JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjalani operasi tadi malam. Operasi itu dilakukan setelah pada sore harinya Nadiem dituntut 18 tahun penjara terkait kasus pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM).

Momen Nadiem menjalani operasi dibagikan sang istri, Franka Franklin Makarim melalui akun Instagram. Ada tiga foto yang diunggah. Franka pun tampak setia menemani Nadiem.

"Kemarin hari dimulai di pengadilan. Malam tadi, Nadiem masuk ke meja operasi untuk kelima kalinya. Di antara dua momen itu, kami hanya bisa berdoa," tulis Franka dalam caption atau takarir foto yang diunggahnya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Franka menulis, dirinya tidak akan berbicara tentang tuntutan yang dibacakan jaksa. "Yang saya tahu, saya ada di sini, kami semua tetap di sini. Dan ia, dengan segala yang sedang ditanggungnya, tidak sendiri."

Selanjutnya, Franka mengungkap doa yang dipanjatkan. "Yang kami doakan bukan hanya untuk kesembuhannya. Saya mohon doa untuk keteguhan. Bagi kami, bagi semua yang berjuang di tempat yang sama, bagi mereka yang masih menunggu keadilan menemukan jalannya."

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor , Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata JPU Roy Riadi.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi semikonduktor Nvidia merancang sebuah pusat data (data center) yang dapat dipakai di rumah berkolaborasi dengan produsen panel listrik pintar, Span.

Data center model XFRA beroperasi dengan menempatkan unit yang disebut "XFRA Nodes" di properti pelanggan. Perangkat ini kemudian dikoordinasikan untuk melayani beban kerja pusat data secara kolektif melalui koneksi internet.

CEO Span Arch Rao mengungkapkan bahwa setiap node dilengkapi dengan server Dell PowerEdge yang ditenagai 16 GPU Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Perangkat tersebut juga didukung oleh 4 CPU AMD EPYC, RAM 3 TB, dan sakelar gigabit 24-port.

Node tersebut terhubung ke bangunan melalui panel layanan pintar Span yang berfungsi mendeteksi penggunaan energi pelanggan secara real-time. Sistem ini mengelola node sebagai beban daya yang selalu menyala tanpa mengganggu aktivitas listrik penghuni.

Menurut dokumen teknis proyek XFRA, rumah tinggal rata-rata hanya beroperasi pada 40% dari kapasitas daya puncak mereka. Hal ini menyisakan ruang sisa atau headroom yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh unit komputasi XFRA.

Teknologi ini memungkinkan rumah untuk memanfaatkan hampir 100% dari kapasitas layanan listrik yang diberikan oleh perusahaan utilitas. Sebagai contoh, rumah dengan layanan 200-amp memiliki sisa daya sekitar 80 amp atau setara 19,2 kW pada tegangan 240 volt.

Melansir dari Tom’s Guide, Senin (11/5/2026), untuk menjaga stabilitas beban kerja komputasi, baterai cadangan akan dipasang bersamaan dengan node XFRA. Komponen ini berfungsi sebagai penyangga saat terjadi lonjakan permintaan singkat serta menjaga operasional tetap berjalan saat terjadi gangguan pada jaringan listrik utama.

Span telah melakukan pengujian internal terhadap prototipe sistem ini dengan pelanggan berbayar. Perusahaan kini merencanakan pembuktian konsep pada kuartal III/2026 dengan mengerahkan 100 node di rumah-rumah konstruksi baru.

CRO Span Ryan Harris menjelaskan bahwa program uji coba tersebut akan berlangsung di wilayah barat daya Amerika Serikat, kemungkinan besar di Nevada atau Arizona. Mulai tahun 2027, perusahaan menargetkan skala kapasitas tahunan melampaui 1 gigawatt (GW).

Model XFRA diproyeksikan memberikan keuntungan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem energi dan komputasi. Bagi penyedia layanan hyperscale, jaringan ini menawarkan akses cepat ke daya komputasi tanpa perlu membangun pusat data fisik yang memerlukan izin bertahun-tahun.

