Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memasok kebutuhan gas industri di kawasan Jawa Barat, Banten serta Jakarta dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan.

“Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Pernyataan tersebut terkait dengan kenaikan harga gas industri yang dialami oleh pelaku industri di kawasan Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Bahlil menyampaikan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa. Keadaan tersebut menyebabkan kebutuhan gas industri dipenuhi dengan pasokan LNG.

“Itu yang membuat harga ada penyesuaian,” kata Bahlil.

Meskipun demikian, ia menjamin tidak akan ada pemangkasan kuota ekspor LNG pada semester II 2026. Pemangkasan kuota ekspor LNG sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.

“Aman, aman semuanya. Untuk ekspor LNG nggak ada yang dipotong,” ujar Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko untuk membahas kenaikan harga gas industri.

“Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” kata Bahlil saat meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri telah menuai perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak PGN untuk membahas lebih lanjut ihwal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa.

“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Pemerintah tegaskan tidak ada kenaikan harga gas untuk industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan program gas murah sebagai bantuan bagi sektor industri dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejak 2020.

”HGBT ini kan sudah kita tetapkan. Itu untuk listrik, sudah kita tetapkan harganya tetap USD 7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar USD 6,5 per MMBTU,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, kepada wartawan dikutip Kamis (25/6/2026).

Penetapan harga gas murah untuk industri ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Sebaliknya, Yuliot menegaskan, pemerintah telah menurunkan harga gas bagi sejumlah sektor industri tertentu yang memiliki kontribusi nilai tambah tinggi, termasuk sektor industri berorientasi ekspor dan hilirisasi. ”Ada beberapa industri yang kita turunkan. Harga gasnya kita turunkan dari USD8,7 per MMBTU menjadi USD8 per MMBTU,” katanya.

Keringanan harga yang disubsidi oleh pemerintah tersebut menurutnya adalah bagian dari upaya negara mendukung industri dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing. Seluruhnya ditopang oleh pemanfaatan gas bumi domestik untuk kebutuhan nasional.

”Dari domestik ya, kita tidak ada impor. Jadi gas yang dihasilkan dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional. Baik untuk listrik maupun bahan baku industri,” ujarnya.

Hal ini ditegaskan Pemerintah menyikapi keluhan beberapa pelaku industri yang mengancam melakukan PHK karyawan dengan alasan kehilangan daya saing gara-gara harga gas dinilai tinggi.

Yuliot menegaskan bahwa pemerintah berupaya maksimal mendukung kebutuhan energi para industri pengguna.

Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Fajriyah Usman saat dikonfirmasi wartawan mengatakan PGN konsisten menjalankan program HGBT mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 250 Tahun 2026 yang mengatur penerima, volume, harga, sumber pasokan hingga mekanisme penyesuaian apabila alokasi gas dari hulu mengalami penurunan.

“PGN sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Apabila volume alokasi dari hulu turun, maka penerimaan volume HGBT di industri juga mengalami penurunan,” tuturnya.

Terpisah, Ekonom Indef, Abra Talattov, mengatakan di tengah tantangan kenaikan harga energi dunia, satu hal yang perlu diapresiasi adalah jaminan dari pemerintah bahwa bahan bakar bersubsidi baik BBM maupun gas tidak ada kenaikan harga sepanjang 2026.

Meski begitu, dia menegaskan, perlu dipahami bahwa harga energi non-subsidi seperti BBM Pertamax dan jenis bahan bakar lainnya perlu dilakukan penyesuaian harga karena mengikuti mekanisme pasar. ”Karena dari Januari sampai Mei 2026, harga rata-rata ICP (Indonesia Crude Price, acuan harga energi nasional) sudah di level USD91 per barel, sudah melampaui 32 persen dari asumsi APBN,” katanya dalam diskusi live energi tentang perkembangan geopolitik Iran vs AS, Rabu (24/06) malam.

Abra menjelaskan bahwa formula harga untuk semua energi non-subsidi memiliki ketentuan dan akan naik turun sesuai harga acuan yang berlaku global. ”Contoh Pertamax, itu sebetulnya dijualnya masih di bawah harga keekonomiannya yaitu Rp20 ribu per liter. Jadi badan usahanya (Pertamina) masih nombok. Nah ini jadi persoalan karena apakah beban (selisih harga) ini akan ditanggung sepenuhnya oleh BUMN?” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan formulasi baru terkait penentuan harga gas bumi agar tetap kompetitif dan terjangkau bagi para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasokan serta aspirasi berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha dan kelompok buruh.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam mengantisipasi isu kenaikan harga gas, khususnya untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas industri.

