLTPh) dan mikrohidro (PLTMH) apabila lokasi tersebut memiliki sumber energi terkait.

Sementara untuk lokasi yang tidak memiliki potensi sumber air, PLN berencana merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS).

Darmawan mengemukakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi dan keterjangkauan biaya.

Komposisi Bauran Energi Indonesia (2023)

Sumber: International Energy Agency (IEA), diolah

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), komposisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT pada 2025 mencapai 15,6 GW atau 15,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 107,5 GW.

Komposisi kapasitas terpasang pembangkit berbasis EBT pada 2025 didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan pasokan listrik sebesar 7.587 megawatt (MW) atau setara 48,54% dari total kapasitas EBT nasional.

Menyusul di belakangnya adalah pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.148 MW atau kontribusi yang setara dengan 20,14% dari total kapasitas energi hijau nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai penggantian PLTD, khususnya di wilayah off-grid, merupakan langkah tepat mengingat biaya pokok penyediaan listrik dari energi terbarukan kini makin kompetitif.

Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi solusi utama untuk menggantikan PLTD yang selama ini mahal dan tidak efisien.

Dari sisi keekonomian, Yayan menyebut levelized cost of energy (LCOE) PLTD masih berada di kisaran US$0,16 hingga US$0,20 per kWh. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan PLTS yang berada di kisaran US$0,05 hingga US$0,10 per kWh.

Dengan selisih biaya yang signifikan, pembangkit berbasis energi terbarukan dinilainya memiliki daya saing yang lebih kuat untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

“Jadi sepertinya PLTS akan lebih kompetitif dibandingkan PLTD,” katanya.

Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan transisi ke pembangkit EBT setidaknya memberikan tiga manfaat utama bagi PLN dan pemerintah. Pertama, menurunkan biaya produksi listrik sehingga berimplikasi langsung terhadap penurunan kebutuhan subsidi energi.

Kedua, meningkatkan keandalan pasokan listrik. Selama ini, operasional PLTD kerap terganggu distribusi bahan bakar minyak, yang berdampak pada belum optimalnya layanan listrik 24 jam di sejumlah wilayah.

Ketiga, mengurangi ketergantungan pada logistik bahan bakar yang rentan terganggu, sehingga sistem kelistrikan menjadi lebih stabil.

“Penggantian itu tentunya sangat positif buat PLN, karena memberikan dampak ekonomi dan juga manfaat bagi pemerintah menurunkan subsidi. Manfaat juga akan dirasakan konsumen listrik PLN, karena mendapatkan listrik yang lebih handal,” ujar Fabby.

Selain ketiga pembangkit yang direncanakan PLN, Fabby mengatakan perseroan juga dapat mencermati sejumlah pilihan lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) untuk menggantikan PLTD.

Meski demikian, dia menyebut implementasi penggantian PLTD dengan pembangkit listrik berbasis EBT tidak lepas dari tantangan teknis dan waktu pembangunan yang bervariasi antarteknologi.

Untuk pembangkit mikrohidro dan pikohidro, misalnya, diperlukan survei sumber air hingga satu tahun guna memastikan kestabilan debit sepanjang tahun. Risiko penurunan debit saat musim kemarau dapat mengganggu keandalan pasokan listrik.

Sementara itu, pembangkit tenaga angin juga membutuhkan pengukuran kecepatan angin minimal satu tahun, serta tambahan waktu konstruksi hingga dua hingga tiga tahun.

Sementara itu, PLTBm menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku. Pengembangan feedstock membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks percepatan, Fabby menilai pembangkit bertenaga surya yang dilengkapi BESS menjadi opsi paling realistis untuk menggantikan PLTD dalam jangka pendek.

PLTS dinilai lebih cepat dikembangkan karena dapat memanfaatkan data satelit untuk perencanaan tanpa perlu survei lapangan yang panjang. Proses pembangunan pun relatif singkat dibandingkan teknologi lain.

“Kalau tujuan pemerintah adalah memang ingin dengan cepat menurunkan subsidi dan meningkatkan keandalan, PLTS itu pilihannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa PLN juga perlu mempertimbangkan aspek biaya investasi, keandalan sistem, serta dampak terhadap tarif listrik dan subsidi dalam menentukan kombinasi teknologi yang digunakan.

Proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Nasional

Sumber: Kementerian ESDM, Data Indonesia, diolah

Mengingat tingginya kebutuhan biaya pada proyek tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar menyebut pemerintah perlu mencermati skema pembiayaan yang paling realistis dan mempertimbangkan pemberian insentif. Hal ini terutama pada rencana pembangunan PLTS dengan sistem BESS yang teknologinya masih cukup mahal.

