Bisnis.com, JAKARTA — Komoditas pangan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan pada April 2026, menandakan tekanan harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya mereda meski laju inflasi bulanan mulai melambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) terjadi seiring kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat kenaikan tertinggi di antara kebutuhan utama masyarakat sebesar 3,06%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan kelompok pangan menjadi kontributor dominan terhadap inflasi nasional.

"Kelompok tersebut memberikan andil sebesar 0,90% terhadap inflasi tahunan April 2026," ujar Ateng dalam keterangannya, Selasa (4/5/2026).

Komoditas pangan yang paling besar mendorong inflasi tahunan antara lain ikan segar sebesar 0,22%, daging ayam ras 0,20%, beras 0,18%, minyak goreng 0,08%, serta telur ayam ras 0,06%.

Selain itu, tomat, daging sapi, dan jeruk juga tercatat memberi tekanan harga masing-masing sebesar 0,03%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas hortikultura justru menahan laju inflasi. Cabai merah menjadi penyumbang deflasi terbesar sebesar 0,13%, diikuti bawang putih 0,09% dan bawang merah 0,07%.

Secara bulanan, inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13%, sedangkan inflasi secara tahunan mencapai 2,42%.

Meski inflasi bulanan relatif terkendali, pergerakan harga pangan masih menunjukkan tekanan struktural, terutama dari komoditas protein hewani dan beras yang memiliki bobot besar dalam konsumsi rumah tangga.

Pada April secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mencatat deflasi sebesar 0,06%, didorong turunnya harga daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Namun, harga minyak goreng, tomat, dan beras masih naik dan menjadi sumber tekanan baru.

Kondisi tersebut menunjukkan stabilisasi pangan belum merata antar komoditas. Ketika sebagian harga hortikultura turun karena pasokan membaik, harga pangan strategis lain masih bertahan tinggi.

Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama karena komponen pangan tetap paling cepat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada April 2026 dinilai tidak memberi dampak besar terhadap inflasi nasional karena konsumennya terbatas dan bobot komoditas tersebut dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif kecil.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan pengaruh kenaikan BBM non-subsidi terhadap inflasi secara umum tidak signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena porsi konsumsi BBM non-subsidi hanya berasal dari kelompok masyarakat tertentu, sehingga kontribusinya terhadap struktur inflasi nasional tergolong rendah.

“Untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah. Kenapa rendah, karena BBM non-subsidi dikonsumsinya di kalangan terbatas,” ujarnya usai rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Ateng menambahkan situasi tersebut terlihat pada kenaikan harga avtur yang mendorong tarif angkutan udara. Meski berdampak pada harga jasa transportasi, kontribusinya terhadap inflasi keseluruhan tetap terbatas.

“Karena bobotnya itu tidak besar maka tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap inflasi secara umum,” katanya.

BPS mencatat inflasi Indonesia pada April 2026 sebesar 0,13% secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 0,41%.

Secara tahunan, inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42% dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 111,09. Sementara inflasi tahun kalender Januari–April 2026 sebesar 1,06%.

Adapun, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar pada April dengan kenaikan 0,99% dan andil 0,12%.

Komoditas utama pendorong inflasi transportasi berasal dari tarif angkutan udara dengan andil 0,11%, disusul bensin sebesar 0,02%.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan turut memberi tekanan terhadap inflasi bulanan, antara lain minyak goreng sebesar 0,05%, tomat 0,03%, serta beras dan nasi dengan lauk masing-masing 0,02%.

Data tersebut menunjukkan tekanan inflasi April lebih banyak berasal dari sektor jasa transportasi dan pangan, bukan dari penyesuaian harga energi non-subsidi secara langsung.

Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, meski risiko rambatan harga energi global masih perlu diwaspadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia pada April 2026 mencapai 0,13% secara bulanan (month to month/MtM), turun dari posisi Maret 2026 yang sebesar 0,41%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 1,06% secara tahun kalender.

"Pada April 2026 terjadi inflasi sebesar 0,13% secara bulanan atau month to month, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 110,95 pada Maret 2026 menjadi 111,09 pada April 2026," ujar Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Senin (4/5/2026).

Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar atau faktor penyebab inflasi April 2026 adalah transportasi sebesar 0,99% dengan andil inflasi sebesar 0,12%.

