#30 tag 24jam
3 item, 1 hal
Biaya Kuliah FHUI di SNBP, SNBT, dan Mandiri 2026: UKT Mulai Rp500 Ribu, IPI hingga Rp48 Juta
Biaya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari calon mahasiswa. Penerimaan dibuka di jalur nasional... | Halaman Lengkap [377] url asal
#uang-kuliah-tunggal-ukt #fakultas-hukum-universitas-indonesia-fh-ui #biaya-kuliah #ilmu-hukum
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 15/04/26 06:30
v/191529/
JAKARTA - Biaya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari calon mahasiswa. Penerimaan dibuka di jalur nasional dan mandiri.Program Sarjana Ilmu Hukum di FHUI membuka penerimaan melalui jalur SNBP, SNBT, serta Seleksi Mandiri UI dengan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berjenjang sesuai kemampuan ekonomi.
Berdasarkan brosur resmi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FHUI, mahasiswa akan menempuh pendidikan selama 7 hingga 12 semester, termasuk masa cuti. Total beban studi yang harus diselesaikan adalah 144 SKS, yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, fakultas, peminatan, hingga tugas akhir seperti skripsi, artikel ilmiah, atau laporan substansi.
Secara rinci, komposisi SKS tersebut meliputi 10 SKS mata kuliah wajib universitas, 2 SKS wajib rumpun ilmu, 80 SKS mata kuliah wajib fakultas, serta Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) sebanyak 9 SKS.
Selain itu, mahasiswa juga wajib mengambil mata kuliah peminatan sekitar 6–7 SKS dan mata kuliah pilihan (termasuk program MBKM) sebanyak 36–37 SKS.
Untuk biaya kuliah, dikutip dari laman SIMAK UI, FHUI menerapkan sistem UKT yang berlaku sama bagi mahasiswa jalur SNBP dan SNBT. Besaran UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni:
1. UKT FHUI 2026 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri
Berikut daftar lengkap Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Program Studi Ilmu Hukum FHUI:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp2.000.000
UKT 4: Rp3.000.000
UKT 5: Rp4.000.000
UKT 6: Rp5.000.000
UKT 7: Rp7.500.000
UKT 8: Rp10.000.000
UKT 9: Rp12.500.000
UKT 10: Rp14.000.000
UKT 11: -
Penetapan kelompok UKT ini dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa, sehingga diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata.
Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri UI, selain membayar UKT, juga dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Besaran IPI ini dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
2. IPI Jalur Mandiri UI (Ilmu Hukum FHUI)
Selain UKT, jalur mandiri dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI):
IPI 1 (UKT 1–2): Rp0
IPI 2 (UKT 3–4): Rp25.000.000
IPI 3 (UKT 5–8): Rp35.000.000
IPI 4 (UKT 9–11): Rp48.000.000
IPI merupakan biaya yang dibayarkan satu kali di awal perkuliahan, berbeda dengan UKT yang dibayarkan setiap semester.
(nnz)
Hukum Pidana yang Pancasilais di Negeri Sendiri
Rakyat yang haus keadilan diganjar dengan penahanan dan penghukuman tanpa ada sedikit pun koreksi dan permintaan maaf dari aparatur hukum yang bersangkutan atau... | Halaman Lengkap [479] url asal
#hukum #hukum-pidana #penegakan-hukum #ilmu-hukum #romli-atmasasmita
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 16/02/26 09:39
v/137834/
Romli AtmasasmitaJUDUL artikel ini tentu menjadi tanda tanya pembaca karena ganjil akan tetapi nyata di dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Di satu sisi pencerahan kepada masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum , tetapi di saat yang sama kita saksikan aparatur penegak hukum mendahulukan dan berpihak pada negara dan oknum penyelenggara negara dan membiarkan rakyat miskin haus akan keadilan tanpa perlindungan dari negara/penyelenggara negara.
Rakyat yang haus keadilan diganjar dengan penahanan dan penghukuman tanpa ada sedikit pun koreksi dan permintaan maaf dari aparatur hukum yang bersangkutan atau pimpinannya. Coba kita simak kasus suap yang melibatkan Ketua PN dan Wakil Ketua PN Depok dengan uang suap sebesar kurang lebih Rp800 juta saja, hakim penegak hukum dan pengadilan tempat satu-satunya harapan keadilan bagi rakyat terutama rakyat tidak berpunya.
Belum lagi kita mendengar keluhan seseorang yang bukan saksi bukan pula terdakwa, tetapi dikait-kaitkan dengan perkara korupsi dan seluruh asetnya disita dalam kedudukan sebagai saksi, dan dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan aset-aset yang bersangkutan tidak dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun putusan yang berkekuatan hukum tetap telah berjalan kurang lebh dua tahun, sekalipun tersangka telah bersurat kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan selaku eksekutor putusan pengadilan.