Kementerian ESDM saat ini sedang menghitung secara cermat kapasitas serta pasokan gas, terutama dari sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat yang mengalami penurunan produksi.

“Kita lagi menghitung sekarang adalah kapasitas daripada HGBT itu. Kan di Jawa Barat itu ada beberapa penurunan daripada sumur-sumur. Saya sudah temui juga asosiasi, saya sudah temui juga buruh," ujar Bahlil pasca Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF, “Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi dan Iklim” di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam proses penyusunan kebijakan ini, Bahlil menyatakan komitmen untuk bersikap adaptif dan akomodatif dengan membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan. Pertemuan langsung dengan pihak asosiasi industri dan perwakilan buruh dilakukan guna memetakan dampak nyata dari fluktuasi harga energi terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.

Dia menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menemukan titik keseimbangan (win-win solution) agar formula harga yang dihasilkan nanti tidak memberatkan industri nasional, namun tetap realistis bagi keberlanjutan sektor hulu dan hilir migas.

“Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau, tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka inginkan. Sekarang lagi kita mencari formula," kata Bahlil.

Terkait kekhawatiran pelaku usaha mengenai lonjakan harga energi, dia mengklarifikasi adanya perbedaan struktur dalam komponen harga gas. Bahlil memastikan bahwa regulasi harga untuk HGBT sejauh ini tidak mengalami kenaikan. Namun, dia tidak menampik adanya potensi penyesuaian jika pasokan gas bersumber dari Liquefied Natural Gas (LNG).

“Kalau harga HGBT enggak naik. Tapi kalau memang harganya dari LNG, pasti naik," ujarnya.

Formulasi kebijakan harga gas ini diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat dan dapat memberikan kepastian iklim investasi dan menjaga daya saing industri di Indonesia. (Reporter: Eugenia Siregar)

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Industri keramik dalam negeri butuh keberpihakan dari pemerintah. Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menghadiri pameran keramik Indonesia dan melihat industri keramik dalam negeri secara kualitas, mutu dan design sudah sangat bagus.

Pameran itu digelar dari tanggal 4 - 7 Juni 2026 di NICE PIK 2. Dari produk-produk yang ditampilkan, dia menilai industri keramik Indonesia bisa bersaing dengan keramik impor dari luar negeri.

"Nah kemarin saya berkesempatan untuk melihat secara langsung pameran tersebut. Saya sempatkan untuk berbincang secara langsung dengan pemilik maupun direksi dari industri keramik dalam negeri dari berbagai merek terkemuka di Tanah Air, termasuk asosiasi yang menaunginya yaitu Asaki (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia)," kata Saleh.

Saleh menuturkan industri keramik berkembang dengan baik dan butuh dukungan pemerintah agar terus tumbuh. Saleh mengatakan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah seperti sekolah rakyat dan rencana pembangunan 3 juta rumah bisa memberikan memberikan angin segar buat industri keramik dalam negeri.

"Ya saya kira industri ini sudah berkembang cukup bagus dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang bagus buat bangsa kita. Jangan sampai industri ini mati dan tergerus oleh produk import serta harga energi yang sudah terlalu tinggi," ujar Saleh.

Saat ini industri kemarik dalam negeri menghadapi suatu masalah serius yaitu harga gas industri yang sudah tidak wajar lagi. Industri keramik merupakan salah satu industri penerima HGBT (harga gas bumi tertentu) yaitu 7 dolar AS per MMBTU. Namun, saat ini yang terjadi dilapangan industri keramik hanya diberikan alokasi 40 persen dengan harga HGBT dan sisanya 60 persen harus beli dengan harga pasar 21 dolar AS per MMBTU.

Saleh menegaskan tingginya harga gas yang harus ditanggung industri berpotensi melemahkan daya saing industri keramik nasional. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memaksa pelaku usaha menghentikan produksi sehingga Indonesia berisiko beralih menjadi negara pengimpor keramik, meskipun memiliki sumber bahan baku yang melimpah. Karena itu, ia mengingatkan agar situasi tersebut tidak sampai terjadi.

"Untuk itu keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri keramik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara nya sendiri," ujar Saleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja memerlukan insentif di luar perpajakan guna bertahan di tengah kondisi ketidakpastian. Insentif salah satunya diminta untuk menurunkan biaya produksi.

The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyampaikan bahwa berbagai insentif masih tetap diperlukan dari pemerintah. Tidak hanya berupa insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax allowance, tapi juga fasilitas masterlist bahan baku yang lebih langsung mendukung investasi serta kelancaran produksi.