Komoditas penyumbang inflasi utama kelompok ini adalah tarif angkutan udara (0,11%) dan bensin sebesar 0,02%.

Adapun komoditas lain yang juga menyumbang inflasi antara lain minyak goreng (0,05%), tomat (0,03%), beras serta nasi dengan lauk (0,02%)

Sebelumnya, kepala ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memprakirakan inflasi tahunan April 2026 akan melandai ke 2,40% (yoy) dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Di sisi lain, inflasi bulanan juga melandai ke hanya 0,11% (mom) dari Maret 2026 yaitu 0,41% (mom).

"Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah Ramadan dan Idulfitri yang sudah terjadi penuh pada Maret, sehingga tekanan harga pangan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan hari raya mulai mereda pada April," terang Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Josua menyebut inflasi April terbantu oleh pengaruh efek basis rendah pada harga tahun lalu yang mereda. Khususnya, terkait dengan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Inflasi inti juga diproyeksikan melandai dari 2,52% Maret 2026 ke 2,31% pada April 2026. Kenaikan harga ini termoderasi karena permintaan masyarakat pascalebaran cenderung lebih melandai.

Kendati melandai, Josua mengingatkan bahwa bukan berarti risiko inflasi hilang sepenuhnya. Tekanan harga pangan bergejolak diperkirakan mereda karena harga daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit berpotensi turun seiring masuknya masa panen.

Di sisi lain, tekanan dari harga yang diatur pemerintah justru meningkat karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi, berakhirnya diskon tarif angkutan udara setelah periode mudik, serta tekanan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Jadi, gambaran inflasi April adalah inflasi umum menurun, tetapi risiko ke depan tetap perlu diwaspadai karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat menambah tekanan biaya produksi, transportasi, dan subsidi energi," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat inflasi tahunan pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Tingginya inflasi tahunan Februari 2026 karena dampak lanjutan dari inflasi listrik akibat harga listrik Februari tahun 2026 yang kembali normal (normalisasi) dibandingkan dengan Februari 2025 saat diskon listrik 50%.

Akibatnya, inflasi tarif listrik Hal ini yang sering disebut dengan efek basis rendah tarif listrik (low-base effect). Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan dalam penjelasan tertulisnya,”Saat terjadi diskon listrik 50% yang berlaku pada bulan Januari-Februari 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 68,40 dan 53,83 berturut-turut. Sehingga, pada Februari 2025 terjadi deflasi umum sebesar -0,09% (yoy), di mana pada saat itu, listrik mengalami deflasi -46,45%.”

“Pada periode Januari-Februari 2025 yang lalu, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik. Akibatnya, level harga pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal dan menekan IHK (Indeks Harga Konsumen). Kebijakan itu tidak kita temui pada Januari dan Februari 2026, harga kembali normal. Selisih harga tarif listrik yang harus dibayar konsumen dipotret sebagai kenaikan IHK sehingga tingkat inflasi menjadi lebih tinggi,” jelas Amalia.

“Dari angka inflasi tahunan 4,76 persen, 2,17 persen di antaranya disumbangkan oleh komoditas tarif listrik, di mana tarif listrik sendiri mengalami inflasi sebesar 86,96%. Inilah yang disebut dengan efek inflasi karena normalisasi tarif listrik setelah basis harga rendah, atau yang dikenal dengan nama “low-base effect”, ungkap Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta.

Dari data BPS, dampak low-base effect terlihat dari tingginya angka inflasi tahunan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga pada Februari 2026 yang mencapai 16,19 persen, atau memberikan andil inflasi sebesar 2,26 persen. Amalia juga menjelaskan, “Hasil perhitungan BPS, seandainya efek diskon listrik 50% dihilangkan (asumsi tidak ada diskon listrik pada Februari 2025), maka inflasi bulan Februari 2026 berada pada kisaran 2,54%.

Dengan penjelasan di atas, tentunya masyarakat perlu lebih memahami penyebab inflasi secara lebih mendalam, sehingga dapat memaknai angka inflasi dengan baik dan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi inflasi pada Februari 2026 lebih tinggi dari ekspektasi para ekonom. Inflasi pada bulan lalu tercatat sebesar sebesar 0,68% secara month to month (MoM). Sementara, secara tahunan terjadi 4,76% year on year (YoY).