Hambatan akses listrik atau speed-to-power sering kali menjadi kendala utama dalam pengembangan pusat data konvensional. Data Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat penundaan interkoneksi utilitas bisa memakan waktu hingga 7 tahun di pasar-pasar besar.

Bagi perusahaan utilitas, solusi ini menawarkan cara untuk meningkatkan utilisasi jaringan listrik yang sudah ada. Optimalisasi infrastruktur yang saat ini beroperasi di bawah kapasitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan operator tanpa perlu investasi transmisi baru yang masif.

Pemilik rumah yang bersedia menampung node XFRA dijanjikan akan menerima instalasi panel pintar dan baterai secara cuma-cuma. Selain itu, mereka juga berpeluang mendapatkan diskon tarif listrik hingga akses internet gratis sebagai kompensasi penyediaan ruang dan daya.

Harris menambahkan bahwa peningkatan utilisasi jaringan distribusi melalui beban komputasi ini pada akhirnya dapat menekan harga listrik per kWh bagi seluruh pelanggan. Inisiatif ini dipandang sebagai siklus positif yang menciptakan nilai tambah bagi seluruh ekosistem energi di masa depan.

JAKARTA - Baru-baru ini beredar berita Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi lari dari wawancara media usai diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Peristiwa ini membangun framing seolah-olah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Ditjen Bea Cukai.

Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan Daulay memberikan klarifikasi terkait framing tersebut. "Di sini perlu diluruskan, karena sudah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami. Seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut," kata Hamonangan Daulay kepada media, Sabtu (9/5/2026).

Dia menegaskan, setiap orang punya pilihan untuk berkenan atau tidak berkenan diwawancara media, bergantung kepada pertimbangan calon narasumber. Dalam hal ini, Ahmad Dedi punya pertimbangan kuat yaitu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Bagi Ahmad Dedi, berkomentar di media saat itu justru akan menjadi kontraproduktif terhadap penyelidikan kasus tersebut di KPK. Biarlah kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Kedua, status Ahmad Dedi adalah saksi sebagai salah satu pegawai di Ditjen Bea Cukai. Dia, sebagai warga negara yang baik, ingin membantu KPK agar penyelidikan kasus ini berlangsung dengan lancar. "Makanya, dia hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, dia sebagai saksi dan bukan tersangka," tegasnya.

Terakhir, sebagai kuasa hukum, Hamonangan berharap media massa, terutama media massa mainstream yang menjunjung tinggi asa praduga tidak bersalah sebagai bagian dari kode etik jurnalistik. Jangan sampai termakan framing negatif dari pihak-pihak tertentu, yang tidak ingin kasus ini terungkap secara maksimal. Menkomdigi: Media Konvensional Harus Tetap Eksis di Tengah New Media

"Saya berharap kepada teman-teman media, jangan mudah termakan framing pihak tertentu. Kasus ini harus kita kawal bersama-sama, agar pengusutannya berlangsung dengan lancar dan tuntas," tuturnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai waralaba atau franchise menjadi model bisnis yang cukup efektif dalam mempercepat rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini berada di kisaran 3,29 persen dari total angkatan kerja.

“Waralaba ini merupakan model bisnis yang efektif untuk mempercepat lahirnya kewirausahaan baru, karena bersifat terstandarisasi dan juga mudah diprediksi,” kata Wamendag Roro di sela FLEI Business Show 2026 di Jakarta, Kamis.

Roro menyampaikan, Indonesia harus meningkatkan rasio kewirausahaan minimal di angka 10-12 persen dari total angkatan kerja agar bisa menjadi negara maju.

Perluasan kesempatan usaha, lanjut dia, menjadi agenda yang tidak terpisahkan untuk mencapai target tersebut.

Ia menambahkan, waralaba bisa menjadi instrumen penting dalam perluasan kewirausahaan karena menawarkan model bisnis yang siap pakai, terstandarisasi, dan didukung oleh pendampingan dari pemberi waralaba.

“Harapannya kegiatan seperti yang kita lihat hari ini bisa menyajikan informasi-informasi baru bagi masyarakat Indonesia yang memang berada di sebuah mindset di mana mereka ingin memulai sesuatu hal yang baru,” ujar Roro.

