Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menanggapi terkait dengan harga tiket pesawat yang menjadi pendorong utama inflasi April 2026, sejalan dengan kenaikan harga avtur.

Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto bahkan memperkirakan, kenaikan harga avtur masih akan mendorong inflasi kelompok transportasi pada Mei 2026 mendatang.

Hal tersebut seiring potensi kenaikan harga tiket pesawat di tengah ruang gerak maskapai yang semakin terbatas akibat regulasi tarif dan lonjakan biaya operasional.

“Karena bulan Mei harga avtur naik kurang lebih 16% yang diperkirakan harga tiket pesawat juga akan naik,” kata Bayu kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Bayu mengatakan kondisi operasional maskapai domestik masih berada dalam tekanan. Menurutnya, ruang penyesuaian bisnis maskapai sangat terbatas karena tarif batas atas (TBA), fuel surcharge, dan harga avtur masih diatur pemerintah.

Akibatnya, maskapai lebih banyak mengambil langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan usaha, mulai dari pengurangan frekuensi penerbangan hingga efisiensi operasional lainnya.

INACA pun berharap pemerintah mempercepat revisi TBA yang sebelumnya ditunda, dan membuat mekanisme fuel surcharge lebih fleksibel mengikuti perubahan harga avtur setiap bulan.

Sementara itu, sebulan setelah pemerintah mengumumkan insentif untuk sektor angkutan udara, dampaknya dinilai belum terlalu signifikan bagi kondisi maskapai domestik.

Bayu mengatakan insentif tersebut sejauh ini baru membantu maskapai bertahan di tengah periode low season dan tekanan biaya operasional yang masih tinggi.

“Dampaknya bagi maskapai ya masih bisa bertahan dengan efisiensi walaupun memasuki periode low season,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi penerbangan internasional relatif lebih stabil karena harga tiket, avtur, dan fuel surcharge ditentukan melalui mekanisme pasar berdasarkan keseimbangan permintaan dan pasokan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, meski pemerintah telah meredam lonjakan harga avtur melalui sejumlah stimulus, sektor transportasi memberikan andil sebesar 0,12% terhadap inflasi April 2026 yang sebesar 0,13% month to month (MtM).

Komoditas yang dominan mendorong inflasi yaitu tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,11% serta bensin dengan andil 0,02%

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur kembali menjadi sorotan karena berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Pemerintah pun saat ini tengah berupaya menjaga keseimbangan agar dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa lonjakan harga avtur memang tidak bisa dihindari karena mengikuti kondisi pasar minyak dunia.

“Kenaikan avtur memang tidak bisa dipungkiri, bahkan kalau didetailkan angkanya cukup signifikan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Secara sederhana, avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional maskapai. Ketika harga avtur naik, maka biaya operasional penerbangan ikut meningkat.

Dampak Kenaikan Avtur

Dampaknya terjadi dalam beberapa tahap:

• Maskapai mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar
• Biaya operasional meningkat
• Maskapai menyesuaikan tarif tiket untuk menutup biaya tersebut

“Kenaikan avtur salah satunya menyebabkan kenaikan tiket pesawat. Ini yang harus kita jaga agar dampaknya tidak terlalu besar,” kata Prasetyo.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penumpang, tetapi juga bisa memengaruhi mobilitas masyarakat hingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Peran Fuel Surcharge dalam Harga Tiket

Untuk menyesuaikan fluktuasi harga bahan bakar, maskapai biasanya menerapkan biaya tambahan yang disebut fuel surcharge. Pemerintah melalui Airlangga Hartarto telah menetapkan kebijakan baru dengan menaikkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen.

Sebelumnya Pesawat jet 10%, Pesawat propeller 25%, Kini Semua jenis pesawat 38 dengan demikian kenaikan untuk pesawat jet mencapai 28% kenaikan untuk propeller sebesar 13% kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga avtur yang dipicu kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Perbandingan Harga Avtur di Asia Tenggara

Meski mengalami kenaikan, pemerintah menyebut harga avtur di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa memang ada kenaikan dari pihak Pertamina, namun lebih kompetitif dibanding negara lain.

“Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi kenaikan itu dibandingkan dengan harga avtur di negara lain, khususnya tetangga, itu kita masih jauh lebih kompetitif,” ujarnya.

Sebagai gambaran:

• Thailand: Rp29.518 per liter
• Filipina: Rp25.326 per liter
• Indonesia (Soekarno-Hatta): Rp23.551,08 per liter

Harga ini tetap mengikuti mekanisme pasar global karena Indonesia juga melayani pengisian bahan bakar untuk penerbangan internasional. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi ini. Sejumlah langkah dilakukan agar kenaikan harga tiket tetap terkendali. Salah satunya adalah pemberian insentif berupa subsidi pajak untuk menahan lonjakan tarif.