Angka inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat yang paling tinggi sejak April 2023. Pada Februari tahun 2025 misalnya, indeks harga konsumen justru mengalami deflasi sebesar 0,09%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi pada Februari 2026 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,54% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,45%.

"Terutama daging ayam ras andil inflasi sebesar 0,09%, cabai rawit 0,08%, ikan segar 0,05%, cabai merah 0,04%, dan juga tomat, beras, dan telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,02%," ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Dari sisi komponen, Ateng menyebutkan komponen inti dan harga bergejolak mengalami inflasi, sedangkan harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi.

Sementara, secara tahunan didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 16,19% dengan andil inflasi sebesar 2,26%. "Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik dan biaya sewa rumah. Inflasi kelompok ini disebabkan adanya low base effect pada komoditas tarif listrik pada Februari 2025," jelas Ateng.

Konsensus Ekonom

Sebelumnya, konsensus ekonom memproyeksikan inflasi melonjak pada Februari 2026, baik secara bulanan maupun tahunan.

Sebanyak 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Februari mengalami inflasi sebesar 0,30% secara bulanan (month on month/MoM). Nilai tersebut melonjak dibandingkan realisasi deflasi sebesar 0,15% MoM pada bulan sebelumnya atau Januari 2026.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual sebesar 0,48% MoM. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana dengan deflasi sebesar 0,11% MoM.

Secara tahunan (year on year/YoY), 24 ekonom memproyeksi median IHK pada Februari berada di zona inflasi sebesar 4,30%. Nilai tersebut naik moderat dibandingkan realisasi inflasi sebesar 3,55% YoY pada Januari.

Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 4,54% yang dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 3,75% oleh Ekonom Bank or China HK Ltd Jakarta Brn Ferdrik.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi inflasi pada Februari 2026 sebesar 0,68% secara month to month (MoM). Sementara, secara tahunan terjadi 4,76% secara tahunan (YoY).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi pada Februari 2026 yaitu makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,54% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,45%.

"Terutama daging ayam ras andil inflasi sebesar 0,09%, cabai rawit 0,08%, ikan segar 0,05%, cabai merah 0,04%, dan juga tomat, beras, dan telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,02%," ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Dari sisi komponen, Ateng menyebutkan komponen inti dan harga bergejolak mengalami inflasi, sedangkan harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi.

Sementara, secara tahunan didorong perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 16,19% dengan andil inflasi sebesar 2,26%. "Inflasi kelompok ini disebabkan adanya low base effect pada komoditas tarif listrik pada Februari 2025," jelas Ateng.

Sebagai informasi, pada Januari dan Februari 2025 pemerintah meneraplan kebijakan diskon tarif listrik yang menekan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mendorong terjadinya deflasi. Penurunan IHK ini menyebabkan level harga pada Januari-Februari 2025 berada di bawah pola tren normalnya.

Sebelumnya, konsensus ekonom memproyeksikan inflasi melonjak pada Februari 2026, baik secara bulanan maupun tahunan.

Sebanyak 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Februari mengalami inflasi sebesar 0,30% secara bulanan (month on month/MoM). Nilai tersebut melonjak dibandingkan realisasi deflasi sebesar 0,15% MoM pada bulan sebelumnya atau Januari 2026.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual sebesar 0,48% MoM. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana dengan deflasi sebesar 0,11% MoM.

Secara tahunan (year on year/YoY), 24 ekonom memproyeksi median IHK pada Februari berada di zona inflasi sebesar 4,30%. Nilai tersebut naik moderat dibandingkan realisasi inflasi sebesar 3,55% YoY pada Januari.

Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 4,54% yang dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 3,75% oleh Ekonom Bank or China HK Ltd Jakarta Brn Ferdrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi diproyeksikan meningkat cukup tajam pada Januari 2026 secara tahunan akibat tekanan harga emas, meski secara bulanan diperkirakan mereda terutama akibat normalisasi harga tiket pesawat usai libur akhir tahun.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Januari pada Senin (2/2/2026) siang.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan (year on year/YoY) ke level 3,77%. Level itu lebih tinggi dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 2,92% YoY maupun Januari 2025 yang hanya 0,76% YoY.

