Bisnis.com, JAKARTA – Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian perkembangan terbaru yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dikutip melalui Aljazeera, konflik yang meluas dari Gaza hingga Lebanon kini memasuki fase yang semakin kompleks, dengan tekanan diplomatik dan militer berlangsung secara bersamaan.

Presiden AS Donald Trump menyatakan akan segera menelaah proposal terbaru dari Iran, namun meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

“Kami akan segera meninjau rencana yang baru saja dikirimkan Iran kepada kami,” ujarnya pada Minggu (3/5/2026) waktu setempat.

Sekadar informasi, proposal yang dikirim Teheran mencakup 14 poin, di antaranya tuntutan jaminan non-agresi, penguatan blokade laut, serta pengakhiran konflik di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon. Namun, sinyal pesimisme dari Washington yang ditampilkan jalan diplomasi masih terjal.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan kesiapan penuh jika konflik kembali pecah dengan AS. Mereka bahkan menilai potensi eskalasi sangat besar. Dimulainya kembali permusuhan “mungkin terjadi”, karena “bukti menunjukkan bahwa [AS] tidak berkomitmen terhadap perjanjian atau perjanjian apa pun”.”

Sementara itu, situasi di Lebanon terus memburuk akibat serangan militer Israel yang semakin intensif. Serangan terbaru melaporkan terjadinya sejumlah warga dan merusak sebuah biara Katolik di wilayah Yaroun. Sejak awal Maret, jumlah korban tewas akibat serangan di Lebanon dilaporkan telah mencapai 2.659 orang.

Di Gaza, Israel juga memperluas kontrol militernya melalui penetapan garis baru yang disebut “Garis Oranye”. Zona ini memperluas wilayah militer hingga mencakup sekitar 60 persen wilayah Gaza, naik signifikan dibandingkan garis sebelumnya pasca-gencatan senjata Oktober 2025.

Langkah tersebut menuai kekhawatiran dari berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai lembaga baru itu memperparah kondisi kemanusiaan. Akses bantuan menjadi semakin terbatas, sementara kepadatan penduduk meningkat di wilayah yang semakin sempit.

Situasi semakin rumit karena batas “Orange Line” tidak memiliki penanda fisik yang jelas di lapangan. Hal ini memicu dan risiko bagi warga sipil Palestina yang tinggal di dekat zona tersebut, dengan laporan adanya tembakan berulang di area tersebut.

Dalam perkembangan lain, dua aktivis internasional yang tergabung dalam armada bantuan menuju Gaza diselenggarakan menjalani proses hukum di Israel. Keduanya adalah warga Spanyol dan Brasil yang ditahan setelah kapal mereka dicegat di perairan internasional.

Di tengah konflik yang terus meningkat, Israel juga memperkuat kapabilitas militernya dengan menyetujui pembelian pesawat tempur baru dari perusahaan Amerika Serikat, termasuk Lockheed Martin dan Boeing. Kesepakatan bernilai miliaran dolar itu mencakup pengadaan skuadron F-35 dan F-15IA.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik di suatu wilayah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya diplomasi masih berlangsung, namun pada saat yang sama, eskalasi militer terus meningkat di berbagai titik, memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan konflik Israel-AS dengan Iran telah mengabaikan kehormatan terhadap kedaulatan negara sehingga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil sikap untuk menghentikan perang tersebut.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (10/3/2026). Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya Pemimpin Iran, Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini.

"Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara," kata Puan.

Puan menjelaskan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Dia menilai pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dia menyampaikan bahwa DPR RI mendesak PBB segera bertindak menyelesaikan konflik di Timur Tengah tersebut untuk menjunjung hukum internasional, keselamatan masyarakat sipil, hingga menjaga stabilitas global.

"DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," jelasnya.

DPR RI, katanya, juga meminta pemerintah Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana dan konsisten dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang.

Puan mendukung berbagai pihak yang berupaya melakukan diplomasi guna menengahi konflik agar mencegah terjadinya dampak yang lebih luas ke depannya.

"DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah proses negosiasi nuklir tidak langsung menjadi bukti tidak adanya jaminan komitmen dari kedua pihak tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi dalam konferensi pers di Kediaman Duta Besar Republik Islam Iran, Jl. Madiun No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai sikap Iran setelah menunjukkan gestur signifikan dalam perundingan yang dimediasi Oman.

Boroujerdi menegaskan, insiden serangan saat proses diplomasi berlangsung bukan kali pertama dialami Iran.

“Ini bukan pertama kali bagi kami di mana di saat kami berada di tengah sebuah negosiasi, serangan terjadi terhadap negara kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sebelumnya telah berlangsung lima putaran negosiasi dengan Amerika Serikat dan Iran tengah menantikan putaran keenam ketika serangan terjadi.