“Pemerintah memutuskan memberikan subsidi supaya harga tiket tidak melonjak terlalu tinggi,” kata Prasetyo.

Pemerintah pun menargetkan kenaikan tiket pesawat tetap berada di kisaran 9%–13%, maksimal tidak melebihi sekitar 13%–15%, Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara harga pasar global dan daya beli masyarakat.

Apakah Ada Dampak Pada Jemaah Haji?

Kenaikan avtur juga berimbas pada biaya penerbangan haji. Namun pemerintah memastikan bahwa dampaknya tidak akan dibebankan kepada jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,"

Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan logistik jemaah tetap aman sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak terganggu.

Kenaikan harga avtur memang memiliki efek berantai terhadap harga tiket pesawat karena menjadi komponen utama biaya operasional maskapai. Namun, melalui kebijakan seperti pengaturan fuel surcharge dan pemberian subsidi, pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan tarif tetap terkendali.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu, keseimbangan antara harga energi dan daya beli masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sektor transportasi udara.

Kita kan berharap sebagaimana kemarin sudah diumumkan bahwa range untuk kenaikan (harga tiket pesawat) itu adalah 9-13 persen. Nggak boleh lebih dari itu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kenaikan harga tiket pesawat oleh maskapai tidak boleh melebihi batas maksimal 13 persen sesuai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dudy menjelaskan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9 hingga 13 persen, sehingga maskapai diharapkan mematuhi aturan tersebut tanpa mengambil keuntungan berlebihan.

"Kita kan berharap sebagaimana kemarin sudah diumumkan bahwa range untuk kenaikan (harga tiket pesawat) itu adalah 9-13 persen. Nggak boleh lebih dari itu," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis malam.

Menurut Dudy, berbagai stimulus telah diberikan pemerintah guna menekan biaya operasional maskapai, termasuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah serta penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) yang diperbolehkan naik.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa pembebasan biaya suku cadang pesawat, sehingga secara keseluruhan tidak ada alasan bagi maskapai untuk menaikkan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan.

"Karena apa? Kebijakan pemerintah PPN itu sudah ditanggung. Kemudian fuel surcharge juga kita izinkan untuk naik sampai 38 persen. Suku cadang dibebaskan," jelas Menhub.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan perhitungan matang terkait struktur biaya industri penerbangan, sehingga kenaikan harga tiket pesawat yang wajar seharusnya tetap berada dalam kisaran 9-13 persen.

"Jadi mestinya penerbangan atau industri airline tidak punya alasan lagi untuk menambah kenaikan. Kita sudah menghitung kenaikannya mestinya hanya 9-13 persen," beber Dudy.

Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut oleh maskapai, sebagaimana sebelumnya dilakukan saat periode angkutan Lebaran guna memastikan tidak terjadi pelanggaran di lapangan.

"Dan alhamdulillah selama lebaran kemarin hampir saya nggak pernah dengar lagi adanya keluhan mengenai kondisi tiket kemarin pada saat Lebaran. Jadi itu kita monitor betul-betul," ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mengatur tiket kelas bisnis karena segmen tersebut diperuntukkan bagi konsumen tertentu, sehingga mekanisme harga diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

"Jadi itu kita monitor betul-betul. Kecuali bisnis ya, kita nggak mengatur bisnis. Itu kan bisnis buat orang yang mampu," tutur Menhub.

Pemerintah menjaga keseimbangan penyesuaian tarif tiket pesawat guna melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan industri penerbangan nasional tetap sehat dan berdaya saing.

Hal itu dilakukan sebagai langkah mitigasi strategis dalam menghadapi kenaikan harga avtur akibat dari lonjakan harga minyak mentah dunia pasca dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Adapun salah satu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yakni melakukan penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen di mana sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller (baling-baling).

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga tiket pesawat di tengah kenaikan harga avtur dunia yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur global tidak dapat dihindari dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong potensi kenaikan tarif penerbangan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa harga avtur dunia memang naik, bahkan kalau kita mendetailkan dengan angka-angka atau persentase, naiknya itu kan cukup signifikan. Akibat dari kenaikan harga avtur, salah satunya menyebabkan dampak kenaikan, misalnya terhadap tiket pesawat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara mekanisme harga energi dunia dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta kelancaran mobilitas tinggi.

Ia mengatakan kenaikan harga tiket pesawat yang terlalu tinggi berpotensi menekan aktivitas ekonomi karena berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah.

"Pemerintah mencari formula-formula untuk melakukan atau menemukan keseimbangan antara harga pasar minyak dunia, tapi dampaknya juga jangan sampai, dalam tanda kutip ya, terlalu besar dampaknya mempengaruhi masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan subsidi guna menahan lonjakan harga tiket penerbangan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket pesawat tetap berada dalam batas terkendali.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bakal tetap menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9–13 persen. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga avtur imbas dari konflik di Timur Tengah.