“Didorong oleh low base effect [efek basis rendah] dari tahun lalu ketika diskon tarif listrik sebesar 50% diberlakukan,” ujarnya dalam keterangan Macro Preview, dikutip Senin (2/2/2026).

Sebaliknya secara bulanan (month on month/MoM), Asmo memperkirakan IHK akan mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,06% mom. Angka ini melandai signifikan dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,64% MoM.

Menurutnya, perlambatan inflasi bulanan tersebut mencerminkan normalisasi harga pangan dan biaya terkait perjalanan setelah melewati puncak permintaan pada akhir tahun.

Asmo merincikan bahwa kelompok harga bergejolak (volatile food) diperkirakan berbalik mengalami deflasi, dipicu oleh koreksi tajam pada harga cabai rawit yang turun sekitar 27% MoM, diikuti oleh penurunan harga bawang merah sebesar 13% MoM.

“Komoditas pangan lainnya diperkirakan hanya mencatat inflasi ringan, yang mengindikasikan normalisasi dari periode akhir tahun, seperti beras [0,2%], daging ayam [0,7%], daging sapi [0,1%], dan telur [0,8%],” jelasnya.

Sejalan, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga diperkirakan mencatat deflasi ringan. Asmo mencatat harga bahan bakar non-subsidi turun rata-rata sebesar 6%, sejalan dengan tarif angkutan udara yang diproyeksi turun 10,6% menyusul berakhirnya puncak permintaan perjalanan liburan.

Di sisi lain, inflasi inti (core inflation) diprediksi mengalami percepatan secara bulanan di tengah ketidakpastian global yang tinggi yang mengerek harga emas.

Tim Ekonom Bank Mandiri mencatat harga emas dalam Rupiah naik sekitar 9% MoM pada Januari 2026, lebih tinggi dari kenaikan 4,7% MoM pada Desember 2025.

“Secara tahunan, inflasi inti diperkirakan tetap stabil di level 2,37% YoY, relatif sama dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 2,38% YoY,” tutup Asmo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi harga perdagangan besar (HPB) umum pada Desember 2025 sebesar 0,85% secara bulanan atau month-to-month (MtM) dibandingkan November 2025.

Secara tahunan, inflasi HPB Desember 2025 tercatat sebesar 2,83% year-on-year (YoY) dari Desember 2024.

Dilansir dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan BPS, seksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami inflasi tertinggi yaitu 3,75% secara bulanan (MtM) dan 7,66% secara tahunan (YoY).

Mereka juga menjadi kategori harga perdagangan besar yang memberikan andil terbesar yakni masing-masing 0,68% untuk inflasi bulanan dan 1,38% untuk inflasi tahunan.

"Seksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang utama inflasi HPB bulanan pada Desember 2025," dikutip dari BRS yang diterbitkan BPS, Senin (5/1/2026).

Adapun secara bulanan, tingkat inflasi bulanan pada seksi makanan, minuman; tembakau, tekstil pakaian dan produk kulit merupakan yang tertinggi selanjutnya secara bulanan yakni 0,33% (MtM). Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 2,50% (YoY).

Selanjutnya, bijih besi dan mineral, listrik dan air mengalami inflasi 0,32% secara bulanan (MtM), namun deflasi secara tahunan yakni 0,26% (YoY).

Kemudian, barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin dan perlengkapannya mengalami inflasi bulanan 0,21% (MtM), dan 1,39% (YoY).

Lalu, produk logam, mesin dan perlengkapannya mengalami inflasi 0,04% (MtM) dan 1,30% (YoY).

Adapun dari sisi indeks HPB khusus kelompok bangunan/konstruksi, inflasi terjadi secara bulanan 0,5% (MtM) dan 2,06% (YoY).

Pada inflasi HPB kelompok tersebut, pendorong utama adalah inflasi pada bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar 0,69% (MtM) dan 2,91% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada Desember 2025 mencapai 0,64%. Sementara itu inflasi dari tahun ke tahun atau year on year tercatat sebesar 2,92%.

Angka inflasi Desember 2025 merupakan yang tertinggi selama 8 bulan terakhir. Terakhir kali inflasi menembus angka 0,6% terjadi pada April 2025. Saat itu inflasi bahkan menembus angka 1,17%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa peningkatan inflasi pada bulan Desember 2025 dipicu pola cuaca yang memicu terhadap produksi tanaman pangan.