"Skema pembiayaan paling realistis itu adalah kemitraan Pemerintah, BUMN dan swasta, jadi bisa dengan Public Private Partnership atau KPBU. Pemerintah juga perlu melibatkan funding atau investor asing," kata Bisman.

Adapun, dari sisi fiskal, pemerintah dapat memberikan insentif berupa berupa feed in tariff atau penetapan harga listrik berbasis keekonomian. Selain itu, kebijakan tarif pajak atau adanya skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus.

Kemudian, kemudahan atau keringanan bea impor peralatan dan teknologi juga dapat dipertimbangkan untuk makin meningkatkan keekonomian rencana proyek ini

"Insentif nonfiskal berupa kemudahan perizinan dan kemudahan aspek pengurusan lahan juga perlu dipertimbangkan pemerintah," lanjutnya.

PT PLN (Persero) berencana mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) di sektor ketenagalistrikan. Caranya, dengan mengganti ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, langkah tersebut akan dilakukan di ratusan lokasi pembangkit yang saat ini masih bergantung pada mesin diesel berbasis BBM impor.

"PLN sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel," ujar Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, konversi PLTD akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi energi setempat. Jika tersedia sumber energi air, PLN akan mengembangkan pembangkit pikohidro atau mikrohidro.

Namun, jika tidak memungkinkan, solusi yang dipilih adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.

"Pada intinya adalah kami secara bertahap dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan segala kemampuan yang kami ada termasuk partnership terhadap potential partner kami secara transparan, credible dan kompetitif dan secara efisien bahwa penggunaan energi yang masih berbasis pada import dan energi mahal yaitu BBM harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah," jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam mempercepat transisi energi sekaligus menekan biaya produksi listrik yang selama ini terbebani oleh penggunaan BBM.

"Bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan," katanya.

Lebih lanjut, perseroan juga berencana meluncurkan program bundling project bertajuk Green Integrated GigaWatt Acceleration mulai 2026 (Gigaone). Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan sekaligus menekan biaya pokok produksi (BPP) dan meningkatkan bauran EBT.

"Tentu saja ini menjadi salah satu daya jual bahwa energi di Indonesia adalah green energy, improving our energy security, sehingga bisa membangun iklim investasi yang jauh lebih kondusif ke depannya dengan adanya green investment," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana mengganti lebih dari 2.000 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor yang berbiaya tinggi.

"Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

PLN telah memetakan 741 lokasi dengan total 2.396 unit PLTD yang akan diganti secara bertahap. Total kapasitas pembangkit tersebut mencapai sekitar 1,07 gigawatt (GW).

Dalam implementasinya, PLN akan menyesuaikan jenis pembangkit dengan potensi energi di masing-masing lokasi.

Untuk wilayah yang memiliki sumber air, PLN akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga pikohidro dan mikrohidro.

Sementara itu, pada lokasi yang tidak memiliki potensi air, PLN akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS).

Darmawan menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan transisi energi dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi dan biaya.

Di sisi lain, kondisi sistem kelistrikan nasional hingga Maret 2026 dinyatakan dalam kondisi normal.

PLN mencatat daya mampu netto (DMN) mencapai 71,15 GW dengan cadangan daya (reserve margin) sebesar 39%.

"Sehingga pasokan listrik nasional dalam kondisi yang andal," kata Darmawan.

PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD dengan total sekitar 2.139 mesin diesel

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) akan mengeliminasi 2.139 mesin diesel yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi, lalu menggantinya dengan pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan (EBT).

“PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel,” ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Darmawan menyampaikan langkah pengurangan PLTD merupakan strategi PLN untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi biaya energi.

Menurut Darmawan, PLTD yang masih bergantung dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar harus segera dikurangi secepat-cepatnya. Terlebih, Darmawan merasa saat ini BBM termasuk energi yang mahal.

“Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah,” ujar Darmawan.

Selain itu, mengganti PLTD dengan pembangkit listrik EBT juga akan mengubah energi kotor berbasis impor menjadi energi bersih berbasis lokal.

Adapun pengganti PLTD yang telah direncanakan oleh Darmawan akan bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan energi potensial air (sungai/air terjun) untuk menggerakkan turbin dan generator.

“Kalau tidak ada (mikrohidro) maka kami merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan baterai energy storage system (BESS),” kata Darmawan.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah tingginya harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3) sore, menyampaikan bahwa langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.

Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD tersebut.

"Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji meyakini konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke jenis energi lainnya akan berhasil karena Indonesia memiliki beragam sumber energi, namun harus didukung dengan komitmen yang konsisten.

“Saya sendiri yakin program ini akan berhasil karena kita memiliki sumber energi yang beragam, seperti fosil maupun sumber energi terbarukan seperti air, angin, dan matahari. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang kuat untuk melakukan konversi secara konsisten,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Sarmuji menyambut baik rencana pemerintah untuk mempercepat realisasi konversi PLTD. Ia menilai langkah ini merupakan program yang bagus mengingat kekurangan yang dimiliki PLTD selama ini.

