Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakstabilan global yang saat ini dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah diyakini turut berdampak bagi industri elektronik.

Di tengah kondisi itu, setidaknya terdapat empat dampak utama yang perlu diwaspadai oleh pelaku industri elektronik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan dampakpertamaketidakstabilan geopolitik, seperti persaingan AS-China dan konflik regional adalah meningkatnya risiko pada rantai pasokan komponen elektronik, khususnya semikonduktor yang penting bagi kecerdasan buatan (AI).

Kedua, adanya risiko restrukturisasi dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan ekspor, seperti tindakan AS terhadap perusahaan China seperti Huawei, memperlambat perkembangan teknologi dari negara tersebut dan memaksa perusahaan global merestrukturisasi sumber bahan baku mereka.

Ketigaadanya inflasi biaya produksi. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, memicu kenaikan harga energi dan bahan baku penting.

“Ini meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan dalam industri elektronik, otomotif, dan tekstil,” tambah Esther kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dampakkeempatadalah ketidakpastian perdagangan. Ketegangan geopolitik menciptakan lingkungan perdagangan digital yang tidak pasti, yang berisiko mengganggu aliran barang elektronik global.

Adapun dampakkelimaterbilang positif yakni peluang investasi baru. Rivalitas teknologi AS-China menyebabkan relokasi investasi, yang dipandang sebagai peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investor di sektor semikonduktor.

Oleh karena itu, Esther berharap pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem industri dalam negeri melalui peta jalan (roadmap) industrialisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Harus dipetakan rantai pasoknya, mana yang masih kosong. Kalau misalnya dari US nggak bisangisiatau China nggak bisangisi, ya Korea misalnya atau Jepang, harus ada alternatifnya, sampai terbentuk ekosistemnya,” tutur Esther.

Dalam jangka panjang, penguatan riset dan pengembangan (R&D) juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, Esther menekankan bahwa strategi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan keunggulan kompetitif Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik) menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi gangguan di Selat Hormuz, perlu dicermati serius oleh pelaku industri elektronik di Indonesia.

Ketua Umum Apkonik Deny Irawan mengatakan kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi. Namun, dampaknya tidak terjadi secara serta-merta dan bergantung pada sejumlah faktor kunci, terutama kenaikan biaya logistik global.

“Selat Hormuz adalah jalur vital distribusi energi [khususnya minyak dan gas],” kata Deny kepadaBisnis,Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila kapal harus memutar rute akibat penutupan Selat Hormuz, biaya bahan bakar akan meningkat, waktu pengiriman menjadi lebih lama, serta premi asuransi kapal naik.

Konsekuensinya, lanjut dia, biaya freight global ikut meningkat. Deny menambahkan, industri elektronik sangat sensitif terhadap kenaikan biaya logistik karena margin yang relatif tipis, volume impor besar, serta nilai produk yang tinggi.

“Jika biaya pengiriman naik signifikan dan berlangsung lama, importir berpotensi melakukan penyesuaian harga,” katanya.

Selain logistik, Deny menyebut gangguan di Selat Hormuz biasanya turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi karena energi dan bahan baku berbasis petrokimia menjadi lebih mahal. Pada saat yang sama, ongkos distribusi domestik ikut naik sehingga menimbulkan efek ganda terhadap harga perangkat teknologi.

Deny menekankan sebagian besar perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia dirakit di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam, sementara komponennya berasal dari berbagai negara.

Meski konflik melibatkan Amerika Serikat dan Iran, dia menilai dampak terbesar justru berasal dari disrupsi rantai pasok global serta kenaikan harga energi, bukan semata-mata dari asal negara barang.

Dalam kondisi geopolitik yang memanas, lanjutnya, biasanya terjadi penguatan dolar AS yang memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jika rupiah melemah, harga barang impor otomatis naik walaupun harga barang di negara asal tidak berubah,” katanya.

Secara keseluruhan, Deny menegaskan konflik antara Amerika Serikat dan Iran serta potensi gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi di Indonesia, terutama melalui kenaikan biaya logistik global, lonjakan harga energi, pelemahan rupiah, dan gangguan rantai pasok.

“Namun besarnya kenaikan sangat tergantung pada durasi dan eskalasi konflik,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai bahwa rencana redenominasi mata uang rupiah tidak akan memberikan dampak langsung terhadap penjualan di sektor usaha ritel.

Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, kebijakan tersebut lebih berdampak pada kepraktisan dalam pelabelan harga barang yang dijual di gerai-gerai ritel modern.

“Kita pegang [nominal] nolnya banyak, nanti kalau dibelanjakan atau ditukarkan jadi kelihatannya kecil,” ujar Solihin saat ditemui usai acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Oleh karena itu, Solihin menyatakan bahwa Aprindo mendukung rencana tersebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengatur peredaran uang di masyarakat.

Sejalan dengan itu, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga menyatakan dukungan terhadap rencana redenominasi rupiah.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menjelaskan, redenominasi akan mempermudah peritel dalam menampilkan label harga produk, karena selama ini angka nol yang terlalu banyak sering menyulitkan sistem kasir dan pencetakan label harga elektronik.

“Kalau dari Hippindo, kami mendukung [redenominasi], karena saat ini penjualan di kasir maupun price tag itu nolnya kebanyakan. Misalnya barang elektronik seharga Rp10 juta, di sistem komputer atau mesin pencetak name tag kadang tidak terdeteksi. Jadi, ini akan sangat memudahkan,” ujar Budihardjo kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan BI.

“Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan nanti akan diterapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tetapi, [realisasi redenominasi] tidak sekarang, dan tidak tahun depan,” ujar Purbaya usai menghadiri Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai riilnya.

“Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman mogok kerja massal buruh Samsung Electronics dinilai berisiko memicu kenaikan harga semikonduktor global dan membebani industri gawai (gadget), termasuk di Indonesia. Hal ini tak lepas dari status perusahaan teknologi asal Korea Selatan tersebut sebagai salah satu raksasa dan produsen semikonduktor terbesar di dunia.

Aksi mogok kerja karyawan Samsung bahkan menjadi perhatian serius pemerintah Korea Selatan. Mengutip kantor berita Yonhap, Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan seluruh langkah yang tersedia, termasuk emergency arbitration atau arbitrase darurat guna meminimalisir dampak terhadap perekonomian nasional.