"Terjadi inflasi di Desember 2025 yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun 2024," ungkap Pudji, Senin (5/1/2026).

Sebelumnya, konsensus ekonom memproyeksikan inflasi melonjak pada Desember, baik secara bulanan maupun tahunan.

Sebanyak 12 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 0,63% secara bulanan (month on month/MoM). Nilai tersebut melonjak cukup tinggi dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,17% MoM pada bulan sebelumnya atau November 2025.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana sebesar 0,84% MoM. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto sebesar 0,20% MoM.

Sedangkan secara tahunan (year on year/YoY), 19 ekonom memproyeksi median IHK pada Desember 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,80%. Nilai tersebut naik moderat dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,72% YoY pada November 2025.

Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 3,14% yang dikeluarkan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,50% oleh Ekonom JP Morgan Chase Bank Jin Tik Ngai.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menjelaskan laju inflasi akan mengalami peningkatan signifikan akibat lonjakan aktivitas konsumsi masyarakat dan gangguan pasokan pangan akibat faktor cuaca pada akhir tahun atau Desember 2025.

Asmo memperkirakan inflasi pada Desember 2025 akan menembus level 2,98% YoY. Secara bulanan, inflasi diproyeksi melonjak ke level 0,7% pada Desember 2025.

"Kami memperkirakan IHK utama akan naik 0,7% secara bulanan, mencerminkan aktivitas konsumsi akhir tahun yang lebih kuat serta rebound tajam pada harga pangan bergejolak [volatile food]," tulis Asmo dalam laporannya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Harga Bergerak

Dia memaparkan bahwa komponen harga bergejolak (volatile price) diperkirakan naik signifikan, utamanya didorong oleh tingginya harga pangan di tengah curah hujan tinggi selama Desember yang mengganggu kondisi pasokan. Di sisi lain, permintaan justru meningkat selama periode libur akhir tahun.

Secara rinci, harga cabai rawit tercatat melonjak hingga 60% MoM, diikuti oleh cabai merah yang naik 8%, daging ayam naik 6%, dan telur ayam naik 3%.

Dari sisi inflasi inti (core inflation), Asmo melihat adanya penguatan yang didukung oleh membaiknya konsumsi domestik dan kenaikan harga emas.

"Momentum konsumsi tetap solid, tercermin dari Mandiri Spending Index [MSI] yang naik 7,8% secara bulanan dari sebelumnya 6,2%, didorong oleh belanja yang lebih kuat di sektor mobilitas/transportasi dan elektronik," jelasnya.

Selain itu, harga emas dalam rupiah juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,7% mtm, lebih tinggi dibandingkan kenaikan bulan sebelumnya sebesar 1,3% MoM.

Adapun, untuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), Tim Ekonom Bank Mandiri memperkirakan adanya kenaikan moderat. Perkembangan tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang rata-rata naik 5,0% (dari 0,7%), serta lonjakan tarif angkutan udara sebesar 17,2% MoM di tengah tingginya permintaan perjalanan akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif angkutan udara yang lebih mahal mengerek Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih tinggi atau menyebabkan inflasi pada periode November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan, kelompok transportasi menjadi penyumbang kedua terbesar terhadap inflasi November yang mencapai 0,17% month to month (MtM).

“Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara, andil inflasi sebesar 0,04%,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji menjelaskan, harga yang dibayar masyarakat lebih mahal pada November 2025 karena harga tiket pesawat mengalami kenaikan di hampir semua rute dan maskapai.

Kondisi ini pun seiring dengan berakhirnya promo tarif yang ditawarkan maskapai pada bulan sebelumnya atau pada Oktober 2025.

Selain itu, pada November juga sudah terjadi peningkatan permintaan menjelang akhir tahun.

Secara umum, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,34% MtM. Tarif angkutan udara sendiri mengalami inflasi mencapai 6,02% dan menyumbang 0,04% terhadap inflasi kelompok transportasi.

Secara historis pada 2021—2025, kelompok transportasi memang selalu mengalami inflasi di setiap November yang terdorong oleh tarif angkutan udara.

Mengambil data dalam kurun waktu lima tahun terakhir, umumnya angkutan udara tersebut mengalami kenaikan tarif dari Oktober ke November. Kenaikan ini akan terjadi hingga Desember setiap tahunnya, kecuali pada 2022 dan 2024.