“PLTD menyerap banyak BBM (bahan bakar minyak) yang biayanya lebih mahal dari sumber energi yang lain. Syukur-syukur digantikan dengan yang lebih murah dan lebih bersih. Yang penting konversinya sudah disiapkan sebelum penutupan dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, realisasi penutupan PLTD secara bertahap tergantung pada kecepatan penyiapan penggantinya.

“Mestinya tidak perlu waktu lama. Yang bisa dijangkau jaringan listrik bisa dibangun jaringan, yang tidak ada jaringan bisa dibangun dengan sumber energi lain, seperti PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah tingginya harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/4) sore, menyampaikan bahwa langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” kata dia.

Menurut Airlangga, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan menutup 13 titik Pembangkit Listrik Bertenaga Diesel (PLTD) dalam rangka transisi ke energi terbarukan.

Ia menyampaikan rencana itu berjalan beriringan dengan program listrifikasi 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan pemerintah.

"Saya sudah putuskan akan kita jalankan program listrifikasi 100 GW yang kita harapkan bisa dicapai dalam dua tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, solar. Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah, yang di PLN akan kita tutup," ujar Prabowo dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan komersil berbasis listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Prabowo menyebut langkah itu dapat menghemat penggunaan BBM hingga 200 ribu barel per harinya.

Ia mengatakan saat ini Indonesia masih memerlukan impor hingga 1 juta barel per hari.

"Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20 persen dan dengan nanti 100 gigawatt kita juga akan menghemat sangat, sangat besar mungkin kita 2/3 tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali," ujarnya.

Prabowo belakangan gencar mendorong peralihan energi dari BBM ke energi terbarukan.

Pada kesempatan lain, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi listrik 100 gigawatt untuk mencapai swasembada energi.

Dalam peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang yang berkapasitas 15 gigawatt hour (GWh) per tahun pada hari ini, Prabowo menyebut proyek semacamnya harus kian digencarkan ke depan.

"Kita butuh kalau tidak salah para pakar laporan sama saya untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt," ujar Prabowo dalam pidatonya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dengan menutup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) serta mempercepat program elektrifikasi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah akan menutup 13 PLTD milik PLN sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN, akan kita tutup. Dari menutup itu, kita akan menghemat 200.000 barel sehari,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Dengan penutupan PLTD tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat hingga 20% dari kebutuhan impor BBM.

“Kita masih perlu impor sekarang ini satu juta barel sehari. Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20%,” katanya.

Target Bebas Impor Energi dalam 2–3 Tahun

Lebih lanjut, Prabowo optimistis Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam waktu relatif singkat, seiring percepatan transisi energi.

“Dan dengan nanti 100 Gigawatt, kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mandiri energi apabila mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

“Kita punya kekuatan besar. Kita sungguh-sungguh kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” lanjut Prabowo.

Lanjut Halaman 2...

Program Prabowo

Program Elektrifikasi 100 Gigawatt

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah menetapkan program elektrifikasi sebesar 100 gigawatt yang ditargetkan tercapai dalam dua tahun ke depan.

Program ini akan menjadi tulang punggung transformasi energi nasional, sekaligus menghapus ketergantungan terhadap pembangkit berbasis diesel.

“Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program elektrifikasi 100 Gigawatt. 100 Gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam dua tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak,” ujarnya.

Produksi Sedan Listrik Nasional

Selain sektor energi, Prabowo juga mengungkapkan rencana pemerintah membentuk perusahaan untuk memproduksi sedan listrik buatan dalam negeri.

Langkah ini melengkapi pengembangan kendaraan listrik nasional yang sebelumnya telah mencakup produksi bus dan truk listrik.

“Kita juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan, ya, sedan dari listrik. Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program elektrifikasi 100 Gigawatt,” pungkasnya.

Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Ini sejalan dengan kebijakan internasional, meningkatkan ketahanan dan mengembangkan energi yang bersih. Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih. Pendekatannya seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun pemerintah dipastikan tengah bersiap untuk menghentikan operasional PLTD secara bertahap sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada pengembangan PLTS berkapasitas hingga 100 gigawatt.

Dadan menilai, konversi energi yang dilakukan bertahap dan beriringan dengan penyelesaian proyek PLTS itu perlu didukung dengan pemanfaatan energi alternatif eksisting di masing-masing wilayah, seperti energi surya hingga panas bumi.

