#30 tag 24jam
BI Sumbar Soroti Tantangan Ekonomi Daerah pada Kuartal II/2026
Bank Indonesia mengidentifikasi tantangan Sumbar di kuartal II/2026, termasuk dampak El Nino pada pangan dan kenaikan harga avtur. Strategi diperlukan untuk mengatasi inflasi dan menjaga stok pangan. [506] url asal
#sumbar-tantangan-2026 #bank-indonesia-sumbar #el-nino-sumbar #urban-farming-padang #kerja-sama-pangan #harga-daging-iduladha #harga-cabai-bawang #stok-beras-minyakita #harga-avtur-global #inflasi-sumb
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/05/26 16:14
v/210566/
Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat pada kuartal II/2026 yang tengah berjalan ini terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi dan perlu bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat melakukan sejumlah langkah yang strategis.
Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid mengatakan tantangan yang dimaksud mulai dari menghadapi potensi musim kering El Nino yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah daerah, agar persoalan pangan bisa diatasi menghadapi potensi musim kering tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan urban farming di Kota Padang. Saya berharap kabupaten dan kota lainnya bisa ikut membuat urban farming ini, sebagai upaya bisa memenuhi kebutuhan pangan,” katanya, Senin (4/5/2026).
Dia bilang perlu juga membuka kerja sama pangan antar daerah, dan meminta komitmen kelompok-kelompok tani hortikultura khususnya cabai dan bawang menjadi champion dengan menyediakan stok saat defisit.
Kemudian pada bulan Mei 2026 ini ada momen Hari Iduladha atau hari raya kurban, Majid menjelaskan ada potensi penurunan harga daging. Tapi, untuk komoditas cabai, bawang dan beberapa komoditas pangan berdasarkan tracking harga mulai merangkak naik.
“Jadi ini yang kami pantau dan lakukan preemptive action, seperti berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kecukupan stok beras dan Minyakita,” ujarnya.
Selain itu hal yang juga akan menjadi tantangan, yakni terkait kenaikan harga avtur akibat ketidakpastian konflik global akan menaikkan tarif tiket penumpang dan kargo pesawat.
Oleh karena itu, di sisi lain, TPID Sumbar juga harus tetap waspada dan berjaga-jaga dari potensi bencana alam yang tidak terduga kapan terjadinya, sehingga manajemen stok dan distribusi harus dijaga.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sumbar sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.
Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.
“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).
Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.
Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.
“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.
Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.
Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.
Harga Avtur Naik, Istana Pastikan Jaga Kenaikan Tiket Pesawat Tetap Terbatas
Pemerintah berupaya menahan kenaikan tiket pesawat akibat lonjakan harga avtur global dengan memberikan subsidi agar dampaknya pada masyarakat tetap terbatas. [250] url asal
#harga-avtur #kenaikan-tiket-pesawat #harga-avtur-global #dampak-harga-avtur #tarif-tiket-pesawat #biaya-operasional-maskapai #mobilitas-masyarakat #aktivitas-ekonomi #subsidi-pajak #insentif-pemerinta
(Bisnis.Com - Ekonomi) 08/04/26 15:55
v/185285/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kenaikan harga avtur global dengan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya tarif tiket pesawat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur tidak dapat dihindari karena dipengaruhi kondisi pasar minyak dunia.
“Kenaikan avtur memang tidak bisa dipungkiri, bahkan kalau didetailkan angkanya cukup signifikan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dia menjelaskan, kenaikan harga avtur secara langsung berdampak pada biaya operasional maskapai, yang kemudian berimbas pada tarif tiket pesawat.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Kenaikan avtur salah satunya menyebabkan kenaikan tiket pesawat. Ini yang harus kita jaga agar dampaknya tidak terlalu besar,” katanya.
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini terus mencari formula terbaik untuk menyeimbangkan harga pasar global dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
“Pemerintah mencari keseimbangan antara harga minyak dunia dengan dampaknya ke masyarakat,” ujarnya.
Subsidi Diberikan untuk Redam Kenaikan
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah memberikan insentif, termasuk subsidi pajak, guna menahan lonjakan harga tiket pesawat.
Kebijakan ini ditujukan agar kenaikan tarif tetap dalam batas yang terkendali.
“Pemerintah memutuskan memberikan subsidi supaya harga tiket tidak melonjak terlalu tinggi,” kata Prasetyo.
Oleh sebab itu, dia menambahkan, pemerintah berupaya agar kenaikan tiket pesawat tetap berada dalam kisaran yang terukur, yakni tidak melebihi sekitar 13% hingga 15%.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor transportasi sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional.
“Kita harapkan kenaikan tidak lebih dari kisaran itu agar tidak mengganggu mobilitas dan ekonomi,” tandas Prasetyo.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)