Tingginya permintaan pada November ini pun tercermin dari jumlah penumpang yang diangkut dengan angkutan udara.

Dari sisi penerbangan domestik, jumlah penumpang 5,27 juta orang atau tumbuh 8,80% dari Oktober 2025. Namun, secara tahunan jumlah tersebut terpantau lebih rendah dari November 2024 yang mencapai 5,32 juta penumpang atau -1,02% MtM.

Adapun, tingkat inflasi November 2025 mencapai 0,17% MtM, turun dari posisi Oktober 2025 yang senilai 0,28%. Secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 2,72% YoY pada November 2025, turun dari Oktober 2025 dengan inflasi 2,86% YoY.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar pada November 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 1,12%, dengan andil inflasi 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil inflasi 0,08%.

Selain emas dan kelompok transportasi, komoditas bawang merah dengan andil inflasi 0,03%, ikan segar dengan andil 0,02%, dan wortel dengan andil 0,02%.

Kemudian, komoditas yang memberi andil deflasi yaitu daging ayam ras dengan andil 0,03%, beras dan cabai merah masing-masing dengan andil 0,02%, serta beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang dengan masing-masing andil 0,01%.

Bisnis.com, JAKARTA — Reli kenaikan harga emas hingga program makan bergizi gratis alias MBG menjadi salah satu biang kerok kenaikan inflasi Oktober 2025, menjadi 0,28% secara bulanan (month to month/MtM).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menjelaskan bahwa faktor penyebab inflasi Oktober 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi 3,05%, dengan andil 0,21%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, dengan andil inflasi 0,21%.

Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 adalah sebesar 11,97%. Tingkat inflasi dan andilnya merupakan level tertinggi dalam kurun waktu 26 bulan sejak terjadinya inflasi secara berturut-turut.

"Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 bulan berturut-turut sejak terjadinya inflasi," ujar Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Adapun, tingkat inflasi emas pada Oktober 2023 dan Oktober 2024 sebesar masing-masing 0,92% dan 4,44%. Masing-masing juga memberikan andil terhadap inflasi bulan tersebut 0,01% dan 0,06%.

Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga mencatat bahwa tingkat inflasi Oktober 2025 adalah yang tertinggi pada periode yang sama sejak empat tahun yang lalu yakni Oktober 2021. Secara historis pada setiap Oktober sejak 2021 hingga 2025 mengalami inflasi. Hanya pada Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,11% (MtM).

Selain itu, inflasi selalu terjadi sejak empat tahun yang lalu masing-masing sebesar 0,12% (MtM) pada Oktober 2021, 0,17% (MtM) pada Oktober 2023, dan 0,08% (MtM) pada Oktober 2024.

"Tingkat inflasi yang terjadi pada Oktober 2025 merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tingkat inflasi 2021 hingga 2024," terang Pudji, Senin (3/11/2025).

Komoditas emas perhiasan disebut menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2024 dan Oktober 2025. Itu berbeda dengan tiga tahun sebelumnya masing-masing pada Oktober 2021 ketika penyumbang utama inflasi bulanan merupakan cabai merah, serta beras pada masing-masing Oktober 2022 dan Oktober 2023.

Adapun, secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 2,86% (year on year/YoY) per Oktober 2025, naik dari September 2025 dengan inflasi 2,65% (YoY). BPS juga melaporkan bahwa inflasi tahun kalender adalah 2,10% (year to date/YtD).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Picu Inflasi

Komoditas makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi 0,28% pada Oktober 2025 dan memberikan andil 0,28%. Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, dengan andil inflasi 0,60%.

Komoditas yang dominan memicu inflasi itu adalah telur ayam ras dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

Pudji menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya inflasi telur dan daging ayam ras. Namun, pihaknya menduga permintaan yang tinggi dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) MBG turut menyumbang terhadap inflasi kedua komoditas tersebut.

"Salah satunya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG, yang berasal dari pasar, pengecer atau pedagang besar. Ini diduga menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan ayam ras," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Selain permintaan dari Dapur MBG, inflasi telur dan daging ayam ras turut dipengaruhi oleh peningkatan komponen biaya produksi seperti harga day old chic, live bird, dan jagung pakan di beberapa wilayah.