“Kalau bisa energinya dibangkitkan dari (wilayah) setempat. PLTD ini, kan, berlokasi jauh, di tempat-tempat yang remote. Itu, kan, bawa BBM-nya juga susah, harganya juga mahal. Jadi digeser saja dengan pemanfaatan energi yang ada di situ, misalnya ada panas bumi, dan yang pasti ada (energi) surya,” kata dia.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menginisiasi program dedieselisasi yang difokuskan ke daerah terpencil.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mempercepat transisi ke energi bersih di Indonesia.

“Kita sebetulnya ini kan sudah dirintis cukup lama ya, dulu namanya dedieselisasi, dan sekarang sudah berjalan, ada beberapa juga yang pendekatannya ke gas, ada beberapa yang pendekatannya kepada surya atau yang lainnya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Maret lalu mengatakan penghentian PLTD ini akan dilakukan secara paralel dengan penyelesaian proyek PLTS untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

Selain itu, konversi PLTD ke PLTS ini juga merupakan langkah efisiensi pemerintah di tengah tingginya harga minyak.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 13 gigawatt (GW), terutama untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Ini bagian dari program ambisius PLTS 100 GW, dengan sasaran utama penyediaan PLTS 1 megawatt per desa di 80 ribu desa.

Berdasarkan hasil perhitungan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), pemerintah bisa menghemat sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp68 triliun per tahun lewat program konversi ini.

Selama ini, ketergantungan terhadap diesel untuk kebutuhan listrik di wilayah-wilayah terpencil, telah membebani keuangan negara. Ini lantaran tingginya biaya impor bahan bakar. Kenaikan biaya impor bahan bakar otomatis mengerek biaya produksi listrik PLTD. Di sisi lain, tarif listrik jauh di bawahnya, sehingga negara harus mengkompensasi selisihnya.

Sebagai gambaran, biaya produksi listrik PLTD sekitar Rp4.746 per kilowatt-jam pada 2020, lalu melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp8.748 per kilowatt-jam pada 2023. Sedangkan tarif listrik Rp1.071 per kilowatt-jam pada 2020 dan Rp1.153 per killowatt-jam pada 2023. Kini, dengan memanas dan meluasnya perang di Timur Tengah, biaya produksi listrik PLTD semakin melambung.

Kombinasi PLTS dengan battery energy storage system (BESS) diperkirakan mampu menghasilkan listrik berbiaya rendah US$0,08-0,20 atau sekitar Rp1.361-3.403 per kilowatt-jam. Ini lebih murah dibandingkan perkiraan biaya produksi listrik PLTD saat ini, yaitu US$0,55-0,65 atau sekitar Rp9.360-11.062 per kilowatt-jam.

Catatan IEFFA, Indonesia mengoperasikan ribuan unit PLTD dengan total kapasitas terpasang di jaringan sekitar 5,8 GW pada 2024. Perusahaan listrik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menguasai sekitar 3 GW dari kapasitas tersebut, dengan produksi listrik lebih dari 7.000 gigawatt-jam (GWh) per tahun.

Untuk menghasilkan listrik sebesar itu, dibutuhkan sekitar 2,7 miliar liter bahan bakar High-Speed Diesel (HSD), setara 17 juta barel bahan bakar impor. Nilainya lebih dari US$2 miliar atau Rp34 triliun setiap tahunnya.

Estimasi IEEFA, lewat program konversi PLTD ke PLTS, pemerintah bisa menghemat sekitar US$ 2 miliar atau Rp33 triliun dengan menghindari impor minyak, sekaligus memangkas sekitar US$ 1,5-2 miliar atau Rp24-33 triliun biaya subsidi. Alhasil, ada potensi penghematan sekitar US$ 4 miliar atau Rp68 triliun.

IEFFA: PLTS Terhambat Regulasi Tarif Hingga Lahan

Research and Engagement Lead IEEFA Mutya Yustika mengatakan, pengembangan PLTS dengan BESS masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian regulasi, terutama soal tarif listriknya.

Selama belum ada kepastian tarif yang menguntungkan, investor bakal kesulitan mendapatkan kredit bank untuk pembangunan PLTS. Ini bisa berimbas pada terhambatnya investasi swasta. Sebab, pengembangan PLTS membutuhkan biaya besar di awal, setidaknya sekitar US$15-19,5 miliar atau Rp255-331 triliun.

Di samping masalah biaya, Mutya menyoroti masalah pengadaan lahan, juga akibat regulasi yang kompleks dan tidak konsisten. Dia menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang, membentuk bank tanah, hingga membuat kontrak standar, dengan melibatkan masyarakat.

“Jika hambatan itu dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Mutya.

Dia menekankan, ketahanan energi mustahil tercapai selama Indonesia masih bergantung pada pasar bahan bakar global. “Dibandingkan mengimpor bahan bakar dan menghadapi logistik kompleks, Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya dengan andal selama lebih dari satu dekade,” kata dia.