Wamendag juga mengingatkan masyarakat yang tertarik untuk berwirausaha melalui waralaba untuk mencermati regulasi-regulasi pendukung guna memastikan ekosistem bisnis tetap sehat dan terpercaya.

“Kami mengimbau kepada pelaku usaha untuk memastikan telah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba sebelum menggunakan istilah maupun logo waralaba pada brosur, website, media sosial dan lain sebagainya,” kata dia.

Selain itu, Wamendag Roro juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yang berarti legal dan logis.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur tentunya oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim bebas resiko dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita antisipasi bersama,“ ujar dia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan terkait dalam memajukan kewirausahaan melalui bisnis waralaba.

Levita menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 yang memicu kemunculan waralaba-waralaba baru.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa kita semua punya tujuan yang sama, yaitu memajukan bisnis waralaba dan meningkatkan entrepreneur-entrepreneur muda di Indonesia, sehingga anak bangsa dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Fraksi PDIP DPR menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL Commuter Line, taksi Green SM di perlintasan sebidang, dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan alarm keras bagi negara untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi publik, khususnya perkeretaapian nasional. Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas meminta Kemendagri dan Kemenhub segera berkoordinasi agar pemerintah daerah lebih responsif dalam pengamanan perlintasan sebidang sesuai Permenhub Nomor 94 Tahun 2018.

Menurutnya, Pemda harus memastikan keberadaan palang pintu, pengawasan, serta regulasi pendukung agar keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta terjamin.

Dari sisi penegakan hukum, Anggota Komisi III DPR Gus Falah mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian yang berujung hilangnya nyawa. Ia menegaskan, jika terbukti ada unsur pidana, siapapun yang bertanggung jawab harus diproses tanpa kompromi.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai akar persoalan utama ada pada belum tuntasnya darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan ribuan titik perlintasan yang belum tertangani dan menegaskan pintu perlintasan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar jalur kereta benar-benar steril dan aman.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto dan Sofwan Dedy Ardyanto meminta investigasi menyeluruh, transparan, dan cepat oleh Kemenhub, PT KAI, serta KNKT untuk mengungkap akar masalah, termasuk sistem persinyalan, mitigasi kecelakaan di stasiun padat, hingga kemungkinan gangguan teknis pada taksi yang menjadi pemicu awal kejadian. Mereka juga menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama tanpa hambatan administrasi.

Dari sisi pengawasan BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto dan Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani menegaskan bahwa PT KAI harus melakukan evaluasi total terhadap sistem operasional, standar keselamatan, pengendalian perjalanan kereta, kesiapan SDM, serta perlindungan konsumen. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait kronologi dan penyebab kecelakaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Dewi Juliani, sebagai BUMN, PT KAI tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi wajib menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Sementara Adisatrya memastikan Komisi VI DPR akan memanggil PT KAI untuk meminta penjelasan lengkap dan langkah perbaikan konkret.

Fraksi PDIP juga menaruh perhatian serius pada aspek keselamatan perempuan. Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menegaskan tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan ruang aman bagi perempuan. Menurutnya, keselamatan perempuan tidak cukup hanya dengan pemisahan gerbong, tetapi harus diwujudkan melalui sistem transportasi yang aman secara menyeluruh.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menambahkan bahwa usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian dapat dipahami sebagai mitigasi awal, namun bukan solusi utama. Menurutnya, yang harus dibenahi adalah sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh agar seluruh penumpang, baik perempuan maupun laki-laki, terlindungi secara setara.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi Bekasi Timur harus menjadi momentum reformasi besar dalam sistem keselamatan transportasi nasional melalui penguatan regulasi, keberpihakan anggaran, audit keselamatan menyeluruh, penegakan hukum tegas, serta kebijakan transportasi yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.

“Keselamatan transportasi publik adalah hak warga negara. Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai duka, tetapi harus menjadi titik balik perubahan nyata,” pungkasnya, Kamis (30/4/2026).

BEKASI - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Verrell Bramasta mengunjungi satuan pendidikan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Kunjungan ini untuk memastikan kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan di tiga kabupaten daerah pemilihannya layak.