"Mengingat utilisasi industri baja nasional masih sekitar 52% dan masih terdapat tekanan dari impor, maka insentif yang dibutuhkan harus diarahkan untuk menurunkan biaya produksi, memperkuat pasar domestik, dan mendorong investasi hulu-hilir," ujar Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara kepada Bisnis melalui kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurut Harry, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang diperlukan oleh pengusaha baja dalam negeri di luar perpajakan atau non-fiskal. Contohnya, kepastian dan perluasan (harga gas bumi tertentu (HGBT).

Untuk diketahui, HGBT memberikan harga gas khusus yang diberikan Kementerian ESDM kepada sektor industri manufaktur tertentu guna meningkatkan daya saing. Salah satu tujuannya secara langsung tidak lain untuk menurunkan biaya produksi.

Harry juga menyingung perlunya penguatan trade remedies serta pengendalian impor, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pemenuhan bahan baku, serta efektivitas tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia meminta agar pemerintah mengoptimalkan kebijakan-kebijakan non-fiskal tersebut.

"Kami berharap optimalisasi kebijakan non fiskal yang sudah ada seperti yang disebutkan di atas, dapat di impelentasikan dengan baik, sehingga kami dapat meningkatkan kontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%," ujarnya.

Adapun khusus insentif perpajakan, pemerintah menyebut pada 2025 telah menggelontorkan estimasi Rp530,3 triliun untuk insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Rp343,3 triliun dan pajak penghasilan (PPh) Rp130,3 triliun.

Berdasarkan sektornya, insentif perpajakan paling banyak tahun lalu dinikmati oleh di antaranya manufaktur Rp137,2 triliun, pertanian Rp60,5 triliun, perdagangan Rp55,3 triliun dan konstruksi Rp22,1 triliun.

Kemudian, penerima manfaatnya meliputi terbesar yakni rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun, dan dunia bisnis Rp56,9 triliun.

Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan berlaku mulai 2026. Evaluasi tersebut mencakup penyesuaian harga serta kepastian pasokan, di tengah kondisi penurunan produksi gas alam (natural decline) yang mulai mengganggu ketersediaan gas di sejumlah wilayah industri utama.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pemerintah belum berencana menambah sektor industri baru penerima gas murah. Saat ini, fokus utama adalah mempertahankan tujuh sektor yang sudah ada (existing) sambil mencari keseimbangan antara kepentingan produsen gas di hulu dan industri pengguna di hilir.

"Itu yang sedang kami evaluasi. Karena kan HGBT itu utamanya kan dari gas pipa. Gas pipanya kan sekarang sedang turun. Dalam artian di wilayah Jawa Timur saja sudah kekurangan," ujar Laode saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Laode menegaskan bahwa pengaturan alokasi menjadi krusial karena ketersediaan gas tidak merata di seluruh wilayah. Menanggapi usulan penambahan sektor industri penerima manfaat HGBT, ia menyatakan pemerintah masih melakukan pengkajian mendalam.

"Sektor yang lain? Nah kan saya bilang balik lagi, kita kaji dulu. Kaji kemungkinannya. Saya sih masih bilang yang existing saja dulu," tegasnya.

Keseimbangan Harga

Selain persoalan pasokan, pemerintah juga memberikan sinyal adanya penyesuaian harga. Laode menjelaskan bahwa selisih harga antara periode HGBT saat ini dengan sebelumnya telah mengalami kenaikan tipis guna menjaga kelangsungan bisnis di seluruh lini.

"Coba ya kita lihat. Dari HGBT sekarang dengan sebelumnya kan ada kenaikan sedikit. Kenapa? Karena dia juga harus memberikan keseimbangan pada semua lini. Hulu dapat, middle-nya dapat, ujungnya dapat. Jadi ini semua harus dihitung agar seimbang," tuturnya.

Menurut Laode, penghitungan yang akurat diperlukan agar skema HGBT tidak menjadi beban bagi penyalur maupun produsen. Ia tidak menampik kemungkinan adanya kenaikan harga di tahun 2026.

"Jangan sampai kita jual X, tapi hulunya kecekik. Berarti ada kemungkinan naik ya harganya? Ya kita sedang hitung. (Fokusnya) dua-duanya, harga dan supply," tambah Laode.

Berdasarkan data Kementerian ESDM yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025, kebijakan HGBT saat ini mencakup tujuh sektor yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana memperluas penerima pasokan harga gas murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan biaya sebesar 6 hingga 7 dollar AS per MMBTU ke industri aluminium.