“Sebelumnya, lima kali atau lima putaran negosiasi telah kami lakukan dengan pihak Amerika Serikat dan sedang menantikan putaran keenam, tetapi di tengah negosiasi mereka melakukan penyerangan terhadap Iran,” katanya.

Menurutnya, dalam perundingan terbaru yang difasilitasi Oman, kedua pihak bahkan disebut telah mencapai indikasi kesepahaman awal.

“Dua kali kami sudah melakukan negosiasi dan seperti yang disampaikan oleh pihak Oman bahwa ada indikasi kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran di tengah-tengah negosiasi yang sedang berlangsung dimediasi oleh pihak Oman. Tetapi lagi-lagi, di tengah negosiasi, AS bersama rezim Zionis menyerang negara kami,” ujarnya.

Tuduhan Provokasi Israel

Boroujerdi menuding Israel melakukan provokasi terhadap Amerika Serikat setiap kali proses diplomasi mendekati titik temu.

“Kelihatannya APBN dari Amerika Serikat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika, dan serdadu Amerika Serikat sedang disandera oleh rezim Zionis Israel,” katanya.

Dia menilai setiap kali negosiasi menuju kesepakatan, Israel melakukan langkah yang mendorong eskalasi militer.

“Ketika sebuah negosiasi ingin mencapai titik kesepakatan, rezim Zionis melakukan provokasi terhadap Amerika dan menyerang Iran,” tegasnya.

Klaim Hilangnya Kepercayaan

Boroujerdi menyatakan Iran kini tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat maupun Israel dalam proses diplomasi.

“Kami sudah tidak percaya kepada Amerika Serikat dan Zionis Israel dikarenakan tidak ada jaminan bahwa di tengah negosiasi tidak terjadi perang dan mereka tidak menyerang Iran kembali,” tandasnya.

Bisnis.com, BATAM – Penerbangan umrah dari Batam dipastikan tetap berjalan di tengah eskalasi militer di Timur Tengah, setelah AS-Israel menyerang Iran dan dikabarkan menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Penjabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Annang Setia Budhi, menegaskan hingga saat ini operasional penerbangan umrah dari Bandara Internasional Batam masih berlangsung normal.

"Setelah dikonfirmasi ke unit terkait, saat ini penerbangan tersebut masih aman,” ujar Annang saat dikonfirmasi di Batam, Minggu (1/3/2026).

Dia menjelaskan, pihak bandara terus berkoordinasi dengan maskapai dan otoritas penerbangan untuk memantau perkembangan situasi global, khususnya yang berkaitan dengan jalur penerbangan menuju kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, keselamatan dan keamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan operasional. Apabila terdapat perubahan situasi yang berdampak langsung terhadap penerbangan, pihaknya akan segera menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat dan calon jemaah.

Sebelumnya diketahui, ketegangan yang memuncak di Timur Tengah turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan dan otoritas setempat.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.

“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Dia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Amerika Serikat dan Iran kembali berada di ambang eskalasi militer setelah meningkatnya ancaman serangan Washington terhadap Teheran.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak luas di kawasan Timur Tengah. Berbagai skenario berkembang mulai dari serangan terbatas hingga risiko konflik berkepanjangan.

“Bahaya terbesar saat ini adalah jika Presiden Trump memutuskan bahwa dia harus bertindak atau kehilangan muka, dan perang pun dimulai tanpa tujuan akhir yang jelas serta dengan konsekuensi yang tidak terduga dan berpotensi merugikan,” tulis BBC dalam analisisnya tentang kemungkinan serangan AS ke Iran.

BBC memaparkan sedikitnya tujuh skenario jika Amerika Serikat melancarkan serangan dalam beberapa hari ke depan. Target serangan diperkirakan mencakup pangkalan militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), fasilitas rudal balistik, hingga program nuklir Iran.

Dalam skenario paling optimistis, serangan presisi dapat menggoyahkan rezim yang sudah melemah dan membuka jalan menuju demokrasi. Namun, hal itu sangat tidak mungkin mengingat pengalaman intervensi Barat di Irak dan Libya yang justru memicu kekacauan berkepanjangan.

Skenario lain menyebut rezim Iran bisa bertahan tetapi dipaksa memoderasi kebijakannya. Model ini digambarkan seperti Venezuela, yakni tekanan militer cepat yang membuat Iran mengurangi dukungan terhadap milisi di Timur Tengah serta membatasi program nuklir dan rudal balistik.

Namun, kepemimpinan Republik Islam disebut telah defian selama 47 tahun dan dinilai sulit berubah. Karena itu, salah satu kemungkinan terbesar adalah runtuhnya rezim yang kemudian digantikan pemerintahan militer berbasis IRGC.