“Kunjungan ini sekaligus memastikan beban biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dan orang tua murid,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Di lapangan, Verrell menemukan sejumlah kondisi yang membutuhkan perhatian serius seperti bangunan yang tidak lagi layak pakai di beberapa satuan pendidikan. Temuan ini akan diperjuangkan agar mendapat perhatian dan segera ditangani.

Di tengah agenda lapangan tersebut, dua hadiah diberikan oleh seorang siswa. Hadiah tersebut berupa gambar sketsa wajah Verrell yang dibuatnya sendiri di kertas buku tulisnya. Sementara lainnya, menuliskan surat pendek yang mengharukan, bercerita bahwa berkat bantuan yang diterimanya, dirinya dan ibunya akhirnya bisa membeli seragam baru, dan adiknya bisa dibelikan pensil warna.

Di penghujung suratnya, siswa tersebut juga menitipkan doa untuk Verrell, dan harapan agar kelak bisa menjadi orang sukses yang membanggakan orang tuanya.

Lihat video: Presiden Prabowo Siapkan Rp17,15 Triliun untuk Renovasi Sekolah



"Selembar kertas dengan gambar wajah saya, ditemani sepenggal surat yang ditulis apa adanya. Sederhana, tapi terasa begitu dekat dan bernilai, karena rasanya ada hati yang ikut diletakkan di sana," kata Verrell.

Bagi Verrell, dua hadiah itu bukan sekadar kenang-kenangan. Verrell melihatnya sebagai pengingat bahwa di balik setiap agenda kunjungan, ada anak-anak yang menaruh harapan dengan cara paling jujur yang mereka bisa.

"Saya bersyukur karena terus diingatkan bahwa banyak harapan yang dititipkan dengan cara yang sangat jujur. Itu yang membuat saya ingin menjaganya dan memperjuangkannya dengan sepenuh hati," ujarnya.

Verrell menegaskan kondisi satuan pendidikan yang ditemukan di lapangan akan dikawal dan perjuangkan bersama pemerintah agar segera mendapat penanganan. Baginya, turun dapil adalah cara paling jujur untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang diwakilinya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pihak ketiga yang tidak mengetahui dan tidak terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para ahli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pihak ketiga yang sering dimaksud adalah individu seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau orang lain yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset tanpa sepengetahuan dan tanpa keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Mercy menegaskan persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat.

Di sisi lain, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar ada pembedaan yang jelas dan tegas terhadap pihak ketiga yang memang ikut terlibat dalam kejahatan, terutama kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tanpa pengaturan yang tegas, kata Mercy, dikhawatirkan pihak tidak bersalah justru menjadi korban, sementara pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum.

“Jangan sampai pihak ketiga yang tidak bersalah harus menanggung beban pembuktian yang berat dan tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” tegas Politisi asal daerah pemilihan Maluku tersebut.

Lihat video: DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi



Mercy juga menyoroti ketimpangan posisi hukum pihak ketiga, khususnya terkait beban pembuktian dan mekanisme kompensasi yang dinilai masih kurang memadai. Ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara rinci mekanisme perlindungan tersebut, mulai dari definisi yang jelas, standar pembuktian, hingga prosedur yang adil dan transparan.

Bagi Mercy, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi warga negara. Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mendalami berbagai masukan dari para ahli agar RUU ini tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembahasan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bersama pemerintah telah rampung. 

Menurutnya, skema restrukturisasi diputuskan dalam rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Untuk Whoosh kita sudah meeting, solusinya sudah ada dan itu akan akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China nya," ujar Rosan ditemui di Kementerian Investasi/BKPM, Kamis (23/4).

Ia berharap China bisa menyepakati skema yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, utang kereta cepat bisa segera diselesaikan.

"Solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah sih ini bisa selesai lah," ujarnya.

Mengenai rincian skema yang sudah disepakati pemerintah, ia mengungkap akan diumumkan langsung oleh AHY. Hal itu termasuk asal anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang kereta cepat ke China.