Adapun selama ini HGBT atau gas murah tersebut selama ini hanya diterima tujuh industri yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, serta juga industri sarung tangan karet.

Ketua Tim Kerja Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kemenperin Yosef Danianta Kurniawan mengungkapkan, pasokan gas bumi untuk industri alumunium menjadi hal yang penting, karena bukan hanya sebagai energi melainkan juga diperlukan untuk bahan baku.

DOK. PLN EPI Ilustrasi gas LNG dan LPG. Pengertian LNG dan LPG. Keunggulan LNG dan LPG. Perbedaan LNG dan LPG.

"Kalau di sektor berbasis logam saat ini yang sudah mendapatkan fasilitas HGBT ini baru berbasis baja, sehingga harapannya bisa diperluas ke sektor non baja khususnya aluminium," Yosef pada acara Media Gathering Forwin 2025, Jumat (14/11/2025).

Menurut Yosef, apabila industri alumunium menjadi penerima HGBT dinilai akan menghasilkan dampak penurunan biaya produksi hingga meningkatkan daya saing atas produk alumunium yang dihasilkan di dalam negeri.

"Tentunya sangat berdampak positif bagi kinerja industri aluminium karena bisa menurunkan biaya produksi yang cukup signifikan, karena seperti kita ketahui di sektor industri logam dulu itu mungkin secara margin tidak cukup besar tapi mereka lebih terkait dengan volume. Ketika berada di volume besar itu akan berdampak positif dalam peningkatan kinerja industri," paparnya.

Secara hitung-hitungan, apabila industri tidak mendapatkan pasokan gas bumi murah, industri harus mengeluarkan biaya harga gas komersial senilai 12 sampai 14 dollar AS per MMBTU.

Itu artinya ada selisih senilai 6 sampai 7 dollar AS per MMBTU dibandingkan dengan HGBT.

Yosef menambahkan saat ini rencana perluasan HGBT ke industri aluminium sudah disampaikan ke Kementerian ESDM.

"Tetapi memang secara regulasi untuk perluasan sektor atau penambahan sektor baru ini perlu dibahas ke level atas. Tetapi memang nanti tantangannya mungkin terkait dengan ketersediaan supply," jelasnya.

Untuk diketahui, volume HGBT dan jumlah industri yang mendapatkan alokasi HGBT mengalami penurunan sejak hadirnya Kepmen 91K/2021.

Sedangkan jika melihat Kepmen 76K/2025 volume HGBT hanya sebesar 57 persen dari volume HGBT kepmen 91K/2025.

Dari data realisasi tahun 2024 menunjukkan bahwa serapan gas industri masih lebih rendah dibandingkan alokasi yang telah ditetapkan.

Kondisi ini disebabkan oleh fluktuasi harga gas yang berada di atas HGBT serta gangguan pasokan dari Badan Usaha Niaga Gas (BUN Gas). Dampaknya, sejumlah industri tidak dapat beroperasi secara optimal dan mengalami penurunan kapasitas produksi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan industri aluminium menjadi penerima manfaat harga gas murah khusus US$6,5 per MMBTU.

Saat ini, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) itu dinikmati oleh 7 sektor, mulai dari pupuk, petrokimia hingga baja.

Direktur Industri Logam, Ditjen ILMATE Kemenperin Dodiet Prasetyo mengatakan usulan ini bertujuan untuk menekan biaya energi yang menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam proses produksi aluminium.

"Di sektor berbasis logam saat ini yang sudah mendapatkan fasilitas HGBT ini baru berbasis mesinan baja, sehingga harapannya bisa diperluas ke sektor non baja khususnya aluminium, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan dampaknya bisa meningkatkan daya saing atas produk aluminium dihasilkan," ujar Dodiet dalam acara Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Hotel Alana Sentul, Jumat (14/11).

Industri aluminium sampai saat ini memang masih membeli gas dengan harga pasar yakni sekitar US$12 sampai US$14 per MMBTU. 

Sementara, Ketua Tim Kerja Industri Logam Bukan Besi, Direktorat Industri Logam Kemenperin Yosef Danianta Kurniawan mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian ESDM.

"Secara usulan juga sudah kami ajukan ke Kementerian ESDM. Tetapi untuk perluasan sektor atau penambahan sektor baru memang harus dibahas di level ratas (rapat terbatas dengan Presiden)," jelas Yosef.

Kendati demikian, Yosef menyebutkan saat ini implementasi HGBT bukan pada perluasan industri penerima, melainkan ketersediaan gas di dalam negeri. Pasalnya, dari 7 industri penerima saja, jumlah stoknya masih terbatas.