Di dalam KUHP 2023 ditentukan bahwa (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53).
Merujuk ketentuan tersebut jelas pembentuk UU KUHP menghendaki arah politik pemidanaan di negeri yang berfalsafah Pancasila, mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, yang berarti keadilan harus di dalam rangka kepastian hukum atau kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Dalam konteks politik hukum pidana modern, arah hukum dan penegakan hukum selain harus dilandaskan pada perbuatan pidana/tindak pidana yang telah terjadi juga harus menemukan ada/tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana; unsur kedua inilah wujud dan bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana dan menentukan siapa sesungguhnya yang menjadi tersangkanya. Sekalipun di dalam Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dinyatakan bahwa dalam dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan ketentuan ini tidak perlu dipertimbangkan ada/tidak adanya unsur kesalahan, antara perbuatan pidana/tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya, dipisahkan secara absolut.
Ketentuan aquo menganut pandangan paham monisme berbeda dengan pandangan dualisme, yang mempertimbangkan kedua unsur tindak pidana, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Berdasarkan sudut pandangan Pancasila yang merupakan filosofi bangsa Indonesia, dapat dipastikan bahwa filosofi Pancasila justru menjiwai pemenuhan kedua unsur tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dan relevan dengan pernyataan Prof Roeslan Saleh yang mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pergulatan kemanusiaan, nilai sila kedua Pancasila.
(zik)
Selamat! Program Doktor Ilmu Hukum UTA’45 Jakarta Raih Akreditasi Unggul
Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta secara resmi meraih Akreditasi Unggul. Program Doktor Ilmu Hukum –... | Halaman Lengkap [332] url asal
#ilmu-hukum #program-s3 #program-doktor
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 05/12/25 22:03
v/62769/
JAKARTA - Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta secara resmi meraih Akreditasi Unggul, predikat tertinggi dalam penilaian kualitas program studi di Indonesia.Akreditasi Unggul ini menegaskan bahwa Program Doktor Ilmu Hukum UTA’45 Jakarta telah memenuhi standar nasional tertinggi dalam aspek kurikulum, kualitas dosen, kegiatan riset, tata kelola akademik, serta kontribusi lulusan di bidang hukum.
Rektor UTA’45 Jakarta, Diana Laila menyampaikan bahwa predikat Unggul ini merupakan momentum penting bagi institusi.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa UTA’45 Jakarta berada di jalur yang tepat. Kami akan terus memperkuat kualitas akademik, meningkatkan standar pelayanan, dan memperluas kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan bidang lain,” kata Diana, melalui siaran pers, Jumat (5/12/2025).
Sementara itu Wakil Rektor I UTA’45 Jakarta Sihar Tambun menegaskan jika akreditasi unggul ini Adalah Langkah awal bagi UTA’45 Jakarta untuk terus meningkatkan mutu akademik.
"Prestasi ini bukan akhir, tetapi menjadi standar baru bagi seluruh program studi di UTA’45 Jakarta. Fokus kami kini adalah mempercepat peningkatan mutu seluruh prodi agar menyusul pada level Unggul," ungkap Sihar.
Wakil Rektor II UTA’45 Jakarta, Brian Matthew menegaskan hal ini tak terlepas dari 15 tahun kepemimpinan Rudyono Darsono di kampus ini.
“Capaian Unggul ini tidak lepas dari tata kelola yang bersih, berintegritas, dan modern yang terus lakukan sejak 15 tahun lalu Pak Rudyono Darsono memimpin. Kami terus mendorong effektivitasi, transparansi, dan digitalisasi layanan untuk memastikan sistem pendukung akademik berjalan kuat dan efektif. Infrastruktur dan layanan kampus akan terus dikuatkan agar mempermudah prodi lain mencapai predikat serupa," tegas Brian.
Michael Matthew, Wakil Rektor III UTA’45 Jakarta menilai Akreditasi Unggul ini menunjukan kepercayaan publik terhadap kampus, yang harus dimanfaatkan oleh mhasiswa dan alumni.
Wakil Advisor Yayasan UTA’45 Jakarta, Virgo Simamora menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah bagian dari perjalanan panjang transformasi kampus selama 15 tahun kepemimpinan Rudyono Darsono, yang dikenal sebagai “Langkah Emas”.
Dalam periode tersebut, UTA’45 Jakarta menata ulang manajemen, memperkuat integritas akademik, membangun budaya mutu, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(nnz)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)