Untuk menahan kenaikan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah mekanisme. Pertama, pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi.

Kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan dan akan dievaluasi lebih lanjut mengikuti perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Mekanisme kedua, pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0 persen untuk komponen suku cadang pesawat.

Insentif tersebut diperkirakan bisa mendorong aktivitas ekonomi hingga sekitar 700 juta dolar AS per tahun, meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 1,49 miliar dolar AS, serta menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja langsung.

Selanjutnya, pemerintah juga menyesuaikan batas atas fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Pemerintah menetapkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik bermesin jet maupun baling-baling (propeller).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kenaikan harga avtur global dengan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya tarif tiket pesawat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur tidak dapat dihindari karena dipengaruhi kondisi pasar minyak dunia.

“Kenaikan avtur memang tidak bisa dipungkiri, bahkan kalau didetailkan angkanya cukup signifikan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, kenaikan harga avtur secara langsung berdampak pada biaya operasional maskapai, yang kemudian berimbas pada tarif tiket pesawat.

Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

“Kenaikan avtur salah satunya menyebabkan kenaikan tiket pesawat. Ini yang harus kita jaga agar dampaknya tidak terlalu besar,” katanya.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini terus mencari formula terbaik untuk menyeimbangkan harga pasar global dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

“Pemerintah mencari keseimbangan antara harga minyak dunia dengan dampaknya ke masyarakat,” ujarnya.

Subsidi Diberikan untuk Redam Kenaikan

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah memberikan insentif, termasuk subsidi pajak, guna menahan lonjakan harga tiket pesawat.

Kebijakan ini ditujukan agar kenaikan tarif tetap dalam batas yang terkendali.

“Pemerintah memutuskan memberikan subsidi supaya harga tiket tidak melonjak terlalu tinggi,” kata Prasetyo.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, pemerintah berupaya agar kenaikan tiket pesawat tetap berada dalam kisaran yang terukur, yakni tidak melebihi sekitar 13% hingga 15%.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor transportasi sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional.

“Kita harapkan kenaikan tidak lebih dari kisaran itu agar tidak mengganggu mobilitas dan ekonomi,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif angkutan udara yang lebih mahal mengerek Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih tinggi atau menyebabkan inflasi pada periode November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan, kelompok transportasi menjadi penyumbang kedua terbesar terhadap inflasi November yang mencapai 0,17% month to month (MtM).

“Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara, andil inflasi sebesar 0,04%,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji menjelaskan, harga yang dibayar masyarakat lebih mahal pada November 2025 karena harga tiket pesawat mengalami kenaikan di hampir semua rute dan maskapai.

Kondisi ini pun seiring dengan berakhirnya promo tarif yang ditawarkan maskapai pada bulan sebelumnya atau pada Oktober 2025.

Selain itu, pada November juga sudah terjadi peningkatan permintaan menjelang akhir tahun.

Secara umum, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,34% MtM. Tarif angkutan udara sendiri mengalami inflasi mencapai 6,02% dan menyumbang 0,04% terhadap inflasi kelompok transportasi.

Secara historis pada 2021—2025, kelompok transportasi memang selalu mengalami inflasi di setiap November yang terdorong oleh tarif angkutan udara.

Mengambil data dalam kurun waktu lima tahun terakhir, umumnya angkutan udara tersebut mengalami kenaikan tarif dari Oktober ke November. Kenaikan ini akan terjadi hingga Desember setiap tahunnya, kecuali pada 2022 dan 2024.

Tingginya permintaan pada November ini pun tercermin dari jumlah penumpang yang diangkut dengan angkutan udara.

Dari sisi penerbangan domestik, jumlah penumpang 5,27 juta orang atau tumbuh 8,80% dari Oktober 2025. Namun, secara tahunan jumlah tersebut terpantau lebih rendah dari November 2024 yang mencapai 5,32 juta penumpang atau -1,02% MtM.

Adapun, tingkat inflasi November 2025 mencapai 0,17% MtM, turun dari posisi Oktober 2025 yang senilai 0,28%. Secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 2,72% YoY pada November 2025, turun dari Oktober 2025 dengan inflasi 2,86% YoY.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar pada November 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 1,12%, dengan andil inflasi 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil inflasi 0,08%.

Selain emas dan kelompok transportasi, komoditas bawang merah dengan andil inflasi 0,03%, ikan segar dengan andil 0,02%, dan wortel dengan andil 0,02%.

Kemudian, komoditas yang memberi andil deflasi yaitu daging ayam ras dengan andil 0,03%, beras dan cabai merah masing-masing dengan andil 0,02%, serta beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang dengan masing-masing andil 0,01%.