"Memang nanti disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra lah. Lebih enaknya, karena beliau yang memimpin, tapi sudah ada arahannya," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Komisi III DPR berhati-hati dalam menerima pengaduan terkait proses hukum yang tengah berjalan di persidangan. Hal tersebut dikatakannya merespons langkah istri Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim yang menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR serta Badan Aspirasi Masyarakat DPR di Jakarta pada Selasa 21 April 2026.

Keluarga Nadiem berharap Komisi III DPR bisa mencermati adanya dugaan kejanggalan dalam proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Menurut Lucius, jika DPR menyetujui permohonan tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga memanggil Kejaksaan, maka bakal dilihat sebagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum, terlebih kasus korupsi.

"Bahaya betul kalau nanti DPR misalnya mengundang jaksa yang kemudian menuntut kasus Pak Nadiem Makarim ini dan itu dibicarakan di DPR. Ini mudah untuk kemudian dilihat sebagai bentuk intervensi," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).

Dia berpendapat bahwa jika permohonan tersebut diterima akan semakin banyak orang yang tengah menjalani proses hukum datang ke DPR, karena melihat bahwa DPR menjadi bagian dari lembaga penegakan hukum yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum. "Tentu saja ini sangat berbahaya, dan bagi DPR sendiri ini sudah melampaui batas gitu. Sebagai lembaga legislatif dia justru terlibat mengurus apa yang kemudian jadi ranah kewenangan lembaga Yudikatif begitu," ujar Lucius.

"Ini campur aduk fungsi dan kewenangan seperti ini tentu saja berbahaya dan kalau kemudian DPR sebagai lembaga politik dibiarkan untuk kemudian bisa memasuki ranah penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan maupun pengadilan, ini tentu sangat berbahaya," sambungnya.

Lebih lanjut Lucius mengatakan jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, nantinya hukum akan tunduk pada kepentingan politik. Dia menuturkan, hal tersebut bisa saja terjadi melihat lembaga politik di Indonesia yang cukup powerful.

"Ini akan jadi pintu masuk bagi upaya intervensi dari lembaga politik terhadap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum menjadi tidak lagi independen dan ini akhirnya membuat keadilan itu semakin sulit bagi orang-orang yang menjalani proses hukum," katanya.

Dia menuturkan bahwa ketika keadilan ditentukan oleh kepentingan atau interest politik akan sangat berbahaya. Karena, lanjut dia, kepentingan politik selalu ditentukan berdasarkan untung dan rugi dari partai politik atau lembaga politik.

"Akhirnya nanti lawan politik bisa dengan mudah kemudian dikriminalisasi. Jadi ini sangat bahaya bagi saya, sehingga saya pikir dalam kasus terkait dengan Pak Nadiem Makarim ini DPR harus berhati-hati betul," imbuhnya.

Kendati demikian, dia melanjutkan bisa saja DPR menerima aspirasi yang disampaikan istri Nadiem Makarim, namun hanya membahas terkait dengan perspektif dari pihak keluarga, bukan proses penegakan hukumnya. "Tapi jangan sampai kemudian itu dijadikan peluang atau alat atau pintu masuk bagi DPR untuk kemudian membicarakan substansi kasus atau membicarakan substansi proses persidangan yang tengah berlangsung,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum dan juga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin telah resmi mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR, Selasa (21/4/2026). Mereka melayangkan audiensi lantaran merasa janggal dengan proses peradilan eks Mendikbudristek itu.

"Betul (mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR RI)," kata Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, permohonan audiensi itu dilayangkan lantaran mengadukan proses peradilan Nadiem yang dianggap janggal. Bahkan, ia berpandangan, proses peradilan terhadap kliennya cenderung tak berimbang, tendensius dan mengaburkan fakta.

"Mengadukan proses peradilan yang dirasakan janggal, tidak berimbang, tendensius, mengaburkan fakta dan gelap tidak sesuai KUHAP dan prinsip peradilan yang menggali fakta meteriel," pungkasnya.

Sekadar informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri senilai Rp809 miliar dan merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022. Nadiem membantah dakwaan tersebut dalam eksepsinya dan menganggapnya sebagai kriminalisasi kebijakan.

Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata AHY dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu.

AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ujarnya.

Dia menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

Menko AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju netzero emission,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Menko AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda.

Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

AHY juga menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026