"Memang tantangannya mungkin terkait dengan ketersediaan supply sehingga memang saat ini HGBT masih terbatas di 7 sektor, belum ada untuk terkait dengan perluasan," terangnya.

Namun, apabila sektor aluminium bisa mendapatkan jatah HGBT, maka akan sangat membantu penurunan biaya produksi yang saat ini cukup tinggi.

"(Usulan) ini akan sangat berdampak positif bagi kinerja industri aluminium karena bisa menurunkan biaya produksi yang cukup signifikan, karena di sektor industri logam hulu itu mungkin secara margin tidak cukup besar tapi mereka lebih terkait dengan volume," pungkas Yosef.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) memproyeksi produksi keramik nasional sampai dengan akhir tahun ini tumbuh 15% (year-on-year/yoy) mencapai 474,5 juta metrik persegi dibandingkan tahun sebelumnya 412 juta meter persegi.

Ketua Umum Asaki Eddy Suyanto mengatakan, target pertumbuhan produksi diiringi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pasokan gas, banjir impor dari negara tetangga, hingga kebijakan pembatasan bahan baku.

"Seharusnya tingkat utilisasi keramik nasional tahun 2025 bisa berkisar 80%-85% jika didukung dengan kelancaran supply gas dan percepatan realisasi program 3 juta rumah," kata Edy di agenda Annual Meeting 2025 World Ceramic Tiles Forum, Senin (10/11/2025).

Adapun, saat ini kinerja utilisasi produksi nasional periode Januari-Oktober 2025 berada di sekitar 72,5% atau meningkat tipis dibandingkan kinerja semester I/2025 yang berada di level 71%.

Perbaikan tingkat utilisasi produksi ini lantaran terjadinya peak season atau periode permintaan keramik yang meningkat pada semester kedua setiap tahun, khususnya Agustus-Desember.

"Dari sisi volume produksi keramik Januari-Oktober 2025 diperkirakan berkisar 392,7 juta meter persegi bertumbuh sekitar 16% dibanding periode yang sama di tahun lalu," ujarnya.

Realisasi kinerja produksi tersebut dicapai meski sempat terjadi krisis pasokan gas pada Agustus 2025 yang memicu produksi terhenti 50%.

Menurut Edy, produksi periode berjalan ini didukung oleh katalis-katalis positif seperti PPn ditanggung pemerintah (PPN DTP), KUR untuk kontraktor dan pengusaha bahan bangunan, serta program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 350.000 unit.

Di sisi lain, kinerja positif tersebut juga didorong ekspor yang tumbuh sebesar 17% dengan pertumbuhan angka ekspor tertinggi ke Amerika Serikat (AS) 170%, Malaysia 50% dan Filipina 32%.

"Kami saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi-informasi terkait peningkatan lonjakan angka impor dari India sekitar 120%, Vietnam 130% dan Malaysia 170%," tuturnya.

Saat ini, pihaknya menilai adanya indikasi awal unfair trade dan transhipment produk dari China untuk menghindari bea masuk anti dumping (BMAD) dan safeguard.

Hingga saat ini, pengusaha juga masih cemas dengan kebijakan alokasi gas industri tertentu (AGIT) atas pemakaian harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberikan pemerintah. Pasalnya, penggunaan gas murah tidak optimal seiring dengan keterbatasan pasokan.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti gangguan pasokan bahan baku keramik yakni clay dan feldspar yang mayoritas berasal dari Jawa Barat. Hal ini terjadi semenjak pemerintah Jawa Barat mencabut izin-izin pertambangan bahan baku tanah untuk keramik.

"Kami memproyeksikan tingkat utilisasi produksi keramik sampai akhir tahun ini mencapai 73%, menunjukkan arah perbaikan dan pertumbuhan dibanding tahun 2024 di mana tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 66%," tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menargetkan tingkat utilisasi kapasitas nasional keramik tahun 2026 berkisar 78%-80% dengan dukungan kepastian energi dan bahan baku.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi sepenuhnya pada tahun 2027.

“Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa (28/10/2025), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Bahlil, pasokan gas nasional akan meningkat signifikan pada periode 2025–2026, seiring dengan melimpahnya sumber produksi gas di berbagai blok migas. Namun, sebagian besar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) masih memiliki komitmen ekspor sekitar 30 persen, sehingga belum seluruh pasokan bisa dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, mulai 2027 sejumlah proyek gas besar akan mulai berproduksi (on stream) dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

“Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” katanya.

Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dollar AS per MMBTU.

“HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dollar AS dan 7 dollar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dollar AS per MMBTU,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.

“Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.

Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.

Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

“Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.

Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

“HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025