Namun demikian, BPS tidak memerinci lebih lanjut daerah mana saja yang mengalami inflasi pada dua komoditas tersebut khususnya akibat tingginya permintaan untuk MBG.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyebut ketersediaan menu MBG perlu dibuat beragam dan disesuaikan oleh masing-masing ketersediaan daerah.

"Menu terkait protein bisa disesuaikan dengan kondisi ketersediaan di masing-masing daerah," jelasnya kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Di sisi lain, David mendorong pemerintah untuk memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen pasokan atau distribusi di daerah. Tujuannya agar pemerintah mengetahui produk pangan apa yang defisit.

Dia tidak menampik bahwa dampak lonjakan harga sejumlah kebutuhan terkait dengan MBG bisa merugikan konsumen lain. Untuk itu, dia mendorong keberagaman menu MBG sesuai dengan ketersediaan di daerah.

"Karena dari sisi keperluan pangan lain seperti karbohidrat dan sayuran harusnya hanya selisihnya tidak banyak dibanding sebelum ada MBG, karena hanya substitusi," tuturnya.

Pelaksana utama MBG yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengalami kendala penyerapan anggaran hingga peristiwa keracunan di berbagai daerah. Pada Oktober 2025 lalu, lembaga baru itu telah mengembalikan tambahan anggaran senilai Rp70 triliun yang pernah diajukan.

Kepala BGN Dadan Hindaya menyebut penyerapan anggaran sampai dengan 1 Oktober 2025 lalu baru mencapai Rp21 triliun. Apabila dikalkulasi, jumlah tersebut baru mencapai sekitar 29,6% dari pagu awal anggaran MBG di APBN 2026 sebesar Rp71 triliun.

Dadan optimistis bahwa anggaran proyek mercusuar pemerintah itu akan optimal terserap pada penghujung tahun ini.

"Kalau serapan [anggaran], alhamdulillah hari ini sudah Rp21 triliun, dan 5—10 hari ke depan sudah akan bertambah sekitar Rp5 triliun," katanya saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan pemicu inflasi kedua komoditas tersebut pada Oktober 2025.

Untuk diketahui, BPS melaporkan terjadinya inflasi 0,28% secara bulanan (month to month/MtM) pada Oktober 2025. Sejumlah komoditas yang dominan memicu inflasi itu adalah telur ayam ras dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

Andil inflasi telur ayam ras terhadap inflasi bulanan Oktober 2025 secara umum adalah sebesar 0,04%, sedangkan daging ayam ras menyumbang 0,02%. Namun, andil keduanya masih terlampau jauh apabila dibandingkan inflasi emas perhiasan sebesar 0,21%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya inflasi telur dan daging ayam ras. Namun, pihaknya menduga permintaan yang tinggi dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) MBG turut menyumbang terhadap inflasi kedua komoditas tersebut.

"Salah satunya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG, yang berasal dari pasar, pengecer atau pedagang besar. Ini diduga menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan ayam ras," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Selain permintaan dari Dapur MBG, inflasi telur dan daging ayam ras turut dipengaruhi oleh peningkatan komponen biaya produksi seperti harga day old chic, live bird, dan jagung pakan di beberapa wilayah.

Namun demikian, BPS tidak memerinci lebih lanjut daerah mana saja yang mengalami inflasi pada dua komoditas tersebut khususnya akibat tingginya permintaan untuk MBG.

Di sisi lain, pelaksana utama MBG yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengalami kendala penyerapan anggaran hingga peristiwa keracunan di berbagai daerah. Pada Oktober 2025 lalu, lembaga baru itu telah mengembalikan tambahan anggaran senilai Rp70 triliun yang pernah diajukan.

Kepala BGN Dadan Hindaya menyebut penyerapan anggaran sampai dengan 1 Oktober 2025 lalu baru mencapai Rp21 triliun. Apabila dikalkulasi, jumlah tersebut baru mencapai sekitar 29,6% dari pagu awal anggaran MBG di APBN 2026 sebesar Rp71 triliun.

Dadan optimistis bahwa anggaran proyek mercusuar pemerintah itu akan optimal terserap pada penghujung tahun ini.

"Kalau serapan [anggaran], alhamdulillah hari ini sudah Rp21 triliun, dan 5—10 hari ke depan sudah akan bertambah sekitar Rp5 triliun," katanya saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).