Iran juga berulang kali menegaskan akan membalas jika diserang. BBC mencatat Teheran dapat meluncurkan rudal balistik dan drone untuk menyerang pangkalan AS di Bahrain dan Qatar, bahkan menargetkan infrastruktur negara yang dianggap terlibat seperti Yordania atau Israel.

Risiko lain adalah Iran menambang Teluk Persia. Selat Hormuz disebut sebagai jalur vital karena sekitar 20% ekspor LNG dunia serta 20%–25% minyak global melewati wilayah tersebut. Jika jalur ini terganggu, dampaknya dapat langsung terasa pada perdagangan dan harga energi dunia.

Adanya ancaman “swarm attack”, yakni serangan massal drone dan kapal cepat yang berpotensi menenggelamkan kapal perang AS. Meski dinilai kecil kemungkinannya, insiden seperti USS Cole pada 2000 menjadi contoh bahwa ancaman asimetris dapat menimbulkan kerugian besar.

Skenario terburuk adalah runtuhnya rezim Iran yang berujung chaos, perang saudara, serta konflik etnis. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi disebut khawatir Iran yang berpenduduk sekitar 93 juta jiwa terjerumus dalam krisis kemanusiaan dan gelombang pengungsi.

Sementara itu, The Guardian melaporkan Iran berupaya mencegah aksi militer AS melalui jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan ke Ankara untuk pembicaraan guna menghindari serangan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan bahkan mengusulkan konferensi video antara Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Namun, tidak ada pembicaraan langsung formal antara kedua negara selama satu dekade terakhir.

Di Washington, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan pihaknya siap menjalankan instruksi Trump. “Mereka memiliki semua opsi untuk mencapai kesepakatan. Mereka tidak boleh mengejar kemampuan nuklir,” ujarnya.

Trump sendiri memperingatkan waktu Iran semakin sempit, meski sempat menyampaikan nada lebih lunak dengan mengatakan ingin berbicara dengan Teheran. Iran, di sisi lain, tetap bersikap tegas dan mengklaim telah membangun 1.000 drone baru sejak perang 12 hari pada Juni.

The Guardian juga menyoroti bahwa AS menuntut Iran menyerahkan uranium yang diperkaya, menghentikan pengayaan domestik, membatasi program rudal, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi. Semua tuntutan ini disebut sulit diterima Iran.

Ketegangan ini memperlihatkan hubungan Iran-Amerika yang terus berada di persimpangan antara diplomasi dan ancaman perang, dengan dampak yang dapat meluas jauh melampaui kedua negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim dirinya "sangat bertanggung jawab" atas serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni lalu, meski sebelumnya Washington menegaskan bahwa Tel Aviv bertindak secara sepihak.

"Israel menyerang lebih dulu. Serangan itu sangat, sangat dahsyat. Saya sangat bertanggung jawab atas serangan itu," kata Trump kepada wartawan, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, "Ketika Israel menyerang Iran lebih dulu, itu adalah hari yang luar biasa bagi Israel karena serangan itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada serangan-serangan lainnya jika digabungkan."

Pernyataan Trump ini bertolak belakang dengan keterangan resmi pemerintah AS sebelumnya. Saat perang pecah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington "tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran" dan menekankan bahwa prioritas utama AS adalah melindungi pasukan mereka di kawasan.

"Malam itu Israel mengambil tindakan sepihak terhadap Iran. Kami tidak terlibat," ujar Rubio.

Serangan Israel pada 13 Juni menewaskan sejumlah jenderal tinggi, ilmuwan nuklir, serta warga sipil Iran. Teheran membalas dengan ratusan rudal ke wilayah Israel, memicu eskalasi besar di Timur Tengah. AS kemudian ikut membombardir tiga fasilitas nuklir utama Iran, meski awalnya mengaku tidak berperan langsung.

Gencatan senjata baru tercapai setelah Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan udara AS di Qatar. Sejak itu, Trump berulang kali mengklaim bahwa AS dan sekutunya telah "menghancurkan total" program nuklir Iran, klaim yang belum dikonfirmasi secara independen.

Pihak Iran hingga kini belum memberikan rincian kondisi fasilitas nuklirnya, namun pejabat di Teheran menegaskan bahwa program nuklir tetap berlanjut berkat kemampuan teknis yang telah dikuasai selama bertahun-tahun.

Trump sendiri tengah berkampanye untuk masa jabatan berikutnya dengan menekankan citra sebagai kandidat "perdamaian". Namun, di sisi lain, ia kerap mengaitkan langkah militernya dengan keberanian strategis yang disebutnya menjaga keamanan AS dan sekutunya.

Sementara itu, upaya diplomasi AS-Iran kembali tersendat. Rencana pertemuan kedua pihak pada Juni, yang dijadwalkan hanya beberapa hari sebelum jet Israel menyerang Teheran, batal tanpa penjelasan resmi.